Dalam pengembangannya, petugas KPK telah memeriksa puluhan saksi. Bahkan, sebelumnya puluhan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Pokmas Kabupaten Sampang, juga pihak swasta turut menjadi sasaran konsentrasi penyidikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bahkan, kali ini giliran Mantan Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, M Nasir dan Mantan Kepala Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Duri, yang menjadi sasaran pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya, diperiksa di Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/03/2023).

“Keduanya diperiksa sebagai saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Tentunya, kasus ini terus bergulir dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama baru sebagai tersangka. Pastinya kini petugas KPK masih konsentrasi terhadap pengembangan kasus tersebut. (gie)

Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi, menjelaskan bahwa kini pihaknya sudah menaikan ke tahap penyidikan untuk perkara di PSSI Kota Malang. “Tim penyelidik dugaaan tindak pidana korupsi pada KONI tahun 2020 dan 2021, pada pokoknya hari ini sudah dinaikan ke penyidikan,” ujar Dino, Senin (03/10/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa dana hibah pada KONI Malang tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya, disalurkan ke Cabor yang diantaranya ke Asosiasi PSSI Kota Malang. “Kami terlebih dulu menaikan ke penyidikan untuk perkara PSSI Kota Malang. Untuk KONI Kota Malang, kita lakukan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskannya, pada tahun 2020, PSSI Kota Malang mengelola dana hibah sebesar Rp 992 juta, sedangkan tahun 2021 mengelola dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar. “Pengelolaan dana terrsebut berdasarkan bukti permulaaan, tim penyelidik telah menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi. Oleh katena itu Kejari Kota Malang meningkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Terkait surat perintah penyidikan tersebut tentang dugaan tindak pidana korupsi KONI Kota Malang pada Asosiasi PSSI Kota Malang tahun 2020 2021. “Dalam waktu dekat, akan kami tetapkan tersangkanya,” ujar Dino.

Selain itu, permulaan penyidikan di PSSI dianggap sebagai pintu untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana dari Pemkot Malang tersebut pada cabang olahraga lainnya. (gie)

Rzq menjelaskan, bahwa menjelang pelaksanaan Porprov VII Jatim tahun 2022, KONI mendapat dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar. Dana tersebut, diperuntukan untuk pembinaan 26 Cabang Olah Raga (Cabor).

“Dana sebesar Rp 2,5 miliar, memiliki dua rincian. Yakni Rp 1 miliar untuk anggaran rutin tahunan dan Rp 1,5 miliar untuk pembinaan 26 Cabor, yang tergabung dalam KONI,” kata Rzq, Senin (04/07/2022) tadi.

Dari 26 Cabor, lanjutnya, harusnya masing-masing Cabor mendapat anggaran pembinaan sebesar sekitar Rp 57.692,300. Kalau dirata-ratakan, maka tiap Cabor berhak mendapat biaya pembinaan Rp 4.800.692 tiap bulan. “Faktanya, masing-masing Cabor saya menduga hanya mendapatkan anggaran Rp 9 juta sampai Rp 10 juta/tahun. Lalu, kemana peruntukan sisa anggaran lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah pada KONI, ujarnya, berbanding terbalik dengan besarnya dana pembinaan yang diberikan pada seluruh Cabor. Bahkan, untuk mendapatkannya tidak semudah membalik telapak tangan. “Tahun kemarin, KONI mengajukan anggaran pada pemerintah untuk renovasi gedung dan kursi ratusan juta. Ternyata, gedungnya hanya di cat saja dan tidak direnovasi,” jelas Rzq.

Dirinya berharap, penyidik Kejari memeriksa seluruh Pengurus KONI dan Cabor,  terkait dugaan permasalahan ini. “Jangan hanya sebagian saja yang diminta keterangan. Petugas Kejaksaan harus serius menangani kasus ini,” harapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Kejari, Sucipto, dikonformasi melalui WhatsApp mengatakan bahwa dugaan kasus anggaran KONI tersebut, masih dalam tahap klarifikasi. “Maaf, masih klarifikasi,” kata Sucipto, Senin (04/07/2022) tadi. (sam/gie)

Politisi PBB itu mengatakan, dana hibah masuk ke Madura sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun pertahunnya. Dana tersebut, pada kenyataannya tidak berwujud. Padahal, dana hibah itu untuk kesejahteraan masyarakat Madura.

