Karenanya, ke depan Bawaslu akan melakukan perbaikan-perbaikan dan segera ditindaklanjuti ke KPU. “Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, terdapat 247 KK yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Akan tetapi, itu belum di tempel stiker. Kemudian, di tiga kecamatan terdapat 50 KK yang belum dilakukan Coklit oleh Pantarlih, akan tetapi sudah di tempeli stiker,” jelas Koordiv Pencegahaan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hanif Fahmi, Kamis (16/03/2023) tadi.

Terkait temuan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan berkirim surat kepada KPU, sebelum masa Coklit berakhir. Pihaknya pun telah mendapatkan balasan, bahwa setiap ketidakpatuhan prosedur sudah ditindaklanjuti untuk diperbaiki.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kalau ada beberapa saran perbaikan yang tidak diperbaiki prosedurnya, itu akan naik pada kami untuk investigasi. Itu akan jadi temuan kami dan akan diproses di Panwascam sebagai pelanggaran administrasi,” kata Hanif.

Lebih lanjut dikatakan, jika pada pelanggaran administrasi lokusnya ada di kecamatan, maka menurutnya kecamatan yang akan membuat rekomendasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan pada Bawaslu Kota Malang. Kemudian, akan diteruskan pada KPU.

“Bentuknya rekomendasi. Jadi tahapannya ada saran perbaikan, kemudian rekomendasi. Tapi kalau temuan itu, kami di tingkat kota dan itu bisa jadi akan ada sidang pelanggaran administrasi di tingkat kota,” ucapnya.

Dikatakannya, jika temuan itu paling banyak hampir rata di semua kecamatan. Namun, khusus temuan stiker yang tidak ditempel, terbanyak ada di Kecamatan Sukun, dengan jumlah 75 KK. Kemudian, untuk temuan yang belum di Coklit namun sudah ditempel stiker, terbanyak ada di Kecamatan Klojen, dengan jumlah 35 KK.

Sebagai informasi, total temuan itu ada sebanyak 334 yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun dan Kedung Kandang, dengan tingkat temuan yang berbeda ditiap kecamatan. (rsy/sit)

Dalam acara tersebut, disebutkan jika ada pergeseran alokasi kursi pada Pemilu anggota DPRD Kota Malang mendatang. Itu sudah didasarkan pada Daftar Agregat Kependudukan (DAK) per kecamatan di Kota Malang. Hal itu, juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Undang-Undang, atau regulasi yang sudah didapatkan dari KPU RI. Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

“Di tahun 2024 ini, rancangan yang sementara ini masih diuji publikkan, ada pergeseran. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan Dapil, kemudian dilengkapi dengan keputusan KPU Nomor 457 dan 488 tahun 2022, tentang penataan dapil dan alokasi kursi,” jelas Aminah.

Disebutkan Aminah, jika Kota Malang sendiri memiliki lima dapil. Diantaranya, yakni dapil Malang 1 Kecamatan Klojen, dapil Malang 2 Kecamatan Blimbing, dapil Malang 3 Kecamatan Kedungkandang, dapil Malang 4 Kecamatan Sukun, dan dapil Malang 5 Kecamatan Lowokwaru. Dari kelima dapil tersebut, ada pergeseran alokasi kursi yang terjadi pada dua dapil.

“Kecamatan Klojen di dapil 1, yang awalnya di tahun 2019 ada 6 kursi, kini menjadi 5 kursi. Kemudian, dapil 3 Kecamatan Kedungkandang di tahun 2019, ada sebanyak 10 kursi, di tahun 2024 mendatang meningkat menjadi 11 kursi. Untuk dapil 2 (Blimbing), dapil 4 (Sukun), 5 (Lowokwaru), tidak ada perubahan,” katanya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut Aminah juga menjelaskan, terkait dengan jumlah penduduk di 5 arena kontes politik Kota Malang, tahun 2022 ini telah mengalami perubahan. Dimana data tertinggi, ada pada Kecamatan Kedungkandang, yakni sebanyak 208.314 jiwa. Sehingga, hal tersebut yang membuat adanya penambahan kursi pada dapil Malang 3.

