Tidak hanya itu, Bupati Trenggalek juga gencar melakukan optimalisasi layanan masyarakat dengan dengan Makaryo Ning Desa-Desa Hebat (Mening Deh). “Apa kaitannya kegiatan Safari Ramadan dengan masak-memasak serta anak-anak, yakni supaya tidak ada yang stunting. Selain itu, kita juga fokuskan untuk pelayanan dengan Mening Deh. Jadi, Safari Ramadan tahun ini paket komplit,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Senin (03/04/2023) sore.

Untuk memenuhi gizi seimbang pada anak, tidak harus didapatkan dari bahan makanan yang mahal. Namun, bisa melalui program SMS Bu Novita, ibu hamil dan yang memiliki anak diberi edukasi bagaimana menciptakan menu masakan yang bergizi, murah dan disukai oleh anak-anak.

“Seperti halnya menu nuget yang memadukan antara tempe dan sayur. Dari segi harga bahan makanan ini terjangkau. Bahkan sayur bisa ditanam di pekarangan rumah,” imbuhnya.

Dalam hal ini, TP PKK Kabupaten Trenggalek juga menyiapkan berbagai menu masakan yang bisa diadopsi dengan mudah oleh para ibu rumah tangga, sehingga anaknya bebas stunting.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Masih terang suami Novita Hardiny ini, sebagai orang tua mungkin saat ini belum bisa dikatakan sukses. Namun, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses. “Kesuksesan ini tentu salah satunya terhindar dari stunting,” kata Mas Ipin sapaan akrabnya. 

Olahan makanan yang dimasak dalam SMS Bu Novita itu, diantaranya selain nuget tempe dan sayur, ada juga bakso, sempol dan masih banyak olahan makanan yang lainnya. Pokja IV PKK memang menyiapkan berbagai menu masakan yang bisa diadopsi dengan mudah oleh para ibu rumah tangga sehingga anaknya bebas stunting.

Dalam kesempatan yang lalu, Novita Hardini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, juga sempat mengimbau kepada warga masyarakat, kalau anak mogok makan, orang tua harus pintar-pintar membuat masakan yang menarik agar anak mau makan.

“Kalau anak mogok makan jangan dibiarkan atau dikasih makanan-makanan pabrikan seperti mie intan agar anak mau makan. Biasanya ibu-ibu seperti itu, padahal makanan jenis ini mencernanya butuh proses panjang,” jelasnya. Orang tua juga harus kreatif membuat masakan yang bisa disukai anak, namun asupan gizinya tercukupi, sehingga anak mau makan.

“Tidak perlu mahal, contohnya ikan yang bisa diolah menjadi makanan yang disukai anak seperti sempol, bakso dan yang lainnya. Kita tau Trenggalek dengan garis pantai yang panjang menjadi daerah dengan potensi ikan laut melimpah. Sedangkan ikan laut banyak mengandung zinc serta protein yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak-anak,” jelasnya. (mil/gie)

Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah stunting di Kabupaten Situbondo, masih butuh perhatian dan penanganan secara serius. “Data tahun 2022 lalu, bahwa angka stunting di Kabupaten Situbondo masih 30,29 persen. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk menurunkan angka stunting tersebut. Karena, hal ini erat hubungannya dengan target pemerintah tahun 2024, ditargetkan 14 persen,” jelas Wabup Situbondo.

Dijelaskannya, percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan secara kompak. “Dalam percepatan penurunan stunting, ada tiga cara yang harus dilakukan. Diantaranya, pendekatan keluarga dengan beresiko stunting yang dilakukan dengan interpensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan bayi pra stunting,” tutur Hj Khoirani.

Dengan melakukan pendekatan multi sektor dan multi pihak, sambung Wabup Situbondo, bisa dilakukan melalui kerja sama antara unsur pemerintah dengan unsur pemangku kepentingan. Seperti kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa.

“Maka, percepatan penanganan stunting insyaallah akan cepat teratasi. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa faktor penting yang harus diperhatikan agar upaya penurunan angka stunting bisa tercapai dengan baik, maka kualitas atau perbaikan data stunting harus dilakukan secara cermat. Sebab, data tersebut akan dijadikan rujukan evaluasi dan monitoring stunting,” jelasnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmaji, mengatakan kegiatan rembug stunting melibatkan berbagai komponen diantaranya camat, Kepala Puskesmas, pimpinan OPD serta organisasi masyarakat atau Ormas. “Kegiatan rembug stunting ini harus dilakukan selama dua kali dan saat ini baru memasuki rembuk stunting hari pertama kali. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi,” ujar Moh Imam Darmaji.