Mathur pun menilai, dana hibah itu sama halnya dengan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), yang bermasalah. Karenanya, banyak teman sejawatnya, pimpinan kampus, dan aktivis terseret dalam kasus tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dana hibah ini, sama dengan P2SEM yang banyak makan korban tersangka. Hanya saja, nama atau berubah bentuk. Praktiknya di lapangan, Madura hanya menjadi tempat pencucian uang,” ujar Mathur dalam acara ‘Sosialisasi Kebangsaan dan Diskusi Publik’ di salah satu hotel di Pamekasan, Minggu (19/06/2022) tadi.

Politisi asal Bangkalan itu mengajak, agar masyarakat Madura untuk meminimalisir celah-celah korupsi. “Bukan untuk menghapus korupsi. Tapi, sampai mana pengawalan kita meminimalisir celah-celah korupsi. Sebab, selama mental birokrasi seperti itu. Korupsi tidak bakal bisa dihapus,” paparnya.

Mantan aktivis anti korupsi itu menambahkan, korupsi tidak bakal bisa dihapus, karena semua elemen sudah rusak. Minimal, cerdas mendeteksi dan semakin mempersempit celah-celah korupsi itu sendiri. “Resiko memang. Tapi, kuncinya kejujuran kepada diri sendiri dan orang lain. Dan, keberanian kita. Tinggal kita memilih diam atau bergerak,” ujarnya. (srd/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Zuhandi, melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Eko Budisusanto, membenarkan adanya pemeriksaan beberapa atlet di Kota Malang. Namun terkait kasus apa, pihaknya masih belum bisa menyebutkan karena masih dalam pengembangan.

“Atlet dan beberapa pihak terkait kami panggil untuk memberikan keterangan. Ini adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kami terima,” ujar Eko.

Kejari Kota Malang masih melakukan penyelidikan dan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) “Aduan masyarakat ini akan kita selidiki terus dan saat ini masih Pulbaket,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Meskipun belum dijelaskan terkait kasus apa, namun informasi yang berkembang, bahwa proses tersebut tentang laporan dugaan tentang sebuah penggunaan dana hibah di tahun 2020-2021 dari KONI ke PSSI.

Salah satu saksi yang telah menjalani peneriksaan, Rahel (47), mengungkapkan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersebut terkait masalah dana hibah. “Tentang dana hibah tahun 2021. Saya sendiri tidak tahu, tentang dana hibah tersebut. Sebab, saya ini hanya bagian perlengkapan (ball boy, red) salah satu tim sepak bola Kota Malang, yang berlaga di Liga 3. Jadi, saya tidak tahu sama sekali terkait dana hibah tersebut. Tadi ada 10 pertanyaan,” ujarnya.

Saat itu, tambahnya, dirinya tidak sendirian saat menjalani pemeriksaan. Melainkan, bersama seorang atlet sepak bola yang berlaga di liga 3 sepak bola. “Hari ini tadi, ada dua yang dimintai keterangan. Ada tadi pemain bola dari liga 3,” ujar Rahel, seusai menjalani pemeriksaan. (gie)

Koordinator Aksi, Joko Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya menuntut agar DPRD, membuat panitia khusus (Pansus) soal hoax dana hibah sebesar Rp 229 miliar dari Kementerian PUPR. “Tuntutan kami ke DPRD, adalah membuat Pansus sudah kami sampaikan dan DPRD menyanggupi akan segera membuat Pansus,” kata Joko Prasetyo.

Joko menambahkan, selain itu massa juga meminta agar Pemkab Blitar, tidak muluk-muluk soal pembangunan ruas jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Menurut Joko, Pemkab Blitar cukup membangun ruas jalan yang rusak dengan anggaran yang ada sesuai kemampuan daerah.

“Tidak usah 14 ruas jalan cukup 6 atau 7 ruas jalan yang penting realisasikan sesuai kemampuan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Joko menyampaikan, massa juga menuntut Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (TP2ID) dibubarkan. Hal tersebut karena kemampuan anggaran Kabupaten Blitar sangat minim. Sehingga, keberadaan TP2ID dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.