“Yang jelas nilai harga kursi atau Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk di kota Malang, dibagi dengan 45 alokasi kursi. Itu ketemu 19.167 harga per kursinya. Kemudian dihitung harga kursi 19 ribu itu dibagi dengan jumlah masing-masing penduduk yang ada di masing-masing dapil,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku, hingga saat ini masih belum ada partai politik (parpol) yang keberatan mengenai hal tersebut. Namun, pihaknya juga menekankan, jika pendapat dari parpol akan diakomodir untuk selanjutnya diteruskan pada KPU pusat.

“Belum sampai keberatan. Tapi masih tanggapan yang diajukan ke kita sudah masuk dan akomodir. Nanti akan kita ajukan. Kalau kami, ini kan kewajibannya menyusun, kemudian keputusan ada di KPU RI yang sudah dikonsultasikan kepada DPR. Nanti dilihat saja, kita kan akan memberikan masukan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk penataan dapil pada lima kecamatan Kota Malang tersebut juga harus memenuhi tujuh prinsip pemilu tahun 2024. Diantaranya yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (rsy/sit)

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin di tiap kecamatan melalui forum keluarga difabel bisa menjembatani informasi terkait keberadaan mereka. Kami juga ingin, mereka berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, karena ini titik rawan pemilih disabilitas,” ucap Ketua Bawaslu, Aliem Mustofa.

Ditambahkannya, jika nantinya Tempat Pemilihan Suara (TPS) juga harus memperhatikan hal-hal yang ramah disabilitas. Dimana akses bagi mereka harus diperhatikan dan kedepan perbaikan akan terus dikawal.

“Ke depan, TPS harus perhatikan hal yang demikian. Misal tuna daksa, jangan berundak dan aksesnya bagus. Tahun lalu kami sudah sampaikan dan ke depan perbaikan akan terus kita kawal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hanif Fahmi, mengatakan bahwa hak pilih para penyandangan disabilitas itu dilindungi oleh Undang-Undang. “Tujuannya, agar bagaimana teman-teman itu aware terhadap hak pilih mereka. Bahwa hak pilih mereka dilindungi oleh UU. Mereka sadar ketika misalnya tidak masuk ke daftar pemilih, maka dapat melapor ke Bawaslu. Bisa kemudian ketika di TPS itu tidak ada fasilitas, mereka bisa melapor ke kami. Nanti kami teruskan ke KPU agar terfasilitasi dengan baik,” jelas Hanif.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut ditambahkan, bahwa dalam sosialisasi tersebut juga diberikan beragam materi. Seperti, melindungi hak pilih para penyandang disabilitas, kemudian fasilitas apa saja yang nantinya didapatkan dari KPU.

“Materi yang diberikan adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka. Kemudian bagaimana fasilitasi dari KPU. Karena kami mengundang dari KPU yang akan menjelaskan fasilitas apa saja yang dijamin UU untuk para disabilitas,” katanya.

Salah satu penyandang disabilitas, Muhammad Soli (24), mengatakan bahwa melalui sosialisasi tersebut menurutnya sangat membantu. Karena informasi mengenai hak pilih bagi para difabel sangat minim.

“Alhamdulillah dengan adanya ini semoga bisa lebih peduli lagi dengan para disabilitas,” ujar Soli.

Dirinya berharap, dalam penyelenggaraan pemilu nanti, para disabilitas bisa lebih dijangkau dan diperhatikan. Seperti akses, tangga di TPS, kemudian bilik yang harus cukup leba dan sistem antre. “Harapannya bisa lebih diprioritaskan untuk penyandang disabilitas,” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Divisi (Kordiv) Sengketa Bawaslu Kota Malang, Rusmifahrizal Rustam, menjelaskan bahwa posko tersebut dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan para keanggotaan partai politik (parpol). Seperti, ditemui keikutsertaan anggota ganda atau tidak cocoknya data Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan KTP.

“Pada masa ini masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan aduan di Posko Pengaduan Bawaslu, jika nama calon peserta anggota dicatut oleh lainnya,” ujarnya, Sabtu (27/08/2022) tadi.

Dalam pengaduan tersebut, sudah pernah dilakukan oleh salah satu masyarakat Mojolangu, Kota Malang. Pihaknya telah tercatat di salah satu keanggotaan parpol, padahal tidak merasa menjadi bagian dari anggota tersebut.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Ada warga Mojolangu yang melapor, merasa tidak menjadi anggota parpol tapi ada namanya di salah satu parpol itu. Dia protes dan sudah kita tindak lanjuti,” lanjutnya.

