Korlap Aksi, M Faizi, dalam orasinya meminta agar Kepala Diskoperindag Sumenep, Chainur Rasyid, untuk bertanggung jawab dan melaporkan pihak ke tiga ke ranah hukum. Sebab dari hasil kajiannya, pihak ketiga atau PT Mitra Sumekar Abadi, itu diduga kuat sudah masuk pada ranah Tipikor (tindak pidana korupsi, red). 

“Sisa Rp 490 juta dari temuan BPK RI tersebut, sampai hari ini belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Dan ini, diduga kuat sudah masuk pada ranah. Apalagi, berdasar surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, lanjut Faizi, Kepala Diskoperindag seharusnya berani pasang badan dalam melakukan pengawalan kasus ini. Selain menekan pihak ke tiga untuk melakukan pembayaran, Kepala Diskoperindag juga harus berani melaporkan pihak ketiga itu keranah hukum.

“Kalau Diskoperindag tidak berani menindaklanjuti perihal ini, patut diduga kejanggalan atau temuan BPK ini ada kongkalikong dari Kadiskoperindag dengan pihak ketiga,” paparnya.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa tidak ditemui oleh Kepala Diskoperindag. Dengan alasan, tengah melakukan pertemuan ke Jakarta. Karenanya, aksi akan kembali dilanjutkan pada Jumat (17/03/2023) lusa.

“Kami tetap akan melakukan pengawalan kasus ini dan akan melakukan aksi lanjutan ke Pemkab Sumenep. Insyaallah hari Jumat,” tegasnya. (dan/sit)

Koordinator aksi, Mochamad Sodiq Fauzi, menyampaikan bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja ini merupakan bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi RI. “Perpu ini merupakan pembangkang terhadap konstitusi RI dan juga gejala yang menunjukkan otoritarianisme Pemerintahan. Ini semakin menunjukkan, bahwa presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang berdampak pada kehidupan bangsa yang dilakukan secara demokratis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/01/2023) siang.

Dirinya menilai, penerbitan Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi syarat. Karena tidak adanya ihwal kegentingan yang memaksa, kesombongan hukum maupun proses pembuatan undang-undang pada umumnya. “Seharusnya, Pak Presiden itu mengeluarkan Perpu pembatalan Cipta Kerja sesaat setelah disahkan. Karena adanya penolakan secara massif dari seluruh elemen masyarakat,” tegas Sodiq.

Namun, menurutnya, saat itu presiden justru meminta masyarakat yang menolak Perpu Cipta Kerja melakukan judicial review. Oleh karena itu, dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja tersebut Aliansi Mahasiswa Trenggalek menyatakan beberapa sikap. Diantaranya, mengecam penerbitan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menuntut Presiden melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK.

Selanjutnya, menarik kembali Perpu Nomor 2 tahun 2022. Menyudahi kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi. Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis dan hak-hak asasi manusia.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Trenggalek di depan Kantor DPRD. “Adapun tuntutan yang disampaikan kali ini adalah membatalkan adanya Perpu Cipta Kerja, karena ini domainnya memang ada di DPR. Diharapkan, DPRD Kabupaten bisa membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa Trenggalek juga meminta agar DPRD Trenggalek, untuk melakukan usulan ke DPR RI tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh MK.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga berterima kasih atas tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa ke kantor DPRD. Mengingat, masyarakat yang bertugas sebagai kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasinya.

“Nanti akan kita teruskan ke DPR RI agar menjadi salah satu atensi DPR RI dalam menjalankan tugas fungsinya,” imbuhnya.

Menurutnya, pasca diterbitkannya keputusan MK soal Perpu Cipta Kerja ini, ditindaklanjuti dengan usulan undang-undang-undang baru. Akan tetapi, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2023, tidak muncul.

Padahal, Prolegnas ini merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang berada pada tahapan awal yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tetapi, usulan undang-undang-undang pasca diterbitkannya keputusan MK terkait Perpu Cipta Kerja tidak ada.

“Tidak munculnya undang-undang baru dalam Prolegnas 2023 ini, kita juga masih belum tau. Entah karena pemerintah atau DPR yang lemot dalam pengusulannya, sehingga dalam Prolegnas itu tidak muncul. Sampai akhirnya presiden mengeluarkan Perpu itu, karena tidak adanya undang-undang baru sampai November 2022 kemarin. Maka yang akan terjadi adalah kekosongan hukum,” tegas Doding.

