Dalam momen itu, bupati juga menyaksikan secara daring panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Turut hadir di momen itu, Danrem 083 Baladika Jaya, Dandim 0818 Malang-Batu, Wakapolres Malang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Kepala OPD, Ketua HKTI Kabupaten Malang beserta kelompok tani se-Kecamatan Turen.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting, bukan hanya bagi petani, tetapi juga bagi upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. “Apresiasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Kabupaten Malang, atas inisiatif dan peran aktifnya dalam mendampingi petani, mendorong inovasi varietas unggul, serta memperkuat kelembagaan pertanian,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Ditambahkannya, panen perdana ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara petani, organisasi tani, penyuluh, dan pemerintah, mampu menghasilkan capaian yang membanggakan. “Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, penguatan irigasi, pendampingan teknologi, serta akses pemasaran yang lebih luas dan berkeadilan bagi petani,” imbuhnya.

Bupati Sanusi berharap, agar keberhasilan panen perdana ini dapat menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain di Kabupaten Malang, untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Termasuk, menjaga keberlanjutan lahan, serta memperkuat posisi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah.

“Mari kita jadikan pertanian sebagai sektor yang bermartabat, menguntungkan dan mampu menarik generasi muda untuk terlibat didalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap tetes keringat petani dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai lumbung pangan yang tangguh, berkelanjutan dan gemah ripah loh jinawi,” tambahnya. (pro/gie)

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, seusai pelaksanaan menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, berpesan agar tidak membuat kebijakan baru yang tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia. Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kebijakan negara, itu bersumber dari UUD 1945.

“Momentum HUT ke-80 ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Malang untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun pertama masa jabatan Wali Kota ini ibarat membangun pondasi yang harus kuat, agar kesejahteraan seluruh elemen masyarakat bisa tercapai,” kata Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Baca juga :

Mia berharap, dengan kemerdekaan yang sudah diraih selama 80 tahun ini dapat benar-benar dinikmati dan diisi oleh seluruh masyarakat Kota Malang. “Saya berharap berdaulat sesuai semboyan kita. Menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita dan jangan lupakan sejarah karena dari situ kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa program yang telah disampaikan Presiden RI, seperti swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan, merupakan bagian dari PSN yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. “Itu sudah tertuang di PSN dan sudah ada yang diakui masyarakat,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pada tanggal 17 Agustus mendatang, Bangsa Indonesia akan merayakan 80 tahun proklamasi kemerdekaan. “Tahun 1945 menjadi momen krusial bagi bangsa ini, menandai masa yang sangat penting dalam usaha kita untuk berdiri sendiri,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan, bahwa alasan utama kita merdeka adalah untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. “Kita harus memiliki kedaulatan ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” tambahnya.

Namun, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. “Tantangan kita adalah memastikan bahwa cita-cita kita dapat terwujud dalam waktu yang cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Presiden Prabowo menyadari, bahwa korupsi adalah masalah serius. Dirinya juga menyatakan, bahwa celah untuk korupsi terdapat di setiap instansi.

“Ini ada di BUMN dan BUMD kita. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita sembunyikan. Tantangan yang kita hadapi cukup besar dan tingkat penyelewengan juga cukup signifikan,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah hal ini, pihaknya telah merumuskan kebijakan efisiensi. Ini dilakukan dengan meminimalkan kemungkinan tindakan korupsi untuk kepentingan yang lebih baik dan demi keselamatan negara.

“Saya pastikan bahwa perusahaan yang melanggar aturan akan kami berikan sanksi. Kami tidak akan membiarkan rakyat jadi korban dari keserakahan. Mereka yang menipu dan merugikan rakyat Indonesia serta membawa keuntungan itu keluar dari negeri ini, akan kami tindak tegas. Saat saya menjabat sebagai presiden, saya tidak akan gentar menghadapi masalah ini. Jangan merasa bangga menjadi kaya dengan merugikan hak rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, menambahkan bahwa momen pelaksanaan ini harus menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Jember. “Kami mengundang semua elemen untuk hadir dalam rapat Paripurna istimewa ini,” ujarnya. (kom/rio/gie)

Pelaksanaan kegiatan secara nasional ini, juga diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Khusus Kabupaten Malang, kegiatan digelar di Desa Randugading, Kecamatan Tajinan.

Peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto, mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian.

“Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah,” kata Presiden RI.

Bahkan, Presiden Prabowo mengibaratkan bahwa pihak yang kuat, tidak mau berurusan dengan koperasi. Mereka, akan lebih memilih untuk membuat perusahaan.

Baca juga :

“Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat menjadi anggota koperasi pun tidak mau, kalau sudah kuat sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, maka yang dia bikin itu PT. Dia bikin holding, incorporated, corporation dan bla bla bla,” ujarnya.