Hal itu diketahui oleh pelapor saat pihaknya melakukan pengecekan dalam aplikasi sistem informasi partai politik (sipol). Permasalahan dapat terselesaikan dengan mengirimkan surat pernyataan, lalu akan dibantu oleh Bawaslu, untuk dikirimkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Supaya namanya dikeluarkan itu, dia harus menyantumkan surat pernyataan. Lalu kita kirim ke KPU,” imbuhnya.

Ditanya terkait dengan sanksi, pihaknya mengatakan bahwa untuk menindak bukan ranahnya. Namun, ada bagian pidana lain yang juga dilibatkan. (rsy/sit)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaika kegiatan tersebut tentunya untuk berkoordinasi mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saat ini tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pilkada itu sudah dimulai, ada lembaga penyelenggara Pemilu yang sudah mulai berkordinasi intensif. Salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini bersama Bawaslu,” jelas Erik.

Dalam kegiatan tersebut, juga dijelaskan mengenai mekanisme pembentukan sekretariat ad hoc. Mulai dari regulasi, hingga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga, mulai dari tahapan awal nanti semua bisa terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Karena itu perangkat daerah terkait lurah, camat, semua dihadirkan sehingga harapannya ada kesepahaman. Sehingga dengan tahapan-tahapan ini bisa berlangsung dengan lancar dan nantinya pesta demokrasi bisa terselenggara dengan baik,” katanya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Malang, Erna Al Maghfiroh, juga menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan, karena nantinya pengawas ad hoc harus ada satu bulan sebelum tahapan awal dimulai.

“Ini kita lakukan sosialisasi ke instansi pemerintah, camat dan lurah tentunya untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bawaslu apa, lalu mengenai pengawasan ad hoc ini juga,” ujarnya.

Dikatakan, jika perekrutan mengenai pengawas ad hoc tersebut akan dilakukan di akhir bulan Agustus hingga bulan September mendatang. Itu dilakukan, karena di bulan Oktober nanti sudah memasuki tahap pertama. “Oktober, pengawas ad hoc ini sudah harus terbentuk. Karena itu sudah memasuki tahap awal. Sehingga ini dilakukan agar kebutuhan kami nanti bisa terfasilitasi,” katanya.

Disebutkan, untuk kebutuhan jumlah pengawas tersebut di satu kecamatan membutuhkan tiga orang, kelurahan satu orang, dan TPS juga satu orang. Namun, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya juga membutuhkan cadangan. “Paling tidak minimal dua kali kebutuhan. Untuk cadangan, kalau satu nggak bisa, ada yang satunya. Sehingga butuh ratusan orang,” lanjutnya.

Terkait dengan insentif, pihaknya masih belum bisa memastikan berapa nominalnya. Namun, menurutnya,nanti akan ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Ada istilahnya uang kehormatan. Saya belum bisa kasih informasi, khawatirnya tidak sesuai. Pasti, Insyaallah ada kenaikan dari sebelumnya,” imbuhnya. (rsy/gie)

Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa dikarenakan saat kejadian ruang arsip dalam kondisi kosong karena petugas Bawaslu ada di lantai satu.

Atap Kantor Bawaslu Kota Malang Ambrol. (ist)

Menurut keterangan Koorditor Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, bahwa kejadian itu terjadi sebelum kawasan Arjosari dan sekitarnya hujan deras.

“Saat kejadian tepat sebelum hujan. Di ruang arsip sedang kosong. Tiba-tiba atap ruang arsip yang berada di lantai dua ambrol,” ujar Hamdan. Diduga karena angin kencang ditambah kondisi bangunan yang sudah lapuk.

“Semua arsip aman. Dugaan karena bangunan sudah dalam kondisi lapuk. Tadi kami langsung melapor ke BPBD. Petugas BPBD Kota Malang sudah datang ke lokasi memeriksa kontruksi dan memang sudah lapuk,” ujar Hamdan. Saat ini berkas sudah dipindah ke lantai satu dalam kondisi aman. (gie/oso)

Selain itu, petugas juga melakukan pengamanan di GOR Ken Arok, karena ada informasi buka puasa dan deklarasi kemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Malang Jl Teluk Cendrawasih, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengatakan bahwa pengamanan ini adalah untuk antiasipasi beredarnya informasi di media sosial terkait kedatangan masyarakat ke Kantor KPUD dan Bawaslu.

