Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar mengambil langkah tegas dan strategis. Salah satunya adalah menghibahkan rusunawa.

“Memang kita tahu, kalau melanggar dan menyalahi aturan itu pasti akan menimbulkan musibah. Sama halnya dengan perkampungan di DAS yang mana rawan sekali ketika banjir datang. Apalagi, banjir bandang seperti minggu lalu,” terang Made, Jumat (12/11/2021).

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Tidak hanya itu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait musibah dan ancaman ini juga dirasa perlu bertindak tegas. Agar, masyarakat tidak diselimuti kekhawatiran tiap hujan turun.

“Ini nanti menjadi pintu masuk kita, dimana kita akan buat kebijakan. Memang harus tegas semuanya dalam melaksanakan kebijakan. Apa warga harus selalu hidup dengan dihantui oleh kekhawatiran, jika ada hujan pasti banjir,” tekan Politisi PDI-Perjuangan itu.

Sehingga, Made mengusulkan untuk membangun rusunawa dan menghibahkan kepada rakyat. “Rusunawa sekarang kenapa harus sewa. Kita hibahkan saja, kan itu bagian dari diskresi. Kalau mereka disuruh nyewa, jelas berat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Pemkot Malang patut mengambil trobosan berani agar kenyamanan dan keamanan warga terjamin. “Ya sudah digerakkan, ambil trobosan-trobosan. Kalau kami mengusulkan bangun rusunawa, berikan ke mereka. Pemeliharaan jadikan satu Rt atau satu Rw, sudah biar dikelola sendiri. Itulah wujud bagian dari negara hadir di tengah masyarakat,” beber Made.

Pihaknya mengungkap bahwa Pemkot Malang terus menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan banjir. Bahkan sedang mencari solusi yang tepat.

“Setelah itu akan dibawa ke dewan hasilnya seperti apa, dan kita akan ambil sikap. Kami tekankan pemerintah harus mengatur dan hadir. Tapi kalau pemerintah diam saja tidak mau mengatur, lantas siapa yang mengatur kesalahan-kesalahan yang terlanjur terjadi. Ini pelajaran bagi kita,” kata Made. (mus/sit)

Ia menjelaskan bahwa dulu pihaknya pernah memberi simulasi pembuatan rusun bagi warga yang tinggal di DAS Brantas. Namun lokasinya tidak akan berjauhan dari rumah asal. “Artinya supaya mereka aman. Tetapi untuk relokasi kita belum bicara ke arah sana. Sudah ada rencana tapi masih kita carikan yang tidak jauh dari asalnya. Mungkin kita punya lahan atau aset yang bisa dibangun di Sukun atau Kedungkandang, tapi mereka tidak mau,” bebernya.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

Berkaitan dengan kerusakan pada rumah-rumah warga yang saat ini terjadi, ia menegaskan bahwa penganggaran pada APBD juga tidak bisa berbuat banyak. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih terus mencarikan solusinya.

“Ini saya kira semakin menyadarkan saudara-saudara kita yang berada di DAS Brantas, bahwa ada potensi bahaya. Namanya kali besar di Sungai Brantas ini menurut teori ahli pengairan itu kisaran sekian tahun pasti ada banjir besar, salah satu diantaranya banjir bandang ini,” kata Sutiaji.

Early Warning Score (EWS) pun sebenarnya sudah dipasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Tetapi hanya terpasang di titik-titik banjir lokal. “Dulu kita berpikir di titik-titik banjir lokal. Artinya dipasang di Kecamatan Sukun atau sekitaran kampung-kampung kawasan Bukit Barisan. Karena waktu itu memang tidak berfikir ke arah sini, tidak mengira kalau dapat kiriman banjir bandang sedahsyat kemarin. Jadi sementara untuk keadaan darurat ya pakai kentongan dulu,” tutup Sutiaji. (mus/gie)

Wakil Wali Kota Batu, Ir, H.Punjul Santoso mengatakan, penghijauan yang dilakukan secara berkala ini sangat penting. Khususnya di Kota Batu yang memiliki kawasan hutan yang masih sangat luas.

“Penghijauan ini sangat penting. Selain untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak, juga untuk menjaga sumber air di DAS Brantas yang memiliki hulu di Kota Batu,” ujar Punjul kepada memontum

Ia menjelaksan lebih lanjut, DAS Brantas mengaliri 15 Kota/Kabupaten di Jawa Timur harus tetap dijaga dan dirawat. Mengingat dari 156 sumber mata air yang ada di Kota Batu saat ini tinggal sekitar 50 sumber mata air.