“Kemampuan anggaran Kabupaten Blitar, ini sangat minim. Jadi, tidak ada gunanya ada TP2ID. Maka dibubarkan saja,” tegasnya.

Usai dari gedung DPRD Kabupaten Blitar, massa melanjutkan aksi di depan Kantor Pemkab Blitar. Usai berorasi, perwakilan massa ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam dialog tersebut, Koordinator GPI, Joko Prasetyo, menyampaikan tiga hal. Diantaranya, soal dugaan hoax dana hibah PUPR Rp 229 miliar, pembubaran Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) dan realisasikan perbaikan 5-6 ruas jalan di Blitar Selatan bagian Timur serta Blitar Utara.

“Hal ini juga sudah kita sampaikan saat hearing di DPRD Kabupaten Blitar tadi, maka kami juga minta ketegasan dari Pemkab Blitar,” tegas Joko Prasetyo.

Menanggapi aksi unjuk rasa massa GPI, Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, menyampaikan ucapan terima kasih telah diunjuk rasa. Karena, dengan adanya demo ini, apa yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Blitar, bisa didengar dan diketahui pemerintah pusat.

“Kami justru berterima kasih telah didemo. Karena kondisi yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Blitar, terkait kerusakan infrastruktur jalan, yang selama ini menjadi masalah. Akibat minimnya anggaran dan kemampuan daerah, untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak,” kata Rahmat Santoso saat berdialog dengan perwakilan massa GPI di ruang Transit Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Senin (06/06/2022).

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menyampaikan, sedangkan terkait dugaan hibah PUPR Rp 229 miliar, dirinya menjelaskan kronologis detailnya. Serta, upaya terakhir yang dilakukan bersama Kementerian PUPR untuk bisa memperbaiki kerusakan jalan di Kabupaten Blitar.

“Intinya, saat ini Pemkab Blitar sedang mengajukan dana hibah melalui Komisi V DPR RI dan sudah diproses. Dalam waktu dekat, akan dilakukan survei oleh Komisi V DPR RI. Jadi, bukan hoax tapi ada perubahan mekanisme. Sesuai arahan dari Kementerian PUPR yaitu DAK Penugasan,” papar Rahmat Santoso.

Wabup Blitar yang akrap disapa Makde Rahmat ini menambahkan, kemudian terkait pembubaran TP2ID, pihaknya akan membicarakan aspirasi tersebut dengan Bupati Blitar. Sedangkan terkait tuntutan ketiga, agar merealisasikan perbaikan 5-6 ruas jalan di Blitar Selatan sebelah Timur dan Blitar sebelah Utara, dirinya menegaskan menunggu disetujuinya anggaran perbaikan infrastruktur melalui DAK Penugasan.

“Nanti bisa juga digunakan memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Tidak hanya jalan rusak di Binangun (PG PT RMI) saja, yang memang sudah dibahas oleh Menteri Kormarvest dan kementerian terkait. Tapi juga bisa digunakan memperbaiki jalan yang lainnya, dimana nanti pada saat survei akan kita tunjukkan juga kondisi jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Blitar,” kata Wabup yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini. (jar/sit)

Sekretaris Jendral Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kementerian PUPR tidak pernah memberikan dana hibah senilai Rp 229,5 miliar untuk penanganan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar. Fatah juga mengungkapkan, bahwa tidak pernah menandatangani dokumen hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar.

Menanggapi keterangan itu, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, justru balik membantah tudingan tersebut. Dirinya menyampaikan, bahwa penandatanganan MoU dana hibah tersebut di lakukan di Gedung BPSDM Kementerian PUPR, yang disertai berita acara lengkap. Bahkan, undangan penandatanganan MoU tersebut, semua masih tersimpan.

“MoU tersebut kita tandatangani di Gedung BPSDM Kementrian PUPR. Bukan tempat diskotik, karoake atau warung kopi. Bahkan, surat undangan resmi dari Kementerian PUPR, kita juga ada,” terang Rahmat Santoso, Selasa (19/04/2022) tadi.