Padahal, menurut Presiden RI, koperasi bisa memperkuat ekonomi. Dirinya lantas mengibaratkan, koperasi seperti lidi yang akan berguna jika jumlahnya ratusan.

“Jadi dari lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Presiden RI.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, berharap melalui Peluncuran 80 ribu Kopdeskel (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih ini perekonomian kerakyatan pedesaan bisa bergerak cepat. Sesuai dengan arahan Presiden RI, Koperasi Merah Putih ini menjadi distributor baik dari masyarakat ke pusat maupun dari perkotaan ke pedesaan.

“Penyaluran produksi pertanian di daerah nantinya bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pendistribusian seperti pupuk maupun Gas LPG bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat,” ungkap Bupati Malang.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 2 kepada Kelompok Tani Srigading I, Desa Randugading, Kecamatan Tajinan. Bantuan ini, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Malang kepada Kepala Desa Randugading. (kom/mlg/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam pengamanan libur Nataru. “Kami Forkopimda Banyuwangi siap berkolaborasi dengan seluruh elemen untuk kelancaran perjalanan selama libur Nataru untuk wisatawan yang melintasi Pelabuhan Ketapang. Baik dari maupun menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali,” kata Bupati Ipuk, seusai mengikuti rapat secara daring bersama Menteri Perhubungan, Kapolri dan Panglima TNI, Jumat (20/12/2024) tadi.

Dalam rapat tersebut juga hadir Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra dan Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Hafidz. Juga turut diikuti GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yani Andriyanto, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo dan lainnya.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya diminta menekankan standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan. “Seperti bagaimana stakeholder terkait memastikan keamanan kapal supaya apabila terjadi cuaca buruk atau insiden,” kata Kapolresta.

Intinya, pihaknya berserta seluruh stakeholder siap dan berkomitmen untuk memberi jaminan keamanan, keselamatan kenyamanan pada setiap masyarakat dalam merayakan Nataru. Khususnya di ASDP Ketapang,” ujarnya.

Baca juga :

Kapolresta mengatakan, faktor cuaca menjadi salah satu perhatian. Sebab musim Nataru diprakirakan masih berada pada musim penghujan. Apabila cuaca membuat penyeberangan terganggu, aktivitas lalu lintas di pelabuhan juga berpotensi terganggu.

Untuk itu, pihaknya bersama-sama stakeholder terkait telah menyiapkan berbagai alternatif. Mulai dari menyediakan buffer zone dan tiga kantong parkir dengan kapasitas dua ribu kendaraan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas di jalur lingkar. “Saat terjadi kemacetan menuju pintu masuk pelabuhan, kendaraan akan dialihkan untuk masuk ke tempat parkir penyangga itu,” kata Kapolresta

Selain cuaca, faktor lain yang diantisipasi adalah insiden seperti kecelakaan laut. Untuk itu, ia juga telah meminta para pengelola kapal agar memperhatikan sarana prasarana keselamatan. “Kami terus mengimbau kepada pengelola kapal untuk menerapkan SOP dengan tertib, seperti menyediakan life jacket hingga memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitasnya,” ujarnya.

GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yani Andriyanto, menjelaskan untuk menunjang penyeberangan kapal, seluruh dermaga di lintas Ketapang-Gilimanuk telah siap untuk digunakan selama Nataru. Jumlah dermaga yang tersedia masing-masing 8 titik di tiap pelabuhan. “Kapasitas tampung pelabuhan kami ada di 15 ribu untuk satu harinya. Kemudian kapal yang beroperasi 30 unit untuk saat ini. Total ada 54 kapal standby untuk dioperasikan,” kata Yani,

Dia menyebut, simulasi kepadatan dan gangguan lain telah beberapa kali digelar. Harapannya, setiap permasalahan yang mungkin terjadi bisa diantisipasi secara cepat. “Secara prinsip ASDP siap untuk Nataru kali ini,” kata dia.

Untuk menjamin keselamatan penumpang, pada hari ini kepolisian bersama BNN juga melakukan pengecekan urin secara random kepada supir angkutan umum dan nahkoda kapal. (kom/bwi/gie)

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di kisaran 5 persen. Capaian ini patut disyukuri, mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian oleh pandemi dan konflik geopolitik.

“Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengatakan, bahwa inflasi juga terkendali di kisaran 2 hingga 3 persen, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan, ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Selain itu, pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. “Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024,” tambah presiden.

Baca juga :

Presiden Jokowi juga mengurai, bahwa upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN pertahunnya. Mulai dari usia dini sampai Lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sedangkan, Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa pertahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh tanah air Indonesia,” terang presiden.

