Disampaikan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, Erfanudin, bahwa sosialisasi yang diselenggarakan tersebut dari penetapan pasca uji publik keluarnya PKPU Nomor 6 Tahun 2022. “Dengan penetapan pasca uji publik PKPU Nomor 6 Tahun 2022, kita undang 18 partai politik untuk disosialisasikan. Tapi, hari ini yang hadir 17 partai politik. Satu, Partai Buruh yang tidak ada,” terang Erfanudin, usai pelaksanaan Sosialisasi Dapil di sebuah hotel di Kota Batu, Selasa (14/02/2023) tadi siang.

Dalam sosialisasi ini, tambahnya, saat pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang wilayah Kota Batu tidak ada perubahan jumlah Dapilnya. Hanya saja, perubahan nama Dapil yang ditetapkan. Apabila diuraikan, di wilayah Kota Batu untuk pelaksanaan Pemilu 2024 terbagi 4 Dapil. Yaitu, Dapil 1 dan Dapil 2 yang terbagi di wilayah Kecamatan Batu. Kemudian, Dapil 3 meliputi wilayah Kecamatan Bumiaji dan Dapil 4 yaitu Kecamatan Junrejo.

Baca Juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Dapil Kota Batu 1 terdapat tujuh kursi dengan wilayah Kota Batu A yang terdiri dari Kelurahan Ngaglik dan Songgokerto. Dilanjutkan, Desa Sumberejo, Sidomulyo dan Pesanggarahan. Sedangkan Dapil Kota Batu B, terdapat 7 kursi yang terdiri dari Kelurahan Temas dan Sisir. Ditambah Desa Oro-Oro Ombo. Kemudian, Dapil Kota Batu 3 memiliki jumlah kursi 9. Yang meliputi, Kecamatan Bumiaji. Dan, Dapil Kota Batu 4 dengan 7 kursi untuk wilayah Kecamatan Junrejo.

“Jadi kegiatan ini disosialisasikan bahwa nanti saat pelaksanaan Pemilu 2024 ada perubahan nama Dapil. Diantaranya, Dapil Kota Batu 1 terbagi Kota Batu A dan Kota Batu B. Dimana, kedua Dapil itu meliputi Kecamatan Batu. Lalu, Dapil 3 yaitu Kecamatan Bumiaji. Kemudian, Dapil 4 yaitu Kecamatan Junrejo. Kalau, periode Pemilu 2019 yang lalu posisi Kecamatan Jurejo sebagai Dapil 3. Sedangkan, Kecamatan Bumiaji sebagai Dapil 4,” jelasnya.

Mengenai jumlah DPT di Kota Batu, ujar Erfanudin, masih belum bisa ditentukan. Karena, hari ini adalah tugas terakhir dari petugas Pantarlih. Yang mana, setelah itu dilakukan pencocokan data pemilih dan baru ditetapkan daftar pemilih tetapnya.

“Kami berharap, informasi yang disosialisasikan ini bisa diterima oleh teman-teman partai politik. Sehingga, tidak ada kesalahan dalam menempatkan calonnya ke masing-masing Dapil,” tambahnya. (put/gie)

“Daerah pemilihan ditetapkan melalui berbagai kajian yang menjadi dasar. Urusan daerah pemilihan, kami di KPU Daerah hanya mempunyai kewenangan uji publik. Hasilnya, ditetapkan berdasarkan tiga opsi, hasil produk uji publik ini kita sampaikan ke KPU RI,” ungkap Ketua KPU Lumajang.

Yuyun mengungkapkan, bahwa adapun Dapil yang ditetapkan diantaranya, Lumajang 1 mencakup Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Sumbersuko dengan alokasi 8 kursi. Lumajang 2 mencakup Kunir, Yosowilangun dan Tekung dengan 7 kursi. Lumajang 3 mencakup Kecamatan Pasirian dan Tempeh dengan alokasi 8 kursi.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Kemudian, Lumajang 4 mencakup Tempursari, Pronojiwo dan Candipuro dengan alokasi 6 kursi. Lumajang 5 mencakup Kecamatan Pasrujambe, Senduro, Gucialit dan Padang dengan 7 kursi. Lumajang 6 mencakup Kecamatan Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso dengan alokasi 7 kursi. Dan Lumajang 7 mencakup Rowokangkung, Jatiroto dan Randuagung dengan alokasi 7 kursi.

