Disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto, bahwa atas dasar hasil penilaian BPK RI, pembangunan bisa segera diteruskan. “Saat ini, BPK RI memeriksa rumah Pembina LVRI yang berada di Perumahan Veteran, Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu dan drainase serta jalan yang ditinggalkan rekanan karena kurang modal,” terang Bangun, saat berada di pelaksanaan Musrenbang 2023 Kecamatan Batu, Selasa (21/02/2023) tadi.

Untuk kelanjutannya, ujar Bangun, akan menunggu hasil dari penilaian BPK RI. Sehingga, sampai dimana progres yang diakui, nantinya akan menentukan jumlahnya untuk dibayarkan. “Dari hasil penilaian BPK, selanjutnya kita akan menganggarkan lagi untuk tahun 2024,” terangnya.

Secara teknik, tambah Bangun, pada tahap pemeriksaan sepert sekarang ini, BPK akan memberikan catatan berupa opini. Lalu, memperkirakan bangunan tersebut dilanjutkan dengan berapa prosentasenya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

“Kita mau teruskan dan tidak dibongkar. Sekarang masih diperiksa BPK RI dan nanti diberi opini kira-kira bangunan ini dilanjutkan dengan prosentase berapa.  Kita menunggu hasilnya dari arahan BPK RI. Karena BPK RI masih memeriksa yang lainnya juga, jadi nanti kita tenderkan lagi tahun depan. Planning sesuai dan tidak dirubah,” tuturnya.

Bangun berharap, proses tender nanti mendapatkan rekanan yang benar-benar berkompeten dan mampu secara tenaga maupun keuangan. Sehingga, bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu sesuai dengan kontrak.

“Saya berharap, ini bisa diteruskan lagi pembangunannya. Tapi menunggu hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk rekanan yang meninggalkan proyek itu, sudah kita beri sanksi putus kontrak dan blacklist satu tahun nasional,” tegas bangun.

Sekedar diketahui, untuk pembangunan rumah pembina LVRI, jalan dan drainase menelan anggaran APBD Kota Batu Tahun 2022 sebesar Rp 2.682.435.100 dengan Nomor SPK: 640/LVRI-153-3/PK/DAU/422.109/2022 tanggal SPK 12 September 2022. Proyek itu, dikerjakan oleh CV Andika Putra yang berkantor di Sumenep, Madura, selaku pemenang lelang, Konsultan Perencana CV Karya Cipta Gemilang dan Konsultan Pengawas CV Aka Design & Egenering.

Selama 90 hari kalender dari 100 hari kalender, untuk lamanya pekerjaan baru mencapai 38.398 persen pertanggal 27 November 2022. Namun, karena kurang modal, rekanan itu akhirnya meninggalkan bangunan begitu saja hingga mangkrak, sampai saat ini serta diberi pita pembatas warna kuning. (put/gie)

“Hari ini, BPK sudah masuk untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, mulai pagi tadi sudah entry meeting dengan seluruh pemerintah daerah se Jawa Timur. Dimana, BPK sudah kulo nuwon (permisi) untuk melakukan tugasnya,” terangnya, Rabu (26/01/2023) tadi.

Mengenai tugas BPK yang akan ke Pemkot Batu, Sugeng menjelaskan, bahwa dijadwalkan pada akhir bulan ini atau tepatnya 31 Januari 2023, BPK bakal lakukan audit di semua SKPD Pemkot Batu. “Kalau di Pemkot Batu, itu akan dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023. BPK akan lakukan pemeriksaan dari data-data yang sudah kita kumpulkan,” ujarnya.

