Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan, M Subhan, mengatakan dengan diadakannya sosialisasi tersebut, maka bisa membantu lurah atau kepala desa untuk bekerja dengan kehati-hatian. Sehingga, tidak sampai melakukan tindakan yang di larang menurut aturan.

Baca juga :

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

“Secara umum, diharapkan lurah atau kepala desa dapat bekerja dengan tulus dan baik, sesuai aturan yang berlaku. Karena, berbuat baik saja belum tentu di nilai baik oleh masyarakat. Apalagi, kalau sampai melakukan hal yang tidak baik,” kata M Subhan, Selasa (30/11/2021).

Dirinya juga menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi hanya digelar sehari. Sedangkan dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pemateri dari instansi yang berbeda. Diantaranya, dari Inspektorat, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan dan Kanit 3 Polres Lamongan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, juga turut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Babat, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Babat. (zud/zen/sit)

Guna hindari terjadi pungli Kapolsek Mlandingan IPTU Sugeng Winarno pantau langsung pelayanan SKCK dan memberikan arahan serta pemahaman kepada pemohon SKCK bahwasannya dalam kepengurusan apapun di kepolisian tidak ada pungutan biaya apapun/gratis akan tetapi untuk permohonan SKCK ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon sebesar Rp. 30.000,-.

“Biaya tersebut telah tertuang dalam PERATURAN PEMERINTAH No. 60 TAHUN 2016 tentang PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (BNPB) DILINGKUNGAN POLRI terhitung mulai 6 Januari 2017 biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)”. Jelas Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, pelayanan di institusi manapun rentan terjadi pungli. Kewajiban kami (Polri) untuk mengawasi dan memastikan tidak terjadi pungli khususnya dilingkungan Polsek Mlandingan ini.

“Mengimbau kepada masyarakat agar berperan aktif bersama-sama menghilangkan pungli, dengan tidak memberikan sesuatu apabila ada oknum Polisi melakukan pungli”. Imbuhnya.

Menurut pantauan Memontum.com, pelayanan SKCK dan Perizinan yang ada di Polsek Mlandingan Polres Situbondo dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib, (Senin sampai Jumat) atau sesuai standar jam kerja bank karena uang hasil penerimaan SKCK tersebut langsung di setorkan ke BENMA ( Bendahara Penerima) Polres Situbondo. (yud/yan)

Selain itu, Sambung Ipda Budiarto, Propam juga memasang banner himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada anggota Polri dan melaporkan apabila ada pelayanan Polri yang tidak sesuai prosedur.

“ mendukung WBK dan WBBM, Propam terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan tugas Kepolisian terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan SIM, SKCK, Samsat dan SPKT, “ kata Ipda Budiarto

Lanjut dia, dalam upaya mencegah pungli, Propam juga bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten Situbondo, untuk melakukan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat serta ikut serta melakukan pemantauan di kantor Pelayanan Polri.

” Predikat wilayah bebas korupsi (WBK) yang berhasil diraih oleh Polres Situbondo menjadi komitmen bersama untuk mencegah terjadinya pungutan liar, baik oleh oknum anggota Polri ataupun calo, “tegasnya. (im/yan)

Menurut Kapolsek Kapolsek Mlandingan, pihaknya mengedepankan para babin di wilayah masing-masing untuk memantau dan mengawasi kegiatan prona yang rentan dengan pungli tersebut. “Tujuan kita agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada pelanggaran hukum seperti pungli,” jelasnya kepada Memontum.Com.

Pihaknyapun menginstruksikan setiap anggota utamanya babin yang melekat di masyarakat untuk selalu berkoordinasi mengawasi setiap kegiatan ditengah masyarakat. “Semua ini kita lakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman ditengah tengah masyarakat, dan tentunya semua bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku”. Imbuh Kapolsek. (yud/yan)