Disampaikan Direktur Perumdam Among Tirto, Edi Sunaedi, bahwa penghargaan yang diberikan kepada BUMD unggulan di seluruh Indonesia itu melewati proses penilaian dalam beberapa tahapan. “Penghargaan Top BUMD 2023 yang diraih Perumdam Among Tirto serta Top CEO BUMD 2023, itu tidak mudah karena harus melewati proses penilaian dan beberapa tahapan,” terang Edi, Jumat (07/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Beberapa tahapan itu, tambahnya, mulai dari pengiriman dokumen, presentasi dan tanya jawab yang dihadiri juri dari pusat. Sekaligus, melakukan peninjauan dan pengecekan kemanfaatan program terhadap pelayanan.

Untuk itu, tegasnya, penghargaan yang diraih ini tidak boleh menjadikan seluruh staf Perumdam Among Tirto merasa puas dan terlena. “Saya berharap, penghargaan ini tidak menjadikan kita puas dan terlena dalam memberikan pelayanan. Justru, kita harus lebih baik lagi pelayanannya. Saya juga berharap penghargaan yang dapat ini menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan etos kerja bagi pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan,” paparnya. (put/sit)

Penghargaan ini, diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Rabu (05/04/2023). Selain penghargaan itu, RSUD Kanjuruhan Kota Kepanjen juga dinobatkan sebagai Top BUMD Awards 2023 Bintang 5. Plt Direktur Utama RSUD Kanjuruhan, Bobi Prabowo, dinobatkan sebagai Top CEO BUMD 2023.

Tahun ini, RSUD Kanjuruhan baru pertama kali mengikuti dan memborong tiga penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut, diraih Kabupaten Malang dengan dasar pertimbangan penilaian keberhasilan BUMD yang tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan Kepala Daerahnya.

Top BUMD Awards 2023, ini merupakan ajang penghargaan nasional yang diadakan oleh Majalah Top Business dan diberikan kepada BUMD, melalui seleksi dan penilaian dari beberapa juri yang berkompeten dalam bidang keahliannya. Ajang ini, tentunya bukan hanya tentang penilaian tetapi merupakan upaya bersama untuk dapat meningkatkan dan membawa pembaharuan bagi BUMD.

Top BUMD Awards juga merupakan kegiatan pembelajaran dan penghargaan kinerja BUMD, yang terbesar dan paling membanggakan, yang diberikan kepada BUMD, CEO BUMD, Pembina BUMD (Kepala Daerah) terbaik di Indonesia. Dengan harapan, kegiatan tersebut dapat memacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Kegiatan Penghargaan tersebut, juga dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, karena sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja ciamik RSUD Kanjuruhan sebagai RSUD terbaik sehingga meraih predikat sebagai TOP BUMD Awards 2023 untuk kategori RSUD Kanjuruhan sebagai Top BUMD Bintang 5. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Malang khususnya kepada Bapak Bupati Malang. Mudah-mudahan ke depannya di tengah isu banyaknya masyarakat yang berobat di luar negeri. Kami RSUD Kanjuruhan bisa membuktikan bahwa kelak menjadi kepercayaan bagi masyarakat Indonesia, terkhusus warga Kabupaten Malang pada umumnya,” jelas Sekda Kabupaten Malang.

Di tahun 2023 ini, Top BUMD Awards mengusung tema ‘Inovasi Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD’. Melalui kegiatan ini pula diharapkan setiap BUMD dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional.

Sementara itu, Plt Dirut RSUD Kanjuruhan, Bobi Prabowo, mengakui bahwa ada program maupun kebijakan khusus yang diterapkan sehingga Pemerintah Kabupaten Malang dapat meraih penghargaan ini. RSUD Kanjuruhan saat ini dituntut melayani secara digital. RSUD Kanjuruhan telah melaksanakan digitalisasi layanan dan digitalisasi informasi berupa pendaftaran online dan E-Medical Recored dam E-Resep untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat juga tetap memajukan pelayanan di RSUD.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Malang yang selalu mendukung dan membina RSUD Kanjuruhan hingga maju seperti saat ini dan kepada seluruh Hospitalia RSUD Kanjuruhan, kami ucapkan banyak terima kasih. Ini merupakan kerja keras bersama tim untuk memajukan RSUD Kanjuruhan,” ujar Bobi Prabowo. (pro/gie)

Hal itu, ditegaskan oleh Wali Kota Madiun, H Maidi, usai Sosialisasi dan Pembinaan BUMD di Lingkungan Pemkot Madiun di Kantor Kecamatan Manguharjo, Sabtu (04/03/2023). ‘’BUMD itu sosial-bisnis. Jadi, orientasinya ya harus untung tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pelayanan harus prima,’’ kata Wali Kota Maidi.

