“Terima kasih karena dari dana Pemkab, khususnya DAK didampingi dengan dana dusun bisa menghasilkan sarana penyediaan air bersih ini untuk warga Sendangagung. Ini bisa menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara dana desa dan dusun dengan dana-dana dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk membuat sarana prasarana bagi kepentingan warga,” kata Bupati Lamongan, Senin (13/02/2023) tadi.

Dirinya juga berharap, sarana air bersih yang baru saja diresmikan, ini dapat terus dipelihara dengan baik. Sehingga, dapat memiliki nilai kemanfaatan yang lebih lama.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Ayo dipelihara terus, supaya umur PSAB ini dapat dimanfaatkan lebih lama, sampai kapan pun. Pak Kades ini mengusulkan kurang banyak katanya, semoga ke depan ada titik-titik lagi yang bisa dibangun,” tambahnya.

Di tempat sama, Kepala Desa Sendangagung, Panut Supodo, mengatakan bahwa potensi air di desanya ini kecil. Sehingga, membutuhkan banyak titik-titik sumber bor. Dari program DAK tahun 2022 ini, diwujudkan dalam bentuk tower air, saluran pipa, sumur bor dan sambungan rumah (SR) dan menghasilkan 50 SR.

Ditambahkannya, dengan 31 SR hasil swadaya masyarakat dan dana dusun, saat ini total sambungan air di Desa Sendangagung berjumlah 81 SR dari kurang lebih 2000 rumah. “Alhamdulillah, kami berterimakasih sekali mendapatkan program ini. Karena sebelumnya, warga kami memiliki meteran air di rumah masing-masing, tapi kebutuhan airnya masih belum terpenuhi sepenuhnya. Bahkan kadang-kadang, air mati di malam Jumat,” terangnya. (jul/zen/sit)

Sekedar diketahi, rehab Faskes ini untuk mendukung pelayanan rawat inap 24 jam, yang ada di puskesmas serta peremajaan peralatan kerja laboratorium. Hal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), Nurul Hasanah Hidayati.

“Sebagai puskesmas rawat inap, Puskesmas Ketapang dan Wonoasih melayani persalinan 24 jam. Dimana, itu membutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas. Serta dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan laboratorium terutama dalam efisiensi kerja dan peremajaan peralatan laboratorium,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, anggaran rehab Faskes ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Untuk Puskesmas Ketapang Rp 816 juta, Puskesmas Wonoasih senilai Rp 1,080 miliar,  Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebesar Rp 1,083 miliar.

Guna menunjang mutu pelayanan dan mendukung program penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), Kementerian Kesehatan melalui Dinkes P2KB juga memberikan bantuan peralatan medis berupa 10 unit USG 2 Dimensi untuk enam puskesmas di Kota Probolinggo.

Baca Juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Wali Kota Habib Hadi dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa peresmian rehab Faskes ini selaras dengan komitmen dirinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Wali kota juga menitipkan pesan kepada kepala UPTD terkait, agar melatih SDM di bawahnya untuk memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum kepada masyarakat.

“Harus ramah. Saya mendengar banyak laporan tidak welcome terhadap pelayanan. Mudah-mudahan, ke depan dengan sarana prasarana yang ada, lebih baik lagi. Ingat, lebih ramah lagi sehingga masyarakat nyaman dilayani. Ramah dan senyum, harus itu,” pesan Habib Hadi.

Masih menurut wali kota, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyediakan fasilitas UHC (Universal Health Coverage) dengan hanya menunjukkan KTP. Serta, layanan ambulans siaga yang terintegrasi dengan 112. “Tolong diinformasikan kepada masyarakat, karena masih banyak yang tidak paham,” tegasnya.

Usai meresmikan, wali kota didampingi Sekda, drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo serta kepala perangkat daerah terkait meninjau sarana prasarana baru di masing-masing Faskes.

Diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Ketapang, dr Dara Kharisma, bahwa rehab bangunan puskesmas yang dikhususkan bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak. “Sebenarnya khusus untuk pelayanan atau peningkatan kesehatan ibu dan anak. Jadi, mulai dari ibu hamil, melahirkan sampai nanti bayi lahir semua penanganan sudah di sini. Termasuk, juga nanti imunisasi anak dan juga KB dari ibu yang pasca melahirkan juga kami layani,” terang dr Dara.

