Upaya lain yang dilakukan Pemkab Lumajang, adalah pemasangan pipa yang memanfaatkan elevasi ke saluran irigasi yang mengarah ke Desa Blukon dan Boreng. “Ini masih uji coba. Air sudah berhasil mengalir menggunakan pipa memanfaatkan elevasi. Ini perhari mengalir 200 meter karena memang banyak yang hilang karena alirannya sudah lama kering,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, saat meninjau saluran irigasi di DAM Gambiran Lumajang, Rabu (07/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, pembangunan afur tangkil yang ada di Desa Blukon, saat ini hampir rampung. Air berhasil dialirkan dari afur tangkil menuju saluran irigasi yang dapat dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah kurang lebih 18 hektar.

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq juga menyampaikan bahwa berbagai upaya tersebut dilakukan agar sawah petani kembali teraliri sembari memikirkan solusi-solusi terbaik yang lebih efektif. “Pembangunan afur tangkil di Desa Blukon, airnya dibendung supaya mengalir untuk penampungan air untuk sawah yang ada di Blukon,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Dalam Musker itu, terurai bahwa terdapat beberapa program prioritas PCNU Kabupaten Lumajang, yang akan diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Yakni kaderisasi, konsolidasi, pengembangan pendidikan, labelisasi dan penataan aset, BUMNU, sistem informasi digital serta Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU).

Khusus program RSNU, bakal menjadi salah satu program yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengingat, secara fisik pembangunan telah final, karena alat kesehatan dalam proses penataan dan sedang dalam tahap proses mengurus izin operasional.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq, pun memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, untuk terus mengawal tahap perizinan RSNU. Tujuannya, agar nantinya rumah sakit tersebut bisa segera dioperasionalkan.

Baca juga :

“Saya minta khusus kepada Pak Sekda, untuk memonitor perwaktu terkait dengan perizinan. Saya yakin, Pak Sekda ini bisa menyegerakan,” kata Cak Thoriq.

Bupati Lumajang juga mengungkapkan, bahwa proses panjang pembangunan RSNU tersebut, nantinya kurang lebih 10 tahun dan sampai saat ini masih belum terealisasikan. Banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan, dalam mendirikan RSNU. Salah satunya, membangun Klinik NU yang ada di Sumberejo.

Oleh karena itu, dirinya bersyukur karena kurang lebih 1 hingga 2 bulan ke depan, RSNU sudah bisa untuk dioperasionalkan. Hal ini, terlihat dari struktur pembangunan dan alat kesehatan yang saat ini sudah siap dan memenuhi standar.

“Di luar ekspektasi, karena semenjak dirapatkan enam bulan yang lalu sampai detik ini, RSNU sudah akan bisa dioperasionalkan,” paparnya. (sit)

“Saya dan Bunda Indah Masdar sejak awal berkomitmen, bahwa hasil pemeriksaan BPK bukanlah standart prestasi. Tetapi adalah keharusan dan kewajiban sebagai penyelenggara negara,” kata Cak Thoriq.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Lumajang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk menyajikan data keuangan yang baik. “Terima kasih, masyarakat Lumajang. Dan, juga terima kasih seluruh OPD yang bekerja keras menyajikan data yang valid sehingga memudahkan proses pemeriksaan BPK,” tambahnya.

Sementra itu, anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, mengungkapkan bahwa kehadiran bupati atau wali kota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23. “Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, bupati atau wali kota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya. (kom/adi/sit)

“Kita tahu bahwa di daerah-daerah yang lain, PDAM sudah maju pesat dan berkembang serta sudah digitalisasi. Tentu, kita juga harus terus upgrade untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” kata Cak Thoriq-sapaan akrabnya saat memberikan arahan di Perayaan Ke-40 HUT Perumda Air Minum Tirta Mahameru di Rock Convensen Center (RCC) Jalan Lintas Timur (JLT) Lumajang, Kamis (25/05/2023) tadi.

Cak Thoriq juga mengatakan, bahwa dalam perayaan HUT kali ini, pihaknya juga mengapresiasi kinerja Perumdam Tirta Mahameru, yang senantiasa telah memberikan layanan prima kepada masyarakat. “Ayo kita berbenah bersama-sama. Perumda Tirta Mahameru hari ini jauh lebih baik, lebih profesional, penanganannya juga sudah cepat. Saya dan Bunda mengapresiasi,” tambahnya saat bersama Wakil Bupati (Wabup).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam kesempatan sama, Wabup Lumajang, Indah Amperawati, mengajak seluruh karyawan untuk menjujung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Karena profesionalitas menjadi salah satu ujung tombak bagi perusahaan daerah untuk melangkah menjadi lebih baik.

“Perumdam Tirta Mahameru saat ini sudah mulai bergeser kepada pelayanan yang lebih baik. Meskipun masih belum maksimal, tetapi ini ikhtiar bapak-ibu sekalian yang sudah mulai menunjukan progres yang bagus,” paparnya. (kom/adi/sit)

Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, memimpin langsung jalannya rapat. Adapun agenda pembahasan, yaitu mengenai Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap 5 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 oleh Pimpinan Bapemperda.

Bupati Lumajang menyampaikan, bahwa lima Raperda yang diajukan untuk dibahas pada masa persidangan kesatu DPRD tahun 2023, yakni mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2022 – 2042, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lalu, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam (SDA).