Wali Kota menyebut, bahwa secara pekerjaan BUMD untuk mencari keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran, BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya, mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, maka bukan tempatnya berada di BUMD. ‘’Pelayanan harus prima, kalau tidak prima tidak boleh. Kalau tidak bisa melayani dengan baik, ya bukan di situ tempatnya,’’ tegasnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Wali kota juga menegaskan, bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran, semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan. Termasuk dalam pemberiam sanksi. Selain itu, wali kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Begitu juga evaluasi akan terus dilakukan. Harapnnya, kinerja BUMD semakin meningkat. ‘’Tentu kita evaluasi, kekurangan kita apa, yang belum maksimal dibagian apa kita evaluasi semua,’’ ungkapnya.

Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki tiga perusahaan umum daerah. Yakni, Perumda PDAM Tirta Taman Sari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun, bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan. Tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. (kom/gie)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung, Fajar Widariyanto, menjelaskan ada beberapa instansi OPD, BUMD, maupun instansi vertikal, yang akan dilibatkan dan mengaku siap untuk mengisi. Meski pun, nantinya tidak bisa memberikan pelayanan setiap hari. Sehingga, DMPTSP akan memberikan space di MPP.

“Ada beberapa instansi yang tidak bisa memberikan pelayanan setiap hari. Bisanya hanya dihari tertentu, atau seperti hari A dan hari B. Ya, kita tampung dan bisa kita gilir seperti itu,” ungkap Fajar Widariyanto, Minggu (18/09/2022) tadi.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Untuk kelanjutan tersebut, pihaknya telah menginstruksikan kepada masing-masing instansi, untuk membuat surat kesanggupan. Selain itu, jumlah personel  yang akan ditugaskan hingga Standart Operasional Pelayanan (SOP), juga akan diminta DMPTSP. “Ini masih baru mengalir atau didata, kelanjutannya kita kumpulkan, baru kita rapatkan. Itu nanti, untuk (eksekusi) menyamakan persepsi. Baik itu melalui zoom atau apa, kita lakukan,” ungkapnya.

Dirinya mengakui, semua OPD dan instansi vertikal, merespon positif mengenai rencana adanya MPP. Keberadaan bangunan ini, rencananya di akan memanfaatkan Balai Rakyat. Sementara untuk anggaran perbaikan lokasi yang disiapkan, sekitar Rp 1 miliar dan sudah dalam tahap lelang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung, Erwin Novianto, menambahkan bahwa terkait pemanfaatan Balai Rakyat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Jadi, rencananya nanti tidak mengubah secara fisik. Melainkan, mengubah ruangannya menggunakan sekat-sekat standar Kemenpan RB.

Erwin juga menjelaskan, kelak pengoperasionalan MPP di Gedung Balai Rakyat, akan dimulai akhir 2022. Hal tersebut, sesuai Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP. “Ini tanggung jawab kita untuk melaksanakan Perpres. Saat ini pengoperasionalannya sudah lelang dan pelaksanaannya diharapkan bulan Desember terealisasi,” jelasnya. (jaz/and/gie)

Dihadapan pemimpin daerah lain, Bupati Yuhronur menyampaikan strategi maupun kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian FCR (Full Cost Recovery ) pada Perumda Air Minum Kabupaten Lamongan. Dimana, FDR sendiri merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan pada PDAM.

Berbagai strategi peningkatan FCR mulai dari meningkatkan cakupan layanan, pun disampaikan bupati. Termasuk, reklasifikasi pelanggan, peningkatan pemakaian konsumsi rata-rata hingga rasio karyawan dengan total jumlah sambungan rumah terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat serta kesehatan keuangan PDAM terus terjaga.

