Tidak tanggung-tanggung, tiga penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berhasil diboyong pada saat Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58, yang digelar di salah satu hotel di Banyuwangi, Selasa (15/11/2022) tadi. Tiga penghargaan itu, yakni Kota Probolinggo sebagai kota di Jawa Timur yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), Tertinggi 3 kota dengan Pencapaian Imunisasi Tambahan MR (BIAN) minimal 95 persen di Jawa Timur dan telah lolos verifikasi penilaian kabupaten/kota sehat Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo, dr NH Hidayati, mengatakan bahwa penghargaan tersebut bisa diraih karena adanya dukungan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo, terhadap bidang kesehatan tersebut. Selain itu, juga adanya kerja sama dan dukungan dari lintas sektor, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

“Sepertinya halnya UHC yang sudah mencapai 99,48 persen di bulan ini. Capaian ini bisa kita raih karena ada komitmen dari kepala daerah atau pemerintah kota,” jelasnya.

Sekitar Agustus lalu, tambahnya, capaian UHC sebesar 99,77 persen. Namun, pada September ada sebanyak 11 ribu orang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Sehingga, pada akhir September tinggal 99,05 persen. Dan, awal November bertambah menjadi 99,48 persen.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Ada pemutakhiran data dari Kemensos. Misalnya ada yang sudah meninggal dan kepesertaan ganda,” imbuh dr Ida. Sebelumnya, Kota Probolinggo bersama 4 daerah lain menjadi daerah yang sudah UHC. Saat ini, di Jawa Timur sudah 17 kabupaten/kota UHC. Selain UHC, cakupan BIAN dinyatakan terbaik ketiga se Jawa Timur. Capaian BIAN di lima kecamatan pada 14 Oktober 2022 lalu telah 100 persen.

“Sekali lagi ini hasil kerja keras dan sinergi baik dari lintas sektor. Yang paling penting adalah dukungan Bapak Wali Kota, Ketua TP PKK, kader kesehatan dan masyarakat sehingga BIAN dapat berjalan dengan baik. Tenaga kesehatan juga turun langsung melakukan BIAN di lingkungan warga,” ujarnya.

Dengan tiga penghargaan yang berhasil diraih oleh Kota Probolinggo, dr Ida mengaku bersyukur, karena hasil kerja bersama, sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat membuahkan hasil yang baik. “Dengan UHC yang hampir 100 persen ini, semoga dapat lebih meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan juga lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” paparnya.

Sedangkan untuk imunisasi, lanjutnya, dengan capaian BIAN yang baik, Balita di Kota Probolinggo akan semakin terlindungi terutama untuk kasus MR. “Semoga ini juga akan diringi dengan capaian IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) yang bagus,” imbuhnya.

Terkait kota sehat, pihaknya berharap Kota Probolinggo bisa ikut berpartisipasi di kabupaten atau kota sehat tahun 2023. Kemudian, memacu Kota Probolinggo supaya bisa ODF (Open Defecation Free) 100 persen atau stop buang air besar sembarangan sehingga dapat mewujudkan Kota Probolinggo menjadi kota sehat. (kom/pix/sit)

“Kebijakan perubahan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini, akan diprioritaskan kepada beberapa sektor dominan. Bidang kesehatan merupakan prioritas utama yang harus dialokasikan di dalam perubahan APBD 2021 ini. Meningkatnya jumah kasus Covid-19 varian delta pada tribulan dua, memerlukan penanganan yang lebih intensif karena menyebabkan tingkat hunian IGD semua Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Lamongan over kapasitas, kelangkaan oksigen, obat-obatan hingga percepatan vaksinasi. Sehingga, memerlukan pendanaan yang lebih besar,” ungkapnya, Sabtu (21/08)

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Selain bidang kesehatan, menurut Yuhronur, arah kebijakan perubahan belanja tahun anggaran 2021 juga diprioritaskan kepada beberapa sektor dominan yaitu, bidang ekonomi dan sosial, bidang pendidikan dan bidang infrastruktur. Bidang ekonomi dan sosial misalnya, masih bertumpu kepada pemulihan, percepatan ekonomi dan pengamanan sosial sebagai akibat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi.

Sementara bidang pendidikan, terangnya, alokasi dana masih diarahkan untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD, rehabilitasi gedung pendidikan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, serta penyusunan penyesuaian kurikulum pembelajaran daring. Selanjutnya, bidang infrastruktur, dana masih difokuskan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengairan dan pertanian yang juga sebagai upaya mendorong dan mendukung peningkatan dan pemulihan mobilitas perekonomian ditengah pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Yuhronur juga mengemukakan outlook pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamogan, Kuartal III tahun 2021 yang tak jauh beda dengan kondisi nasional yang tumbuh cukup lambat dibandingkan realisasi Kuartal II tahun 2021. Dimana pendapatan daerah setelah perubahan mengalami penurunan.

“Pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.903.968.723.509,62 mengalami penurunan Rp 26.468.476.190,38 atau minus 0,90 persen.

Dari segi komposisi, tambahnya, hampir secara keseluruhan mengalami penurunan fluktuasi. PAD secara agregat diproyeksikan sebesar Rp 456.998.311.039,62 mengalami penurunan Rp 10.690.228.727,38 atau minus 2,29 persen. “Pendapatan transfer dialokasikan Rp 2.283.941.074.364 mengalami penurunan Rp 28.063.247.463 atau minus 1,21 dari target sebelum perubahan. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan 8,15 persen atau 12,285 milyar,” tuturnya.

Sementara untuk belanja daerah, volume belanja direncanakan Rp 2.953.893.170.116,11 justru mengalami peningkatan sebesar Rp 14.955.970.416,11 atau naik 0,51 persen dari pagu belanja APBD murni tahun 2021. Sehingga dalam postur perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami defisit minus Rp 49.924.446.606,49.

Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, terangnya, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh adalah pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp 52.424.446.606,49. Selain penyampaikan nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2021, pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan penandatanganan bersama persetujuan perubahan Kesepakatan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2021. (fjr/zen/sit)