Saat ditemui, Mareta, mengatakan bahwa kejadian apes tersebut terjadi Senin (10/07/2023) lalu. Saat itu, dirinya masuk di hari ke enam melaksanakan magang. Sementara, aksi Curanmor tersebut baru diketahuinya saat akan pulang yaitu sekitar pukul 16.00.

“Saya tahunya hilang itu waktu pulang magang sekitar pukul 16.00. Saya cari-cari di sekitar saya parkir semula, kok tidak ada. Karena saya pikir, awalnya mungkin motor dipindah. Tetapi, setelah saya cari di parkiran sebelah lain, ternyata juga tetap tidak ada,” kata Mareta, saat ditemui Jumat (14/07/2023) tadi.

Setelah dicari-cari motor miliknya tidak ditemukan, Mareta menambahkan, kemudian berinisiatif untuk melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada disekitar lokasi parkiran. Saat itulah, dipastikan motornya hilang dicuri maling.

Baca juga:

Sehingga, dirinya memutuskan untuk melaporkan kejadian ke Polresta Malang Kota. Sementara hingga saat ini, dirinya masih menunggu perkembangan laporan tersebut.

“Dari hasil CCTV itu, saya langsung melaporkan kejadian ke Polresta Malang Kota,” tambah perempuan asal Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Untuk kerugian yang dialami, korban mengatakan mencapai Rp 9 juta hingga Rp 10 juta. Pihaknya sendiri, mengaku pasrah dan semoga petugas bisa berhasil menangkap pelakunya.

“Sudah ikhlas. Orang tua juga tidak apa-apa, karena juga katanya salah saya sendiri tidak dikunci ganda motornya,” ucap Mareta.

Dirinya juga berharap, agar Pemkot Malang agar lebih memperketat kembali dalam pengamanan sepeda motor yang ada di lokasi tersebut. Sehingga, ke depan tidak ada lagi korban yang kehilangan motor seperti dirinya.

“Ya tentunya ini jadi pengalaman saya pribadi dan mungkin di sini harus lebih diketatkan lagi pengamannya biar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Karena kasihan, kalau harus ada korban lainnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, di hari pertama hingga ketiga pelaksanaan magang, dirinya memarkirkan sepeda motor di sisi Selatan Mini Block Office Balai Kota Malang. Tetapi, karena di Selatan berbayar, maka dirinya parkir di sisi Timur. Namun nahas, motornya malah dicuri maling. (rsy/gie)

Merespon hal itu, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menyampaikan jika di tahun 2023 ini, akan mengupayakan 5 ribu bidang aset yang tersertifikasi. Tentu, pihaknya optimis hal tersebut bisa dicapai, karena beberapa upaya pun juga akan dilakukan.

“Selama ini, upaya yang kita lakukan itu percepatan. Karena di sini, itu ada dua sisi, yaitu di BKAD dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta bolanya ada di BPN. Kemudian, kita juga ada tim inventarisasi, yang melibatkan unsur kejaksaan, inspektorat, bagian hukum kemudian BPN sendiri. Selain itu kita juga intens untuk rekonsiliasi,” jelas Subkhan saat ditemui di Mini Block Office, Balai Kota Malang, Rabu (14/06/2023) siang.

Dalam proses sertifikasi itu, menurutnya juga lumayan lama. Namun, batas waktu tersebut tidak sampai selama satu tahun. Itu dibuktikan, jika mulai dari tahun 2021 hingga 2023, capaian sudah mencapai tiga ribu. Menurutnya, juga sudah luar biasa.

“Karena satu sertifikat, itu pengukuran dua kali, pengukuran di BKAD pada saat syarat pendaftaran, kemudian nanti di BPN juga punya juru ukur untuk kepastian. Itu lumayan, tapi dengan capaian mulai tahun 2021 sampai 2023, menurut saya luar biasa,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai anggaran biaya untuk sertifikasi di tahun 2023, pihaknya menyampaikan jika sebesar Rp 1,3 miliar. Anggaran biaya tersebut, menurun dari tahun 2021, dan 2022 lalu.

Baca juga :

“Jadi di tahun 2021 dan 2022 itu anggarannya serupa, yaitu Rp 1,750 miliar. Karena disitu banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), maka kita ngukur dari target. Hingga di tahun 2023 itu sekitar Rp 1,3 milyar,” ujarnya.