Dirinya menegaskan, jika sebelumnya Perpu ini dibatalkan oleh DPR. Sehingga, masih ada waktu selama 10 bulan, untuk membahas maupun mengusulkan undang-undang Cipta Kerja yang baru. “Kalaupun ada kekosongan hukum di tahun 2023 ini tentu akan berbahaya. Harusnya pemerintah itu tidak mengeluarkan Perpu tapi mengeluarkan draf rancangan yang diusulkan ke DPR di tahun 2022 kemarin. Sehingga tahun 2023, di Prolegnas itu akan muncul dan akan dibahas oleh DPR. Dengan demikian, November 2023 nanti akan ada undang-undang baru sesuai yang diinginkan MK,” jelasnya.

Perlu diketahui, pada 30 Desember 2022, pemerintah mengumumkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut juga sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada 25 November 2021.

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (mil/gie)

Pengacara sekaligus Korlap Aksi, Sulaisi Abdurrazaq, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena status kepemilikan Hotel Madura Indah tersebut diduga ilegal. Itu karena, dokumen pemilik asli atas nama Achmad Mukhsin, dirubah oleh istri dari salah satu keluarga yang dipercayai Achmad Mukhsin, saat pulang ke Jember.

“Hotel Madura Indah ini pemiliknya adalah Bapak Achmad Mukhsin. Dalam perjalanannya dahulu, dia (Achmad) dulu tinggal di Pamekasan. Namun, suatu ketika ibunya sakit, sehingga Pak Mukhsin harus pulang ke Jember untuk merawat ibunya. Kemudian, hotel ini di operasikan oleh keluarganya,” kata Sulaisi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, setelah di operasikan oleh keluarganya itu, kemudian barang-barang serta dokumen penting berkaitan dengan tanah dan hotel, diduga dibobol dan dikuasai oleh orang tertentu. Bahkan, sempat mau dijual, tetapi dirembukkan oleh keluarga dan Achmad Mukhsin, dengan dibantu oleh salah satu keluarganya yang bernama Quraish.

“Sehingga, Pak Mukhsin dibantu oleh Quraish atau salah seorang keluarganya. Tetapi, Pak Quraish kemudian meninggal dunia, sehingga dokumen tersebut dikuasai oleh istri Quraish. Alhasil, ketika Pak Mukhsin mau kembali ke Pamekasan, tidak memiliki legalitas lagi,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, tambah Sulaisi, bahwa setelah Achmad Mukhsin mengetahui perihal tersebut pada tahun 2015, dirinya pun meneruskan dengan menempuh jalur hukum. Yakni, sejak 2015 sampai 2017. Akan tetapi, hasilnya belum memihak padanya.

“Beberapa cara hukum sudah dilakukan oleh Mukhsin. Namun, upaya ini malah disalahartikan. Sehingga, kemudian harus menempuh cara rakyat yakni dengan aksi, agar mengungkap ke ruang publik,” jelasnya.

Achmad Mukhsin saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa hotel yang didirikan itu adalah tahun 1992. Tetapi, dokumen miliknya diambil oleh pihak keluarga yang lain, tatkala ketika dirinya pulang ke Jember karena ibunya sakit dan meninggal.

“Saya sudah mencoba proses hukum melalui Polda, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri sejak 2015. Akan tetapi, hasilnya tidak memihak pada saya. Harapan saya semoga keadilan masih ada,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penjaga Hotel Madura Indah, saat menemui aksi massa, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu perihal persoalan tersebut. “Saya tidak tahu menahu persoalan ini. Karena, saya hanya sebagai pegawai biasa,” ujar Saleh. (azm/gie)

Ketua MPR MR, Hamidi, mengatakan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini menyoal tentang kinerja Pemkab Sumenep. Yakni, berkaitan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan pupuk itu sangat berdampak fatal bagi petani.

Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dengan jargon ‘Bismillah Melayani’, Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kelangkaan pupuk. Bahkan menurut penilaiannya, kelangkaan pupuk tersebut merupakan sebuah kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“KPPP yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), itu seharusnya berfungsi dan punya peran penting dalam melakukan pengawasan pupuk. Inikan aneh, ada tim pengawas tapi kenyataannya di bawah tidak terawasi. Tim itu, seharusnya berfungsi untuk mengurai hal-hal yang mengakibatkan kelangkaan pupuk,” ujarnya, Rabu (07/12/2022) tadi.