Ditanya mengenai hasil audit Inspektorat terhadap SKPD, dijelaskannya, bahwa 2022 sudah dilakukan audit terhadap sembilan SKPD. Pemeriksaan itu, terhadap beberapa SKPD yang rawan. “Yang kami periksa itu, SKPD yang mempunyai resiko penyimpangan. Beberapa yang diperiksa, adalah dari dasar Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA),” ujarnya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Diuraikan Sugeng, bahwa beberapa diantaranya adalah seperti Satpol PP, Setwan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Bagian Perpustakaan hingga perizinan. “Kalau hasil pemeriksaan 2022, sekarang dalam proses. Tahun 2023 ini memang belum, tapi diagendakan semua SKPD akan diperiksa oleh Inspektorat setelah semua kegiatan berjalan. Kami menindaklanjuti hari pemeriksaan itu, dengan memberikan rekomendasi yang kita periksa kedepannya seperti apa untuk kebaikan SKPD,” urainya.

Masih menurut Sugeng, saat BPK nanti datang ke Pemkot Batu, maka semua data SKPD yang sudah diaudit tahun 2022, maka akan diajukan lebih awal ke BPK. Sehingga, SKPD bisa kemudian meneruskan program kerjanya. (put/sit)

Dijelaskannya, temuan BPK mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, salah satunya sekitar Rp 800 juta, karena kurangnya pembangunan dan Rp 600 juta, karena kelebihan bayar. “Jadi, total keseluruhan temuan BPK itu sekitar Rp 1,4 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi pasar yang dikerjakan oleh PT Mitra Sumekar Abadi, sebagai pihak ketiga, itu dilaksanakan pada tahun 2018, dengan menggunakan dana APBN. Temuan terkait kurangnya pembangunan, pun sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang di tahun 2020.

“Untuk temuan kurangnya pembangunan, itu sudah ditindak lanjuti. Hanya tinggal menunggu verifikasi dari Kemendagri,” paparnya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Namun, lanjut Lisal-biasa disapa, untuk temuan kelebihan bayar itu masih belum sepenuhnya terbayar. Hanya saja, pihak ketiga mengangsur sekitar Rp 110 juta. Jadi, masih tersisa sekitar RP 490 juta.

“Kalau hasil surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022. Selanjutnya, waktu itu belum ada tindak lanjut. Sehingga, akhirnya di zoom meeting dibuat kesepakatan baru. Yakni, untuk segera diselesaikan pada akhir tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, masih menurut Lisal, tanggung jawab dari Diskoperindag, hanya sebatas memfasilitasi atau mengawal saja. “Tanggung jawab dalam artian memfasilitasi saja. Soalnya, ini kan bukan era saya dahulu,” jelasnya. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait oleh pihak ketiga. (dan/gie)

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi, saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR, dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2022, yang bertempat di Hall Narawita Agung Lumajang, Kamis (17/11/2022) tadi. “Jangan sampai memalsukan administrasi. Tetap semangat, jangan tegang. BPK selalu hadir untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Karyadi juga menyampaikan, bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Karenanya, dirinya mengharapkan agar adanya dana desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sewajarnya untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dijelaskannya, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006, disebutkan bahwa tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, lembaga negeri lainnya, Bank Indonesia, BUMN dan BUMD, Badan Layanan Umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. “Kalau kewenangan BPK adalah pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya unsur pidana, perhitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli,” tambahnya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Sosialisasi tersebut terselenggara, sebagai bentuk sinergi antara BPK RI dan DPR RI, dengan menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah dan diikuti oleh seluruh kepala desa (Kades) dan sekretaris desa, lurah dan sekretaris lurah dan camat se-Kabupaten Lumajang, beserta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lumajang.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, H Charles Meikyansah, dalam paparannya menjelaskan bahwa DPR RI memberikan dukungan terkait dengan rekomendasi untuk berupaya memberikan kenaikan alokasi dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menurutnya, terkait pengelolaan dana desa, pemerintah perlu memperkuat struktur pemerintah desa dengan mengalokasikan insentif yang memadai. Tentunya dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing struktur pemerintah desa. “Sebagian besar rakyat kita hidup di desa. Karena itu, mensejahterakan rakyat Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa memakmurkan desa. Dana desa adalah instrumen yang penting untuk memakmurkan desa,” jelasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mengawal terkait alokasi dana desa bagi 198 desa di Tahun Anggaran (TA) 2022. Menurutnya, besarnya nominal dana desa yang digelontorkan kepada desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, pemerintah juga berpesan agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran. (adi/gie)