Lebih lanjut mengenai pola dari sertifikasi aset, paparnya, itu berbeda-beda. Jika sertifikasi tanah yang selama ini dalam Izin Pemakaian (IP) untuk usaha, maka di transformasikan menjadi sewa, agar pendapatan semakin besar. Tentu, hal tersebut juga berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Artinya prinsip keadilan juga kita jalankan. Masa ditempati masyarakat berpenghasilan rendah, tempat tinggal sewanya mirip dengan usaha yang omzetnya milyaran. Itu kan tidak adil. Makanya mekanisme sewa ini pelan-pelan tapi pasti, ini kita ubah dari IP terutama yang dipakai usaha, dari situ harapannya PAD semakin meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B, Trio Agus Purwanto, mendorong BKAD Kota Malang, dalam menerapkan Perda mengenai Barang Milik Daerah (BMD). Sebab, aset di Kota Malang sebagian menggunakan IP dan juga sewa.

“Kami minta agar benar-benar pemanfaatannya sebaik mungkin. Jangan sampai yang sudah dibuat usaha, tapi sifat status hukum atau kerja samanya masih IP, karena kan kalau IP itu lebih murah, contohnya kalau ada yang dibuat toko retail modern seperti itu, nah itu harus jelas,” tegas Trio.

Selain itu, pihaknya berharap sampai dengan akhir tahun 2023 ini, penyelesaian sertifikasi aset tersebut bisa mencapai 50 persen, jadi dari delapan ribu bidang aset yang ada, bisa mencapai lima ribu bidang. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, M Chori, menjelaskan bahwa komponen dari gaji ke-13 itu meliputi satu gaji pokok serta beberapa tunjangan yang melekat. Antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan struktural fungsional atau tunjangan lainnya.

“Jadi, penyaluran gaji ke-13 diperkirakan pada 15 Juni 2023 lusa nanti. Total yang masuk sebagai penerima gaji ke-13, ada sebanyak 2.988 pegawai. Termasuk, ASN dan P3K,” terangnya, di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (12/06/2023) siang.

Baca juga :

Bahkan, menurutnya, pemberian gaji ke-13 itu sebenarnya sudah ada regulasinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2023 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.

Pemberian gaji ke-13 tersebut ditujukan untuk membantu ASN dalam menghadapi tahun ajaran baru. Sehingga, ini menjadi tambahan penghasilan yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak para abdi negara itu.

“Jadi, ini nanti dianggarkan Rp 18,1 miliar termasuk gaji dan 50 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kemudian, 50 persen Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta 50 persen dana tambahan penghasilan (Tamsil) guru juga P3K,” urainya.

Untuk pencairan anggaran, tegas Chori, memang ditargetkan pertengahan Juni 2023 ini. “Untuk saat ini kami masih fokus menyelesaikan proses pencarian 50 persen TPP Bulan Mei lalu. Setelah itu lanjut pada pencairan gaji ke-13,” jelasnya. (put/gie)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menjelaskan jika rumah tersebut pada awalnya merupakan rumah jabatan milik Kepala Dinas Kesehatan. Namun, pihak terkait sudah purna tugas (pensiun). Dimana seharusnya, rumah jabatan tersebut harus dikembalikan pada daerah.

“Mulai tahun 1969 ada SK Wali Kota dan juga sudah ditempati hampir 55 tahun, dan beliau sudah pensiun sekitar tahun 2000. Kemudian sebelum kami melakukan kegiatan ini, sudah banyak proses yang kami lakukan,” ujar Subkhan.

Kemudian, terangnya, juga ditambahkan putusan terakhir dari Pengadilan Negeri, dengan dasar Legal Opinion (LO) dan Peninjauan Kembali (PK), kedua rumah tersebut merupakan BMD. Sehingga, diserahkan sepenuhnya pada Pemkot Malang terkait dengan penanganan dan penertiban aset milik daerah.

Baca Juga :

• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya

“Kami juga tidak serta merta. Kami lakukan komunikasi dengan penghuni. Baik yang di 23, maupun 23A. Alhamdulillah, dengan proses dari peringatan pertama hingga ketiga, kemudian kita sampaikan dalam batas waktu tertentu, sampai tanggal saat ini, itu dilakukan pengosongan. Artinya penghuni juga sudah tahu,” katanya.

Lebih lanjut Subkhan menyampaikan, jika penghuni di ke dua rumah tersebut juga kooperatif untuk mengosongkan rumah yang ditempati. Namun, masih ada satu ruangan terkunci di rumah No 23, yang masih tersisa barang.