“Melalui strategi peningkatan cakupan layanan, kami menerapkan kebijakan yakni mewajibkan pengembang perumahan baru untuk memasang jaringan perpipaan PDAM sesuai dengan perbup tentang sarana prasarana utilitas, pemanfaatan Idle Capacity terpasang, penambahan IPA plosowahyu 100 LTR/detik, penambahan jaringan perpipaan serta melaksanakan RDS survey pelanggan rencana pengembangan,” urainya.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Tidak hanya itu, Bupati Yuhronur juga menjelaskan, bahwa PDAM Lamongan juga melakukan peningkatan pemakaian konsumsi rata-rata melalui peningkatan kualitas layanan menjadi 24 jam, pemeliharaan jaringan perpipaan secara rutin dan berkala hingga menurunkan angka kehilangan air. Sementara dalam mendukung kegiatan NUWSP di Kabupaten Lamongan tahun 2020-2022, berbagai kegiatan diselenggarakan baik menggunakan dana APBD maupun APBN.

Seperti, tambahnya, target pengembangan cakupan layanan sambungan rumah (SR) baru NUWSP yang berjumlah 3.000 SR di wilayah IPA Babat. Demikian juga dengan target pengembangan cakupan layanan (SR) baru diluar wilayah NUWSP yang berjumlah 866 SR di wilayah pelayanan Offtake Mantup, Sumur Brondong, WTP Waduk Gondang dan IPA Plosowahyu.

Dijelaskan lebih lanjut, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Lamongan dalam penyediaan air minum terutama pada Perumda Air Minum dengan memberikan payung hukum dalam bentuk keputusan bupati dalam penentuan tarif dasar serta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, BUMN maupun swasta dalam pelaksanaan penyediaan air minum.

“Kami juga melakukan pengalokasian anggaran pada APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Diantaranya, penyediaan lahan untuk IPA dan reservoir serta pengembangan jaringan perkotaan baik dalam program NUWSP SPAM Regional Mojolagres, SPAM Karangbinangun dan SPAM Regional Pantura dan mendorong PDAM Kabupaten Lamongan dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan penurunan NRW,” imbuhnya.

Melalui berbagai strategi dan langkah yang diambil tersebut, tambahnya, akhirnya berhasil mengantarkan Kabupaten Lamongan terpilih sebagai ‘Best Practices’ Pemenuhan Tarif FCR dalam Program Pendamping NUWSP dari kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.  (zen/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa tujuan dari pembagian tersebut tentunya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nilai patriotisme dan nasionalisme masyarakat Indonesia. “Anjuran ini dari pemerintah pusat kita gali nilai patriotisme, nilai juang, nilai NKRI, nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kita tancapkan di Bumi Pertiwi ini bahwa Merah Putih adalah satu-satunya kita kuatkan di bumi persada Indonesia. Dengan gelora 77 tahun kemerdekaan itu harapannya bisa bangkit,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, karena degradasi patriotisme dan nasionalisme anak bangsa telah menjadi ancaman tersendiri akibat dari disrupsi kemajuan teknologi. Sehingga, melalui gerakan tersebut diharapkan bisa bermanfaat.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Makanya kita ingatkan, jangan lupa bahwa Indonesia merdeka itu dari pengorbanan luar biasa para pejuang-pejuang kita. Bukan hanya sekedar mengibarkan merah putih saja. Karena sejarahnya dulu kan susah, butuh pengorbanan nyawa,” katanya.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Malang, serta jajaran instansi vertikal, hingga perusahaan yang ada di Kota Malang, untuk mengibarkan bendera merah putih. Menurutnya, itu menjadi salah satu penghormatan untuk mengingat pengorbanan para pejuang meraih kemerdekaan.

