Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menjelaskan jika pihaknya bersama tim Banggar telah menyepakati biaya perbaikan senilai Rp 700 juta. Anggaran itu, akan diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, perbaikan di jalan itu tergolong darurat. Sebab, akses tersebut menjadi jalur alternatif utama wisatawan dan warga. Apalagi, saat ini sudah memasuki akhir tahun yang biasanya volume kendaraan naik. Sehingga, jalan itu menjadi opsi utama mengurai kemacetan.

”Insyaallah pengerjaan sudah bisa kita mulai hari ini. Yang jelas, kami menargetkan perbaikan ini bisa rampung sebelum akhir tahun,” kata Alfi, Kamis (01/12/2022) tadi.

Pada prinsipnya, ujarnya, jalur alternatif utama masuk Kota Batu, itu menjadi prioritas penanganan agar bisa kembali optimal sebelum masuk tahun baru. Karena, jelang pergantian tahun, dipastikan terjadi lonjakan arus kendaraan. Jika tidak tertangani segera, maka bukan tidak mungkin kemacetan akan terjadi.

Seperti diketahui, akses jalan ini sendiri kerap dibuat sebagai jalur alternatif pengendara dari arah Surabaya menuju Kota Batu via jalur Karangploso. Meski begitu, pengendara masih bisa menempuh jalur Pendem atau Gunung Wukir. (bir/gie)

Dijelaskan oleh Made, bahwa anggaran BTT sebelumnya telah disiapkan Rp 7 miliar. Namun, karena terkena imbas kenaikan BBM, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus hadir ditengah-tengah masyarakat.

“Karena kita di daerah menerima imbas dari kenaikan BBM, maka pemerintah harus hadir disini. Saya dengan pak wali sepakat akan menaruh anggaran kenaikan BBM dan operasi pasar ini di BTT,” jelas Made, Jumat (09/09/2022) tadi.

Namun, untuk anggaran BTT tersebut dikatakan oleh Made, masih belum dimasukkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Karena saat ini, DPRD Kota Malang masih menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan hiring.

“Kita masih lakukan hiring sampai satu minggu ke depan. Nah setelah dari hasil hiring tersebut nanti akan melihat OPD mana yang bisa ditaruh anggaran untuk kenaikan BBM dan operasi pasar,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut dikatakan Made, bahwa Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, atau Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), yang membidangi kebutuhan pokok juga harus menyiapkan skema operasi pasar. Terlebih, jika di dalam bidang tersebut juga disiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau perlu APBD ada disitu dan sifatnya bukan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi memberikan harga pasar yang semula. Contoh harga telur sebelumnya Rp 20 ribu kemudian melejit Rp 30 ribu, nah kita jual harga Rp 20 ribu kita subsidi Rp 10 ribu,” katanya.

Kenaikan harga ini akan dilihat hingga (21/09/2022) mendatang. Jika harga semakin melejit, maka anggaran BTT akan dinaikkan sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Namun, itu nantinya juga akan diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.

“Semoga Covid-19 melandai, sehingga itu full untuk operasi pasar dan itu memang diamanatkan oleh kemendagri agar setiap Pemerintah Daerah menyiapkan APBD untuk mengantisipasi akibat kenaikan BBM,” imbuh Made. (rsy/sit)

Pihaknya menjelaskan, bahwa akan bekerjasama dengan Blitar, Banyuwangi, Lamongan, termasuk juga Kabupaten Malang serta Kota Batu. “Karena seperti di Blitar, itu surplus daging ayam dan telur ayam ras. Kemudian di Banyuwangi itu masalah padi, Lamongan terkait masalah jagung,” ucap Wali Kota Sutiaji, Rabu (10/08/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa dengan mengambil jagung di Lamongan, itu nantinya bisa dikeringkan terlebih dahulu di Kota Malang, untuk sebagai pakan ayam. Lalu, dikirimkan ke Blitar, dengan menukar daging ayam dan telur ras tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita menukar jagung untuk pakan ayam dengan ayam dan telur dari Blitar. Tetapi, itukan juga fluktuatif,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dengan harapan, bisa mengendalikan harga bahan pokok di masyarakat.