“Karena untuk satu ruangan ini dipakai praktek dokter gigi. Kemudian, tentunya untuk pengangkutan juga perlu waktu. Karena peralatan ini juga peka. Sehingga pada posisi ini, berdasarkan permintaan eks penghuni, meminta tolong waktu untuk nanti pengangkutan sendiri. Dengan kondisi yang tadi sudah kita amankan, tentu untuk pengambilan, harus ada izin terlebih dahulu. Izinnya ke Satpol PP nanti difasilitasi BKAD,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang ada sebanyak 8.264. Dimana dari jumlah tersebut, beberapa perlu dilakukan penertiban, namun tetap berproses.

“Kita tracing ada beberapa memang yang perlu ditertibkan. Satu per satu, lah. Yang berproses tidak lebih dari 5, ada 4. Termasuk ini. Yang penting penertiban ini berjalan dengan baik, smooth, dan tidak ada insiden apapun,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

“DPKAD menganggarkan Rp 200 juta untuk perencanaan renovasi gudang logistik KPU. Perencanaan itu, akan dilakukan di tahun 2023 ini,” kata Mardiono, Selasa (23/01/2023) tadi.

Mengenai pengadaan gudang logistik, menurutnya pada tahun 2020, pernah melakukan hearing dengan DPRD Kota Batu dan Wali Kota Batu. Hasilnya, waktu itu KPU diminta membuat RAB untuk pembangunan gudang logistik.

“Kita sudah susun RAB waktu itu, sekitar Rp 1 miliar lebih untuk pembangunan gedung logistik,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, kembali dijelaskannya, bahwa di tahun 2022 tidak ada pergerakan sama sekali mengenai anggaran pembangunan gudang. Karena itu, pihaknya klarifikasi ke BKAD, bahwa ada anggaran yang direncanakan sebesar Rp 200 juta.

“Karena tahun 2022 gagal, ya sudah kalau memang tidak bisa dibangunkan tolong direnovasi. Akhirnya, kita kejar juga ke DPRD dan ke Wali Kota Batu. Akhirnya, muncul angka itu untuk renovasi,” tegas Mardiono.

Baca juga:

• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menambahkan hal itu akan diprioritaskan. Karena, seluruh instansi butuh gudang untuk penyimpanan arsip yang harus diamankan. “Seluruh instansi membutuhkan gudang arsip. Jadi, ini harus kita amankan karena menjadi sejarah kita ke depan. Jadi, permintaan KPU Kota Batu diprioritaskan,” singkatnya.

Sebagaimana diberitakan, sebelumnya Kantor KPU Kota Batu berkantor di daerah Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian, dipindahkan di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Di tempat ke dua inilah, KPU Kota Batu tidak memiliki gudang logistik untuk penyimpanan barang kebutuhan Pemilu 2024 mendatang. (put/gie)

Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Wahyu Kurniati, menjelaskan bahwa untuk pegawai honorer dengan pendidikan sarjana, naik menjadi Rp 2,5 juta dari gaji sebelumnya Rp 2 juta.

“Untuk honorer pendidikan D3, gaji sebelumnya Rp 1,9 juta, sekarang menjadi Rp 2,4 juta. Terus untuk pendidikan SMA, gaji sebelumnya Rp 1,8 juta sekarang menjadi Rp 2,2 juta,” kata Wahyu Kurniati, Selasa (3/11).

Ditambahkan mantan Kabag Umum Pemkab Malang itu, kenaikan gaji disama ratakan semua. Kenaikan gaji tersebut, juga merupakan apresiasi pemerintah terhadap kinerja para pegawai honorer.

“Kan sudah sekitar tiga tahun terakhir, belum ada kenaikan. Sekarang saatnya, kita menaikkan untuk mengapresiasi kinerja mereka,” tambahnya.

Adapun anggaran yang telah disiapkan oleh Pemkab Malang, untuk penambahan gaji honorer, yakni Rp 4,5 miliar. Jumlah tersebut, untuk memenuhi 3 ribu pegawai honorer, yang ada di Kabupaten Malang.

“Dana itu juga sudah kami cairkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Itu juga untuk jangka waktu 3 bulan, Oktober, November dan Desember,” ungkapnya.

Wahyu juga menambahkan, pegawai honorer di setiap OPD, beberapa ada yang belum mendapatkan gaji bulanan yang sudah dinaikan. Tapi, jangan risau. Karena, untuk yang belum mendapatkan gaji tambahan itu akan dirapel.

“Jadi, kalau Oktober dan November ini gajinya masih tetap. Maka, di bulan Desember sudah ditambahkan dari bulan Oktober dan November,” tutupnya. (riz/sit)