” Kita antisipasi, namun sampai siang ini tidak ada kegiatan tersebut di Kota Malang. Sedangkan di GOR Ken Arok, informasinya akan ada buka puasa bersama dan deklarasi kemenangan calon. Kegiatan deklarasi di GOR Ken Arok, sudah dibatalkan oleh panitianya sendiri.” ujar AKBP Asfuri. Pihaknya juga menjelaskan kalau sampai saat ini tidak ada pergerakan People Power di Kota Malang.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara mengatakan bahwa hingga pukul 13.00, tidak ada pengembalian uang money politik di kantor Bawaslu. Namun pihaknya menjelaskan kalau Rabu (8/5/2019) ada 5 orang yang datang ke Bawaslu untuk mengembalikan uang money politik.

” Hari ini belum ada, kalau kemarin ada 5 orang yang mengembalikan. Yakni 3 orang dari Lowokwaru, 1 orang dari Blimbing dan 1 orang lainnya dari Klojen. Apakah ini money politik atau tidak, tindak kejahatannya belum kita ketahui. Alat petunjuknya harus jelas, yang ngasih uang itu siapa harua jelas. Motifnya kasih uang itu apa. Karena hasil rekap sudah diketahui maka Bawaslu harus berhati-hati. Kalau pemberian uang pada H-1 atau hari H, kenapa tidak langsung dilaporkan, paling tidak seminggu. Kenapa setelah rekap sudah selesai, baru ada pengembalian. Apalagi ini yang mengembalikan juga tidak mau di proses atau membuat laporan resmi,” ujar Hamdan.

Pihaknya melihat keanehan dalam pengembalian uang tersebut. ” Ada sisi anehnya dari 3 kecamatan, motifnya sama. Uang di dapat dari orang berkeliling mengendarai motor. Ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Ke 5 orang tersebut kemarin mengembalikan uang money politik, uangnya kami suruh bawa lagi. Setelah sekian lama baru melapor, apakah ada yang menggerakan, saya kurang faham,” ujar Hamdan. (gie/yan)

“Sikap apatis ini karena mahasiswa merasakan, memilih atau tidak memilih, uang SPP tetap tidak turun dan harus dibayar. Jadi dampak kebijakan pemimpin terpilih nantinya tidak langsung dirasakan oleh mahasiswa. Selain itu, menurut mereka, mereka kurang mengerti bagaimana untuk mendapatkan hak pilih, khususnya bagi mahasiswa perantauan. Sosialisasi KPU terkait hal itu juga dirasa kurang,” jelas Andhyka Muttaqin MPA, dosen jurusan administrasi publik FIA UB, saat menjadi narasumber Bonsai (bincang dan obrolan santai) bertemakan Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus, di ruang jamuan UB gedung Rektorat lantai 6, Rabu (6/2/2019) siang.

Komisioner Bawaslu Kota Malang, Rusmifahrizal Rustam, SH, menerima cinderamata dari Kasubag Humas dan Kearsipan Kotok Gurito. (rhd)

Andhyka menambahkan, diperkirakan sekitar 27.500 mahasiswa dari 55.000 mahasiswa UB, akan menjadi golput administratif jika tak diwadahi dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini lantaran mereka berasal dari luar daerah dan luar propinsi. “Mau pulang sehari untuk coblosan saja, mereka sudah mikir ongkos transportasi. Contohnya 40 persen mahasiswa UB dari Jadebotabek. Sudah kebayang kan ongkos pulang pergi? Belum lagi kampus lainnya. Kalau semisalnya diwadahi dibuatkan TPS dan sosialisasi di kampus, setidaknya cukup meminimalisir golput,” terang Andhyka.

Dari penjajakan kepada mahasiswa, lanjut Andhyka, aturan dilarang kampanye di kampus menjadi stagnya pembelajaran politik bagi mahasiswa. Banyak peraturan yang kurang tersosialisasi dengan baik. Sehingga hal ini turut menyumbang angka golput dari mahasiswa karena sikap apatis, cuek dan antipati.

Senada, dosen FISIP UB, Maulina Pia Wulandari, mengkritisi beberapa aturan yang tak jelas yang diibaratkan pasal karet. Saat dosen yang notabene sebagai ASN dilarang ikut kampanye atau berpolitik, dosen akan lebih berhati-hati. Sikap tersebut secara tidak langsung juga tidak mengedukasi mahasiswa agar ikut berpolitik dengan hak suaranya. Sehingga keduanya sama-sama apatis.