Wabup Rahmat juga menegaskan, jika ada oknum di Kementerian PUPR dan ada dugaan pemalsuan tanda tangan serta pelanggaran lainnya, agar itu diproses hukum. “Yang pasti, kita akan meminta penjelasan kepada Sekjen Kementerian PUPR. Dalam posisi ini, Pemkab Blitar justru menjadi korban. Jadi, kalau memang ada pelanggaran hukum, silahkan diusut tuntas,” tegasnya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini membeberkan kronologis terjadinya dana hibah senilai Rp 229,5 miliar hingga sampai pada penandatanganan hibah di Gedung BPSDM Kementerian PUPR, pada Kamis (14/04/2022) lalu.

“Ini akan kita jelaskan kronologis dari awal, sampai terjadi proses penandatanganan hibah yang semuanya resmi atas nama kedinasan dan bukan pribadi. Bahkan, ini dilakukan di Gedung BPSDM Kementerian PUPR,” jelas Makde Rahmat, panggilan akrab Wabup Blitar.

Dana hibah tersebut, urainya, berawal dari pengajuan 14 ruas jalan yang rusak parah di Kabupaten Blitar, dari aspirasi masyarakat terkait keluhan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Blitar. “Menindak lanjuti aspirasi masyarakat, kami dari Pemkab Blitar, Bupati dan Wakil Bupati Blitar, berusaha mencari inovasi. Ini dilakukan, karena disebabkan adanya keterbatasan anggaran daerah,” jelas Wabup Rahmat Santoso.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wabup Rahmat Santoso menambhakan, selanjutnya dilakukan upaya mencari bantuan ke provinsi dan pusat. Termasuk, ke Kementerian PUPR. “Pemkab Blitar berkirim surat resmi ke Kementerian PUPR. Bahkan, diperkuat dengan surat dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang kebetulan dari Dapil Jawa Timur,” imbuhnya.

Surat resmi dari Pemkab Blitar, pun akhirnya mendapat jawaban resmi dari Kementerian PUPR. Kemudian, ditindaklanjuti dengan survei lokasi ruas jalan tersebut. Setelah survei, berlanjut proses hingga ada undangan resmi dari Kementerian PUPR kepada Bupati dan Wakil Bupati Blitar, untuk melakukan tanda tangan hibah di Gedung BPSDM Kementerian PUPR, Kamis (14/04/2022) lalu.

“Semua bukti surat, dokumen, undangan ada dan resmi atas nama kedinasan bukan pribadi. Rombongan yang juga ada beberapa kepala OPD, disambut resmi dan penandatanganan di Gedung BPSDM, bukan di cafe, hotel atau warung kopi,” jlentreh Rahmat Santoso.

Rahmat Santoso melanjutkan, alasan kedua Pemkab Blitar memberitakan penandatanganan hibah infrastruktur senilai Rp 229,5 miliar tersebut, hanya ingin menunjukkan jika semua proyek di Kabupaten Blitar, transparan dan tidak ada yang disembunyikan. “Sekarang era keterbukaan informasi, justru salah kalau Pemkab tidak menyampaikan informasi ini. Nanti malah muncul kabar, Bupati dan Wakil Bupati sembunyikan proyek miliaran,” ujarnya.

Wabup Rahmat menegaskan, kalau sekarang muncul bantahan dan tudingan Pemkab Blitar hoax, terus hoaxnya dimana. Semua proses dari awal dilakukan secara resmi kedinasan. Bahkan, penandatanganan MoU di lakukan di Gedung BPSDM Kementerian PUPR disertai berita acara lengkap.

“Kalau itu dikatakan hoax, terus yang tanda tangan surat-surat resmi itu siapa ?,” kata Wabub Blitar yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa untuk mengklarifikasi masalah tersebut, Pemkab Blitar sudah ada janji ketemu dengan Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah.

