Sebelumnya, saat meninjau infrastruktur yang terdampak banjir di Desa Bangun, Mas Ipin-sapaan bupati dan Mas Syah-sapaan Wabup, belum bisa sempat mengunjungi Desa Tawing. Itu dikarenakan, terputusnya akses jembatan di jalan rintisan JLS maupun longsor yang menutup jalur Kampak-Munjungan.

“Kita baru bisa mencapai Desa Tawing, setelah kemarin malam material longsoran di akses Kampak-Munjungan, telah terbuka. Dan di sini, memang harus ada rekayasa jalur sungai, karena karakteristik sungai di kawasan selatan, itu arusnya deras kemudian sungainya tidak dalam dan berpindah-pindah aliran airnya,” ungkap Bupati Trenggalek, Minggu (06/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya juga menyampaikan, jika sungai yang ada saat ini, perlu pengerjaan lagi agar lebih aman. “Kita lihat di belakang, kita ini tadi sungainya bercabang dan itu memang kita harus butuh pengerjaan. Nanti, kita koordinasi dengan Kementerian PUPR lewat BBWS, untuk melakukan rekayasa jalur sungai yang aman untuk wilayah pemukiman,” imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, ada beberapa tanggul yang harus segera ditutup untuk antisipasi, ketika curah hujan tinggi. Sehingga, air tidak sampai meluap ke pemukiman warga. Selanjutnya, juga penguatan di sejumlah jembatan yang ikut terdampak.

“Untuk saat ini, Pemkab Trenggalek tengah fokus membantu warga membersihkan sisa-sisa endapan lumpur yang cukup tebal hingga 20-30centimeter,” jelas suami Novita Hardiny ini.

Di Desa Tawing, Bangun dan Bendoroto, sendiri menjadi wilayah terparah yang terdampak banjir di Kecamatan Munjungan. “Ini harus kerja bakti dan nanti kita bantu dari pemerintah, TNI, Polri, untuk segera membersihkan agar aktivitas warga kembali normal,” paparnya. (mil/sit)

Ketua Tim Monitoring P3TGAI BBWS Brantas Jatim, Wahyu Edi Nugroho, menjelaskan bahwa dari beberapa titik Monev, salah satunya ada di wilayah Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Sementara program yang dikerjakan, sifatnya adalah kegiatan padat karya yang melibatkan semua elemen masyarakat.

“Tujuan program ini untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya, perekrutan tenaga kerja dan secara tidak langsungnya, adalah saluran irigasi menjadi lebih baik untuk mengairi area persawahan lebih maksimal,” ungkapnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditempat yang sama, Kades Panji Lor, H Achmad Bukhori, juga menyampaikan bahwa kegiatan P3-TGAI di desanya sangatlah bermanfaat bagi lahan pertanian. “Dikarenakan saluran irigasi dapat meminimalisir air yang merembes dan dapat mengairi sawah dengan maksimal kurang lebih 20 hektar yang dapat manfaatnya,” jelasnya.

Selain di Desa Panji Lor, Tim Monev BBWS Brantas Jatim juga melakukan monitoring ke Desa Juglangan, Kecamatan Panji. Kedatangan mereka, juga disambut baik oleh para petani dan Kades setempat. Bahkan, Kades Juglangan, Subagyo, mengatakan bahwa Program P3 TGAI Desa Juglangan sangatlah bermanfaat khususnya bagi petani desa. (her/gie)

Program padat karya irigasi tersier yang dikunjungi Tim BBWS itu, berlangsung di Desa Panji Lor dan Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. “Kita bersama tim pendamping masyarakat, sengaja turun langsung untuk melihat progres pekerjaan padat karya tersebut,” jelas Wahyu.

Pogram padat karya saluran peningkatan jaringan iriggasi tersier di Kabupaten Situbondo, kata Wahyu, seluruhnya ada 84 lokasi yang tersebar di 16 kecamatan wilayah Kabupaten Situbondo. Tujuan utama dari kegiatan P3 TGAI, ini merupakan program padat karya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat petani. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk kegiatan secara langsungnya, imbuh Wahyu, kegiatan ini melibatkan tenaga kerja lokal. Sedangkan kegiatan tidak langsungnya, program padat karya ini bermanfaat bagi para petani. “Dengan dibangunnya saluran irigasi ini, air tidak terbuang percuma. Melainkan lancar tersalurkan ke areal pertanian masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Wahyu, dirinya menegaskan, selama melakukan monitoring bersama tim, tidak menemukan kegiatan yang kurang volume. “Alhamdulillah, hasil monitoring tim, pekerjaan irigasi cukup baik dan sudah sesuai dengan bestek yang tertuang dalam kegiatan tersebut,” terangnya.

Ditambahkan Wahyu, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek, maka pihaknya akan menolak. “Apabila pekerjaannya itu tidak sesuai spek yang ada, maka kami kembalikan ke pihak desa selaku penangggung jawab kegiatan dan anggarannya tidak dicairkan,” ujarnya.