“Harapannya, kita bisa mengendalikan harga seperti cabai, bawang merah dan bawang putih,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai operasi pasar di Kota Malang, dikatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan anggaran. Menurutnya, jika harus menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), tentu tidak semudah itu.

“Nggak bisa tiba-tiba pakai dana BTT itu, karena di dalam Kementerian Dalam Negeri, itu jelas mencatat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Sangat bisa, menganggarkan kalau itu memang perintah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Karena sebentar lagi, juga akan melaksanakan Idul Adha. Kita ingin, ini betul-betul steril,” ujar Ketua DPRD, Selasa (31/05/2022).

Hal itu, tambahnya, merupakan arahan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rapat Koordinasi PMK, Senin (30/05/2022) lalu. Usulan itu, tentu yang sangat tepat. Dengan demikian, dirinya meminta instansi terkait untuk terus mengawal bersama-sama perihal penanggulangan PMK tersebut.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ada usulan menarik dari Kapolres, agar sapi yang masuk itu di karantina dulu, disiapkan tempat. Untuk penanggung jawabnya nanti bisa dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtang Kota Malang,” jelasnya.

Disebutkannya, untuk anggaran BTT Kota Malang pada tahun 2022, sekitar Rp 85 Miliar dan yang sudah terserap sekitar Rp 16,5 miliar. Sehingga BTT yang nantinya bisa digunakan untuk penanggulangan PMK sekitar Rp 40 miliar.

“Masih bisa untuk memakai BTT, yang ada. Di kita (Pemkot, red) masih Rp 40 miliar dan saya minta untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menganggarkan itu,” katanya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya tetap akan melakukan penganggaran BTT sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab dalam penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Mekanismenya tidak bisa langsung, tetep pakai APBD, untuk perubahannya nanti kita lihat. Tapi insyaallah nanti akan kita lakukan sesegera mungkin,” kata Wali Kota Sutiaji.

Untuk besaran anggarannya, pihaknya masih belum bisa memastikan. Sebab, anggaran tersebut melibatkan beberapa OPD terkait, tentu dengan skala prioritas dalam menentukan anggaran.

“Belum tahu, nanti kita lihat dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” imbuhnya. (cw2/sit)

Informasi pertemuan konsultasi ini, disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, saat ditemui seputar perkembangan temuan BPK RI pada penggunaan BTT Covid-19 tahun anggaran 2020. Seperti diketahui, ada temuan penyimpangan penggunaan BTT Covid-19 di era bupati lama.

Temuan itu, hingga kini masih menjadi beban pemerintahan Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang kini menjabat sebagai bupati. Ahmad Halim kemudian menuturkan, bahwa hasil pertemuan antara Pemkab Jember dengan Kemendagri. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri secara tegas mengatakan BTT Covid-19, tidak boleh terhutang. Semuanya harus dibelanjakan dulu kemudian baru di SPJ kan.

“Untuk terutang sudah secara jelas rekomendasi Kemendagri tidak diperkenankan. Pokoknya tidak boleh secara aturan,” tutur Halim, politisi yang saat ini juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra itu.

Halim kemudian menjelaskan, isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2020, total di era Bupati Faida ada 61 RKB (Rencana Kegiatan Belanja) BTT Covid senilai Rp 612 miliar awalnya. Kemudian setelah dievaluasi ada 7 RKB yang tidak disetujui. “Ada 54 RKB ini berbentuk SK bupati, jadi khusus Covid ini berbentuk SK bupati, nah ketika sudah ditanda tangani satu RKB itu sudah bisa dicairkan. Dari hasil LHP BPK, 54 RKB nilainya Rp 531 miliar sekian padahal pagunya Rp 401 miliar. Berarti ada kelebihan Rp 130 miliar dan ini sudah dicairkan semua,” sambungnya.

Halim kemudian dengan nada bertanya, menyampaikan kemana larinya uang sebesar Rp 130 miliar tersebut. Karena semua uang tersebut menurut LHP BKP RI sudah dicairkan semua. Menurutnya ada pencairan BTT yang tidak sesuai peruntukannya.

