Direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek, dr Saeroni, mengatakan bahwa dalam setiap harinya, rata-rata pasien yang datang ke RSUD dr Soedomo, sebanyak 30 orang. Kebanyakan, dari mereka atau pasien yang datang, dalam kondisi positif Covid-19.

Baca Juga:

• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Pansus III DPRD Trenggalek Matangkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes dan Madrasah

Sebagaimana diketahui, kapasitas ruang perawatan di IGD RSUD, hanya ada 18 bed. Sedangkan pasien yang datang, berjumlah 30 orang. Akibatnya, belasan pasien terpaksa harus menjalani perawatan di luar atau di ruang tunggu IGD.

“Sebagai rumah sakit pemerintah, mau tidak mau kita tetap harus mengutamakan pelayanan masyarakat. Jadi, meskipun IGD penuh, kita coba melakukan perawatan di luar IGD. Ini adalah wujud empati dan simpati kita terhadap pasien yang datang,” imbuhnya, Kamis (22/07) tadi.

Dalam kondisi keterbatasan oksigen dan tenaga perawat, tambahnya, pihak RSUD sebelumnya telah menawarkan kepada keluarga pasien. Yakni, apakah mau dan bersedia dirawat dengan keterbatasan tempat yang ada. Bahkan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan, jika ada keluarga pasien tidak berkenan dirawat ditempat yang bukan seharusnya.

Disinggung mengenai pasien dengan gejala Covid-19, yang terkonsentrasi di ruang tunggu, dirinya belum dapat memastikan. Apakah pasien yang ada di ruang tunggu, merupakan pasien positif Covid-19, ataukah bukan.

“Kalau untuk itu, kita belum bisa memastikan. Karena hasil pemeriksaan tes usap pasien, masih belum keluar. Sehingga, kita harus menunggu hasil tes PCR,” terang Sunarto.

Hingga tadi, kebanyakan pasien yang dirawat di ruang tunggu IGD, tampak dengan kondisi terpasang infus dan tabung oksigen di samping tempat perawatan. Itu karena, ruang perawatan pasien penuh dan membuat BPBD Kabupaten Trenggalek, harus mendirikan tenda di halaman parkir RSUD dr Soedomo Trenggalek.

Pemasangan tenda tersebut, dilakukan untuk mengganti ruang tunggu di IGD, pasca tempat itu dijadikan lokasi perawatan pasien. “Pemasangan tenda darurat di halaman parkir RSUD dr Soedomo ini sudah dilakukan sejak 19 Juli kemarin. Kita pasang satu tenda. Tetapi jika dirasa kurang, maka akan kita tambah lagi,” terang Kepala BPBD Trenggalek, Joko Rusianto.

Masih menurut Joko, pemasangan tenda ini, bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang lebih tinggi lagi. Adanya lonjakan pasien Covid-19 ini, juga termasuk bencana, yakni bencana non alam.

“Ini termasuk bencana non alam. Sehingga menjadi tanggung jawab BPBD dalam proses penanganannya,” tegasnya. Pihaknya berharap, nantinya tidak akan ada lagi pemasangan tenda darurat di area RSUD dr Soedomo Trenggalek. Artinya, penambahan pasien Covid-19 di Kabupaten Trenggalek sudah mulai melandai atau bahkan bisa menurun. (mil/ed2)

Memontum Trenggalek – Tiap warga yang masuk ke Kabupaten Trenggalek harus diwajibkan membawa surat Rapid Test atau Swab Tes, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Trenggalek Joko Rusianto ungkap alasannya.

Meski rencananya check point akan ditiadakan namun hal tersebut masih menunggu keputusan dari Bupati Trenggalek, M Nur Arifin.

Pihaknya mengatakan untuk check point paling tidak akhir bulan Juli mendatang masuk tahap akhir atau sampai ada keputusan dari Bupati Trenggalek apakah masih akan dilanjutkan atau tidak.

Petugas yang ada di lapangan juga masih menunggu Surat Keputusan Bupati terkait kelanjutan keberadaan check point yang ada di 3 titik pintu masuk Kabupaten Trenggalek.

“Yang jelas di Check Point sendiri untuk saat ini sangat diperlukan, dan perlu adanya peningkatan kwalitas pemeriksaan,” ucap Joko saat dikonfirmasi, Kamis (02/07/2020) pagi.

