Dari total sejumlah 371 penerima manfaat tersebut, diketahui tersebar di empat desa di Kecamatan Sukorame. Masing-masing, yakni Desa Sembung sebanyak 1 penerima, Desa Sukorame sebanyak 109 penerima dan Desa Kedungkumpul sebanyak 254 penerima, serta Desa Kedungrejo sebanyak 7 penerima. Masing-masing penerima, mendapat sebesar Rp 20 juta, yang terdiri dari Rp 17,500 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur, mengatakan bahwa penyaluran Buku Tabungan Program BSPS dalam rangka mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahap IV Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Besaran dana yang diberikan, merupakan dana stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah yang lebih layak dan sehat.

“Stimulan ini sifatnya memancing. Dengan pancingan ini, diharapkan kita lebih semangat membangun rumah menjadi lebih layak yang ada kamar mandinya, ada wc, jendela untuk sirkulasi. Sehingga, bisa menjadikan rumah semakin sehat,” ucapnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dengan memiliki rumah yang semakin layak dan sehat, lanjut Bupati Yuhronur, akan menstimulasi tumbuh kembang anak-anak, generasi Lamongan menuju generasi emas Indonesia 2045.

Sementara itu, Perwakilan Kepala Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa IV, Riva Siregar, selaku Tenaga Ahli Balai Penyediaan Perumahan Jatim, mengatakan bahwa penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

“Selain untuk mengurai kemiskinan ekstrim, program ini bertujuan untuk menurunkan stunting. Karena anak-anak adalah cikal bakal generasi Indonesia maka mereka harus tinggal di lingkungan yang sehat,” paparnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan, Pimpinan Cabang Bank Jatim Lamongan Sigit Tri Atmoko serta kepala OPD terkait.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Yuhronur juga melakukan peninjauan progres pembangunan jalan Program Jamula (Jalan Alus dan Mantap Lamongan) di ruas jalan Kalen – Kedungpring sepanjang 380 meter yang telah rampung 100 persen dan ruas jalan Bluluk-Sukorame sepanjang 620 meter yang ada di ujung Selatan Lamongan dengan progres fisik mencapai 55 persen. (zen/sit)

Salah satu penerima BSPS, Fatima, melalui putranya, Harianyanto, mengatakan bahwa pihak penanggungjawab BSPS Desa, terkesan tidak sesuai seperti saat sosialisasi. Salah satunya, seperti pada material pembangunan, yang terlihat dikurangi.

“Dalam sosialisasi BSPS, penerima dijanjikan rumah. Tapi kenyataannya, hanya mendapat bahan bangunan atau material. Itupun, tidak diberikan sekaligus, melainkan dicicil. Sehingga, disamping kualitas rumah tidak bagus, juga ada bahan material yang tidak terpasang,” ujar Hariyanto, Kamis (12/05/2022) tadi.

Disampaikannya, ketika sosilaisasi di Balai Desa Mangli, petugas menjelaskan bahwa dana BSPS sebesar Rp 20 juta. Anggaran sebesar itu, untuk ongkos tukang maupun pembelian bahan material.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditambahkannya, dengan anggaran BSPS Rp 20 juta, bangunan rumah ini tentunya harus sudah selesai dan tinggal menempati. Tapi, karena material yang dikirim oleh panitia tidak sampai Rp 20 juta, akhirnya seperti ini.

Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang (DPKPTR), Putu, membenarkan telah melakukan sosialisasi BSPS di Desa Mangli, Kecamatan Pujer. “Harusnya, BSPS diberikan secara utuh dan tidak boleh ada pemotongan. Namanya saja stimulan, harus utuh. Kekurangannya, ditambah oleh penerima BSPS,” jelas Putu ketika dikonfirmasi wartawan.

Sesuai aturan, lanjutnya, yang membelanjakan BSPS adalah penerima melalui kelompoknya masing-masing. Penerima BSPS yang menunjuk suplayer sebagai penyedia bahan material, bukan pihak lain.

“Penerima BSPS dibantu fasilitator membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di Bondowoso ada 227 BSPS, tersebar di enam desa. Penerima terbanyak adalah Desa Mangli, Kecamatan Pujer,” terangnya. (zen/sit)

Dalam sambutannya, H Sumail Abdullah, mengatakan bahwa bantuan stimulan ini diarahkan kepada yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Di mana, sasarannya adalah untuk kategori tidak layak huni.

Sementara untuk besar bantuannya adalah senilai Rp 20 juta. Dengan uraian, Rp 2,5 juta untuk tukang dan Rp 17,5 juta untuk pembangunan. Hanya saja, karena dalam faktanya di lapangan anggaran itu masih tidak mencukupi, maka ada semacam dana stimulan.

Baca juga

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Stimulan itu adalah untuk merangsang. Tujuannya, agar sebagai penerima atau masyarakat, tercipata kegotong royongan yang ada,” terang Politisi Partai Gerindra ini.

Untuk program pembangunan perumahan sendiri, tambahnya, rencana ada sekitar 1500 unit perumahan yang akan dimasukkan ke Kabupaten Situbondo. Jadi, itu merupakan angka yang sangat cukup besar nilainya atau sekitar Rp 30 miliar.