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keadilan sosial. Namun, di sisi lain pemerintah juga dibatasi oleh kewenangan. Maka sebagai terobosan dalam pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam pada sektor lingkungan hidup, lalu lintas angkutan jalan, penanaman modal, sosial dan aspek lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Atas pengajuan lima Raperda dalam rapat paripurna DPRD hari ini agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Saya bersama Pak Bupati, Baznas dan juga Forkopimcam dan Pemerintah Desa, menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni untuk warga. Total ada lima titik, yakni pertama dan ke dua di Desa Jatisari, ke tiga Tempeh Tengah, ke empat di Desa Lempeni Tempeh dan yang ke lima di desa Selok Anyar Pasirian,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan RLTH, ini mampu merangsang pemerintah desa ataupun masyarakat untuk turut serta membantu. Sehingga, bangunan rumahnya bisa lebih layak untuk di tempati.

“Harapan saya dan pemerintah, dengan adanya bantuan RLTH ini bisa dijadikan sebagai perangsang. Dimana, dari bantuan itu nantinya bisa dioptimalkan dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, untuk memberi bantuan tambahan atau pendukung. Sehingga, bangunan nantinya bisa lebih layak, karena anggarannya memang terbatas. Jadi, kita melibatkan masyarakat untuk bisa berswadaya turut guyub lingkungan untuk supaya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Secara bertahap, kata Rahman, pihaknya ingin menuntaskan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga, agar bisa memberikan kenyamanan ketenangan bagi warga yang menempati.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Paling tidak ‘Rumahku Surgaku’ itu dirasakan walaupun sangat sederhana. Semoga, langkah ini bisa memberikan berkah dan ketenangan bagi penerima RTLH serta kebetulan ini juga banyak yang mengajukan. Karenanya, kami secara bertahap terus berkomunikasi dengan Baznas untuk memberikan prioritas terhadap rumah-rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing rumah. “Ini bantuan dari Baznas Kabupaten Lumajang, yang dikumpulkan dari orang-orang yang bayar zakat,” ungkapnya.

Bupati meminta, agar kepala desa juga turut serta dalam pembangunan dan perbaikan RTLH untuk warganya. Karena sebagai pemimpin di desa, sudah seharusnya kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, apalagi yang tidak mampu.

“Saya minta, nanti juga membantu warganya. Kalau ada kurang-kurangnya, nanti biar dibantu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak para tetangga atau warga sekitar, juga membantu proses perbaikan RTLH dari warga yang kurang mampu. “Nanti ini juga dibantu warga dan tetangga. Baik itu mulai gotong royong sebagaimana masyarakat, sehingga biar lebih ringan,” paparnya. (adi/sit)

“Untuk kita semua, tetap harus selalu menjaga kondusifitas. Menjaga keadaan yang sudah baik secara bersama-sama, ketika tahun politik. Kita semua ini menjadi bagian dari penjaga stabilitas,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Olah Raga Tiga Pilar.

Cak Thoriq juga mengungkapkan, bahwa menjaga wilayah agar tetap aman dan kondusif di tahun politik, membutuhkan partisipasi aktif jajaran ASN, TNI dan Polri. Karenanya, semua harus tetap solid.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ini nantinya akan melibatkan semua pihak dan semua administrator di Pemkab Lumajang,” terangnya.

Masih menurut Cak Thoriq, salah satu awal untuk menjaga wilayah tetap aman dan kondusif, adalah dengan menjaga kesehatan melalui senam bersama. Oleh karena itu, dirinya juga berpesan agar jajaran tiga pilar juga memprioritaskan kesehatan.

“Kita olah raga bersama supaya menjaga kondisifitas itu tetap. Kita menjaga kesehatan bersama-sama sebagai langkah awal kita,” paparnya. (kom/adi/sit)

Anugerah Tinarbuka sendiri, merupakan kompetisi penilaian monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat, untuk menilai tingkat kepatuhan pimpinan badan publik terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD yang juga merupakan Duta Keterbukaan Informasi Publik, menerangkan bahwa Hari Keterbukaan Informasi merupakan momen penting dalam menghargai nilai demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, objektif dan mudah diakses,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga menambahkan, keterbukaan informasi merupakan pondasi bagi demokrasi yang sehat, melibatkan partisipasi publik dan menjamin pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq, mengatakan bahwa penghargaan yang diterimanya itu merupakan bentuk komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat. “Alhamdulillah, ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas kerja keras kami dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan tentu akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Pemkab Lumajang akan terus bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lumajang. “Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan support dari Komisi Informasi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentu kami terus berkoordinasi dan bekerjasama,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Acara tersebut, juga dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) serta 50 kepala daerah penerima penghargaan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disebutkan, bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran serta luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal sehingga tak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tak lagi simbol cangkul dan sabit tapi traktor besar, harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

Dirinya menambahkan, bahwa dalam arahan Gus Muhaimin, disampaikan jika transmigrasi telah dilakukan selama 73 tahun di Indonesia, untuk memeratakan pembangunan. Desa-desa transmigrasi hari ini sudah berubah menjadi ibu kota/kabupaten yang lebih maju dari sebelumnya.

“Dahulu transmigrasi dijalankan dari nol dengan biaya apa adanya. Hutan harus dibongkar dengan alat sederhana, kerja keras bahkan meregang nyawa. Namun kini, Gus Muhaimin yakin dan optimis di mana ada transmigran, di situ persatuan dan kesatuan bangsa terwujud. Bagaimana bersatunya pendatang dengan masyarakat lokal, menjadi kekuatan bangsa. Transmigrasi mampu menyatukan perbedaan, menjadi NKRI yang utuh,” imbuhnya. (kom/adi/gie)