Apresiasi ini, disampaikan saat tim melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Termasuk, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Kasubtim Pemeriksa, Herdiyanto dan Anggota Tim Pemeriksa, Riyadi, melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk informasi terkait pelaksanaan PNBP serta kegiatan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Malang, Rabu (28/09/2022) tadi.

Tim Pemeriksaan dari BPK RI, melihat seluruh produk hasil karya dari pembinaan kemandirian WBP Lapas Kelas I Malang, yang ditampilkan secara langsung. Mulai dari karya seni sampai dalam bentuk makanan hasil dari tangan-tangan kreatif WBP Lapas Kelas I Malang, yang ikut dalam pembinaan kemandirian.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, menjelaskan detail prosentase PNBP yang dihasilkan dari pembinaan kemandirian WBP. “Seperti diketahui, sejak tahun 2020 sampai sekarang, banyak unit kegiatan kemandirian WBP di Lapas Kelas I Malang, yang terus berkembang dan menjadi faktor utama dalam penerimaan PNBP Lapas. Terlihat juga dari meningkatnya presentase setoran PNBP yang telah dihasilkan dari pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Malang tiap tahunnya,” ucap Heri Azhari.

Target PNBP tahun 2021 dan 2022 di Lapas Kelas 1 Malang adalah Rp 91.735.000. “Alhamdulillah tahun 2021 tercapai, malah melebihi sebesar Rp 93.500.000. Sedangkan per 31 Agustus tahun 2022, sudah mencapai 63 persen yakni sebesar Rp 57.100.000,” jelas Heri Azhari.

Melihat keproduktivitasan dari unit-unit pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Malang, Tim BPK RI terlihat antusias. Bahkan, Herdiyanto selaku Kasubtim Pemeriksa BPK RI beserta rombongan kunjungi unit Bimker handycraft, jamur dan anggrek, gorengan, tempe, batik shibori, budi daya maggot, peternakan ayam petelur dan Jawa super, pertanian juga new pojok kuliner Lapas Kelas I Malang.

“Tadi saya dan tim berkeliling melihat unit-unit Bimker di sini. Sangat bagus dan produktif, juga berjalan dan berkembang dengan pesat. Hasil produksinya juga luar biasa, saya lihat di Bimker jamur dan maggot tadi, bahkan produksi mereka (teman-teman) WBP sudah diaplikasikan oleh orang di luar Lapas. Bimker Lapas Kelas I Malang, bagus,” puji Herdiyanto, sambil menikmati seduhan kopi dari WBP Barista New Pojok Kuliner ketika di temui pada kesempatan tadi.

Harapannya untuk unit-unit pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Malang, ini dapat lebih ditingkatkan. Karena hal ini sangat penting terhadap pengembangan dan pembentukan mental terhadap para WBP, agar mengikuti pembinaan kemandirian yang diberikan untuk menjadi insan yang kreatif dan produktif. (gie)

Raihan WTP itu, disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2021 yang diterima oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiyono, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual serta berupaya maksimal memenuhi ketentuan undang-undang. “Kami pastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara,” ucap Agus, Jumat (20/05/2022) siang.

Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ditambahkannya, bahwa ke depan diharapkan opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan serta mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Sehingga, opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengaku sangat bersyukur bisa mempertahankan opini WTP ini. “Semua catatan, diskusi, rekomendasi maupun temuan yang disampaikan oleh BPK merupakan masukan yang sangat berarti bagi pemerintah agar tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara,” kata Bupati Arifin.

