Dengan dibukanya kantor baru ini, bupati berharap pelayanan yang diberikan, pun diharapkan bisa lebih mudah dan maksimal. “Kantor BPR Jwalita yang baru, ini sangat representatif. Dengan begitu, diharapkan ke depannya BPR Jwalita bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun lokasinya ini sewa, semoga ke depannya BPR Jwalita bisa memiliki gedung sendiri,” ujar Bupati Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, suami Novita Hardiny, ini turut mengucap syukur atas penghargaan yang diraih direktur beserta jajaran direksi PT BPR Jwalita. Dirinya juga mengapresiasi kinerja BPR Jwalita selama ini. Salah satunya, inovasi kredit Gangsar yang menyasar pedagang pasar agar terlepas dari rentenir maupun upaya mendukung pelaku usaha khususnya perempuan di Trenggalek.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Saya berharap, BPR Jwalita memiliki porsi lain dalam mendukung ekonomi perempuan,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan adanya inovasi kredit Gangsar, bisa menjadi pendukung kesuksesan perekonomian daerah. Salah satunya, adalah melalui pemberdayaan kelompok perempuan.

“Karena ketika perempuan berdaya, ekonomi yang dihasilkan akan kembali kepada keluarga, dalam hal ini anak-anaknya. Baik untuk pendidikan anak maupun peningkatan kualitas kesehatan keluarga itu sendiri,” terang Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Bupati Arifin juga memiliki wacana, agar BPR Jwalita bisa memberikan fasilitas pinjaman anggaran untuk pembangunan desa dan diharapkan pula mampu mendorong percepatan pembangunan di desa. Hal ini, seiring dengan dukungan yang diberikan ke desa-desa agar pembangunannya berjalan lebih baik lagi.

“Kalau pemerintah daerah bisa mendapatkan pinjaman anggaran dari Badan Usaha Pembiayaan Infrastruktur, maka bukan tidak mungkin pemerintah desa di Trenggalek bisa mendapatkan pinjaman anggaran untuk proses pembangunan,” jelasnya.

Namun, terkait dengan wacana ini, pihaknya masih akan mengkaji lebih dalam terkait ketentuan yang mengaturnya. Apakah hal tersebut boleh dilakukan atau tidak. Selain itu, dirinya juga akan konsultasikan hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Masih menurut Bupati Arifin, selama ini setoran modal Pemerintah Daerah ke BPR Jwalita hanya sekitar Rp 20 miliar. Namun, omzet yang dihasilkan sudah mencapai Rp 127 miliar. “Artinya, dana dari pihak ketiga yang masuk ke BPR Jwalita, cukup tinggi. Ini membuktikan, semakin banyak orang yang menaruh kepercayaannya ke BPR Jwalita,” jelas Bupati Arifin. (mil/gie)

Wali Kota Sutiaji menyampaikan, jika pengukuhan tersebut tentunya untuk melengkapi kekurangan yang ada. Sehingga, dengan kelengkapan jajaran tersebut diharapkan bisa menguatkan dan meningkatkan kinerja BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.

“Harapannya, kekuatan manajemen ini bisa dibangun dengan baik dan kokoh. Pelayanan ke publik dilaksanakan dengan prima dan tercapainya omset dan aset dibukukan dengan membanggakan. Didukung keutuhan, kesolidan, dan kekuatan manajemen dengan SDM berkualitas,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sejalan dengan itu, Komisaris Utama BPR yang baru saja dilantik, Rizyana Mirda, menyampaikan jika tugas dari komisaris itu sendiri yakni untuk membantu dan mengawasi jalannya operasional dari suatu bank. “Bila nanti ada hal-hal yang tidak memenuhi kebutuhan dan sebagainya, tentu itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab, serta penanganan dari komisaris BPR,” jelas Rizyana.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menargetkan untuk mengembangkan dan meningkatkan peluang atau kesempatan BPR di Kota Malang. Sebab, menurutnya posisi dan potensi di Kota Malang, ini sangat besar sekali.

“Harapannya, BPR di Kota Malang ini bisa lebih besar. Kalau bisa kedepan BPR ini bisa sejahar dengan bank-bank yang ada di Nasional,” katanya.