“Ini adalah keputusan konkret dan tidak ngawur. Artinya, ada kajian yang matang sehingga Lumajang ditetapkan tujuh daerah pemilihan,” terangnya.

Yuyun menambahkan, bahwa KPU RI menetapkan tujuh daerah pemilihan dengan alokasi 50 kursi dengan mempertimbangkan berbagai kajian. “Contoh ada ketimpangan misal di daerah satu ada 12 jatah kursi dan di Dapil lain cuma 7, ketimpangan itulah yang menjadi salah satu kajian yang menjadikan ditetapkannya menjadi 7 Dapil,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

“Persoalannya selama ini adalah bagaimana memaksimalkan tingkat partisipasi politik masyarakat. Jadikan ini sebuah tantangan untuk mengoptimalkan suara di masing-masing daerah,” ujar Zen, saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022) tadi.

Dikatakan Zen, jika berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah partisipasi politik masih di bawah 80 persen. Bahkan, di angka 70 koma sekian persen. Jika partisipasi rendah, harga kursi juga semakin rendah.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

“Ini perlu dioptimalkan dan itu salah satunya adalah tugas partai. Jadi mengoptimalkan jumlah partisipasi politik di masing-masing dapil. Jadi kalau misalkan partisipasi mestinya 90 persen, kok jadi 70 persen. Maka, tingkat partisipasinya rendah, harga kursinya rendah,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam momentum belanja calon legislatif menjelang kontestasi politik 2024 itu juga diperlukan. Untuk menggugah partisipasi masyarakat, menurutnya partai politik itu perlu memilih caleg yang kredibel, kompeten, dan yang dikehendaki oleh rakyat.

“Ini menurut saya saatnya partai melakukan belanja caleg. Bagaimana memilih caleg yang kompeten, yang kredibel, caleg yang memang dikehendaki oleh rakyat. Sehingga partai jangan sembarangan belanja caleg. Tapi betul-betul diseleksi dengan transparan,” lanjutnya.

Selain itu, dalam hal ini uji publik juga dibutuhkan dalam melihat kredibilitas caleg. “Kalau perlu ada uji publik tentang kredibilitas si caleg itu. Menurut saya, itu hal yang wajar dalam iklim demokrasi di Indonesia ini. Sehingga track record caleg betul-betul dipertimbangkan oleh calon pemilih,” imbuhnya.

Sebagai informasi, didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah alokasi kursi keseluruhan di Kota Malang yakni 45 kursi, tidak berubah dari alokasi kursi pemilu tahun 2019. Sedangkan, keputusan ditetapkan atau tidaknya pergeseran kursi pada masing-masing dapil akan diumumkan pada bulan Februari 2023. (rsy/sit)

“Ini bukan pemekaran Dapil. Melainkan, sesuai arahan KPU RI, yang meminta seluruh KPU kabupaten untuk mengusulkan 3 usulan Dapil. Dari 3 usulan itu, 1 diantaranya adalah formasi lama, dan 1 lainnya usulan baru kita,” ujar Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi, saat dikonfirmasi, Senin (12/12/2022) tadi.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, tambahnya, rencananya besok akan dilakukan uji publik untuk menerima tanggapan maupun masukan. Dalam tahapan uji publik ini, KPU akan mengundang sebagian besar kelompok masyarakat, pemerintah hingga partai politik.

“Selanjutnya, komisioner KPU yang menangani hal ini, akan melaporkan hasil uji publik ke KPU Provinsi. Nantinya, KPU Provinsi akan melanjutkan hasil uji publik masing-masing kabupaten/kota ke KPU RI,” imbuhnya.

