Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

Mak Rini menegaskan, menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ASN harus menjunjung tinggi netralitas. Karena sudah diatur dalam Pasal 2 Huruf f UU Nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.

Baca Juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Sebagai PNS, tidak boleh melakukan pergerakan politik. Namun, sebagai warga sipil, ASN diberikan hak untuk memilih. Jadi, jangan sampai ikut serta berkonsolidasi apalagi sampai menganggu pekerjaan,” tegas Mak Rini.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini menambahkan, ASN tidak perlu menjadi tim sukses Parpol maupun perorangan. ASN merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang dituntut harus berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dari KKN.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, ASN harus netral di kontestasi politik. Cukup menjadi ASN yang berintegritas, berdedikasi dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya,” paparnya. (jar/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rini Syarifah juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 153 CPNS menjadi PNS.

Bupati Blitar Rini Syarifah dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para CPNS yang baru saja mendapatkan SK pengangkatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. “Semoga panjenengan bisa menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggungjawab dan selalu berpegang pada core values ASN Berakglak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Bupati Blitar berharap, sumpah atau janji yang telah diikrarkan benar-benar dari lubuk hati. Karena, sumpah atau janji mengandung tanggung jawab dan bukan saja kepada sesama namun juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Saya berharap, dengan diangkatnya menjadi PNS semakin memantapkan hati untuk membaktikan diri kepada masyarakat,” harapnya.

Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menambahkan, pilihan menjadi PNS sama dengan menjadi abdi masyarakat. Untuk itu, tingkatkan kompetensi, hadirkan inovasi guna memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat. 

“Jadilah PNS yang smart. Segera respon dan cepat beradaptasi dengan perubahan,” tegasnya.

Mak Rini juga mengingatkan, bahwa ASN memiliki rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik sesuai yang sudah ditargetkan dan diekspektasikan, ASN bisa dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

“Patuhi aturan, buktikan dedikasi sehingga mendukung segera terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera,” papar orang nomor satu di Pemkab Blitar ini. (jar/sit)

Bupati Bondowoso dalam kesempatan itu berpesan agar PNS yang telah menerima SK, supaya menunjukkan semangat kerja yang terbaik. “Serta, disiplin dan inovatif dalam melaksanakan tugas. Bekerja harus lebih baik dan penuh tanggungjawab dari sebelum menerima SK,” kata bupati yang juga Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM, H Sugiono Eksantoso, mengatakan bahwa penerima SK adalah CPNS tahun 2019. Sejak dinyatakan lolos, mereka telah melaksanakan tugas, walaupun belum menerima SK.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Ditambahkannya, mereka hanya mendapatkan honornya sebesar 80 persen dari gaji tetap. Setelah merima SK, baru akan mendapatkan gaji 100 persen, berikut tunjangan.

Berdasarkan aturan, ujarnya, mereka yang baru dinyatakan lolos, statusnya masih CPNS. Setelah menerima SK, mereka harus ikut pra jabatan atau Diklatsar. Selesai pra jabatan, baru diusulkan menjadi PNS.

“Ratusan PNS ini formasi tahun 2019. Namun, itu tetap masih kurang, khususnya tenaga kependidikan. Kita masih menunggu SK PPPK. Kalau hal ini terealisasi, sudah mendekati cukup,” jelasnya. (zen/gie)

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa persaingan secara global ini harus terus didorong. Apalagi, tantangan ke depan akan lebih banyak, seperti pada penggunaan teknologi digital.

“Indeks global kompetitif Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia, harus terus didorong. Karena ke depan, tantangan penggunaan digital teknologi akan semakin bersaing. Akan ada banyak kompetitor yang secara profesional,” jelas Khofifah, Senin (13/06/2022).

Selain itu, menurutnya para ASN juga dituntut untuk lebih berinovasi dalam bersaing. Itu harus dijadikan pintu masuk, untuk membangun semangat kerja yang lebih besar, lebih produktif, dan juga lebih bersinergi.