Sebagai informasi, Anggota Komisaris BPR Tugu Artha Sejahtera yang baru saja dilantik, yakni Wisnu Murti Wibowo. Kemudian, Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan BPR, yakni Lukmanul Hakim. (rsy/sit)

Direktur Utama PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda), Suhermin, mengungkapkan bahwa nilai transaksi program ini belum bisa dipastikan karena baru melaunching. Namun, pihaknya memastikan semua transaksi pembayaran ini di Tulungagung, bisa dengan satu aplikasi yaitu Tulungagung Pay.

“Karena pembayaran tanpa harus datang. Baik itu untuk tagihan listrik, telepon, tiket pesawat atau tiket kereta api. Jadi, bisa langsung dari rumah atau kantor tanpa harus pergi ke mana-mana,” ungkap Suhermin di GOR Lembupeteng, Senin (08/08/2022) tadi.

Pihaknya berharap, setiap hari minimal ada 20 juta transaksi, yang tercover dengan menggunakan aplikasi tersebut. PT BPR Bank Tulungagung sendiri, menggandeng kerja sama dengan Vendor Bima Sakti dalam membangun sebuah aplikasi digital.

Suhermin tidak menampik, saat ini dihadapkan dalam menghadapi pemulihan pasca Covid-19 stay home. Ada lima tren perilaku dampak adanya pandemi, diantaranya adalah peningkatan adopsi terhadap market place, mobilitas sebagian besar melalui internet.

“Kemudian perilaku pembelian, kesadaran kesehatan, serta perubahan personal masyarakat yang lebih menginginkan praktis dan instan,” paparnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menambahkan bahwa soft launching Tulungagung Pay dengan sistem pembayaran akan memudahkan lewat digitalisasi. Bisa membantu untuk UMKM, membayar listrik, PBB dan siap melayani dengan sistem digitalisasi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pemkab berharap, aplikasi itu bisa disampaikan baik kepada masyarakat. Sehingga, masalah digitalisasi bisa dipahami. Bisa juga melalui media sosial (medsos) menjembatani antara pemuda dengan orang tua.

“Ini yang perlu digitalisasi. Karena, sekarang sudah banyak yang sadar. Kalau ibu ingin tahu, bisa melalui putera-puterinya,” beber Maryoto.

Pemkab Tulungagung mengaku, perihal digitalisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak lagi sebagai gaya hidup, melainkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan itu, Vice President PT Bimasakti Multi Sinergi, Bagus Cahyono, menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan sudah mempunyai lisensi yaitu pertama ISO 2000. Tentang sistem pengamanan data, pihaknya menggunakan sistem security internasional.

“Ada audit tiga bulan dan standarisasi internasional. Sehingga, kita pastikan tentang sistem security dan keamana kita jamin terbaik se Indonesia,” jelas Bagus Cahyono.

Perusahan ini, tambahnya, di Tulungagung sebagai support sistem, memberikan tools digitalisasi untuk masyarakat Tulungagung. Sehingga, memudahkan dalam sistem pembayarannya. Perihal dari sisi system, pihaknya menggunakan sistem yang jika ada bencana alam, langsung bisa switch. Sehingga keamanan data, transaksi masih bisa di keep oleh PT Bima Sakti.

Bagus menambahkan, selain di Tulungagung, juga telah tersebar di beberapa tempat. Yaitu, Madiun, Bojonegoro, Jateng, temasuk di Bali dan Medan.

“Development awal dan sudah habis gratis. Dari Bimasakti keuntungan dari transaksinya ada 100-200 rupiah yang akan masuk ke Bimasakti tapi 90 sampai 95 persen masuk ke daerah sendiri,” paparnya. (jaz/sit)

Penggabungan kedua BPR ini dilakukan setelah rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan restu dari DPRD dalam sidang paripurna di Graha Paripurna kantor DPRD Trenggalek.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

Dengan disetujuinya Ranperda penggabungan 2 BPR tersebut, Wakil Bupati, Syah Natanegara berharap bisa menjadi suatu kebijakan yang dapat memacu penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif.