Lebih lanjut dijelaskan, ada sejumlah poin penting yang dibahas dalam kegiatan rembug stunting kali ini. Salah satunya, melakukan evaluasi stunting pada tahun 2022 lalu. Kedua, mengadakan sosialisasi agar memiliki kesamaan tindakan di antara semua peserta agar ikut dalam penanganan stunting.

“Untuk menurunkan angka stunting, harus ada kesamaan tindakan dan kesamaan pemahaman tentang penanganannya,” jelas Imam Darmaji.

Untuk angka prosentase stunting saat ini, sambung Imam Darmaji, mengacu pada hasil SSGI tahun 2022, berada diangka 30,29 persen. Tetapi mengacu pada bulan timbang hingga Februari 2023, yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas dan Posyandu, angka prosentase stunting di Kabupaten Situbondo hanya menyisakan 7 persen.

“Dalam penanganan stunting harus memiliki kesamaan pemahaman dari semua stakeholder yang ada. Lalu lebih masif mengadakan sosialisasi tentang penanganan stunting kepada masyarakat. Selanjutnya, melibatkan lapisan masyarakat sehingga tahu apa yang harus dilakukan tentang penanganan stunting tersebut,” jelas mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. (her/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Trenggalek menekankan pentingnya kerja sama dan partisipasi dari seluruh pihak untuk menanggulangi permasalahan stunting di Kota Keripik Tempe ini. Stunting sendiri merupakan masalah gizi kronis yang terjadi pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Hal ini, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak.

“Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi penting untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat,” ucap Wabup Syah, Kamis (09/03/2023) tadi.

Suami Fatihatur Rohmah ini menyampaikan, saat ini angka stunting di Trenggalek, mencapai 19 persen. Sementara menurut hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2021 lalu angka stunting di Trenggalek mencapai 18 persen.

“Ada sedikit peningkatan soal angka stunting, yang mana saat ini dari 18 persen naik menjadi 19 persen. Hal ini, sangat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk berupaya menurunkan angka stunting. Penurunan angka stunting kita targetkan turun menjadi 11 persen,” tegasnya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah telah menyusun Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). Sebagai panduan dalam menurunkan angka stunting. Namun, pelaksanaan RAN PASTI tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat, lembaga pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

“Beberapa strategi yang diusulkan antara lain meningkatkan akses terhadap sumber pangan yang sehat dan bergizi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat, serta upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan nutrisi pada ibu hamil dan balita,” terang Wabup Syah.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi penguatan komitmen dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah stunting di Kabupaten Trenggalek. “Dengan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah stunting dapat teratasi dan pertumbuhan serta perkembangan anak di daerah ini menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, dr Sunarto, mengatakan penanganan stunting tidak hanya tanggung jawabnya. “Bukan hanya Dinkes saja, tapi penanganan stunting adalah tanggungjawab bersama. Ada yang namanya, aksi konvergensi yang mana ini melibatkan semua pihak. Mulai dari Bappeda, Bakeuda, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan OPD terkait,” kata Sunarto.

Terkait penanganan kesejahteraan stunting, sambungnya, pembiayaan kesehatan juga akan dijamin melalui sejumlah bantuan sosial. Oleh karena itu, upaya intervensi penanganan stunting ini akan dilakukan hingga tingkat dasawisma.

“Untuk wawasan pengetahuan, transfer informasi seputar stunting maupun perbaikan gizi sudah dianggarkan dan akan dilakukan hingga tingkat dasawisma yang ada di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada, hasil SSGBI angka stunting di Trenggalek tidak sesuai dengan hasil real bulan penimbangan. Jika dalam hasil SSGBI angkanya naik, namun dari hitungan bulan penimbangan justru menurun. Perbedaannya, kalau hasil SSGBI dilakukan secara sampling. Sedangkan bulan penimbangan semuanya ditimbang secara rutin.