“54 RKB ini sudah dicairkan semua, kemudian ada selisih Rp 130 miliar ini kemana? Ternyata setelah kita buka lagi kordinasi dengan beberapa temen ahli dari hasil LHP, itu ada beberapa yang tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

Halim kemudian mencontohkan betapa mudahnya pencairan BTT Covid. Hanya berbekal RKB yang telah disahkan bupati, langsung bisa dicairkan oleh BUD (Bendara Umum Daerah) dalam hal ini adalah kepala BPKAD. Saat pencairan tersebut BPK menemukan kejanggalan-kejanggalan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ketika satu RKB sudah disahkan oleh BUD distransfer ke bendahara pengeluaran di BPBD. Ada kejanggalan mekanisme ketika bendahara pengeluaran BPBD mencairkan kepada PPTK secara tunai padahal seharusnya (melalui) transfer,” sebutnya.

Sebelum transferpun seharusnya ada proses pengajuan kepada bendahara pengeluaran dari BPBD. Bahkan masih menurut Halim, proses pencairan tersebut hanya berdasarkan instruksi melalui pesan WA. Pesan tersebut berisi perintah untuk menyiapkan amplop sebanyak 1.286 lembar.

“Bendahara pengeluaran BPBD pada tanggal 18 Mei, bendahara di BPBD menerima pesan WhatsApp dari TPKAD harus menyiapkan dana sebesar Rp 771 juta dalam 1.286 amplop yang masing-masing berisi 600 ribu rupiah untuk pekerja terdampak PHK. Ini dalam salah satu RKB tapi dalam pencairan Dinas perindustrian dan perdagangan yang harusnya ini diambilkan dari RKB dinas sosial,” jelasnya.

Dari data LHP 54 RKB tersebut, menurut Halim tumpang tindih peruntukannya. Akibatnya akan berdampak pada pembuatan SPJ nya karena akan tumpang tindih pula. “Tidak ada kesesuian dari RKB yang telah dicairkan dari BUD ini bahasa BPK ya,” tuturnya.

Contoh lain menurut Halim ada penerima bantuan dari RKB yang SKnya belum ditetapkan oleh Bupati Faida saat itu. Sehingga sangat menyimpang dari aturan pencairan. “Contoh bantuan kepada veteran dengan total penerima sebanyak 23, ini tidak ada dalam RKB, artinya penggunaan BTT Covid sudah sangat menyimpang dari aturan yang ada melalui mekanisme pencairan langsung secara tunai itu tidak diperkenankan karena itu jumlahnya sangat besar,” ujarnya.

Menyikapi temuan BPK tersebut, DPRD Jember telah berkirim surat kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepada KPK, Kepolisian dan kejaksaan untuk menanyakan dan melaporkan temuan di LHP BPK. Surat tersebut saat ini sudah direspon oleh APH. Namun APH saat ini masih menunggu hasil audit investigasi BPK.

“Menunggu hasil audit insvestigasi BPK sekitar sebulan lalu. Dan kita akan pro aktif untuk menanyakan itu. Agar APH ini tidak bekerja dari awal, kalau kami melihat bahasa dari Rp 107 miliar ini sudah TSM, terstruktur, sistematis dan massif artinya melibatkan banyak pihak, banyak kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut Halim mendesak, APH untuk segera memproses temuan ini. Kami juga akan berkirim surat dan meminta kepada komisi III DPR RI untuk menggelar dengar pendapat dengan para pemangku kebijakan yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian maupun BPK untuk mengawal proses ini,” ujar Halim. (rio/gie)

Kondisi ini, menurut Ketua Komisi C DPRD Jember, Budi Wicaksono atau Budi Pink, harus segera diperbaiki oleh Pemkab Jember melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA). Pasalnya, saluran irigasi yang rusak dan tertutup oleh material banjir mengancam aliran air di lahan pertanian warga.

“Kalau aliran sungainya kan wewenang propinsi, sedangkan yang saluran irifasi tersier wewenang Dinas Bina Marga (BMSDA) Jember. Kalau ini (saluran tersier) tidak segera diperbaiki dan dibersihkan akan membuat petani gagal panen,” kata Budi Pink saat ditemui, Selasa (25/01/2022).

Budi menyebutkan, dirinya telah mendatangi lokasi saluran irigasi yang rusak dan tertutup material. Bahkan, dirinya bersama warga setempat bekerja bakti melakukan pembersihan secara manual.