“Saya berharap hal ini akan berakibat pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ucap Wabup Syah saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (07/06/2021) sore.

Dalam perjalanan pembahasannya, baik eksekutif maupun legislatif, dihadapkan pada masalah-masalah krusial yang memerlukan telaah dan diskusi mendalam untuk mencapai kesepakatan.

“Semua itu merupakan sesuatu hal yang sangat wajar, karena adanya perbedaan sudut pandang dalam menelaah sesuatu masalah sehingga mengakibatkan pembahasan sering diwarnai oleh perdebatan yang sangat argumentatif,” imbuhnya.

Namun demikian, bertolak dari kepentingan yang sama yakni kepentingan daerah, maka semua itu dapat diselesaikan dengan baik.

“Dan hal itu mencerminkan terjadinya sinergi positif antara eksekutif dan legislatif sehingga saling menyempurnakan,” terang mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam yang juga bersyukur perda penggabungan 2 BPR milik Pemkab Trenggalek dapat terselesaikan meskipun melalui pembahasan yang cukup panjang.

“Diharapkan dengan penggabungan ini aset BPS yang dimerger dapat dikelola dengan baik sehingga selain sehat juga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah,” ungkap Samsul.

Dikatakannya, karena saat ini pengelolaan BPR Jwalita dianggap cukup baik, bahkan mendapatkan penghargaan top 3 terbaik nasional BPR dengan permodalan antara Rp 50-100 milyar. Maka merger kedua BPR ini menjadi hal utama merger dilakukan.

Diakui Samsul Anam pembahasan cukup panjang terhadap ranperda ini, dikarenakan adanya permintaan audit ekternal aset yang dimiliki PT BPR BPS dari anggota pansus ranperda.

“Setelah hasil audit dari pihak eksternal keluar, maka fraksi-fraksi DPRD bersepakat menyetujui ranperda penggabungan 2 BPR milik Pemkab Trenggalek ini menjadi Perda,” tutupnya. (mil/syn)

“Sebab, jika dibiarkan, informasi itu menyesatkan kalau tidak diluruskan akan mengundang kontroversi publik yang makin meluas. Malah bisa berpotensi memunculkan tudingan miring terhadap salah satu pejabat tinggi Sumenep,” ungkap Rausi, Kamis (04/03) tadi.

Hemat saya, lanjut Rausi, faktanya informasi itu sesat dan menyesatkan. “Indikasinya, dalam berita yg ditulis salah satu media itu seakan posisi Sekda sebagai pihak yang bersalah. Berita itu memposisikan telah terjadi peristiwa hukum berupa pemberian mobil pribadi ratusan juta rupiah kepada Sekda Sumenep. Informasi sesat ini penting untuk diluruskan,” terang praktisi gaek dan berpenampilan macho ini.

Dalam berita itu, sambung Rausi, jika tidak difahami dari sisi Hukum akan menimbulkan prasangka bahwa telah terjadi gratifikasi atau perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh BPRS Kabupaten Sumenep.

“Dalam berita yang beredar sama sekali tidak menyebutkan bahwa bapak Sekda adalah sebagai Komisaris Utama (Komut) dari BPRS tersebut. Inilah pangkal sesat pikirnya,” kecam Rausi.

Secara lebih mendetail, bahwa memang informasi itu menyesatkan. Karena sebenarnya pemberian mobil itu, terkait erat dengan posisi jabatan Sekda sebagai Komut di BPRS beserta Anggota Dewan Komisaris (Dekom) lainnya yang tentu mendapatkan hak yang sama.

Jika Dekom adalah organ perseroan sebagaimana direksi juga organ perseroan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dekom sebagaimana Direksi berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas kendaraan, dana tantiem, bonus tahunan dan lain sebagainya.

“Semua Fasilitas yang diterima Dekom adalah hak bagi beliau-beliau dan kewajiban bagi perseroan. Karena tanggung jawab Dekom sama beratnya seperti Direksi. Monggo pelajari pasal 108 ayat 1 UUPT,” beber Rausi.