“Kemungkinan salah satu penyebab naiknya angka stunting dari hasil SSGBI ini karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama beberapa tahun terakhir. Tetapi, kita tidak mempermasalahkan perbedaan hasil itu. Hanya perlu introspeksi bersama untuk perbaiki kedepannya,” papar Sunarto.

Kedepannya, dirinya berharap aksi konvergensi tidak hanya besar keatas dan tumpul kebawah. Melainkan harus benar-benar dipertajam hingga di tingkat bawah. (mil/sit)

Salah satunya, seperti yang dilaksanakan Kapolsek Klojen, Kompol Domingos De F Ximenes, Sabtu (04/03/2023) tadi. Bersama anggotanya, Kompol Domingos, turun langsung ke rumah salah satu warga yang memiliki Balita dan anak-anak untuk menyalurkan bantuan berupa paket suplemen susu dan telur untuk pemenuhan gizi anak agar terhindar dari stunting.

“Sesuai amanat yang disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, maka kami hari ini melakukan kunjungan ke keluarga yang memiliki Balita agar terhindar dari stunting. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya untuk menuju zero stunting,” terang Kapolsek Klojen.

Perlu diketahui bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak akibat masalah gizi kronis. Dari kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Permasalahan stunting kini menjadi perhatian Pemerintah Indonesia sehingga di tahun 2024 ditargetkan terjadi penurunan angka stunting. Upaya ini juga tak lepas dari peran Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah tersebut.

Kompol Domingos menjelaskan bahwa ada empat lokasi yang kali ini mendapatkan kunjungan dari Polsek Klojen untuk menerima bantuan paket suplemen. “Hari ini kami melakukan kunjungan ke wilayah Kelurahan bareng, Kelurahan Klojen dan Kelurahan Kauman yang di mana data dari keluarga penerima bantuan kali ini didapatkan oleh Bhabinkamtibmas,” terang Kapolsek Klojen.

Adapun nama keluarga yang didatangi di wilayah Bareng, keluarga Firdhaussy Azzahra di Jalan Bareng Tengah dan keluarga Taqiya Putri Ziannur, warga Bareng Raya. Sedangkang untuk Kelurahan Klojen keluarga Raphael dan Michelle, beralamat di Jalan Suropati dan satu lagi di wilayah Kelurahan Kauman. “Kegiatan ini akan tetap terus berjalan dan bertahap guna mencegah serta menanggulangi stunting di wilayah Klojen” ucap Kapolsek Klojen. (gie)

Bahkan, terbukti penurunan angka stunting di Jember, yang berada pada 6,14 persen di 2022. Angka itu, lebih baik dari tahun lalu 2021 sebesar 23,5 persen.

“Ditambah lagi, kader posyandu yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, sangat tinggi. Ini keren, sehingga mereka dapat kepastian dari jaminan sosial,” ujar Hasto, Selasa (31/01/2023) tadi.

Selain sebagai pusat gerakan penurunan stunting, Kabupaten Jember juga menjadi pusat pelatihan penurunan stunting. Pelatihan tersebut, diperuntukan bagi seluruh fasilitator tim pendamping keluarga dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Ini semua demi menyukseskan intruksi Presiden RI, untuk menurunkan angka stunting, AKI-AKB, serta kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.

Dirinya berpesan kepada para fasilitator tim pendamping keluarga, untuk belajar dengan baik, juga terjun mendampingi kader posyandu.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Bupati Jember, H Hendy Siswanto, dalam kesempatan itu mengatakan siap gotong royong mewujudkan Indonesia zero stunting pada 2024, atau sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia. Meskipun, penurunan stunting, AKI-AKB dan turunannya, tidak sederhana dan perlu keterlibatan semua pihak.

“Tentunya, dengan adanya pelatihan fasilitator tim pendamping keluarga ini, akan berdampak signifikan bagi penurunan stunting,” tegas Bupati Hendy.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa langkah yang sedang dijalankan Pemkab Jember kali ini adalah penimbangan dan pemberian vitamin A kepada Balita, secara serentak se-Kabupaten Jember. Langkah ini, melibatkan seluruh petugas kesehatan, kader posyandu, aparat kelurahan atau desa, Ketua RT RW, kader posyandu, pramuka, PKK, dan relawan.