Kepala Desa Panji Lor, Akhmad Buhori, dalam kesempatan itu berterima kasih dengan adanya program padat karya. Karena, pembagunan irigasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat petani. “Saya harap ada program lanjutan dari pemerintah pusat untuk kedepannya,” ujar Kades Panji Lor. (her/sit)

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pembahasan yang menghasilkan konsep penanganan banjir Bengawan Jero, pun diuraikan. Diungkapkan Kepala BBWS Bengawan Jero, bahwa pihaknya telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar 65 milyar untuk penanganan Bengawan Jero.

“Perlu saya sampaikan, bahwa tindak lanjut dari penanganan jangka pendek seperti normalisasi kali Dinoyo pada titik kritis, sudah dilakukan pada Januari lalu. Kami juga sudah mengusulkan dana sebesar Rp 65 miliar, untuk pembangunan total pintu Sluis Kuro. Insyaallah, kalau sudah tertutup akan efektif mengeluarkan air. Kemudian yang kedua untuk penambahan kapasitas pompa dan normalisasi pak Bupati. Ini usulan prioritas yang sangat urgen untuk penanganan secara permanen. Mohon doanya ya,” kata Agus.

Selain mengusulan alokasi dana prioritas, Agus juga mengusulkan, normalisasi untuk empat sungai yakni Kali Blawi, Malang, Corong dan Mireng (BMCM) serta biaya operasional dan pemeliharaan selama satu tahun yang membutuhkan dana Rp 318 miliar.

“Jika disetujui, semua mencapai Rp 383 miliar. Bisa untuk normalisasi, gravitasi pembangunan pintu kuro, penambahan pompa dan lainnya,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Agus juga mengungkapkan, berbagai skema baik jangka pendek hingga jangka panjang ,disiapkan dalam upaya menangani banjir di Bengawan Jero, agar banjir di Kabupaten Lamongan segera teratasi secara permanen. “Pak Bupati terus berkoordinasi dan bersinergi dengan kami untuk mengatasi masalah banjir ini. Semoga permasalahan banjir ini segera teratasi,” imbuhnya.

Sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir di Lamongan, Kepala DPU SDA Jatim, Muhammad Isa Anshori, menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan normalisasi tiga rawa. Yakni, Rawa Semando, Cungkup dan Sekaran agar fungsi rawa sebagai tadah air dapat bekerja maksimal.

“Sesuai kesepakatan, ada tiga rawa yang akan provinsi normalisasi. Bahkan, dananya juga sudah kami siapkan. Jadi, tinggal menunggu waktu yang tepat. Mungkin Juni atau Juli, agar proses normalisasi dapat optimal,” ungkap Isa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur berkomitmen akan terus mendukung berbagai upaya percepatan penanganan banjir agar permasalahan banjir di Bengawan Jero segera terselesaikan. “Kami berkomitmen terus mengupayakan agar permasalahan banjir ini segera teratasi. Kami juga akan membuat surat dukungan kepada Kementrian PUPR agar ini segera direalisasikan,” tagas Bupati Yuhronur. (zen/sit)

Oleh karena itu, Selasa (11/01/2022) tadi, Bupati Yuhronur mengundang pihak Balai Besar Bengawan Sungai (BBWS) Bengawan Solo serta Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Propinsi Jawa Timur untuk merumuskan solusi banjir Bengawan Jero di Ruang Kerjanya.

“Banjir Bengawan Jero sampai dengan saat ini masih belum surut. Meski dari sisi bantuan sembako maupun pengobatan gratis sudah banyak yang Kami turunkan, namun pemerintah harus hadir memberikan solusi. Oleh karena itu kami di sini duduk bersama untuk merumuskan solusi, bagaimana cara menangani banjir ini,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Yuhronur juga meminta pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan hari ini untuk gercep, gerak cepat. Sehingga, rumusan solusi yang sudah dirumuskan harus segera dieksekusi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurut Bupati Yuhronur, hal ini adalah salah satu upaya Pemkab Lamongan untuk mengajak pihak yang mempunyai kewenangan atas Bengawan Jero menemukan solusi yang tepat untuk penanganan banjir baik dalam jangka pendek maupun panjang ke depan agar tidak terjadi banjir lagi.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Arif Bakhtiar, saat ditemui terpisah menyampaikan hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Yuhronur serta diikuti oleh Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto, Kepala DPU SDA Propinsi Jawa Timur Muhammad Isa Anshori dan Kepala Divisi Jawa ASA III Perusahaan Umum Jasa Tirta Setiyantono.

“Segera akan dibentuk Tim Penanganan Banjir Bengawan Jero dari keempat pihak tersebut. Dalam jangka pendek agar air segera surut BBWS Bengawan Solo akan memberikan bantuan alat berat untuk normalisasi Kali Dinoyo pada titik kritis sepanjang 3 km. DPU SDA akan menormalisasi Rawa Semando dan Rawa Cungkup. Pemkab Lamongan sendiri akan dibantu oleh TNI, Polri dan Satpol PP untuk melakukan pembersihan alur sungai,” ungkap Arif Bakhtiar. (zen/sit)

“Mitigasi tetap kami sampaikan kepada masyarakat. Untuk pengurangan resiko pada saat terjadi peristiwa alam yang mungkin bisa berujung bencana,” jelas Alie.