“Untuk membangun semangat kerja yang lebih, itu harus lebih produktif, lebih sinergi dengan tim yang sudah terbangun. Baik itu di privat sektor, instansi vertikal, atau pin instansi horizontal. Itu yang harus dilakukan oleh para ASN,” tuturnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dalam kegiatan itu, Khofifah juga memberikan pin ASN smart. Menurutnya, itu dilakukan agar para ASN yakin dengan dirinya sendiri bahwa mereka mampu dan smart. Sehingga, tinggal memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan kepada para ASN agar selalu berpegang teguh pada NKRI. Bukan hanya sekedar luarnya saja, melainkan seutuhnya harus NKRI. Penguatan itu dilakukan dengan adanya diskusi kebangsaan.

“Penguatan strategis itu harus dilakukan supaya mengawal NKRI secara lahir dan batin,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim, Aries Agung, melaporkan jumlah peserta Latsar CPNS Golongan II Angkatan XI dan Golongan III Angkatan XXIII dan XXIV tahun 2022, berjumlah 120 orang. Dengan formasi dokter, guru, apoteker, oprator komputer, auditor, analis, pengaminitrasian, bidan, perawat, pengelola keuangan, pengelola data dan teknisi.

“Peserta 120 orang, 33 orang diantaranya dari Kota Surabaya, 40 orang diantaranya dari Kabupaten Lamongan, dan 47 lainnya dari Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada peringkat terbaik satu sampai tiga di masing masing angkatan Latsar CPNS Golongan II Angkatan XI dan Golongan III Angkatan XXIII dan XXIV tahun 2022. (rsy/sit)

Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asnawi Sabil, menjelaskan bahwa dari ratusan penerima SK, mayoritas bertugas sebagai Tenaga Kesehatan (Nakes). “Mereka lebih banyak bertugas sebagai Nakes. Untuk tahapan berikutnya, ASN baru tersebut akan mendapatkan pembinaan. Baik dari BKP SDM maupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing,” kata Sabil, Rabu (20/04/2022) tadi.

Yang pasti, Sabil, dengan bertambah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), secara otomatis akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Usai memberikan SK, Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, mengatakan bahwa ratusan CPNS yang telah menerima SK, diharapkan bekerja secara profesional dan berintegitas serta mempunyai loyalitas yang tinggi. “Jangan bekerja biasa-biasa saja. Tetapi harus bekerja dengan luar biasa. Untuk itu diperlukan dedikasi yang tinggi dan bekerja secara profesional,” kata Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari ini.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Kyai Salwa berharap, Clcalon ASN yang sudah menerima SK bekerja dengan penuh tanggungjawab. Baik sebagai abdi masyarakat, maupun sebagai profesional sesuai Tugas dan Fungsi (Tusi)-nya.

Sehingga, lanjutnya, visi Mandiri Ekonomi, Lestari, Adil dan Terdepan (Melesat) dalam bingkai iman dan taqwa dapat terwujudkan. Dukungan dan peran aktif dalam menyukseskan peran pemerintah sangat urgen. (zen/sit)

Seusai kegiatan berlangsung, para peserta juga mengikuti pembekalan.

Bupati Malang menyampaikan, bahwa 313 orang CPNS ini telah berhasil melalui berbagai tahapan seleksi yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN, baik dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar hingga seleksi kompetensi bidang.

“Dalam momentum ini saya berharap hal ini dapat dijadikan sebagai pemicu semangat bagi para CPNS ini dalam memantapkan niat dan komitmen untuk menjadi seorang ASN. ASN yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Sanusi.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, Indonesia telah meluncurkan nilai-nilai dasar ASN ‘Berakhlak’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ yang harus diterapkan seluruh ASN di instansi pemerintah.

“Maka dari itu, hendaknya para CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang harus dapat turut mencermati, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut, sebagai fondasi penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi,” tambahnya.