Tidak berbeda dengan Puskesmas Ketapang, Puskesmas Wonoasih juga merehab bekas ruangan UGD pasien umum menjadi fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) untuk penanganan kegawatdaruratan persalinan dan kesehatan bayi. “Jadi, di sini ada pelayanan untuk ibu hamil. Kemudian, pelayanan ibu bersalin dan pasca persalinan, termasuk di dalamnya ada pemeriksaan USG serta pelayanan bayi baru lahirnya. Jadi, satu gedung tapi sudah kompleks meliputi ibu hamil dan bayi baru lahir,” jelasnya. (kom/pix/sit)

Dari pantauan memontum, rute gowes rombongan Bupati start dari Pendopo Aryo Situbondo – TMP Situbondo – Jalan Argopuro – Jalan Arjuna – Kelurahan Mimbaan – Desa Panji Kidul – Desa Juglangan – Desa Curah Cottok – Desa Peleyan – Desa Kadang – finish di Desa Curah Tatal. Ada pun total jarak yang ditempuh, yakni sekitar 20 kilometer.

Yang menarik, selama gowes berlangsung, Bupati Karna juga melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pembangunan ruas jalan desa yang ada di Dusun Cangkring, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa. Bung Karna-sapaannya, mengungkapkan bahwa tujuan gowesnya adalah untuk memastikan agar proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD 2022, selesai tepat waktu.

Baca Juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Sehingga, masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur ini dengan baik,” ujarnya.

Dari Sidak tersebut, sambung orang nomor satu di Pemerintahan Kota Santri Pancasila, ini menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek sudah mencapai 73 persen. “Pengaspalan ini masih tersisa 27 persen. Oleh karena itu, saya berharap kepada dinas maupun CV, bisa menyelesaikan ini tepat waktu,” tegas Bupati.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini menerangkan, ruas jalan tersebut masih perlu pengaspalan sekali lagi. Sehingga, kualitas jalan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Saya melihat, tadi masih perlu agregat yang harus dilakukan. Sehingga, jalan ini kualitasnya bagus,” tegasnya.

Bung Karna juga menyampaikan, pihaknya bakal terus memantau proyek-proyek infrastruktur di Situbondo. “Sepanjang itu bisa dijangkau dengan gowes, saya akan pantau setiap hari minggu. Sehingga, di hari libur pun bisa kita gunakan untuk memantau pelaksanaan pembangunan di Situbondo,” imbuhnya.

Mengingat Kabupaten Situbondo mulai memasuki musim hujan, Bung Karna juga meminta, agar kepada Dinas PUPP dan kontraktor, untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan tepat waktu. “Tentu, ini harus tepat waktu. Karena, bagaimana juga ini akan berdampak bagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa menikmati jalan dengan baik. Kalau jalannya banyak yang rusak, tentu di musim hujan banyak orang yang jatuh. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek yang dari DAK ini agar segera dituntaskan,” papar Bupati Karna.

Sementara itu, Pelaksana Pengerjaan Jalan CV Putra Techindo Jaya, Leo, menjelaskan total panjang jalan proyek tersebut sekitar 1,9 kilometer. “Untuk anggarannya sekitar Rp 3,8 miliar, yang bersumber dari DAK APBD 2022. Kami akan selesaikan sesuai dengan kontrak. Yakni tanggal 31 Oktober 2022,” ujarnya. (her/sit)

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Jombang, Hari Oetomo, menjelaskan bahwa untuk menjadi eksportir potensi daerah, diperlukan legalitas usaha produk kemasan dan sertifikasi. Dimana, itu mengacu pada peraturan pemerintah tentang nomor induk berusaha.

“Peraturan ini memudahkan dalam mendaftarkan usahanya (legalitas) yang sebelumnya memakai sistem bottom dan sekarang menggunakan sistem top down,” ujarnya, Sabtu (01/10/2022) tadi.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Lebih lanjut disampaikan Hari Oetomo, banyak yang belum tahu mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan setelah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB). Karenanya, pemerintah berusaha agar usaha yang sudah terdaftar harus dilengkapi dokumen, sesuai sektor industrinya.

Sememtara untuk persyaratan izin edar pangan olahan hasil impor, yaitu harus melalui dokumen administratif dan dokumen teknis. “Dokumen administrasi diantaranya, seperti hasil sarana audit distribusi sertifikat. Bukti produk memiliki kualitas berstandar international. Sedangkan dokumen teknis meliputi daftar bahan yang dipergunakan proses produksi hasil uji laboratorium terbaru dan informasi tentang masa simpan,” ujarnya. (azl/gie)

Bupati Rini Syarifah menyampaikan, pembahasan Perubahan APBD TA 2022 ini, dilakukan untuk menyesuaikan atau mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah. Yaitu, pertama mengenai kebijakan Pemerintah Pusat yaitu terdiri dari DAU, DAK, DBHCHT dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kedua, kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Ketiga, mengenai penyesuaian Pendapatan Asli Daerah. Lalu keempat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya atau Silpal yang harus digunakan dalam tahun berjalan. Kelima, mengenai penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengakomudir perubahan Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang sampai saat ini sudah perubahan ke lima.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka singkronisasi kebijakan program kegiatan dan sub kegiatan, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar. Pada rapat paripurna tanggal 7 September 2022, yang telah diformulasikan dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagai landasan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022,” jelasnya.