“Kita targetkan, Februari 2023 ini sudah dapat data akurat dari gerakan penimbangan dan pemberian vitamin A kepada Balita secara serentak. Kemudian, kami akan lakukan treatment untuk semua persoalan stunting, AKI-AKB juga pencegahan pernikahan dini,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Selain itu, Bupati Hendy menegaskan bahwa penurunan stunting bukan tugas Dinas Kesehatan dan DPPPAKB. Namun, tugas bagi seluruh OPD di Kabupaten Jember.

“Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat secara keseluruhan wajib terlibat membantu dalam penurunan stunting, masa depan kita berada pada generasi kita, kita harus pastikan mereka semua sehat,” paparnya. (kom/sit)

Hal tersebut, disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto, saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatalaksana Deteksi Dini Kasus Stunting di Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut, dilakukan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Jumat (27/01/2023) tadi.

Wabup mengatakan jika saat ini target tahun 2030, zero stunting, kemudian untuk nasional 2024 nanti targetnya 14 persen. Sedangkan Kabupaten Madiun tahun 2024 diharapkan akan mampu berada di angka 9,5 persen. “Saat ini, kondisinya kita masih berada di angka 17,6 persen. Untuk itulah, hari ini kita launching SOP dalam rangka penanganan, pendataan, penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati.

Mas Hari sapaan Wabup mengharapkan dengan kegiatan ini anak-anak mulai bayi dua tahun (Baduta), bayi dibawah lima tahun (Balita), serta ibu dalam masa kehamilan dapat terpantau dan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar stunting terdeteksi.

Dalam kegiatan tersebut ada empat langkah yang harus dilakukan dalam SOP deteksi dini tersebut. Pertama, adalah pendaftaran dan pengecekan bayi sebelum di timbang, kedua adalah bayi akan dilakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan, ketiga usai melihat tinggi dan berat badan, Balita akan diberikan arahan terkait perkembangan bayi dan terakhir mereka diberikan makanan sehat dan vitamin.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Terkait wilayah, Wabup menjelaskan jika di Madiun, juga seluruh daerah sudah terjangkau semua. Sehingga terkait dengan program atau SOP tersebut akan dengan cepat tersampaikan ke daerah-daerah perbatasan. Ia juga akan melibatkan seluruh stakeholder semuanya termasuk kepala, kader Posyandu dan TP PKK di setiap desa. “Karena desa sebagai ujung tombak pemerintahan akan lebih mengetahui terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Hj Pentalianawati Ahmad Dawami, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa peran Tim Penggerak PKK sangat penting sekali dalam rangka mendampingi semua kegiatan Posyandu. “Walaupun Posyandu itu merupakan LKD tersendiri tapi tidak bisa terlepas, karena Posyandu adalah tempat yang strategis untuk memantau perkembangan anak,” kata Penta.

Penta mengharapkan PKK bersama-sama mengikuti dan mendampingi bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di desa se Kabupaten Madiun. Dirinya juga berpesan agar dalam memberikan edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara sopan dan harmonis. “Kita harus pakai bahasa yang pelan-pelan, bahasa yang mudah dimengerti orang tua sehingga tidak menimbulkan rasa yang tidak enak,” pesan Ketua TP PKK Kabupaten Madiun.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muspika Kecamatan Jiwan, serta Kepala Desa se-Kecamatan Jiwan. (kom/gie)

Program pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang, menurutnya harus menjadi bagian dari salah satu program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Karena, stunting adalah masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Hal itu, adalah dampak dari akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI-Perjuangan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu memberantas stunting atau gagal tumbuh pada anak. Sebab, stunting memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak.

“Ini mesti kita lakukan secara bersama. Saya yakin, jika ini terlaksana, maka masalah stunting dapat kita atasi,” ujar H Bukasan.

Ditambahkannya, ada banyak penyebab terjadinya stunting pada anak. Di antaranya, seperti pengaruh pernikahan dini, kelahiran yang tidak terencana dan lingkungan kumuh yang dapat mempengaruhi gizi anak.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Apalagi, bagi masyarakat yang memiliki anak banyak dan tidak ditunjang dengan makanan yang bergizi,” ujar pria yang sangat perhatian dengan kesejahteraan masyarakat ini.