“Warga itu sudah membersihkan saluran irigasi yang rusak dan tertutup materil seperti batu dan kayu-kayu. Namun, tidak bisa seluruhnya steril. Tetap dibutuhkan alat berat, karena kayu dan batu berukuran besar-besar ada di lokasi. Sehingga, butuh alat berat. Ada juga, saluran yang bocor itu juga harus segera dibronjong,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Budi Pink juga telah berkordinasi dengan Plt Kepala Dinas BMSDA Jember namun dinas tersebut saat ini sudah tidak memiliki anggaran untuk mobilisasi alat berat. “Anggarannya sudah habis (telah dipergunakan untuk penanganan akibat bencana lainnya),” katanya.

Oleh sebab itu, Budi Pink meminta agar Bupati Jember Hendy Siswanto segera membuat kebijakan mencairkan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mobilisasi alat berat. “Kerusakan saluran itu mengancam kurang lebih 1284 hektar total semua baik yang rusak maupun tertutup material banjir. Paling tidak disitu Dinas Bina Marga Sumber Data Air Jember, untuk dibrojong dahlu untuk saluran yang rusak dan pembersihan dengan alat berat,” sebutnya.

Budi kemudian menyebutkan, ada tiga lokasi saluran irigasi yang mengali kerusakan terparah akibat terjangan banjir dari Sungai Dinoyo yakni, di daerah Desa Pakis, kemudian di Desa Kemuning Sari Lor dan terakhir di Desa Badean.

“Ketiga saluran irigasi di daerah itu rusaknya parah. Anggaran BTT ini, sangat memungkinkan untuk segera dicairkan, makanya kami meminta bupati untuk segera mengeluarkan untuk BTT paling tidak untuk biaya BBM (bahan bakar minyak) dan saluran yang bocor butuh segera dibronjong,” papar politisi dari Partai Nasdem tersebut.(ark/rio/sit)

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui tim anggaran menaikan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021. Naiknya angka BTT, adalah bagian dari refocusing anggaran APBD 2021.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Perubahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terbuka antara tim anggaran dari Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Jember, Selasa (28/09/2021). 

Menurut Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember, Mirfano, untuk BTT sebelum P-APBD sebesar Rp 21.001.385.757, setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 98.810.565.754. Ada kenaikan sebesar kurang lebih Rp 77,8 miliar. “Artinya, di P-APBD 2021 untuk BTT ada kenaikan anggaran sebesar Rp 77.809.179.997,” ujarnya dalam pemaparan awal P-APBD di ruang Banmus Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember.

Mirfano yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember ini mengatakan, bahwa perubahan tersebut akibat refocusing anggaran persiapan kebutuhan yang tidak terencana. Salah satunya, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. “BTT itu untuk pembiayaan yang tidak terencana, tidak terduga dan sifatnya segera ditangani. Seperti bencana dan lain sebagainya,” kata Mirfano.

Di sisi lain, salah satu Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menerangkan bahwa usulan perubahan angka BTT tersebut masih berupa pemaparan umum. Perubahan angka anggaran tersebut masih akan dibahas dalam rapat pembahasan lainnya antara Tim Anggaran Pemkab dengan Badan Anggaran DPRD. 

“Sisa di bahas di Komisi ataupun di Internal Banggar, karena itu masih pemaparan umum,” ujarnya.

Tim Anggaran dan Badan Anggaran juga akan membahas pendapatan akhir tahun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Untuk pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2021 yang mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19. “Penurunannya sebesar Rp 38 miliar,” sebutnya.

Sebagai informasi, saat ini eksekutif dan legislatif sedang membahas P-APBD tahun 2021. Dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh pihak Bupati Jember.

Dari informasi yang di himpun, terjadi penurunan anggaran yang akan dikelola Pemkab Jember. Pada APBD Jember 2021 tercatat sebesar Rp. 4.448.913.815.154 sementara dalam KUA-PPAS P-APBD diusulan berubah menjadi Rp 4.409.860.188.028. Ada penurunan sebesar Rp 39 miliar. (rio/gie)

BTT sebesar Rp 3,5 Miliar itu, pada tahun 2019 menjadi rebutan tiga Dinas. Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pamekasan, Suprijanto, mengatakan bahwa dana BTT tahun sebelumnya dibagi tiga. Sesuai rencana, tahun ini pihaknya meminta dana tersebut diklaimkan ke BPBD secara keseluruhan.