“Karena itu dengan adanya penghijauan ini bisa menyelamatkan sumber air dan kerusakan lingkungan di hulu DAS Brantas. Apalagi Kota Batu yang masih banyak jasadan hutan sebagai penyangga kehidupan penting untuk dilakukan pengawasan dan penanaman pohon,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS), Ir. Saroni Sugiarto M.E menambahkan, dengan selain dilakukan penanaman pohon di Desa Oro Oro Ombo. Pihaknya juga menggelar kegiatan serentak di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Jati Luhur.

“Jadi kegiatan ini tidak hanya di satu tempat dan sekali waktu. Tapi berkelanjutan. Tujuannya dengan tanam pohon menambah debit air di Kota Batu yang manjadi hulu DAS Brantas,” bebernya, ia menambahkan, ini juga upaya reboisasi yang akan ditindaklanjuti dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan.

Dengan penanaman pohon yang melibatkan seluruh stake holder itu. Pihaknya berharap bisa membangkitkan kembali semangat menghijaukan agar kebutuhan air bisa tercukupi.

Dalam pelaksanaanya, 3800 pohon ditanam oleh Desa Oro-oro Ombo terdiri dari berbagai jenis pohon. Diantaranya pohon Nangka, Mundu, Apukat, Jambu kristal, Jambu biji, Kemiri, Damar, Kayu putih, Akasia, Genitri dan Mahoni. (bir/yan)

Bioassessment merupakan teknik memantau kualitas air melalui biota dan serangga sungai sebagai indikator. Kegiatan paparan materi dan praktek Bioassessment ini diikuti guru dan siswa dari sekolah yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo, yang berasal dari SMA di Malang, Blitar, Tulungagung, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, dan Madiun.

Beramai-ramai melakukan observasi di sungai Konto. (rhd)

“Kegiatan ini melibatkan guru dari semua mapel, dan perwakilan siswa untuk menentukan kualitas air melalui Bioassessment sederhana dengan penemuan jenis-jenis hewan di sekitar sungai. Jika banyak ditemukan beragam biota atau hewan makro invertebrata, seperti anggang-anggang, capung, yuyu kangkang, planaria (cacing pipih), dan lainnya, maka kualitas air bisa dikatakan baik dan layak sebagai bahan baku air minum,” jelas Drs Sutarno Said MSi, Koordinator Pusat JKPKA.

Sutarno berharap, setelah mengikuti Bioassessment, para siswa mengalami peningkatan dan lebih peduli terhadap pelestarian dan kualitas sumber daya air. Dengan laporan pemantauan yang telah dibuat, selain dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan, juga dapat digunakan dalam lomba dan temu ilmiah pada November nanti.

Siswa menuliskan data temuan biota dalam modul. (rhd)

“Masing-masing makro invertebrata tersebut memiliki tiap skor yang dapat dijadikan acuan dalam Indeks Kualitas Air. Invertebrata ini sangat rentan dan intoleran terhadap limbah. Ada 3 variabel Bioassessment sederhana, yakni makro invertebrata, kandungan COD (polutan), dan kejernihan air, sebagaimana temuan Prof Akira Kikuchi dengan Jasa Tirta,” jelas Drs Budi Santoso MPd, guru SMAN 21, sekaligus Pembina JKPKA Jatim ini.

Ketua MGMP Biologi Surabaya ini mengatakan, target utamanya memberikan pemahaman pelestarian sumber daya air kepada siswa. Sebab, dengan pemahaman siswa dapat mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar. “Nantinya ada 3 target, diantaranya adanya sekolah sungai sebagai media pembelajaran dan laboratorium di bantaran sungai; Dinas Pendidikan Jatim mengakomodasi usulan sekolah sungai dengan modul kurikulum manual dan digital yang telah dipersiapkan oleh JKPKA; Dan munculnya sadar lingkungan dalam diri masyarakat,” ungkap salah satu dosen UWK Surabaya yang berhasil mengantarkan SMAN 21 meraih beberapa penghargaan internasional berkat perubahan kualitas sungai emas dari tercemar menjadi sedang.

Di usia ke-21 tahun, JKPKA telah memiliki anggota 200 sekolah, dimana kegiatan tiap tahun diadakan pemantauan air langsung (Bioassessment). Alasannya, anggota guru dan siswa selalu berubah, khususnya para siswa karena melanjutkan ke jenjang berikutnya. “Kegiatan ini selalu kami lakukan tiap tahun untuk mengedukasi generasi penerus selanjutnya. Jadi akan semakin banyak siswa dan guru yang memahami pentingnya kualitas sumber daya air ini,” jelas Inni Dian Rohani, Kadep Humas & Informasi Publik Perum Kasa Tirta I (PJT I). (rh/yan)