“Saat ini kita bisa hidup dan menikmati suasana kemerdekaan adalah karena perjuangan para leluhur kita yang sudah mengorbankan jiwa, raga, harta dan nyawanya. Maka nilai-nilai ini harus kita kuatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam apel pagi tersebut, selain menyerahkan Bendera Merah Putih secara simbolis, juga ada penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji bersama dengan Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus memberikan pendampingan dan literasi kepada masyarakat kita, bahwa negara harus hadir memberikan keamanan dan kenyamanan baik ketika menjalankan aktivitas. Sehingga ini harus kita kuatkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Imam Santoso, mengatakan bahwa Wali Kota Malang dan Wawali Kota Malang, terhitung sejak Juli 2022 sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan itu sudah sesuai sebgan peraturan menteri Ketenagakerjaan.

“Beliau ini sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, punya hak perlindungan BPJS. Ini kategorinya juga bukan sebagai pegawai negeri,” ucapnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sasarannya yakni untuk perlindungan kepada masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi. Karena negara harus hadir secara adil dan tidak boleh diskriminasi.

“Upah pun punya hak perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Sudah 90 persen pekerja-pekerja perusahan di pabrik, itu sudah terdaftar dalam program kami,” imbuh Imam. (hms/rsy/sit)

Fauzi mengatakan, bahwa sudah mengetahui hal ini dari beberapa media online dan cetak, jika Dirut PD Sumekar digrebek warga diduga saat sedang bersama kekasih gelapnya di Perumahan Desa Kolor. Bahkan, Bupati Sumenep ini sudah melakukan peneguran sebelumnya, namun semuanya diabaikan oleh oknum itu.

“Sebenarnya, saya bukan tidak mendengar aroma perselingkuhan Pak Dirut dengan perempuan itu. Malah, saya sudah pernah mengingatkan masalah itu meskipun tidak terang-terangan. Tapi kayaknya dia mengabaikan,” kata Bupati Fauzi, Selasa (10/05/2022).

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dengan itu, politisi muda PDI-Perjuangan ini mengaku sangat kecewa terhadap ulah Direktur PD Sumekar ini hingga digrebek oleh warga sendiri. “Saya selaku Bupati Sumenep masih menunggu hasil dari Tim Perekonomian selaku Pembina PD Sumekar. Kita tunggu hasilnya. Hasil klarifikasi. Yang jelas jika ini benar benar terjadi, kami Kecewa atas apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Dirut PD Sumekar),” ujarnya.

Terpisah, menurut Kabag Perekonomian, sekaligus selaku Pembina Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, Mustangin mengaku telah menerima laporan bahwa Direktur PD Sumekar digrebek dan diarak ke rumah kepala desa oleh warga. Peristiwa itu terjadi saat ketahuan berduaan bersama wanita yang diduga selingkuhannya di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.

“Hari ini kami sudah nemanggil yang bersangkuta yakni Direktur Utama PD Sumekar untuk mengklarifikasi atas viralnya kasus perselingkuhan dengan seorang warga Kepulauan itu,” kata Mustangin.

Pihaknya menerangkan, selaku Pembina PD Sumekar sudah berupaya melakukan pememanggilan terhadap Dirutnya untuk dimintai keterangan. Namun yang bersangkutan belum menghadap. “Jika yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka hasilnya akan kita laporkan ke bupati,” ujarnya.

Dicecar soal sanksi jika terbukti melakukan perselingkuhan, pihaknya menegaskan bisa dikenakan sanksi teguran atau sanksi pemecatan. Sebab sudah mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Maka dari itu, kita akan melakukan tahapan proses pemanggilan dulu terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu oknum pejabat penting di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, yang tidak lain adalah Direktur Utama (Dirut) PD Sumekar, diketahui dua bulan telah menjalin hubungan dengan janda asal Pulau Kangean.

Diketahui, perselingkuhan itu terbongkar setelah adanya laporan warga bahwa ada perbuatan hubungan terlarang di Perum Wiraraja. Sehingga, warga dan Babinsa serta masyarakat mendatangi rumah tersebut, Kamis (05/05/2022) malam. (dan/gie)

Adalah Majalah Top Business, yang memberikan award terhadap Bank BPRS Bhakti Sumekar. Sementara tiga award yang diboyong sekaligus, ya oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi meraih Top Pembina BUMD 2022. Selain itu, Direktur Bank BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, meraih Top CEO BUMD 2022 dan PT BPRS Bhakti Sumekar, meraih award utama sebagai Top BUMD 2022 Star 5.

