Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan bahwa terkait PPPK, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk formasi guru, sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 345 orang. “Dari 345 yang ditentukan lolos calon PPPK, itu sudah ada namanya, alamat dan di mana sekolah yang akan ditempatkan. Namun pada kenyataannya, ada 32 calon PPPK yang dinyatakan lolos dan tiba-tiba dibatalkan lalu berganti nama orang lain,” jelas Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto.

Karenanya, sambung Hadi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo, ingin mengetahui terkait hal tersebut. “Kami minta Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, untuk mencari solusi dan mencari tahu kenapa persoalan di atas bisa terjadi,” papar Hadi dihadapan Kepala BKDSM dan Perwakilan Diknasbud Situbondo.

Sementara itu, Feni salah satu calon PPPK Guru yang lolos seleksi, mengatakan bahwa dirinya sudah masuk di daftar 345 calon PPPK Guru yang lolos. Namun, dirinya tiba-tiba mendapatkan notifikasi pembatalan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dari jumlah kouta 345 calon PPPK di Situbondo, ada sekitar 32 orang yang mendapatkan notifikasi pembatalan,” jelas Feni, yang turut dihadirkan dalam hearing

Selain itu, ujar Feni, pihaknya juga telah mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen calon PPPK sesui dengan prosesnya. “Saya sudah mengikuti tes dan lolos dengan nilai passing grade. Tapi, ternyata nama saya tergeser dan mendapat notifikasi pembatalan,” terangnya.

Dilain pihak, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri, mengatakan bahwa kuota PPPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 seluruhnya 345 orang. “Saya juga nggak habis pikir, tiba-tiba ada 32 orang calon PPPK yang tergeser posisinya dan tergantikan dengan nama orang lain. Padahal, proses seleksi dilakukan secara online dan setiap peserta PPPK mendapat akun dan password untuk masuk ke sistem tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, kata Syamsuri, pihaknya meminta agar persoalan ini ditelusuri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum. “Harus ditelusuri melalui APH. Tapi sebelum ke APH, biar persoalan ini ditangani oleh APIP dulu,” ujarnya. (her/gie)

Pada acara itu hadir pula Sekreataris Daerah Kabupaten Situbondo , Drs, H. Syaifullah MM,  Asisten Pemerintahan dan Kepala OPD terkait, serta para PPPK.

Menurut Kepala BKPSDM Situbondo, Dr. H. Fathor Rahman M.Pd, yang diwkili oleh Kabid PIK pada BKPSDM, Rini Indraswari Sp. I, dalam sambutannya  maksud dilaksanakannya kegiatan ini yakni penanda tanganan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian selaku pihak pertama dan PPPK selaku pihak kedua, serta penyerahan secara resmi petikan Surat Keputusan (SK) PPPK dan SPMT kepada PPPK formasi tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Baca Juga : Cuaca Membaik, Aktivitas Pelabuhan Panarukan Situbondo Dibuka Kembali

Kata Rini Indraswar lebih lanjut, agar PPPK tersebut dapat segera melaksanakan tugas di tempat tugas yang telah mereka pilih pada saat pendaftaran sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya untuk memberikan kepastian mulainya pelaksanaan tugas agar memotivasi semangat  para PPPK dalam bekerja dan berkarir untuk mengabdi kepada negara, pemerintah dan masyarakat.

Sementara Wakil Bupati Situbondo, Ir. H. Yoyok Mulyadi M. Si, menyampaikan ucapan “Selamat kepada para PPPK yang telah menerima petikan surat keputusan pengangkatan, itu artinya amanah dan selayaknya bersyukur kepada Allah SWT karena telah berhasil melewati tahapan-tahapan yang melelahkan mulai dari pendaftaran hingga saat diterbitkannya SK PPPJ.

“Diharapkan kepada para PPPK  agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab, terapkan nilai-nilai budaya kerja aparatur, pelihara selalu integritas dan netralitas ASN. Tingkatkan terus motivasi dan etos kerja mengedepan kan profesionalisme dalam mengabdikan diri kepada negara maupun melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan Kabupaten Situbondo di segala bidang,” Ujar Wakil Bupati Situbondo.

Perlu diketahui, jumlah peserta seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kab Situbondo tahun 2019 yang dinyatakan lulus sebanyak 206 orang, dengan perincian guru sebanyak 170 orang dan penyuluh pertanian sejumlah 36 orang.

Dari total 206 peserta yang dinyatakan lulus, yang melakukan pemberkasan sebanyak 205 orang karena satu orang meninggal dunia sebagai penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab Situbondo, Mohamad Subagiono SP,. Dan 205 peserta yang melaksanakan pemberkasan, seluruh Nomor Induk PPPK telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Dari 205 yang terbit NIP PPK nya, 1 orang meninggal dunia atas nama Evi Handayani seorang guru pada SD Negeri 5 Kalianget, Banyu Glugur. Sehingga yang mengikuti kegiatan penyerahan petikan SK Pengangkatan PPPK pada hari ini sejumlah 204 orang dengan rincian, guru sebanyak 169 orang dan penyuluh pertanian 35 orang.

Kegiatan tersebut digelar di dua tempat yakni di Graha Wiyata Praja diikuti 75 PPPK dan di masing-masing korwil kecamatan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diikuti 129 PPPK. (her/ed2)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman mengatakan, penundaan tersebut berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Ditunda sampai ditetapkannya kebijakan lebih lanjut oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional),” terangnya.

Fathor mengatakan, penundaan pelaksanaan SKB memperhatikan status tanggap darurat wabah Virus Korona. Semua daerah di Indonesia juga telah mengundur waktu pelaksanaan seleksi tersebut.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo itu menambahkan, pihaknya memang masih belum mempersiapkan hal yang terkait degan pelaksanaan SKB. Seperti sarana dan prasarana pendukung. Karena itu, tidak ada masalah dengan penundaan tersebut.

Fathor mengatakan, SKB akan digelar di Gedung Serba Guna Baluran. Gedung yang ada di Jalan PB Sudirman itu juga akan ditempat tes ratusan CPNS dari Kabupaten Bondowoso.

“Insya Allah, berdasarkan rencana awal, SKB di Situbondo membutuhkan waktu sekitar empat hari,” ujarnya.

Sepereti yang diketahui, dari hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKB), beberapa waktu lalu, sebanyak 1.074 orang yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Akan tetapi, hanya 300 CPNS yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya.

Fathor menerangkan, berdasarkan Permenpan RB, dari seluruh peserta mencapai nilai ambang batas di SKD, ketentuan ikut SKB hanya tiga kali formasi.

Sedangkan kuota PNS di Situbondo tahun 2020 hanya 100 formasi. Dengan begitu, harus dipilih 300 peserta berhak mengikuti SKB.

Fathor menerangkan, peserta ikut SKB tidak ditentukan BKPSDM Situbondo. Akan tetapi langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN).

” Dipilih berdasarkan perangkingan per formasi,” ungkapnya. (im/yan)