Dirinya pun menyampaikan, beberapa tanda yang harus diwaspadai oleh masyarakat. “Ketika air mulai keruh tandanya akan ada banjir, ini harus diketahui. Karena bencana alam itu tidak serta merta, pasti ada tanda-tandanya,” tambahnya. Selain air keruh, tanda air mulai naik juga perlu diwaspadai oleh warga.

Berkaitan dengan mitigasi sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) yang rawan longsor, pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai).

“Kami sudah komunikasikan dan sampaikan kepada BBWS beberapa wilayah rawan. Nanti akan ada mitigasi atau pencegahan, karena secara normatif itu daerah inspeksi BBWS,” paparnya.

Masih menurut Alie, penanggulangan bencana ada tiga tahapan. Sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

“Sebelum bencana kita tetap lakukan SES (Sosialisasi Edukasi dan Simulasi) kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi bencana yang masif. Rutin kita program, mengedukasi masyarakat kesiap siagaan,” tuturnya. (cw1/sit)

Pasuruan, Memontum – Rencana pemerintah untuk menanggulangi banjir tahunan di wilayah Kecamatan Beji, akibat luapan sungai Wrati mulai ada titik terang. Hal ini diketahui setelah pihak pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) menyetujui usulan Pemkab Pasuruan, atas normalisasi sungai Bangil Tak atau lebih dikenal sebutan Kali Mati.

“Pemanfaatan kali mati telah disetujui pihak pemerintah pusat,” ungkap Ir Misbah Zunip, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Kabupaten Pasuruan.

Lebih lanjut, respon tersebut melalui keluarnya Perpres RI No.80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan TNBS (Taman Nasional Bromo-Semeru), Kawasan Selingkar Gunung Wilis dan Lintas Selatan.

Pada Perpres tersebut salah satunya termaktub, bahwa pemerintah akan segera menormalisasi keberadaan sungai Bangil Tak atau Kali Mati pada tahun 2021 dengan support anggaran sebesar Rp 568 miliar.

Adapun untuk pelaksanaan mulai dari proses lelang proyek hingga pengerjaan, semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemkab Pasuruan hanya menerima manfaat atas proyek tersebut.

Masih menurut Pak Misbah sapaan Kadis PU SDA Kabupaten Pasuruan ini, jika proyek tersebut terwujud, maka konsekuensinya yakni relokasi sejumlah bangunan yang saat ini berdiri di sepadan kali mati.

“Dari hasil survei yang telah kami lakukan setidaknya ada ratusan bangunan yang berada di sepadan sunagi Bangil Tak atau Kali Mati yang membujur pada dua kecamatan yakni Gempol dan Beji. Adapun bangunan tersebut hampir 90% adalah rumah tinggal dan sisanya adalah tempat ibadah, sarana umum(balai pertemuan) dan lembaga pendidikan,”pungkasnya.

Sementara itu saat Memontum.com mengkonfirmasi Kepala Desa Kedungringin Rizky Wahyuni, pihaknya memberi tanggapan. “Aelaku kepala desa Kedungringin, saya sangat dilema atas hal tersebut,”ujarnya.

“Perlu diketahui sebelumnya, warga kami yang terdampak jika ada relokasi sebanyak 450 rumah yang tersebar pada 3 dusun yaitu Dusun Ngayunan, Kedungringin Utara dan Dusun Ngampel. Jika diperkenankan pada Pemerintah Pusat dan Pemkap Pasuruan, kami meminta agar normalisasi Sungai Bangil Tak atau Kali Mati tidak sampai menggusur atau merelokasi rumah warga,”pungkas Kades Kedungringin, Kecamatan Beji ini.

Lain halnya komentar Vicky Arianto tokoh masyarakat setempat.

“Dari normalisasi dan perelokasian bangunan, Desa Kedungringin yang terdampak sangat banyak. Kami sependapat dengan permintaan Bu Kades yakni mendukung normalisasi namun tidak sampai menggusur atau merelokasi rumah warga,” urai Vicky.

“Banyak cara untuk menormalisasi sungai dengan tidak melakukan penggusuran. Apalagi pihak Pemerintah Pusat dan pemkab Pasuruan tidak pernah sekalipun melakukan sosialisasikan hal tersebut pada kami (masyarakat terdampak) secara langsung,” tukasnya.

Dari data yang berhasil dixapat Memontum.com, Sungai Bangil Tak atau Kali Mati memiliki panjang 12 Km akan difungsikan kembali sebagai tempat penampungan air.

Hal ini lantaran sungai wrati yang membelah 2 kecamatan yakni Gempol dan Beji sudah tidak mampu menampung debit air dikala musim penghujan.Sehingga beberapa desa yang ada di bantaran sungai wrati selalu terdampak banjir akibat luapan sungai wrati. (hen/oso)