Salah satu langkah ril yang harus dilakukan, kata H Bukasan, yakni bergandengan tangan bersama untuk mengatasi secara bersama-sama oleh semua pemangku kebijakan. Kemudian, mengelompokkan penyebab stunting untuk dilakukan intervensi, serta mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan.

“Pemerintah, DPRD, pemerintah daerah, camat, desa hingga tenaga kesehatan dan masyarakat, harus bersatu untuk memberantas ini,” paparnya.

Dirinya juga mengapresiasi, mengenai peran kader posyandu, bidan desa dan Puskesmas, yang terus memantau kesehatan ibu hamil dan anak. Serta, pihak lainnya yang selama ini berjibaku membantu penanganan stunting di daerah.

“Semoga, upaya penekanan angka stunting ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, negara bisa bebas dari stunting, karena Lumajang termasuk zona merah” tegasnya. (adi/sit)

Kepala DPPKAD Kota Bengkulu, Yudi Sunanda, menanggapi hal itu mengaku sangat mendukung dengan langkah pemerintah dalam menekan angka stunting. Bahkan, terkait dengan langkah penanganan, diperlukan langkah bersama dari seluruh stakeholder.

Dengan langkah secara bersama-sama itu, tambahnya, diharapkan target zero stunting, bisa berjalan dengan baik. Termasuk, diperlukan langkah dan peran setiap masyarakat untuk mencapai zero stunting di Kota Bengkulu.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kita sangat mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena, ini juga merupakan kerja dan tupoksi DPPKAD Kota Bengkulu,” ungkap Yudi Sunanda, di Kantor DPPKA Kota Bengkulu, Senin (12/12/2020) tadi.

Dengan melakukan langkah bersama ini, ujarnya, maka akan muncul komitmen seluruhnya untuk memerangi stunting. Hal ini, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, pada kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam rangka meningkatkan program Bangga Kencana untuk percepatan penurunan stunting, yang sebelumnya digelar di Kantor Kecamatan Sungai Serut, Senin (05/12/2022) lalu. Dimana saat itu, disampaikan bahwa Pemkot Bengkulu telah mengambil kebijakan setiap OPD harus berkontribusi dalam penanganan program zero stunting. (her/sit/adv)

“Kita menargetkan zero stunting. Namun, melihat data tadi, saya menjadi cemas. Apalagi, di kota ini semua fasilitas pendukung ada, masyarakat melek akan gizi dan faktor pendukung lainnya tersedia. Kalau seperti ini semua, maka harus dievaluasi mulai kader dan lainnya,” ungkap Wawali Dedy, saat didampingi Kepala DP3AP2KB, Dewi Dharma dan Satgas stunting.

Berdasarkan data statistik, kata Dedy Wahyudi, ada sekitar 82 anak terindikasi stunting. Dirinya pun meminta, agar Satgas maupun kader jangan abai dengan data tersebut. Harus ada langkah yang disipkan, agar kasus stunting di Kota Bengkulu bisa tuntas.

“Insyaallah, apabila kerjanya keroyokan, kita pasti bisakan mampu mencapai target zero stunting,” terangnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dedy Wahyudi juga menegaskan, bahwa 37 anak yang belum terdata, ini harus menjadi perhatian dan jangan diabaikan. Tentunya, harus fokus pada inti masalah dalam penanganan stunting.

“Jangan sampai sudah capek kerja, tetapi hasilnya tidak ada. Penanganan harus lebih ekstra lagi. Tolong dipantau juga kesehatan mereka,” imbuhnya.

Hasil temuan Satgas stunting, tambahnya, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, menjadi salah satu faktor penyebab masalah stunting. Bahkan, ada temuan beberapa penyakit penyerta terhadap anak sejak lahir.

Berdasarkan data desiminasi audit stunting di Kota Bengkulu, Kecamatan Teluk Segara ada 6 orang, Selebar 9 orang, Kampung Melayu 8 orang, Singaran Pati 13 orang, Gading Cempaka 7 orang, Muara Bangkahulu 2 orang. Kemudian, 3 kecamatan lagi yakni Ratu Agung, Ratu Samban dan Sungai Serut, masih bersih atau belum ada anak terindikasi stunting. (bkl/sit)