Ditegaskan Gembong, dalam Peraturan KPU disebutkan jika KPU RI bisa menetapkan di luar usulan masing-masing daerah. Mengingat, itu merupakan wewenang KPU RI.

“Rencana penataan Dapil ini kita lakukan, mengingat sudah lebih dari 20 tahun daerah pemilihan di Trenggalek relatif sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, sekali-kali perlu adanya penataan daerah pemilihan. Tapi tetap dengan PKPU yang ada,” tegas Gembong.

Sebelumnya, KPU Trenggalek menyiapkan 3 rancangan penataan dapil untuk Pemilu 2024 mendatang. Rancangan yang pertama, untuk Pemilu 2024 tetap sesuai dengan dapil yang digunakan saat Pemilu 2019. Sedangkan pada rencana kedua, KPU menetapkan akan ada 5 daerah pemilihan. Dan para rencana ketiga, akan ada 6 daerah pemilihan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

“Di Trenggalek ada 14 kecamatan dengan keterwakilan kursi di DPRD sebanyak 45. Kalau untuk rencana yang pertama, masih sesuai dengan komposisi lama yakni 4 dapil. Dengan rincian, dapil 1 meliputi Kecamatan Trenggalek, Bendungan, Pogalan dan Durenan untuk jumlah 12 kursi,” jelasnya.

Selanjutnya, Dapil 2 meliputi Kecamatan Kampak, Watulimo dan Gandusari dengan jumlah 10 kursi. Lalu Dapil 3 meliputi Kecamatan Panggul, Munjungan dan Dongko dengan jumlah 12 kursi. Yang terakhir dapil 4 meliputi Kecamatan Pule, Suruh, Tugu dan Karangan dengan jumlah 11 kursi.

Masih terang Gembong, rancangan penataan Dapil kedua sebanyak 5. Rinciannya, Dapil 1 meliputi Kecamatan Trenggalek, Bendungan dan Karangan dengan jumlah 9 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Gandusari, Pogalan dan Durenan dengan jumlah 9 kursi.

Dapil 3 meliputi Kecamatan Munjungan, Kampak dan Watulimo dengan jumlah 10 kursi. Dapil 4 meliputi Kecamatan Panggul dan Dongko dengan jumlah 9 kursi. Kemudian Dapil 5 meliputi Kecamatan Pule, Tugu dan Suruh dengan jumlah 8 kursi.

“Untuk rancangan penataan Dapil yang ketiga ada 6. Diantaranya, Dapil 1 meliputi Kecamatan Tugu, Bendungan dan Trenggalek dengan jumlah 9 kursi. Dapil 2 ada Kecamatan Pogalan dan Durenan dengan jumlah 6 kursi. Dapil 3 ada Kecamatan Karangan, Gandusari dan Suruh dengan jumlah 8 kursi. Lalu Dapil 4 ada Kecamatan Dongko dan Kampak dengan jumlah 6 kursi. Selanjutnya, Dapil 5 meliputi Kecamatan Munjungan dan Watulimo dengan jumlah 8 kursi. Yang terakhir Dapil 6 meliputi Kecamatan Panggul dan Pule dengan jumlah 8 kursi,” papar Gembong.

Dalam tahapan uji publik nantinya, masyarakat juga bisa memberikan masukan dan tanggapan secara tertulis (offline) maupun online. Untuk masukan atau tanggapan secara offline, masyarakat harus mengisi format yang sudah disediakan KPU Trenggalek atau bisa mengunduh pada laman helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

“Nanti penyampaian masukkan dan tanggapan harus dilengkapi surat pengantar resmi lembaga, badan, organisasi, partai politik atau masyarakat pribadi yang dilampiri dengan identitas diri berupa KTP bagi perorangan,” terang Gembong. (mil/sit)

Dalam acara tersebut, disebutkan jika ada pergeseran alokasi kursi pada Pemilu anggota DPRD Kota Malang mendatang. Itu sudah didasarkan pada Daftar Agregat Kependudukan (DAK) per kecamatan di Kota Malang. Hal itu, juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Undang-Undang, atau regulasi yang sudah didapatkan dari KPU RI. Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

“Di tahun 2024 ini, rancangan yang sementara ini masih diuji publikkan, ada pergeseran. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan Dapil, kemudian dilengkapi dengan keputusan KPU Nomor 457 dan 488 tahun 2022, tentang penataan dapil dan alokasi kursi,” jelas Aminah.