Sanusi juga selalu mengingatkan agar prinsip 5K Budaya Kerja ASN, harus juga diperhatikan serta dijalankan. “Mengingat saudara sekalian merupakan orang-orang yang terpilih, maka bertindaklah secara proaktif dan tunjukkan kinerja terbaik. ASN sebagai abdi negara dan masyarakat dituntut untuk cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Laksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi,” ujar Sanusi dalam sambutannya. (cw1/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan pesan kepada CPNS bahwa kerja harus disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, para calon ASN juga harus berpegang pada UU No 5 Tahun 2014 mengenai profesionalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“UU yang menjadi patokan ASN yakni UU No 5 tahun 2014. Yaitu, profesional membangun keterbukaan sistem ASN dan profesional yang baik. Selain itu juga berpegang pada PP no 94 tahun 2021 mengenai kedisiplinan para ASN,” jelas Wali Kota Sutiaji, Jumat (08/04/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa CPNS juga harus paham tupoksinya serta penguasaan literasi yang dimiliki harus bagus. Selain itu, dikatakan jika dengan profesional yang baik akan diberikan reward dan yang tidak baik akan mendapatkan punishment.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Paradigma saat ini sudah bukan paradigma yang lama. Saat ini, yang dibutuhkan itu kinerja,” tegas Sutiaji.

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada para CPNS agar bisa memaksimalkan kinerjanya di lingkungan Pemkot Malang. Bukan hanya etos kerja yang baik saja, namun juga kesempatan yang didapat harus disyukuri, diniati karena ibadah bekerja.

“Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Pelayananku juga ibadahku. Selamat bergabung di lingkungan Pemkot Malang dan layani masyarakat Kota Malang sebaik mungkin,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menjelaskan bahwa 180 CPNS Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemkot Malang, ini telah dinyatakan lolos seleksi pengadaan CPNS, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Jumlah calon PNS pada saat mendaftar tahun 2021 kurang lebih 5.400 peserta dan terjaring sesuai seleksi ada 180 orang,” papar Totok.

Dirinya juga menjelaskan, CPNS tersebut ditempatkan di 16 perangkat daerah Pemkot Malang. Dengan penempatan CPNS terbanyak berada di Dinas Kesehatan Kota Malang sebanyak 104 orang. (cw2/sit)

Bertempat di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Rabu (06/04/2022) tadi, sebanyak 102 orang CPNS itu menerima SK pengangkatan yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Di hadapan ratusan CPNS, Bupati kebanggaan Lamongan tersebut berpesan agar ASN dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan integritas, profesional dan cerdas.

“SK ini merupakan sebuah simbol amanah untuk bekerja lebih baik lagi. Saya berharap, ASN dihadapan saya ini dalam bekerjanya dilandasi dengan integritas yang tinggi sehingga mencapai kinerja yang profesional dan cerdas,” ujarnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Untuk mencapai kinerja yang profesional tersebut, lanjut Bupati Yuhronur, CPNS diharapkan mampu mengenali tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas sehari-hari. “Untuk mencapai profesionalitas itu, CPNS diharapkan memahami tugas pokok dan fungsinya. Saya sering menyampaikan, bahwa siapapun yang berada di dalam pemerintahan ini memiliki peran yang sama untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan kejayaan Lamongan. Dimana pada tahun ini adalah momen penting bagi saya dan Pak Kyai Rouf, karena pada tahun ini adalah tahun pertama kami mengimplementasikan RPJMD,” imbuhnya.

Sebagai penyelenggara pembangunan dan pemerintahan, Bupati Yuhronur juga mengajak seluruh CPNS untuk berkontribusi dalam perwujudan visi Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan. Yakni, kondisi Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, masyarakat sejahtera lahir maupun batin serta terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan SDMnya.

“Seluruh ASN tidak terkecuali para CPNS, dihadapan saya ini harus mengetahui program dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tupoksinya masing-masing. Sehingga seluruh ASN di Lamongan ini memiliki kontribusi dalam pencapaian target RPJMD 2021-2026,” tuturnya.

Tidak kalah pentingnya, Bupati Yuhronur juga berpesan agar seluruh CPNS, turut memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. “Marilah kita bekerja dengan baik, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu bekerja dan memberi pelayanan publik sebaik-baiknya,” paparnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wabup Abdul Rouf, Sekda Moh Nalikan, Plt Kepala BKPSDM Yuli Utami serta kepala OPD terkait. (zen/sit)