Bupati Blitar berharap, Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, dapat dilakukan pembahasan bersama dan disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, masih ada tahapan evaluasi Gubernur Jatim terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 maksimal 15 hari kerja dan tindaklanjut hasil evaluasi sampai dengan tahap penetapan Perda.

Baca Juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Besar harapan kami, agar pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 ini, segera disepakati bersama. Mengingat, waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022, kurang lebih 3 bulan,” papar Bupati Rini Syariah.

Untuk diketahui, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda. Yaitu, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati, serta Penyapaian Laporan Pansus Ranperda Inisiatif DPRD.

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua M. Rifai, Susi Narulita LK dan Mujib. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi telah hadir sejumlah 38 anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir 14 dari 19 anggota, Fraksi PKB 7 dari 9 anggota, Fraksi PAN hadir 6 dari 7 anggota, Fraksi GPN 6 dari 10 anggota, dan Fraksi Golkar Demokrat hadir 5 dari 5 anggota. (jar/sit)

Talang saluran irigasi tersebut mengalami keretakan, sehingga rawan ambrol.

Karna Suswandi mengatakan, talang saluran irigasi tersebut mengaliri sekitar 400 hektar lahan pertanian yang berada di tujuh Desa. Yakni, Desa Awar-awar, Perante, Tri Gonco, Kedung Loh, Curah Kalak, Kertosari dan Mojosari.

“Saya dapat laporan dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Asembagus,” ujarnya.

Bupati Situbondo Cek Pelaksanaan Tambal Sulam Jalan Berlubang

Lebih lanjut, pria asal Desa Curah Tatal ini mengungkapkan, perbaikan talang saluran irigasi tersebut sangat penting dan mendesak. Mengingat, sebagai sumber irigasi lahan pertanian milik warga.

“Bagaimanapun juga pengaruhnya sangat besar terhadap pendapatan petani,” ujarnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Bung Karna menginstruksikan, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan perbaikan.

“Nanti kita ambilkan dana tak terduga yang ada di APBD,” imbuhnya.

Terpisah, menurut salah seorang warga, Fauzi mengaku, kerusakan talang saluran irigasi sudah terjadi sekitar satu bulan yang lalu. Untuk itu ia berharap agar segera ada perbaikan.

“Sejak Jumat (05/02) sudah tidak bisa digunakan. Semoga cepat selesai, sehingga bisa mengaliri sawah lagi,” harapnya. (her/ed2)

“Nantinya, proses pembangunan akan dilanjutkan kembali setelah masuk era adaptasi baru yang berasal dari anggaran alokasi cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun ini,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Ramelan saat dikonfirmasi, Senin (05/10/2020) siang.

Ia mencontohkan proses pemeliharaan berkala Jalan Ngampon-Bendo, yang mana akan dimulai sebelum pandemi Covid-19. Namun, karena adanya peraturan untuk refocusing anggaran penangganan Covid-19, prosesnya terpaksa harus dihentikan.

“Dulu memang sudah masuk proses lelang tapi kemudian batal karena ada refocusing anggaran. Dan setelah masuk new normal, kembali dilanjutkan proses lelangnya,” tegasnya.

Ramelan menyebut, hasilnya akan dilanjutkan sesuai kontrak per tanggal 27 Agustus. Dengan target pengerjaannya harus selesai maksimal tanggal 20 Desember 2020.

Untuk pegerjaan jalan Ngempon- Bendo, ia menuturkan menelan anggaran sebesar Rp 11,6 miliar dengan nilai pagu Rp. 17,8 milyar, yang panjangnya kurang lebih 6 km. Dengan panjang jalan yang diperbaiki kurang lebih 6 kilometer.

Masih terang Ramelan, upaya pemeliharaan jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Mengingat, rencana perawatan jalan yang sebelumnnya sudah direncanakan harus terhenti akibat wabah corona, sehingga Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali melanjutkan pelaksanaannya di sisa tahun 2020 ini.

“Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tahun ini merupakan tahun yang berat. Ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga rencana pembangunannya ditiadakan. Dan saat ini harus dilaksanakan kembali,” kata Ramelan.