Jadi, kata pengamat yang lagi naik daun ini, bahwa gaji tunjangan, dan fasilitas untuk Direksi dan Dewan Komisaris, sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kenapa Bapak Sekda bisa menjadi Komisaris Utama? Kalau soal itu, silahkan baca Perdanya. Anggaran Dasar Perseroannya dan Undang-Undang Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 15,” bebernya.

Rausi menegaskan bahwa pemberian itu tak ada kaitannya dengan urusan pribadi Sekda dan gratifikasi. Ini murni fasilitas Perseroan untuk organ perseroan.

Sama halnya bupati atau presiden mendapatkan mobil dari Negara karena jabatannya. ‘Atau biar Aple to Aple’, sama dengak Ahok menerima mobil miliaran dan dana miliaran dari BUMN Pertamina.

“Itu bukan karena pribadi Ahok-nya, tapi karena jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina,” Kata Rausi mencoba menelanjangi informasi diduga menyesatkan itu.

BACA JUGA: Sengketa Anggunan, Bank BNI, KPKNL dan MBPru Harus Tanggung Renteng

Sementara Sekdakab Sumenep, Edy Rasiyadi, dengan tegas membantah jika pemberian mobil itu untuk pribadinya.

Mobil dengan merek Innova Venturer yang diterimanya sebagaimana diberitakan diduga hasil dari dana tunjangan penghasilan PNS tahun 2021.

“Bukan untuk pribadi saya, itu mobil pinjam pakai dari BPRS. Bukan hanya saya, beberapa OPD juga dapat jatah fasilitas itu. Silahkan tanyakan ke BPRS,” tegasnya. (edo/ed2)

Seperti yang diketahui, pembahasan merger BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan BPR Jwalita berjalan sedikit alot. Bahkan dalam rapat lanjutan ini juga tak ditemukan hasil yang memuaskan.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin menyebutkan, dalam rapat lanjutan ini pihaknya mengaku pembahasannya masih terganjal audit eksternal (independen) dari BPR BPS.

Baca: Penggabungan 2 BPR di Trenggalek, Pansus 2 Pertanyakan Nilai Aset

“Kita juga masih menunggu laporan audit eksternal (independen). Selama ini tidak ada komplain apa-apa atas laporan yang disampaikan. Karena ini merupakan hari-hari terakhir sebelum di merger (digabung), perlu adanya laporan yang lebih detail,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi usai rapat, Selasa (23/02/2021) sore.

Dijelaskan Alwi mengenai harga, apa yang tertulis di laporan keuangan kemungkinan tidak sesuai dengan harga pasar saat ini. Didalam laporan keuangannya atau unaudited, tertulis Rp 74juta.

“Nilai itu merupakan harga tanah dan bangunan BPR BPS,” imbuhnya.

Sesuai kenyataannya, harga tersebut dinilai lebih murah. Akan tetapi pihak BPR BPS menyatakan jika pembukuan itu mengikuti harga yang dicantumkan merupakan perolehan.

“Nantinya kita juga akan bersurat kepada pimpinan DPRD terkait progres pembahasan yang ada ditingkat Pansus,” terang Alwi.

Akan tetapi pihaknya juga masih menunggu hasil audit independen, bisa saja nanti hasilnya berubah.

Baca juga: Bahas Merger 2 BPR Plat Merah di Trenggalek, DPRD Gelar Rapat Pimpinan

“Jika merger ini disetujui, secara otomatis akan ada penghapusan. Kalau dari surat OJK, bisa jadi ditutup atau ditutup sendiri oleh Bupati yang dalam hal ini selalu pemegang saham pengendali. Akan tetapi sesuai keputusan, BPR BPS tidak akan dihapus tapi digabungkan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, polemik nilai aset BPR BPS terjadi sejak awal akuisisi. Pasalnya, awal berdirinya BPR BPS merupakan hasil akuisisi Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

Sementara itu, pasca terjadi akuisisi pencatatan asetnya diduga melanjutkan catatan yang lama. (mil/syn)

Kedua BPR yang akan digabungkan ini adalah BPR Bangkit Prima Sejahtera (BPS) dan BPR Jwalita Trenggalek.

