Korlap Aksi, M Dani Febri A, mengatakan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi ke DPR dan pemerintah pusat sebagai langkah menyikapi beberapa isu nasional yang terkesan membuat gaduh. Sehingga, berdampak pada stabilitas nasional.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan mahasiswa. Pertama, menuntut pemerintah konsisten terhadap pelaksanaan Pemilu dan tidak membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung dan mengintervensi distribusi pasar yang sehat.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang

“Ketiga, mencopot Menteri Perdagangan yang gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok dan tidak menyiapkan mekanisme perekonomian secara nasional. Keempat, mendesak presiden menurunkan harga BBM dan menstabilkan stok BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dalam kesempatan itu memantau langsung jalannya pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Polres menurunkan sendiri, menurunkan puluhan personelnya guna memastikan kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif.

Kapolres juga mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut, karena menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan aman. “Kehadiran kami hanya mengamankan aksi unjuk rasa. Sehingga, tidak tersusupi oleh pihak-pihak yang bisa memicu kerusuhan,” tegasnya. (adi/gie)

Dalam aksi itu, para mahasiswa membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman. Diantaranya Maukah DPRD Sidoarjo Bekerja Totalitas?, Sidoarjo Butuh Pemimpin Tegas, dan Sidoarjo Butuh Perubahan.

Aksi ini awalnya berlangsung di depan Monumen Jayandaru. Namun lambat laun massa bergerak menuju depan pintu kantor DPRD Sidoarjo dengan membawa 10 tuntutan kepada anggota DPRD Sidoarjo. Salah satu tuntutannya, percepat pendirian RSUD Barat dan realisasi Frontage Road (FR) dari Waru-Gedangan.

“Kami menuntut penggunaan sistem KPBU harus dikaji dengan mendetail dan diaudit lembaga auditor independen. Segera realisasikan frontage road Waru-Gedangan untuk mengurai kemacetan,” terang Ketua PC PMII Sidoarjo, M Burhanul Muclasony kepada Memontum.com, Rabu (21/8/2019).

Lebih jauh, mahasiswa yang akrab dipanggil Sony ini mengungkapkan selain itu, massa juga mendesak anggota dewan yang baru untuk membentuk Timsus dalam mengelola dan pengawasan sset- aset daerah yang ada di Sidoarjo.

“Harus ada Timsus pengelolaan aset. Kami juga minta kepada DPRD yang baru dilantik untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerap APBD agar tidak terjadi Silpa,” imbuh mahasiswa Unusida ini.

Dalam aksi itu, kata Sony juga disertai aksi teatrikal dengan mengipas-ngipas uang. Aksi ini sebagai bentuk kritik terhadap salah satu anggota dewan yang bernyanyi sambil kipas-kipas uang di ruang Paripurna.

“Teatrikal ini sebagai bentuk kritik kami terhadap anggota dewan yang bernyanyi sambil kipas-kipas uang. Seolah-olah mereka (anggota dewan) lupa terhadap nasib masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan aksi mahasiswa ini sebagai kado terindah bagi anggota dewan yang baru dilantik. Selain itu, juga sebagai spirit untuk kinerja dewan yang lebih baik lagi.

“Alhamdulillah kami dapat kado yang terindah. Ini awal dari tugas kami. Paling tidak kehadiran sahabat akan menambah spirit untuk DPRD yang lebih baik,” katanya saat menemui massa usai menjalani prosesi pelantikan anggota DPRD Sidoarjo Periode 2019-2024.

Selain itu, politisi PKB itu juga berjanji akan menindak lanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa itu. Salah satunya terkait pembangunan RSUD Barat akan segera dibangun dalam waktu dekat.

“RSUD keinginan bersama. Semoga bisa segera dibangun dalam waktu yang tidak lama. Termasuk Frontage Road kami sudah anggarkan sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya. (Wan/yan)

Saling serang dan lempar batu terjadi. Perempatan Rajabali lumpuh, karena mereka saling melempar batu. Petugas kepolisian Polres Malang Kota dan Polsekta Klojen melakukan pengamanan.

Jawad, staf KPU Kota Malang, menjadi korban penyerangan. (ist)

Dalam kericuhan ini, salah satu Staf KPU yakni Jawad, menjadi korban. Jawad yang saat itu baru saja keluar dari Bank Sinarmas, tiba-tiba diserang sekitar 4 sampai 5 orang mahasiswa Papua. “Tadi ada orang yang keluar dari bank dikeroyok. Sepertinya kepalanya dihantam dengan batu dan ditendang,” ujar salah seorang warga.

Karena serangan itu secara tiba-tiba, apalagi kepalanya terhantam batu, Jawad langsung roboh. Dia segera oleh pihak kepolisian dilarikan ke IGD RSSA Malang.

“Kemungkinan mahasiswa Papua itu salah sasaran mengeroyok korban. Sebab tadi korban yang dipukuli sepertinya tidak tahu apa-apa. Dia baru keluar dari bank dan langsung diserang,” ujar warga yang saat kejadian berada di tkp ini.

Meskipun roboh, Jawad tidak kehilangan kesadaran. Dia masih bisa mengingat penyerangan terhadap dirinya. Hingga pukul 15.30, informasinya Jawad masih dalam perawatan di IGD RSSA Malang.

