APBN 2022, tetap menjadi instrumen fiskal yang bekerja keras dalam menangani pandemi serta mendorong ekonomi agar dapat bangkit kembali. Oleh karenanya, tema kebijakan fiskal 2022 yaitu, ‘Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural’.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Tema ini mengandung dua unsur penting. Pertama tetap APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Febrio melanjutkan, bahwa fokus utama dalam APBN 2022 yaitu pertama, melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19. Penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery ekonomi antara lain melalui program vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.

“Kedua, menjaga resilience, survival dan akselerasi recovery. Melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain dengan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dana desa, subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha,” tambahnya.Fokus utama Ketiga, ujarnya, yaitu menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta reformasi institusional.

Keempat, tambahnya, memperkuat fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, menerapkan spending better zero based budgeting, memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta inovasi pembiayaan.”Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural dan fiskal serta menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian atau Lembaga,” ujarnya. (hms/keu/aye)