Disebutkan Aminah, jika Kota Malang sendiri memiliki lima dapil. Diantaranya, yakni dapil Malang 1 Kecamatan Klojen, dapil Malang 2 Kecamatan Blimbing, dapil Malang 3 Kecamatan Kedungkandang, dapil Malang 4 Kecamatan Sukun, dan dapil Malang 5 Kecamatan Lowokwaru. Dari kelima dapil tersebut, ada pergeseran alokasi kursi yang terjadi pada dua dapil.

“Kecamatan Klojen di dapil 1, yang awalnya di tahun 2019 ada 6 kursi, kini menjadi 5 kursi. Kemudian, dapil 3 Kecamatan Kedungkandang di tahun 2019, ada sebanyak 10 kursi, di tahun 2024 mendatang meningkat menjadi 11 kursi. Untuk dapil 2 (Blimbing), dapil 4 (Sukun), 5 (Lowokwaru), tidak ada perubahan,” katanya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Lebih lanjut Aminah juga menjelaskan, terkait dengan jumlah penduduk di 5 arena kontes politik Kota Malang, tahun 2022 ini telah mengalami perubahan. Dimana data tertinggi, ada pada Kecamatan Kedungkandang, yakni sebanyak 208.314 jiwa. Sehingga, hal tersebut yang membuat adanya penambahan kursi pada dapil Malang 3.

“Yang jelas nilai harga kursi atau Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk di kota Malang, dibagi dengan 45 alokasi kursi. Itu ketemu 19.167 harga per kursinya. Kemudian dihitung harga kursi 19 ribu itu dibagi dengan jumlah masing-masing penduduk yang ada di masing-masing dapil,” tuturnya.

Dirinya juga mengaku, hingga saat ini masih belum ada partai politik (parpol) yang keberatan mengenai hal tersebut. Namun, pihaknya juga menekankan, jika pendapat dari parpol akan diakomodir untuk selanjutnya diteruskan pada KPU pusat.

“Belum sampai keberatan. Tapi masih tanggapan yang diajukan ke kita sudah masuk dan akomodir. Nanti akan kita ajukan. Kalau kami, ini kan kewajibannya menyusun, kemudian keputusan ada di KPU RI yang sudah dikonsultasikan kepada DPR. Nanti dilihat saja, kita kan akan memberikan masukan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk penataan dapil pada lima kecamatan Kota Malang tersebut juga harus memenuhi tujuh prinsip pemilu tahun 2024. Diantaranya yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (rsy/sit)

Korlap Aksi, Kholil, menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi Kantor KPU untuk mempertanyakan rencana pemetakan Dapil dan tes CAT PPK pada tanggal 6 hingga 7 Desember 2022, yang menimbulkan polemik di bagian pendaftar. “Kami mendatangi KPU untuk meminta menjelaskan pemetakan Dapil yang dikhawatirkan ada kepentingan atau semacamnya. Selain itu, pelaksanaan tes CAT PPK di Kabupaten Pamekasan, yang hasil penilaiannya diduga janggal, yakni dari 75 soal hasilnya 103 tanpa adanya passing grade,” katanya.

Kemudian, Kholil menjelaskan, bahwa KPU merupakan institusi independen. Sehingga, pihak Formaasi ingin memberikan warning up agar pelaksanaan pemilihan umum 2024 bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana termaktub pada Undang-Undang No 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pamekasan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Moh Amiruddin, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi apa yang disampaikan pihak Formaasi. Itu karena, apa yang disampaikan mahasiswa pada unjuk rasa tadi, merupakan sebuah aspirasi.