“Saya hari ini berangkat ketemu dan nantinya diberi waktu ketemu, Kamis tanggal 21 April 2022 nanti,” paparnya. (jar/sit)

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 terbagi pada tiga kategori. Dana tersebut dipecah menjadi tiga. Masing-masing untuk masjid, pondok, dan yayasan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Rinciannya untuk masjid sebesar Rp 4,873 milyar Belanja hibah untuk pondok pesantren sebesar Rp 3,940 milyar Sedangkan belanja hibah untuk yayasan Rp 3,340 milyar Total belanja hibah yang dikeluarkan Kesra tahun 2020 sebesar Rp 12,153 milyar

Kabag Kesra Setkab Pamekasan, Halifaturrahman, tidak membantah juga tidak membenarkan dana yang melekat pada instansinya. Apakah dana hibah tersebut terealisasi secara keseluruhan apa tidak dia mengaku lupa.

“Tidak ingat jumalahnya berapa. Akan saya cek dulu,” kata Halifaturrahman saat dikonfirmasi memontum.com.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mempertanyakan manfaat dana hibah sebesar itu. Mengingat, masih banyak ditemukan masjid-masjid di Pamekasan meminta amal di jalan-jalan yang mengganggu arus lalu lintas.

“Semestinya anggaran sebesar itu sudah tidak ada masjid-masjid yang meminta sumbangan di jalan. Namun, masjid yang menarik sumbangan di jalan semakin marak. Menggangu pengguna jalan lagi,” keluhnya.

Politisi PPP itu meminta Bagian Kesra Setkab untuk menggalakkan sosialisasi. Ali juga meminta Kesra lebih cerdas lagi dalam menganggarkan dana hibah yang dinilai rawan penyalahgunaan itu.

“Selama jelas penggunaannya, dana hibah untuk ponpes dan masjid itu baik saja. Tapi, dana hibah ini rawan korupsi,” kata alumnus UNIRA Pamekasan itu. (adi/ed2)

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana dampak Covid-19 terhadap pariwisata.

“Selain itu kita juga berdiskusi mendengar apa saja aspirasi dari para pengelola.

Sehingga Pemerintah Provinsi bisa memberikan solusi agar pariwisata di Jatim, Malang Raya khususnya, bisa terus berkembang. Mengingat jumlah wisawatan yang datang per tahun di Kota Malang sendiri sekitar 6 juta orang,” ungkapnya.

Sehingga menurut Daniel, pariwisata bisa menjadi sumber potensi ekonomi. Meski usaha untuk melestarikan budaya patut diapresiasi, masyarakat masih perlu menyiapkan satu pariwisata budaya yang sifatnya berkelanjutan.

Baca Juga : Dapoer Bibuu, Sajikan Sate Ayam Sambal Matah dengan Potongan Daging Besar

“Tapi yang paling penting adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sini. Saran kita, cagar budaya sebagai obyek wisata, itu perlu legalitas,” tandasnya.

Sehingga melalui kunjungannya itu, Komisi B DPRD Provinsi Jatim itu memberikan dorongan kepada pengelola di Kampung Budaya Polowijen untuk melakukan pendaftaran asesmen terhadap situs budaya yang ada.

“Kalau jadi cagar budaya, nanti akan memberikan peluang untuk mendapatkan akses bantuan dan pendanaan bagi berbagai pihak,” imbuh Daniel.

Lebih lanjut, dirinya juga mengusulkan adanya promosi pariwisata dengan memanfaatkan sosial media

Disinggung mengapa tertarik mengunjungi Kampung Budaya Polowijen, politisi PDIP itu mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui apa saja yang perlu dikembangkan dan disupport sebagai ikon pariwisata di Kota Malang. “Dan fokus kami pada Kampung Budaya Polowijen karena unik. Di kota pelajar, muncul karena swadaya masyarakat. Perlu kita dorong hingga menjadi besar,” tegasnya.

Diakui Daniel, untuk pengembangan pariwisata bisa saja mengusulkan anggaran pada Pemerintah Provinsi melalui anggota DPRD Daerah Pemilihan (dapil) Malang.

“Kalau ada atau tidaknya dana yang nantinya dianggarkan, itu bisa usulkan lewat anggota DPRD yang punya dapil di sini. Bisa juga dari dana hibah Disbudpar. Sebab itu, pihak pengelola harus sigap siapkan proposal sesuai dengan prioritas yang ingin dikembangkan,” jelas Daniel. (mus/ed2)