Realisasi Koperasi Merah Putih di Kota Malang Belum Capai 15 Persen, DPRD Soroti Kendala Lahan

Memontum Kota Malang – Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang dinilai masih jauh dari target. Hingga saat ini, realisasinya disebut belum mencapai 15 persen akibat berbagai kendala, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan koperasi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Indra Permana, mengatakan bahwa persoalan tersebut juga dialami sejumlah daerah lain, termasuk Kota Solo. Padahal, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Kalau kami melihat, ternyata permasalahannya hampir sama dengan Kota Solo. Padahal Inpres Presiden menargetkan 80 ribu Koperasi Merah Putih, tetapi kenyataannya realisasinya masih belum sampai 15 persen,” ujar Indra, Senin (29/06/2026) tadi.

Dikatakannya, hambatan terbesar terletak pada penyediaan lahan. Kota Malang yang memiliki keterbatasan ruang dinilai kesulitan memenuhi kebutuhan lokasi pembangunan koperasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

“Yang paling utama adalah kendala menentukan lokasi. Kota Malang dan Solo hampir sama, lahannya sudah sangat terbatas,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa sempat muncul usulan memanfaatkan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Namun, opsi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru karena akan mengurangi kawasan hijau di perkotaan.

“Kalau dipaksakan menggunakan RTH, tentu akan menjadi masalah lagi. Itu yang harus dipikirkan bersama,” ucapnya.

Sebagai alternatif, Indra mengungkapkan muncul usulan agar sebagian ruang di kantor kelurahan dimanfaatkan sebagai lokasi operasional Koperasi Merah Putih. Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Ada usulan menarik, bagaimana kalau setiap kantor kelurahan disediakan ruang sekitar 4×5 meter untuk Koperasi Merah Putih. Ini masih dalam kajian,” tuturnya.

Namun, hingga kini menurutnya di Kota Malang baru ada sekitar dua Koperasi Merah Putih yang telah terbangun. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap persyaratan pembangunan koperasi, khususnya terkait kebutuhan luas lahan.

“Persyaratan lahannya cukup besar, sementara Kota Malang memiliki 57 kelurahan dan banyak yang lahannya terbatas. Ini yang masih menjadi kebingungan di banyak daerah,” imbuh Indra. (rsy/sit)