Mengingat, tambahnya, kebutuhan BPBD sangat banyak. Lokasi yang perlu diperbaiki, hingga sekarang belum terealisasi oleh dana BTT tersebut. Jumlahnya, juga cukup banyak atau dikisaran 71 titik.

Rekapan lokasi bencana yang sudah di survei instansinya, beragam. Misalnya di Utara, wilayah Pegantenan, Kadur, Pakong sampai Waru Pasean dan Batumarmar.

“Yang paling besar Bujur Tengah dan Barat. Di sana, kemarin sempat ada longsor, menghalangi perlintasan jalan,” kata Pri-sapaan akrabnya.

Dari lokasi tersebut, harus dipilah. Mana saja yang masuk skala prioritas, pihaknya sudah mengajukan ke Sekda dan Bupati Pamekasan, untuk beberapa titik yang sudah disurvei. Namun, belum bisa diproses. Sebab, masih diklaim tiga Dinas.

“Dinsos, Dinkes, dan BPBD. Khusus, anggaran BTT (BPBD) sendiri dibagi kepada fisik kebanjiran, bagi-bagi mamin dan kekeringan. Kalau tanah longsor harus mengacu kepada prioritas fasum seperti Jembatan di Kowel. BTT ini sangat minim karena dibagi tiga,” ujarnya.

BACA JUGA: Bupati Pamekasan Tinjau Longsor yang Sebabkan Santriwati Ponpes Annidhamiyah Meninggal, Musibah Ini Adalah Duka Bersama

Disinggung mengenai prosentase pembagian, Pri mengaku, tergantung pengeluaran dan pemakaian dari masing-masing OPD. Khusus BPBD pembagiannya sangat minim.

Bahkan, bisa-bisa tidak sampai Rp 1 Miliar. Sementara, Jembatan Kowel yang sudah dikerjakan itu tercover dalam Rp 3,5 Miliar.

“Dan belum terbayarkan. Anggaran (BPBD) tahun ini tergantung besaran anggaran yang dianggarkan. Sebab, 35 titik di Pantura yang sudah masuk rekapan belum terealisasi karena terbentur anggaran,” keluhnya. (adi/ed2)

Memontum Kota Batu – Pemerintah Kota Batu menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 10,8 miliar, untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) di tahun 2021.

Alokasi tersebut, telah disampaikan dalam pembahasan RAPBD 2021 di DPRD Kota Batu. Anggaran BTT di tahun 2021 sendiri, mengalami peningkatan 5 miliar, jika dibandingkan alokasi dana di tahun sebelumnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, M Chori, mengatakan bahwa kenaikan BTT tersebut untuk dana persiapan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya, juga untuk alokasi dana dalam menghadapi bencana alam.

“Anggaran ini diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat darurat. Termasuk, masa adaptasi kebiasaan baru paska Covid-19,” kata Chori.

Ditambahkan, Pemkot Batu juga mengalokasikan anggaran program kerja dimasing-masing OPD. Sasarannya, baik itu untuk kebutuhan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial.

“Kalau untuk anggaran penanganan pandemi Covid-19, juga telah dibagi ke masing-masing OPD. Hanya saja, untuk penanganan yang sifatnya KLB (kejadian luar biasa) akan diambilkan dari anggaran BTT,” jelasnya.

Masih menurut Chori, pada awal kasus Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, Pemkot Batu melakukan refocusing dan relokasi anggaran sesuai dengan instruksi presiden Nomor 4 tahun 2020.
Yakni, tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

Rincian anggarannya, sekitar Rp 40,1 miliar untuk penanganan khusus di bidang kesehatan. Lalu sekitar Rp 60 miliar, untuk jaring pengaman atau bantuan sosial. Kemudian dana sekitar Rp 1,92 miliar, untuk bidang keamanan.

Seluruh anggaran tersebut, bersumber dari dana BTT. Termasuk, hasil relokasi dan refocusing dari seluruh OPD Kota Batu. Seperti pengalihan belanja perjalanan dinas, lalu kegiatan pelatihan, event-event dan lainnya. (cw2/sit)