“Sebenarnya, masih banyak program untuk di tahun ini. Yakni, seperti anggaran tahun 2021-2022, yang berkisar sekitar Rp 250 miliar. Jadi, itu cukup membantu proses pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo. Karena, saya sendiri berasal dari Situbondo,” kata Politisi asal Desa Parante-Situbondo ini.

Selanjutnya, Sumail Abdullah juga berharap, kepada rekan-rekan wartawan, untuk memberikan informasi yang bijak terkait hal ini. Karena terkadang, baru membangun sudah diberitakan yang kurang bagus.

“Jadi, saya meminta kepada para wartawan untuk melakukan pengawasan bersama-sama demi suksesnya program ini. Karena, ini sangat susah untuk mendapatkan anggaran dari pusat, karena di pusat sendiri ditarik ke masing-masing provinsi. Begitu di provinsi, kabupaten akan berebut. Karenanya, kita perlu didiskusikan kepada kepala desa yang punya semangat tinggi untuk membangun,” ungkapnya.

Maka dengan hadirnya program ini, diharapkan juga bisa merealisasi janji-janji politik yang pernah ditinggalkan. “Tujuannya adalah, untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarkat. Sehingga, mereka merasa nyaman,  aman dan enak ditempati. Apalagi, masyarakat juga menggunakan rumah untuk tempat beribadah, meskipun sebenarnya bantuan rumah tersebut hanya berukuran 4×6,” kata Sumail.

Sementara itu, Kepala Desa Kedungdowo, Hafit SM, dalam kesempatan itu mengucapkan banyak terima atas kehadiran DPR RI, Sumail Abdullah, staf kerja teknis Kementrian PUPR Balai Besar dan semua lepala desa yang hadir. “Saya ucapkan terima kasih, karena bapak Sumail Abdullah, telah memberi program P3-TGAI dan PSBS untuk kepentingan masyarakat Desa Kedungdowo,” paparnya.

(her/sit)

Kepala DPRKP dan CK Sumenep, Moh Jakfar melalui Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman DPRKP dan CK, Beny Irawan, mengatakan bahwa BSPS diselenggarakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan sarana, prasarana serta utilitas umum untuk mewujudkan rumah layak huni. “Dari sekian unit rumah yang telah dibangun melalui BSPS, terdapat rumah yang dapat penghargaan sebagai desain terbaik satu dalam program BSPS Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Itu lantaran, karena dapat mewujudkan rumah yang layak huni,” terang Beny, Minggu (19/12/2021).

Ditambahkan Beny, pada prinsipnya BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumah. BSPS berharap, melalui ini juga dapat menumbuhkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat dan atau tetangga.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja maupun dukungan lainnya,” terangnya.

Dikatakan Beny, di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan program BSPS di lokasi-lokasi prioritas. Untuk jumlah penerima bantuan di tahun 2021, sebanyak 343 penerima. Selain itu, dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumenep, telah dilakukan kolaborasi intervensi melalui BSPS kepada 290 penerima bantuan.

Sementara itu, bantuan masing-masing unit sebesar Rp 20 juta, berupa uang yang disalurkan ke rekening penerima bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan membayar upah kerja. (dan/edo/sit)

Program BSPS ini, merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat, dimana bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Di Kabupaten Lamongan sendiri, terdapat 180 penerima manfaat yang tersebar di tiga lokasi. Yakni 80 penerima di Desa Sekarbagus,  Kecamatan Sugio, 75 orang di Desa Kedungwaras, Kecamatan Modo dan 23 penerima di Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng dengan nilai bantuan sebesar Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta, untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyerahkan secara langsung Buku Tabungan (Serbutab) program BSPS di wilayah extrem di Balai Desa Kedungwaras Kecamatan Modo, Jumat (10/12/2021). Hadir pula dalam acara itu, Wabup KH Abdul Rouf, Brand Manajer Bank Mandiri KCP Lamongan Nur Rahmawati, serta seluruh kepada OPD terkait.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Saya atas nama pemerintah memberikan buku tabungan kepada 75 penerima manfaat di Desa Kedungwaras, berupa bantuan stimulus yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Semoga dengan berbagai upaya ini, kemiskinan di Lamongan dapat cepat terurai,” kata Bupati Yuhronur.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam pembangunannya, penerima manfaat akan mendapat pendampingan. Sehingga, dalam pembangunan rumah  akan menjadi rumah yang layak huni dan sehat. 

“Tidak usah khawatir terkait bagaimana ini prosesnya. Karena, dalam pembangunannya para penerima manfaat juga akan mendapat pendampingan. Sehingga, dalam pembangunannya menjadi rumah yang sehat. Seperti apa rumah yang sehat itu? Yakni ada ventilasi udaranya, candela, cahayanya juga bagus dan sebagainya. Semoga menjadi barokah,” imbuhnya.