“Jadi hari ini unsur pimpinan DPRD Trenggalek melakukan rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah penggabungan 2 BPR yakni BPR BPS dan BPR Jwalita Trenggalek,” ucap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi saat dikonfirmasi, Jumat (19/02/2021) siang.

Baca: Penggabungan 2 BPR di Trenggalek, Pansus 2 Pertanyakan Nilai Aset

Pihaknya menuturkan merger tersebut belum bisa segera dilakukan karena laporan keuangan yang disampaikan BPR BPS ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek, tidak melampirkan hasil audit dari tim independen.

“Karena tidak ada hasil audit dari tim independen, Pansus yang membidangi hal ini merasa kurang yakin,” imbuhnya.

Dari hasil rapat antara fraksi-fraksi DPRD Trenggalek bersama Pansus II juga Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa pembahasan Ranperda penggabungan BPR BPS dan BPR Jwalita sudah mendekati final.

Akan tetapi, Pansus II kurang yakin dengan laporan yang disampaikan BPR BPS karena tidak disertai hasil audit eksternal.

“Pihak BPR BPS tidak melampirkan hasil audit eksternal karena mereka yakin jika aset yang ada dibawah Rp 10 miliar. Makanya mereka merasa jika hasil audit itu tidak perlu dilampirkan,” terang Doding.

Masih terang Politisi Partai PDIP ini, dari hasil rapat kali ini disepakati jika BPR BPS bersedia melakukan audit eksternal. Rencananya audit tersebut akan dilaksanakan pada awal Bulan Maret mendatang.

Mengingat pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan laporan penggabungan 2 BPR ini selesai pada 25 Februari 2021, sementara proses audit batu akan dilakukan awal Maret.

Maka pihak DPRD meminta agar Pemerintah Daerah berkirim surat ke OJK yang menyatakan jika penggabungan BPR masih dalam proses.

“Kalau untuk BPR Jwalita Trenggalek sudah melengkapi hasil audit baik internal maupun eksternal. Akan tetapi, BPR BPS hanya menyetorkan hasil audit internal saja. Jadi kita harus menunggu hasil audit eksternalnya,” ujarnya.

Baca Juga: Sambut Program Bupati, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Sejumlah OPD

Perlu diketahui, mengacu Perda Pendiriannya BPR BPS memiliki aset sekitar Rp 2,4 miliar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aset tersebut tidak bisa berkembang dan justru terus berkurang hingga mengalami defisit.

Dari hasil laporan sementara, aset BPR BPS per 31 Desember 2020 hanya tersisa sekitar Rp 472 juta. Mengingat BPR ini tidak mungkin lagi untuk dikembangkan.

Maka mau tidak mau harus digabungkan dengan BPR yang kondisinya sehat dan berkembang. Dalam hal ini adalah BPR Jwalita Trenggalek. (mil/syn)

“Setelah kita memanggil kedua BPR ini, masing-masing melaporkan aset yang dimilikinya. Akan tetapi nilai aset yang disampaikan ke Pansus 2 bukanlah hasil audit,” ucap Ketua Pansus 2 DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin saat dikonfirmasi, Rabu (03/02/2021) sore.

Meski sudah memberikan laporan terkait aset yang dimiliki masing – masing BPR, namun kepastian nilai itu terhitung masih dipertanyakan.

“Apakah itu dihitung per 31 Desember 2020 lalu, atau terhitung setelah proses penggabungan BPR selesai. Ini yang masih kita pertanyakan,” imbuhnya.

Pasalnya, lanjut Alwi, nilai aset dari 2 lembaga keuangan ini akan terus berubah. Sehingga harus ada kepastian dalam proses penghitungannya.

Untuk itu, pihaknya memastikan nilai aset kedua BPR bisa ditunjukkan berdasarkan hasil audit. Bagi yang nilai asetnya lebih dari 5milyar, dalam hal ini BPR Jwalita wajib melakukan audit. Sedangkan untuk BPR BPS, tidak wajib audit karena nilai aset kurang dari 5milyar.