Dijelaskan suami Novita Hardiny ini, Opini WTP atas LHP ini menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Bahwa, APBD menjadi instrumen fiskal yang efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional. “Capaian ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah mengelola keuangan negara secara profesional, prudent, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Prestasi capaian opini terbaik atas LHP tahun 2021, merupakan perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Kabupaten Trenggalek sendiri, sejak tahun 2016 lalu berhasil mempertahankan opini WTP tersebut, yang berarti hingga saat ini telah meraih 6 kali secara berturut-turut.

“Kami berharap kedepannya seluruh ASN bekerja dengan penuh dedikasi serta integritas tinggi, agar dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Dengan harapan, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya. (mil/gie)

Diketahui, pada tahun 2011 Pemkab Pamekasan meraih opini yang sama, yakni WTP. Hanya saja pada tahun 2012, dan tahun 2013 meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dan sejak 2014 sampai 2021 ini, Pemkab Pamekasan kembali mendapat WTP sebanyak delapan kali beruntun

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

“Terima kasih kepada BPK Jawa Timur, atas penghargaan ini dan tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Termasuk, dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Pamekasan secara umum,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, seusai menerima penghargaan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPK Jawa Timur.

“Predikat WTP, ini menandakan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal secara material. Mulai dari posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Artinya semuanya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di pemerintahan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan, agar semua stakeholder dan jajaran Pemkab Pamekasan, agar selalu berkomitmen menjadikan pemerintahan yang bersih, melayani, cepat dan inovatif. (azm/sit)

Bupati Yuhronur menyampaikan, pihaknya berupaya menyajikan laporan keuangan dengan menjaga aspek-aspek yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan, laporan keuangan tahun 2021 Kabupaten Lamongan, kembali memperoleh predikat WTP.

“Kami berharap, laporan keuangan yang kami serahkan hari ini bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang terbaik yaitu Opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP), untuk yang ke enam kalinya,” tutur Yuhronur, Rabu (16/03/2022).

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Sementara itu, Kepala BPK Jatim, Joko Agus Setyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKPD yang telah diserahkan akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan empat aspek. Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas SPI.

Karena menurutnya, pemberian opini merupakan cerminan hasil penyajian LKPD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, atas seluruh aktivitas keuangan daerah serta memenuhi infomasi pihak-pihak yang berkepentingan. “Selamat kepada Bupati Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, Sampang dan Bondowoso atas diperolehnya Opini WTP pada Tahun Anggaran 2020. Saya harap tidak berhenti di sini, seluruh jajarannya lebih kerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan,” ungkapnya. (zen/sit)

Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Pjs Bupati Malang, Drs. Sjaichul Ghulam, M.M dari Gubernur Jawa Timur di Ball Room Hotel Grand City, Kota Surabaya, Senin (19/10).

Tahun ini, penghargaan dalam bentuk plakat yang ditanda tangani Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota dengan catatan menerima lima kali ke atas secara berturut-turut.

Sementara bagi Pemkab Malang, penghargaan WTP tahun ini, diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang tahun 2019. Sedangkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dengan predikat OPINI WTP telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Jawa Timur ke Bupati Malang pada (30/06), lalu.

“Penghargaan WTP ini diberikan lantaran ada kaitannya dengan akuntabilitas kinerja dari Pemerintahan Kabupaten Malang. Selamat juga kepada teman-teman ASN dari seluruh OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang bekerja dengan sangat bagus,” ujar Abi Ghulam-sapaan Pjs Bupati Malang.

Seluruh proses transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019, yang telah diaudit oleh BPK RI, tidak ditemukan permasalahan dan kewajaran pada penyajian pos-pos akutansi atas laporan keuangan dalam semua hal. Sehingga, diberikan penghargaan WTP sekaligus menjadi penghargaan untuk kali enam kali berturut-turut.

“Mudah-mudahan prestasi ini menjadi tolak ukur teman-teman OPD Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik dan tertib serta akuntabilitas,” tutupnya. (riz/sit)