Kades Kedungwaras, Muhammad Nawir Ghozali, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Yes, atas upayanya dalam pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

“Seperti yang bapak bupati sampaikan, terdapat 75 warga kami yang menerima program BSPS untuk memperbaiki rumahnya menjadi layak huni dan lebih sehat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, dapat mengentaskan kemiskinan ekstream di Lamongan,” paparnya. (zud/zen/sit)

Aba Syafi’ sapaan akrabnya mengatakan banyaknya masyarakat tidak mampu harus tinggal didalam rumah tidak layak huni. Hal ini membuat ia dan anggota komisi V lain mendorong KemenPUPR agar membantu masyarakat tersebut.

“Alhamdulillah di Madura ada 2000 Rutilahu yang meneriman bantuan dan 1320 diterima oleh masyarakat Bangkalan,”ucapnya, Selasa (28/7/2020).

Ia menambahkan, dari 1320 jumlah penerima, baru ada 900 titik yang telah lolos verifikasi program tersebut. Bantuan program BSPS ini berupa bantuan dana yang diberikan melalui rekening bank bagi setiap penerima manfaat.

“Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Setelah dana ini diberikan, kami terus mengawasi dan program ini harus berjalan sesuai dengan RAB,” imbuhnya.

Sementara itu, bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan 118.878 warga di Bangkalan saat ini masih menempati Rutilahu. Pihaknya juga terus melakukan upaya menggunakan dana APBD dan juga APBN untuk membantu masyarakat.

“Tentu terus kami upayakan dan terimakasih atas dorongan dari Komisi V, 1320 warga mendapat bantuan. Kamu juga terus upayakan semaksimal mungkin dengan dana APBD provinsi dan juga APBN dari pusat,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Pada kunjungan ini, anggota DPR RI ini, bersama rombongan staff Kementrian Perumahan, Staff Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sidoarjo, Sekcam Jabon, Kepala Desa setempat serta pendamping BSPS Kecamatan Jabon.

Dalam sidaknya, Ir H Bambang Haryo Soekartono melihat langsung kondisi beberapa rumah yang mendapatkan bantuan stimulan untuk rehab rumah. Salah satunya di rumah Miskun (65) warga RT. 05 RW. 02, Desa Permisan Jabon, yang kini berdiri cukup layak daripada sebelum direhab pada akhir tahun 2018 lalu.

Ir.H.Bambang Haryo Soekartono mendatangi salah satu rumah warga di Desa Permisan, Jabon (gus)

“Program BSPS ini sudah cukup bagus, namun perlu lebih ditingkatkan lagi jumlah dana stimulan yang diberikan. Dari angka Rp 15 juta bantuan BSPS ini, bisa kita perjuangkan jadi Rp 30 juta di Banggar DPR RI nanti, ” ungkap Ir. H. Bambang Haryo Soekartono.

Dari data yang ada, bantuan keuangan program BSPS tahun 2018 yang diterima setiap warga miskin penerima di Kecamatan Jabon sebesar Rp 15 juta, yang diberikan berupa barang atau sarana bahan bangunan.

Anggaran ini diberikan kepada warga yang berhak dengan beberapa syarat.

Diantaranya ketidaklayakan rumah yakni luas lantai kurang dari ukuran 72 m2, atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya, lantai tanah, tidak mempunyai akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tidak ada akses ke air minum layak.

“Dari rumah program BSPS yang saya lihat, masih ada yang belum menggunakan besi beton. Ini bahaya karena sewaktu-waktu bisa roboh. Saya harap ke depan bisa lebih diperhatikan kondisi bangunannya,” beber Bambang. (gus/yan)

Program BSPS itu sebagai upaya pemerintah untuk membangun perumahan swadaya yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun kenyataan dilapangam dijadikan bancakan oleh oknum perangkat desa dan toko penyedia material bangunan.

Nilai anggaran bantuan BSPS tersebut jumlahnya bervariasi, mulai Rp.30 juta, Rp. 15 juta dan ada yang Rp 10 juta, tergantung kondisi penerima bantuan juga melihat tingkat kerusakan rumah penerima bantuan bedah rumah BSPS tersebut.

Sedangkan bantuan tersebut tidak diberikan berupa uang tunai, akan tetapi diterimakan berupa material bangunan.

Karena penerimaanya berupa barang inilah program ini dimainkan dan dijadikan bancakan oleh oknum perangkas Desa Kanyoran. Hampir semua bantuan .aterial yang disampaikan kepada masyarakat penerima program selalu tidak utuh 100 persen, tapi materialnya hanya sekitar 60 persen dari anggaran program.

Salah satu penerima bantuan BSPS yang berinisial Kt (45) warga Dusun Kanyoran RT/RW 2/3 mengatakan, ia mendapatkan program sebesar Rp15 juta, tapi diberikan berupa material yang diterimakan hanya senilai Rp 6.762.000. “Dengan anggaran Rp 15 juta dipotong Rp. 2 juta tinggal Rp 13 juta, sedangkan nilai matrialnya tidak ada Rp 13 juta. tapi saat ditanyakan kekurangannya untuk menggantikan yang kelebihan, “jelasnya saat ditemui dirumahnya.