Merespon sederet prestasi nasional itu, Bupati Sumenep sangat mengapresiasi atas capaian luar biasa PT BPRS Bhakti Sumekar. Diharapkan, perusahaan daerah itu semakin berkembang guna memberikan pelayanan jasa perbankan terbaik kepada masyarakat. “Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada semua. Utamanya, masyarakat Sumenep sebagai nasabah Bank BPRS Bhakti Sumekar,” kata bupati, Senin (25/04/2022) tadi.

Untuk itulah, Bupati Fauzi mengatakan, raihan tiga penghargaan itu menjadi pelecut semangat jajaran PT BPRS Bhakti Sumekar, untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Sehingga, keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep. “Penghargaan itu bukan target. Namun, jadikan vitamin untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja BPRS agar semakin produktif, kuat, berdaya saing dan bermanfaat,” harapnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara itu, Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menegaskan bahwa capaian prestasi ini, selain menjadi salah satu gambaran tentang geliat layanan keuangan berbasis syariah di Kabupaten Sumenep, juga sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan BUMD di Kabupaten ini. “Masih ada banyak potensi ceruk pasar yang bisa dimasuki dan dijadikan potensi dalam meningkatkan arus transaksional di perbankan syariah,” terangnya.

Pihaknya, berhasil meraih prestasi yang membanggakan tidak lepas dari dukungan dan kerjasama serta kontribusi seluruh pihak. Baik itu bupati sebagai pembina, sekaligus pengarah dalam pengelolaan BUMD.

Termasuk para stakeholder, nasabah, mitra kerja serta seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep, sebagai subjek sekaligus objek utama aktivitas operasional dan transaksional di Bank BPRS Bhakti Sumekar. “Selaku pemegang saham pengendali senantiasa mendorong pertumbuhan dan produktivitas Bank BPRS Bhakti Sumekar, melalui penyertaan modal. Juga menjadikannya sebagai bank penerima dan penyalur rekening gaji Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, pembinaan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) gencar dilakukan. Salah satunya, peluncuran pembiayaan dengan margin rendah. “Bank BPRS Bhakti Sumekar senantiasa bertekad untuk terus meningkatkan layanan dan portofolio bisnis. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” ujar Fajar. (edo/gie)

Bahkan pada  tahun 2022 ini, Perumda Tugu Tirta dinobatkan sebagai Perumda Air Minum Bintang 5, menorehkan penilaian terbaik. Selain Perumda Air Minum Bintang 5, dua penghargaan lain yang direngkuh adalah kategori Top CEO BUMD serta Top Pembina BUMD 2022 untuk Wali Kota Malang, H Sutiaji.

Penghargaan bergengsi kali ini diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, dalam acara seremonial bertajuk ‘Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD yang Berkelanjutan’ di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu (20/04/2022).

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Penghargaan ini merupakan prestasi bagi Kota Malang. Membuat harum nama Kota Malang sehingga berjaya di level nasional, bukan berarti kami bisa cepat berpuas diri. Justru kami di Perumda Tugu Tirta harus makin meningkatkan kinerja dan kreatifitas untuk berinovasi demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Muhlas, usai naik podium bersama Dewan Pengawas Perumda Tugu Tirta, Moh Nur Wahyudi dan Direktur Teknik Ari Mukti.

TOP BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, atas prestasi, perbaikan dan kontribusi BUMD, terkait kinerja bisnis, layanan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penilaian dilakukan dengan melibatkan dewan juri para profesor, doktor, serta para praktisi, konsultan bisnis dan tenaga ahli di bidangnya.

Ajang ini diselenggarakan untuk mendukung program serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah.

“Perumda Tugu Tirta dinobatkan sebagai BUMD terbaik nasional di bidangnya, karena terbukti bisa mengoptimalkan potensi untuk membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha lainnya, tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada pelanggan sebagai prioritas,” terang Ketua Penyelenggara, M Lutfi Handayani didampingi Ketua Dewan Juri, Djohermansyah Djohan. (gie)