Petugas Polres Malang Kota sudah meminta mahasiswa Papua ini untuk membubarkan diri. Namun setelah bentrok yang pertama, mereka tidak mau pulang. Bahkan mereka menduduki Jl Kahuripan. Sementara itu massa warga semakin banyak, puluhan orang berdatangan dari timur Jl Kahuripan.

Untuk menghindari penyerangan, petugas Polres Malang Kota kembali meminta mahasiswa Papua ini segera membubarkan diri. Kali ini mereka bersedia masuk ke dalam truk polisi. Mereka kemudian diantar ke Terminal Landungsari. Aktifitas sekitaran Rajabali kembali normal sekitar pukul.11.00.

Sementara itu, terkait aksi penyerangan terhadap staf KPU Kota Malang, dibenarkan oleh Deni Rachmad, Komisioner KPU Kota Malang, saat dikonfirmasi Memontum. Pihaknya.membenatkan kalau Jawad menjadi korban bentrok tersebut.

“Memang benar, korban adalah staf KPU. Tadi kami sudah datangi IGD RSSA Malang. Saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. Informasinya korban saat itu sedang melintas. Selanjutnya kami serahkan permasalahan ini ke pihak kepolisian,” ujar Deni. (gie/yan)

Kehadiran puluhan mahasiswa itu menuntut keadilan dalam menguak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dianggap belum tuntas atau belum jelas status hukumnya di kabupaten Lamongan.

Menurut Ketua PC PMII Lamongan Fahmi mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan sebagai upaya memberikan Support dalam menegakkan Hukum yang adil di Kabupaten Lamongan terutama persoalan tindak Pidana Korupsi.

“Ada delapan kasus yang kita catat, yang status kasusnya selama ini belum jelas sampai hari ini. Sedangkan jawaban dari kejaksaan ada beberapa persoalan yang dokumennya tidak bisa di jawab sehingga status kasusnya tidak kunjung jelas,” ungkap Fahmi menegaskan.

Selain itu, Kasi Pidsus Lamongan, Yugo Susandi, SH. Menjelaskan Kejaksaan Negeri Lamongan turut mengapresiasikan kemauan atau tuntutan dari mahasiswa berkaitan dengan laporan delapan Aspirasi dari Mahasiswa.

Koordinator Lapangan, Nabil, menjelaskan bahwa mereka berdemo menuntut rektorat untuk mengambil tindakan yang seharusnya bijak, karena sampai saat ini masih ada kebijakan-kebijakan kampus yang dianggap masih memberatkan mahasiswa UMM.

Aksi demo mahasiswa UMM. (rhd)

“Timbulnya beberapa tuntutan pasti harus ada yang mendasari. Jauh hari sebelumnya Aliansi Mahasiswa Bersatu sudah investivigasi dan melakukan penyebaran angket untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Saat ini data yang menjadi dasar tuntutan sudah 99% siap. Tentu hal ini yang menjadikan Aliansi Mahasiswa Bersatu semangat untuk mengambil hak yang seharusnya mahasiswa UMM dapatkan,” jelas Nabil, dalam pernyataan tertulisnya.

Beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut, diantaranya Selenggarakan perkuliahan dalam kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permen Ristedikti no 2/2016); Hapuskan biaya yudisium di setiap Fakultas; Turunkan harga semester antara; Tolak kenaikan biaya SPP, DPP, dan KKN; Adakan dan perbarui seluruh fasilitas akademik di seluruh jurusan; Hapuskan persyaratan PKM dalam kelulusan Student Day; Tunjukkan transparansi dana lembaga kemahasiswaan; dan Libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus.

Longmarch demo di sekitaran kampus UMM. (rhd)

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor UMM Drs Fauzan, MPd memberikan penjelasan dan jawaban atas beberapa tuntutan yang dianggapnya ada kesalahpahaman. “Jika ada 20 orang mahasiswa yang dianggap tak puas, atau siapapun lainnya, silakan kalian melapor ke Dekan. Kalian juga bisa menyampaikan melalui 125 pendamping yang ada. Jika masih tak puas, silakan lapor ke saya. Sehingga saya tahu kesulitannya dimana? Karena kalian adalah anak-anak saya,” jelas Fauzan, sembari memberikan nomor kontaknya kepada mahasiswa.

Usai memberikan penjelasan, Fauzan dan jajarannya didesak menandatangani nota kesepakatan. Namun jajaran Rektorat enggan karena beberapa poin tuntutan menyalahi aturan. Salah satunya penghapusan PKM, dimana PKM sebagai bentuk pengabdian mahasiswa pada masyarakat, sebagai bentuk pengakuan masyarakat pada mahasiswa. Jika dihapus akan menyalahi aturan, dan menghapus peran mahasiswa dalam masyarakat.

“PKM dan semester antara untuk memastikan bahwa kalian sebagai mahasiswa unggulan. Dan itu sudah diatur pusat (Kemenristekdikti), dan sama perlakuannya pada semua PTS. Sementara yang lain, karena terkait sistem yang sudah ada, saya akan koordinasi dulu. Nanti kita bicarakan bersama. Jika kalian belum puas, sekali lagi kami membuka ruang mediasi,” tegas Fauzan, didampingi WR I Prof. Dr Syamsul Arifin, MSi, WR II Dr Nazaruddin Malik MSi, WR III Dr Sidik Sunaryo, SH, MSi, dan Wadir II DPPM Dr Masduki, MSi. (rhd/nay)