Meski begitu, untuk memaksimalkan pembangunan di waktu yang terbatas, pihaknya akan terus memantau dan berupaya agar pembangunannya bagus dan sesuai rencana. “Kita akan terus memantau perkembangan pekerjaan yang dilakukan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya.

Karena proses pengerjaan jalan ini perlu memakan waktu sekitar 3 bulan, maka ia menegaskan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati saat melintas.

“Kami berharap masyarakat bisa menyadari, mengingat untuk mempercepat pembangunan, disisi lain karena dana DAK yang sangat terbatas. Maka dilakukan penutupan akses jalan dari luar, sehingga target pengerjaannya bisa sesuai rencana,” pungkas Ramelan. (mil/syn)

Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika melalui Kasi kelembagaan Sarana dan Prasarana (sarpras) SD Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Moh Toha mengatakan, beberapa tahapan telah dilakukan. Saat ini, proses tahapan sudah masuk dalam pengajuan anggaran.

“Proses pemberkasan dan lainnya sudah. sekarang kita menunggu acc anggaran. Jika disetujui maka kita bisa cairkan dan pengerjaan bisa mulai dilakukan,” tuturnya, Minggu (12/7/2020).

Meski begitu, Toha belum bisa memastikan waktu pengerjaan bisa dimulai kapan. Sebab, pencairan tersebut merupakan kewenangan pusat. Namun, pihaknya telah menyelesaikan proses pengajuan.

“Minggu ini selesai dan proses pengajuan sudah tinggal menunggu juknis lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, untuk perbaikan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Diketahui, sebanyak 22 sekolah mendapat bantuan renovasi dari dana DAU.

“Total ada 70 sekolah dengan anggaran Rp 12,8 miliar. Rinciannya, DAK sebanyak Rp 8,7 miliar untuk 48 sekolah serta DAU sebanyak Rp 4,1 Miliar untuk 22 sekolah,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Dr Edy Budi Susilo MSi menjelaskan, bangunan ruang yang akan direhab itu telah masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kabupaten Jember.

“Data itu ada di Dapodik yang dilaporkan pada tahun 2019, dan direncanakan eksekusinya pada tahun 2020 ini,” ungkap Edy melalui sambungan telepon.

Jika tidak ada halangan yang berarti, eksekusi anggaran DAK itu dilakukan pada bulan depan.

Rehab bangunan ruang melalui DAK itu, kata Edy, diharapkan bisa mengurangi jumlah ruang yang rusak berat maupun sedang. Serta bisa mengganti bangunan yang usianya sudah lama.

Salah satu lembaga yang mendapatkan program rehabilitasi bangunan ruang adalah SDN Klompangan 02 Ajung, yang oleh warga dilaporkan salah satu ruangnya telah roboh.

Sekolahan dengan bangunan lama ini melaporkan melalui Dapodik adanya satu ruang yang rusak berat dan sebelas ruang mengalami rusak sedang.

Data di Dapodik, kata Edy, akan dikroscek dengan kondisi di lapangan. Sebab, di DAK menyebutkan SDN Klompangan 02 Ajung ini mendapatkan kuota tiga ruang yang akan direhab berat.

Sementara laporan warga menyebut bangunan yang roboh adalah satu ruang guru, yang tidak dilaporkan mengalami rusak berat.

Karena itu, Edy memastikan akan merobohkan satu bangunan yang dilaporkan dalam Dapodik rusak berat apabila membahayakan. “Agar saat kegiatan berlajar mengajar ke depan, anak-anak sudah aman,” ungkapnya.

Terkait peristiwa bangunan ruang guru yang roboh, Edy menyayangkan tidak segera mendapatkan laporan dari kepala sekolah.

Bukan hanya pihaknya yang berada di pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan laporan.

Pengawas SD di sekolah itu juga tidak segera mendapat laporan peristiwa yang terjadi pada Rabu, 20 Mei 2020, pukul 08.30 itu.

“Kepala sekolah memang tidak melaporkan ke pengawas, camat, maupun ke Diknas,” ungkapnya Edy mengaku baru mendapatkan laporan dari warga pada Kamis, 28 Mei 2020, sekira pukul 19.00.

Begitu mendapatkan laporan, segera ia menghubungi pengawas sekolah untuk mengecek laporan itu. “Ini murni kepala sekolah yang tidak melapor,” tandasnya.

Karena itu, kepala sekolah bersangkutan akan dimintai keterangan. Pemanggilan itu juga terkait dengan rencana rehab tiga ruang melalui DAK.

“Kita bisa mendesain ulang rencana rehab. Kami upayakan bagaimana juga bisa untuk membangun bangunan ruang yang roboh itu. Apalagi anggaran DAK sangat memungkinkan untuk itu,” pungkasnya. (tog/yud/oso)