Jika sebelumnya masyarakat yang masuk Trenggalek dan melewati check point hanya di cek suhu tubuh dan di semprot desinfektan, untuk selanjutnya masyarakat luar kota yang masuk harus diwajibkan membawa surat Rapid Test.

“Kalau sudah membawa surat Rapid Test minimal aman untuk orang itu sendiri. Syukur kalau ditambah surat Swab Tes dari daerah asalnya,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Joko, di Trenggalek sendiri pemberlakuan era New Normal justru dimanfaatkan masyarakat untuk beraktifitas seperti sedia kala.

Justru angka penyebaran Covid-19 bertambah. Tentunya ini menjadi perhatian buat Pemerintah Daerah agar angka pasien positif tidak bertambah meski sudah diberlakukan New Normal.

Ia juga mengingatkan kepada Satgas Covid-19 di Desa untuk aktif menerima informasi adanya masyarakat dari luar Trenggalek setidaknya dengan berbekal surat Rapid Test atau Swab Tes.

BPBD menyebut, terkait efisiensi check point atau Satgas Covid-19 di desa adalah satu kesatuan. Jadi setelah ada masyarakat yang masuk melalui check point, datanya nanti akan diteruskan ke Satgas Desa.

“Jika memang check point nanti dihentikan, tentu perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa era New Normal ini bukan membebaskan masyarakat semaunya sendiri. Akan tetapi tetap harus mengutamakan koridor kesehatan yang ada,” kata Joko.

Meski di Kabupaten Trenggalek masih tergolong zona kuning dengan tingkat penyebaran Covid-19 rendah, tercatat sampai saat ini total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ada 27. Diantaranya 19 sembuh, 8 lainnya masih menjalani isolasi mandiri di Asrama Covid guna dipantau perkembangan kesehatannya. (mil/oso)

Seperti yang terlihat di lokasi, kondisi retakan tanah hampir mencapai 60 cm. Hal tersebut tentu membuat beberapa dinding rumah dan dapur milik salah satu warga terdampak pecah dan ambrol.

Kepala Desa Pringapus, Tamsi mengungkapkan terkait penanganan sejumlah warga terdampak tanah retak ini adalah dengan relokasi. Akan tetapi masyarakat masih enggan meninggalkan rumahnya.

“Upaya relokasi sudah diberikan, tetapi warga tidak mau meninggalkan rumahnya yang ada disini,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (05/03/2020) siang.

Tamsi mengatakan pemicu dari tanah retak ini adalah curah hujan yang tinggi. Hingga bulan April mendatang, sesuai data dari BMKG diprediksi masih akan turun hujan di Kabupaten Trenggalek.

Di tahun 2019, pihak Pemerintah Desa juga sudah melakukan peninjauan di lokasi yang sama. Namun, di tahun 2020 tanah retak yang terjadi semakin besar dan parah.

“Pasca terjadi tanah retak yang pertama di tahun 2019, kami juga sudah mengajukan soal sarana prasarana. Seperti pengadaan Bronjong dan batu yang nantinya bisa sedikit mengantisipasi retakan tanah yang semakin besar,” imbuhnya.

Jika dilihat, masih terang Tamsi, dari retakan tanah yang ada segaris dengan aliran sungai. Aliran sungai ini juga berasal dari saluran irigasi yang merongrong bagian bawah salah satu rumah warga yang terdampak.

“Dari data yang ada, jumlah warga terdampak ada 15 orang dengan 6 KK. Diantaranya Sugiyo, Rasyid, Yanto, Puji dan 2 lainnya,” jelas Tamsi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek melalui Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Agung Widodo menuturkan terkait langkah yang diambil dalam menanggulangi tanah retak ini adalah dengan menutup retakan yang ada.

“Kami menghimbau kepada masyarakat yang terdampak tanah retak untuk waspada, mengingat musim hujan diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa bulan kedepan. Selain itu, kami berupaya untuk menutup retakan tanah agar tidak ada air yang masuk,” kata Agung.

Selain itu, pihak BPBD juga akan menempatkan petugas yang akan mengamati jika sewaktu-waktu terjadi pergerakan tanah.

Agung menambahkan dari data yang dihimpun BPBD Kabupaten Trenggalek, bencana tanah gerak bukan hanya terjadi di Desa Pringapus saja, melainkan di Desa Melis Kecamatan Gandusari.

“Untuk yang paling parah memang terjadi di desa Pringapus ini,” pungkasnya. (mil/oso)

Didampingi langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, dalam simulasi ini warga juga memasang rambu jalur evakuasi saat terjadi bencana.