Kemudian, lanjut Presiden Jokowi, Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu pertahunnya. Dan, Rp 60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama,” tegas Presiden Jokowi.

Mengakhiri pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan harapan besarnya yaitu pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045. (kom/adi/sit)

”Untuk mengikuti, peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarJember2502. Selain mendapat e-sertifikat, tersedia hadiah e-money sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” kata Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (24/02/2023) tadi.

Menurut Kemenkominfo, era digital memicu terjadinya beragam kasus eksploitasi anak di ranah daring. Diantaranya, kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. ”Untuk itu, butuh sinergitas semua pihak dalam mengoptimalkan pencegahan dan perlindungan terhadap anak,” jelasnya.

Literasi digital khususnya digital parenting, sambung Kemenkominfo, memegang peranan penting dalam rangka mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Untuk itu, Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media daring.

”Di ruang digital, semua tercatat dan tidak ada yang bisa bersembunyi. Jika ada kejahatan, dapat ditemukan dan hanya perlu waktu serta akses,” tambah Kemenkominfo.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo berharap mampu menaikkan tingkat Literasi Digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menuju Indonesia #MakinCakapDigital. Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal itu, diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC).

Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1 hingga 5 atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46. Program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, mulai dilaksanakan Kemenkominfo sejak 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program Literasi Digital, imbuh Kemenkominfo, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Skor tertinggi indeks literasi digital Indonesia diraih pilar budaya digital (digital culture) dengan skor 3.90.

”Diikuti etika digital (digital ethics) skor sebesar 3.53 dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang,” sebut Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan We Are Social, menemukan bahwa pengguna internet dan Medsos pada periode 2021 hingga 2022, mencapai 220 juta orang. “Padahal, pada 2019, jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” terangnya. (hms/sit)

Data memontum.com, sedikitnya ada 175 lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Kabupaten Bondowoso, yang harus melakukan kebijakan serupa. Mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA).

Dari ratusan lembaga pendidikan tersebut, jumlah muridnya mencapai 35.445 siswa. Dengan rincian RA 160 lembaga jumlah murid 4.450 siswa. MI 119 Madrasah 11.016 siswa, MTs 131 jumlah 12.786 siswa dan 65 MA, jumlah muridnya 7.193.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma)  Kementerian Agama Bondowoso, Ibrahim, M.Pd.I, mengatakan bahwa hasil Rakor Satgas Covid-19 menginstruksikan agar semua lembaga diwajibkan memberlakukan pembelajaran Daring (Dalam jaringan). “Jadi, pembelajaran tetap jalan tetapi sistem daring atau PJJ (pembelajaran jarak jauh). Sedang gurunya, tetap masuk ke Madrasah, kecuali yang sakit. Jadi, guru mengendalikan PJJ dari Madrasah bukan dari rumah,” kata Ibrahim, Selasa (22/02/2022).

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Ditambahkannya, guru boleh pulang sekolah pada jam 11.00. Kalau waktu normal, jam pulang Guru Madrasah dari jam 12.30 hingga 14.00. Khusus kelas IX, boleh masuk untuk ujian praktek.

Disampaikan mantan Kepala MAN Bondowoso ini, guru dan murid kelas IX yang boleh masuk Madrasah, harus sudah divaksin. Dan maksimal murid yang melakukan luring (Di luar jaringan) maksimal 25 persen dari jumlah siswa.

Dikonfirmasi pembelajaran di Pondok Pesantren, Ibrahim mengatakan, sebetulnya sama saja, yaitu dengan memakai sistem daring. Tapi biasanya, Pondok Pesantren mempunyai kebijakan sendiri dalam pembelajaran. (zen/sit)

Kepala Dispendik Bondowosk, Dr H Sugiono Eksantoso MM, mengatakan pembelajaran daring diberlakukan kembali untuk menghindari cluster baru penyebaran Virus Corona di Bumi Kironggo ini. “Setelah kami melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan perkembangan penyebaran Virus Corona, disarankan agar lembaga di bawah pembinaan Dispendik ditutup sementara waktu,” kata Sugik-sapaannya, Jumat (18/02/2022).

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Mulai Senin (21/02/2022) lusa, kata Sugik, pembelajaran di KB, TK, SD dan SMP, akan dilaksanakan secara daring atau PJJ. Kesehatan dan keselamatan murid dan guru, bagi kami adalah prioritas.

Ditambahkannya, ada 20 murid SMPN yang terpapar Virus Corona. Yaitu di SMPN 1 ada sebanyak sembilan murid dan sisanya murid SMPN 3. Sebelumnya, tiga murid SD Katolik diketahui terpapar Virus dari Cina ini. Hampir seluruh murid yang kena Covid-19, terlihat sehat atau masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala). (zen/sit)