Gubernur Jatim, yang kerap disapa Khofifah, menyampaikan bahwa Rakorda Regosek tersebut dilakukan guna untuk memberikan pengarahan kepada masing-masing daerah terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Ini merupakan program besar, yang lumayan berat menurut saya dan strategis untuk bisa menjawab persoalan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, agar tepat sasaran,” jelas Khofifah, seusai mengisi kegiatan Rakorda.

Menurutnya, di Jatim sendiri saat ini masih banyak ditemui orang-orang yang tidak terdata. Penyebab utamanya adalah validitas data yang kurang. Sehingga dirinya berharap, dengan adanya Regsosek nantinya seluruh masyarakat Jatim tidak luput dari pendataan.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Maka itu sesunggunya untuk memberikan jawaban agar data dan peta supaya intervensi sosial lebih tepat sasaran. Sehingga informasi ini harus tersampaikan kepada Kepala Daerah hingga lurah. Apalagi kalau pencacahan ini berbasis person (perorangan,red) semua harus terkonfirmasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiawan mengungkapkan, bahwa Regosek tersebut dinilai sangat penting. Sehingga dirinya berharap agar kedepan bisa teregister dengan bagus. Karena itu terkait dengan perlindungan masyarakat.

“Ini merupakan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat. Contohnya saat pandemi Covid-19 ini kami membuat perencanaan atau tanggap darurat istilahnya, nah di dalam satu keluarga berapa yang kena, itu bisa kita layani dengan cepat,” katanya.

Dirinya menyampaikan bahwa pendataan tersebut nantinya akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan. Untuk proses pendataannya akan dilakukan oleh 7350 petugas yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan door to door. Hal itu tentu menjadi jawaban yang di harapkan oleh Gunernur Jawa Timur.

“Terkait dengan bansos validitas datanya, memang kami akan melaksanakan dengan membagi habis kepada masing-masing petugas. Karena beban satu petugas itu sekitar 250 KK,” imbuh Dadang. (rsy/sit)

“Berdasarkan golongan barang 2 digit, bulan Januari 2019 ini golongan perhiasan/permata menjadi komoditas ekspor nonmigas utama Jawa Timur dengan nilai transaksi sebesar 186,79 juta dolar AS. Nilai tersebut turun kalau dibandingkan dengan transaksi bulan sebelumnya yang mencapai 230,27 juta,” ungkap Teguh Pramono saat jumpa pers di Gedung BPS Jawa Timur, Jumat (15/2/2019).

Teguh melanjutkan, perhiasan/permata berkontribusi sebesar 12,62 persen pada total ekspor nonmigas Jawa Timur bulan ini. Golongan komoditas ini paling banyak dieskpor ke Singapura dengan nilai 50,08 juta dolar AS.

Golongan barang lainnya, yakni barang kayu dengan nilai ekspor sebesar 114,62 juta dolar AS atau turun 5,03 persen dibanding bulan sebelumnya. Kelompok barang ini menyumbang 7,74 persen dari total ekspor nonmigas bulan ini dan utamanya dieskpor ke Jepang dengan jumlah 26,99 juta dolar AS.

“Kalau dilihat dari negara tujuan utama ekspor nonmigas, Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama dengan jumlah ekspor 219, 68 juta dolar AS. Disusul oleh Jepang sebanyak 199,35 dan Tiongkok sebesar 162,01 juta dolar AS,” ujar Teguh.

Khusus kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara utama dengan peranan sebesar 6,18 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Timur, diikuti Malaysia dengan peran 4,53 persen dan Thailand dengan peranan 2,09 persen.

Sementara itu, ekspor ke Uni Eropa menyumbang sebesar 10,11 persen pada bulan ini, diantaranya ke Jerman sebesar 29,58 juta dolar AS dan Belanda 31,15 juta dolar AS.
Selain itu, barang dari perhiasan logam mulia merupakan komoditas ekspor dengan nilai tertinggi pada Januari 2019, dengan jumlah 151,94 juta dolar AS dengan negara dominan Singapura sebesar 50,08 juta dolar AS.

Peringkat kedua, diduduki oleh Hidrokarbon siklik dengan nilai sebesar 72,21 juta diekspor ke Tiongkok. Dan urutan ketiga, yakni minyak potreleum dan minyak yang diperoleh dari mineral bitumen, sebesar 43,97 juta dolar AS dieksporkan seluruhnya ke Thailand.

“Secara umum selama Januari 2019, kontribusi ekspor perhiasan dari logam mulia sebesar 9,95 persen, diikuti komoditas Hidrokarbon siklik 4,73 persen. Lalu disusul komoditas minyak potreleum dan minyak mineral bitumen dengan kontribusi sebesar 2,88 perse,” tutup Teguh. (sur/ano/yan)

Hasil dari sensus BPS Jatim, terdapat enam desa yang tak lolos survei, lantaran desa tersebut terdampak Lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo. “Dari data kita yang sekarang, jumlah desa di Jatim sebanyak 8.496. Jumlah ini berkurang enam desa dari jumlah data Podes pada 2014. Enam desa ini antara lain ada di wilayah Porong, Sidoarjo yang terkena lumpur Lapindo,” ujar Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, pada Senin (10/12/2018).

Menurut Teguh, berdasarkan difinisi sebenarnya desa dan kelurahan itu suatu struktur pemerintahan yang memiliki wilayah. Lalu struktur tersebut terdiri dari tiga unsur yakni, wilayah, penduduk dan pemerintaaannya.

“Kalau misal hanya ada dua tidak kita masukkan sebagai desa kelurahan. Misalnya, desa yang terendam lumpur Lapindo ada pemerintahannya ada penduduknya tapi tidak ada wilayahnya. Dan itu tidak termasuk dalam kaegori desa,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari data-data yang ada, terdapat lima dimensi yang bisa dilihat untuk mengukur indeks pembangunan desa. Teguh menyebutkan ada lima dimensi yaitu, prasarana dasar, pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi pelayanan umum dan penyelanggaraan pemerintah desa.

Masih Teguh, semakin tinggi pencapaian sebuah desa dalam ke lima dimensi itu, maka akan semakin berkembang. Setelah desa itu mencapai nilai tertentu, maka BPS layak menobatkan desa tersebut sebagai desa mandiri.