“Saya apresiasi, kami tentu di KPU melaksanakan Pemilu semua tahapan-tahapan berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan KPU. Jadi, saya memastikan bahwa Pemilu di Pamekasan adil jujur dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Pamekasan, Fathorrahman Ustman, menuturkan bahwasanya terkait dengan nilai, dari 75 soal itu ada 3 bobot pembagiannya dan jika benar semua nilainya akan 150. “Dari 75 soal ada 3 bobot pembagiannya. Soal mudah 20 point 1, soal sedang 35 point 2 dan soal sulit 20 point 3,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fathor menambahkan, untuk pemetaaan Dapil itu dalam tahap pengajuan ke pusat. Sehingga, nanti akan ada uji publik dari beberapa unsur pada 18 Desember 2022 mendatang. Sedangkan untuk tahapan rancangannya, sedang berlangsung sesuai dengan PKPU No 6 tahun 2022. (azm/gie)

Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, mengatakan untuk saat ini pihaknya masih akan mengkaji dan mempelajari bagaimana cara menyusun Dapil. “Saat ini di Trenggalek terdapat 4 Dapil, dengan jumlah kursi anggota DPRD, 45 kursi. Jumlah ini dibagi sesuai dengan jumlah masyarakat di masing-masing wilayah,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/04/2022) sore.

Terkait wacana penataan Dapil, pihaknya belum bisa memastikan. Mengingat penataan Dapil ini adalah sebuah keniscayaan, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena mempertimbangkan beberapa prinsip.

“Kalau KPU sendiri belum ada wacana terkait penentuan Dapil ataupun perubahan Dapil. Karena tahapannya Peraturan KPU belum keluar. Akan tetapi kami di KPU masih belajar tata cara menyusun Dapil sesuai mekanisme yang betul,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Disebutkan Ketua KPU Trenggalek ini, seperti pada tahapan yang pernah dilakukan di pendopo beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya melakukan sosialisasi saja. Adapun pembahasan perubahan Dapil itu hanya tata caranya jika terjadi perubahan Dapil. “Memang sampai saat ini teman- teman di KPU masih tahapan mempelajari tentang perubahan Dapil untuk diselesaikan dengan regulasi,” terangnya.

Lebih lanjut Gembong menyebut, apabila tahapannya sudah keluar, KPU akan melakukan pembedahan tentang pelaksanaan Pemilu.”Saat ini jadwal untuk pemilu belum ada. Nanti kalau sudah ada tahapan terkait Dapil, kita akan bedah semua. Mengingat tahapan panjang untuk mengajukan perubahan Dapil, dimulai dari sosialisasi Dapil, tentang cara penyusunan Dapil,” kata Gembong.

Ia memprediksi hanya ada satu peluang yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Trenggalek yaitu asas Dapil. “Itu hanya kemungkinan, sehingga saya tidak bisa katakan sekarang karena itu menyangkut regulasi, pleno KPU dan sebaginya. Kami bisa menyampaikan detailnya kalau jadwal dan tahapan PKPU sudah ada,” ujarnya. (mil/gie)

“Tidak masalah ada perubahan Dapil yang ditetapkan KPU pusat itu. Kami tetap optimis bisa menambah kursi dalam Pileg 2019,” terang Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Tito Pradopo kepada Memo X, Rabu (11/04/2018).

Lebih jauh pria yang akrab dipanggil Tito ini menjelaskan dengan Dapil baru itu, pihaknya tetap memasang target minimnal meraih lebih dari 8 kursi PDIP di DPRD Sidoarjo. Menurutnya, Dapil baru ini dinilai lebih baik daripada Dapil Pemilu 2014 lalu.

“Meski modelnya baru, tapi menguntungkan kami. Kami targetkan di seluruh Dapil dapat kursi 1 sampai 2 kursi,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris DPD Partai NasDem Sidoarjo, Achmad Rodi. Dia mengaku bersyukur dengan Dapil baru ini. Alasannya, komposisi wilayah berubah.