TITIK KUMPUL : Pasang papan titik evakuasi. (mil)

Rambu – rambu akan dipasang di lokasi rawan bencana menuju ke tempat yang lebih aman seperti mushola yang ada di desa setempat.

Fokus simulasi bencana yang dilakukan kali ini ada di Desa Nglinggis dan Desa Duren Kecamatan Tugu. Kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud kesiapsiagaan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Dikonfirmasi terkait kegiatan ini, Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek Edi Purwanto mengatakan, tercatat ada 30 Desa Tangguh Bencana tahun 2019 ini. Jumlah itu ditargetkan naik dari tahun ke tahun.

“Setiap tahun jumlah Destana ditargetkan naik. Tak hanya itu, kesiapsiagaan bencana juga dilakukan di sekolah-sekolah. Sejauh ini ada 6 sekolah yang sudah dilatih untuk tangguh bencana, ” ungkap Edi, Sabtu (23/11/2019) siang.

Dikatakan Edi, untuk desa yang dipilih menjadi Destana juga tidak sembarangan. Hanya desa atau daerah rawan bencana baik banjir ataupun tanah longsor yang akan dilakukan sosialisasi maupun simulasi bencana.

“Untuk fokus bencana banjir kali ini ada di Kecamatan Gandusari. Sedangkan fokus bencana tanah longsor ada di Kecamatan Tugu, ” tegasnya.

Pihaknya berharap melalui simulasi ini warga bisa lebih sigap dalam menghadapi bencana yang dapat datang kapan saja.

“Kami berharap dengan beberapa ilmu dan ketrampilan yang diberikan dari BPDB Trenggalek ini, masyarakat bisa lebih waspada saat bencana terjadi sewaktu – waktu, ” tandas Edi.

Sementara itu salah satu warga yang mengikuti simulasi bencana mengaku sangat terbantu dengan pengetahuan yang diberikan BPBD Trenggalek.

“Simulasi ini sangat bermanfaat buat kita semua, terlebih dalam hal menghadapi situasi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Belum lagi, di daerah ini hampir setiap tahun terjadi bencana longsor, terlebih saat musim hujan tiba, ” kata Sutrisno. (mil/oso)

Untuk itu, demi mengantisipasi sesuatu hal yang fatal terhadap masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek secara rutin mengirim dan menyuplai ribuan liter air bersih di berbagai lokasi yang menjadi daerah terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Djoko Rusianto, melalui Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, Agung Widodo menerangkan jika mulai bulan Oktober, pihaknya telah mengajukan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD sebesar Rp 1 milyar untuk penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Trenggalek.

“Mulai 2 Oktober, kita mengajukan BTT untuk 49 desa di 13 kecamatan yang terdampak kekurangan air bersih, selanjutnya melalui MoU dengan PDAM agar disuplai ke daerah daerah tersebut, ” ucap Agung, Senin (14/10/2019) siang.

Agung mengatakan jika BTT tersebut merupakan dana dari kabupaten yang bisa digunakan, salahsatunya untuk penanggulangan bencana.

“Sebagai dasarnya kita harus mengajukan terlebih dahulu melalui surat pernyataan bupati tentang tanggap darurat kekeringan, ” tandasnya.

Dari data yang didapat, kekeringan yang melanda Kabupaten Trenggalek ada 50 desa yang darurat air bersih. Sehingga pihak BPBD harus lebih intens memberikan pasokan air bersih.

“Dengan bertambahnya desa- desa yang mengajukan pasokan air bersih, hingga saat ini tercatat ada sekitar 50 Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Trenggalek. Sehingga total penyaluran bantuan air bersih yang masuk ke BTT 49 desa. Sedangkan untuk 1 desa di Kecamatan Gandusari yang mengalami kekeringan di hendel oleh kegiatan reguler BPBD. Namun kalau sudah banyak hujan kita langsung berhenti menyuplay, ” imbuh Agung.

Lanjut Agung, diketahui 50 desa tersebut merupakan daerah yang memang langganan kekeringan. Dan hampir setiap tahun mengalami krisis air bersih.

Jika dari 49 desa tersebut ada permohonan baru, maka tidak masuk di BTT, namun akan didistribusikan langsung oleh BPBD

“Seperti waktu kekeringan di Gandusari, data yang diajukan BTT sudah ada, maka pendistribusiannya diarahkan ke kegiatan reguler BPBD, ” pungkasnya. (mil/yan)