“Sementara ini, data aset BPR BPS per 31 Desember 2020 kemarin sejumlah Rp 472juta. Aset itu terdiri dari kas, tabungan, piutang, bangunan dan aset lainnya,” kata Alwi.

Mengacu Peraturan Daerah pendiriannya, BPR BPS memiliki aset senilai Rp 2,4milyar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aset tersebut tidak bisa berkembang melainkan semakin berkurang.

“Jika penggabungan 2 BPR ini nanti bisa diselesaikan, maka nasabah BPR BPS akan menjadi nasabah BPR Jwalita. Sehingga proses penagihan tunggakan akan dilakukan oleh BPR Jwalita,” tegasnya.

Baca Juga: Sambut Program Bupati, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Sejumlah OPD

Disinggung terkait alasan penggabungan 2 BPR ini, Politisi Partai PKS ini menyebut salah satu faktornya adalah mengalami kerugian. Bahkan, sejak berdirinya BPR BPS sampai saat ini, selalu merugi. Sementara itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merekomendasikan agar BPR tersebut digabungkan.

“Dari nilai aset awal, BPR BPS selalu mengalami defisit. Dan karena BPR ini tidak mungkin lagi untuk dikembangkan, akhirnya harus digabungkan dengan BPR yang kondisinya sehat dan berkembang. Dalam hal ini yaitu BPR Jwalita,” ujar Alwi.

Masih terang Alwi, saat operasionalnya masih berjalan pun, kerugian BPR BPS dalam setiap tahun mengalami kerugian hingga Rp 100juta.

Diduga kerugian itu dikarenakan adanya pengeluaran rutin yang cukup besar. “Mungkin saja pengeluaran itu seperti kewajiban membayar karyawan dan juga tanggungan-tanggungan lainnya. Ditambah pemasukan ke BPR itu sangat sedikit atau minim,” pungkasnya.

Ia menjelaskan untuk perkembangan penggabungan kedua BPR ini masih harus menunggu hasil audit dari BPR Jwalita dan pertimbangan untuk BPR BPS. Selain itu, pansus 2 DPRD juga masih akan mempelajari lebih lanjut apakah laporan tanpa audit dari BPR BPS diperbolehkan atau tidak. (mil/syn)

“Hari ini Pansus 2 DPRD kembali membahas Ranperda penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek yang belum terselesaikan tahun kemarin,” ungkap Ketua Pansus 2 DPRD Trenggalek, Alwi Baharudin saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (14/01/2021) siang.

Selain itu, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup juga turut dipertanyakan Pansus 2. Jika memang tidak ada kendala, maka penggabungan 2 BPR ini ditargetkan akan tuntas dalam 1 bulan kedepan.

Dalam pembahasannya, sempat ada perdebatan dalam menentukan aturan yang paling proporsional. “Memang sempat ada perdebatan saat perumusan rancangan peraturan kali ini, dan itu wajar mengingat peraturan inilah yang nantinya bakal jadi pijakan dalam menggabungkan kedua bank tersebut,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan jika pembahasan penggabungan 2 BPR ini tidak ada permasalahan yang krusial. Hanya saja, dalam pembahasannya ada daftar inventarisasi masalah yang perlu diperdalam.

Disinggung terkait catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan tersebut, Alwi menyebut soal besaran nilai perusahaan saja. “Adapun beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan selanjutnya. Seperti besaran nilai perusahaan saat ini. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan,” kata Alwi.

Pihaky juga meminta data seluruh total nilai aset yang dimiliki kedua bank untuk proses menggabungkan kedua badan usaha. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya Pansus II dan Tim asintensi tinggal merumuskan peraturan yang mengikat keduanya.

“Pembahasan kali ini terpaksa di skors terlebih dahulu, mengingat masih menunggu nilai pembukuan terbaru yang ada pada kedua bank. Tadi mereka juga siap menyajikan data pada pembahasan selanjutnya, hanya butuh tambahan waktu saja,” pungkasnya.

Perlu diketahui, 2 BPR yang akan digabungkan ini adalah PT BPR Bangkit Prima Sejahtera dan PT BPR Jwalita Trenggalek. (mil/ono)