“Dapil baru menunjukkan kans (peluangnya) sama. Setiap caleg bakal pemetaan lagi. Kami berharap Dapil baru ini membawa keberuntungan bagi NasDem Sidoarjo karena menjadi motivasi tersendiri bagi caleg NasDem. Baik caleg baru maupun incumbent sama-sama melakukan pendekatan ke masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Juanasari menyebut, Dapil baru untuk Pemilu 2019 ini diharapkan ada pemerataan pembangunan.

“Harapan kami semoga keterwakilan masyarakat seimbang dan pembangunan semakin merata,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU pusat menetapkan Dapil baru untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Dapil berjumlah enam dengan alokasi 50 kursi DPRD. Komposisi wilayah dalam Dapil baru ini berubah dibandingkan dengan Dapil Pemilu 2014 lalu.

Enam Dapil itu yakni, Sidoarjo 1 meliputi Kecamatan Buduran, Sedati dan Sidoarjo dengan 10 kursi. Dapil Sidoarjo 2, yakni Kecamatan Candi, Jabon, Porong dan Tanggulangin dengan alokasi 8 kursi. Untuk Sidoarjo 3, meliputi Kecamatan Krembung, Prambon, Tulangan, dan Wonoayu dengan 8 kursi.

Sedangkan untuk Dapil Sidoarjo 4, yakni Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Krian dengan 7 kursi. Dapil Sidoarjo 5 meliputi, Kecamatan Sukodono dan Taman dengan alokasi 9 kursi. Sedangkan Dapil Sidoarjo 6 meliputi Kecamatan Gedangan dan Waru dengan 8 kursi. (wan/nay)

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/IV/2018, Daerah Pemilihan untuk Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2019 mendatang sudah ditentukan. Dalam pembagian dapil itu, terjadi perubahan cukup signifikan. Kondisinya bisa jadi bakal memutar otak para anggota DPRD Sidoarjo yang sudah meraih kursi pada Pileg 2014 lalu. Apalagi, sejumlah Calon Legislatif (Caleg) sebelumnya fokus bakal mengandalkan pembagian Dapil lama.

Berdasarkan keputusan KPU RI itu, pembagian Dapil yang akan digunakan sebagai wilayah perebutan kursi DPRD Sidoarjo pada Pemilu 2019. Yakni

Dapil Sidoarjo 1 meliputi Buduran, Sedati, Sidoarjo dengan jumlah alokasi 10 Kursi, Dapil Sidoarjo 2 meliputi Candi tanggulangin, Porong, Jabon dengan jumlah alokasi 8 kursi,

Dapil Sidoajro 3 meliputi Krembung, Prambon, Tulangan, Wonoayu dengan jumlah alokasi 8 kursi, Dapil Sidoarjo 4 meliputi Balongbendo, Krian, Tarik dengan jumlah alokasi 7 kursi, Dapil Sidoarjo 5 meliputi Sukodono, Taman dengan jumlah alokasi 9 kursi serta

Dapil Sidoarjo 6 meliputi Waru Gedangan dengan jumlah alokasi 8 kursi.

“Memang benar ada perubahan Dapil pada Pemilu 2019 untuk Sidoarjo,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Zaenal Abidin kepada Memontum.com, Senin (09/04/2018). Lebih jauh, Zaenal menjelaskan secara personal, seluruh partai sudah diberikan informasi atas perubahan Dapil itu.

“Tapi secara resminya nanti akan diundang secara resmi untuk sosialisasi,” imbuhnya.

Saat itu, kata Zaenal KPU Sidoarjo sebenarnya mengirimkan dua model Dapil ke KPU Propinsi Jawa Timur untuk dipilih KPU RI. Dari dua pilihan itu, akhirnya diputuskan pilihan pertama dengan perubahan di Dapil baru itu.

“Karena sudah diputuskan KPU pusat, maka tidak ada lagi perdebatan. Kami di daerah tinggal melaksanakan keputusan itu,” tandasnya. (wan/yan)