Hamidi meminta, agar tim turun langsung ke lapangan guna bisa memastikan peredaran pupuk bersubsidi. Jadi, pengawasan peredaran pupuk, itu jangan berhenti di distributor. “Kalau tim itu tidak turun ke lapangan langsung, bagaimana bisa memastikan kalau pupuk itu beredar sesuai prosedur,” paparnya.

Menurutnya, dampak kelalaian atau kurangnya pengawasan dari hal tersebut sangat telak. Yakni, terjadinya kelangkaan pupuk hingga terdapat kios yang menjual harga di atas HET dan bahkan hal seperti itu terjadi setiap tahun. Sehingga, petani merasa sangat terpukul.

“Poinnya ini dari kurangnya pengawasan. Seakan-akan, Pemkab Sumenep ini terkesan main-main,” ujarnya. (dan/gie)

Dikatakan Made, bahwa DPRD Kota Malang juga menolak atas adanya kenaikan harga BBM. Bahkan, tidak ada satupun aspirasi yang menerima atas terjadinya kenaikan harga BBM.

“Kita sampaikan apa adanya. Bahwa saya dan enam perwakilan fraksi, menolak adanya kenaikan harga BBM. Itu sesuai dengan aspirasi yang kita terima,” jelas Made.

Pihaknya juga menerima segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut. Karena DPRD Kota Malang, bagian dari yang menerima imbas atas kebijakan yang dilakukan oleh pusat. “Kami DPRD Kota Malang ini bagian dari mengkritisi kebijakan pusat, kami bagian yang menerima imbas dari kebijakan pusat, dan mau tidak mau ini harus kita hadapi,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang, yakni meneruskan dan berkirim surat pada Sekretaris Jenderal DPR RI. Kemudian akan diteruskan pasa masing-masing fraksi yang ada di DPR RI.

“Karena ini adalah kebijakan pusat, kami akan berkirim surat. Sesuai dengan yang bertanda tangan, kita ada enam fraksi dan 10 partai politik yang ada. Semoga suara ini didengar sama pusat,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis sebaiknya bisa dilakukan secara ilmiah. Karena jika mereka hanya sekedar turun ke jalan tidak ada solusi yang konkret di pemerintah.

“Saya berharap mahasiswa itu memberikan kajian ilmiah sesuai dengan bidang mereka, kami siap meneruskan itu. Kalau hanya sekedar tuntutan tanpa solusi, saya rasa mereka tidak akan mendengar, karena mereka punya perhitungan yang matang untuk ini,” tegas Made. (rsy/gie)

 Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat menggelar aksi damai penolakan kenaikan harga BBM. Aksi itu dilakukan sejumlah mahasiswa ini dengan berjalan kaki mulai dari Tugu Garuda Alun-Alun di depan Kantor DPRD Trenggalek.

Koordinator Aksi, Muhammad Sodiq Fauzi menyampaikan tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Trenggalek. “Intinya, kami menolak kenaikan harga BBM serta mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu dirasa penting mengingat angka kemiskinan baru akan bertambah dikarenakan daya beli masyarakat akan berkurang. Akibatnya, biaya produksi barang-barang akan berpotensi melambung.

“Yang miskin lebih banyak menerima dampak negatifnya. Ini sangat tidak fair, karena ketika subsidi berlaku, data menunjukkan bahwasanya penikmat dari anggaran subsidi tersebut adalah mayoritas orang kaya,” tegas Fauzi.

Selain menolak kenaikan harga BBM, GMNI turut menyampaikan tuntutan yang lain. Diantaranya, mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun. “Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan politik strategis subsidi BBM demi mencegah terjadinya penyelewengan anggaran subsidi BBM,” imbuhnya.

Kemudian, mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM bersubsidi dan mendorong pemerintah untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan pusat dan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengucapkan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan ke wakil rakyat. “Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas partisipasi adik-adik yang telah menyuarakan aspirasi atas resahnya masyarakat terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini,” kata Samsul.

Masih terang Politisi PKB ini, pihaknya mengaku siap untuk meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. Mengingat itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dan dalam hal ini, ia juga merupakan bagian dari masyarakat.

“Aspirasi ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD. Atau mungkin dalam bentuk pembubuhan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan agar nantinya tuntutan yang disampaikan ini bisa menjadi pertimbangan di pemerintah pusat,” jelasnya. (mil/gie)

Ketua BEM Pamekasan, Syaiful Bahri, mengatakan bahwa aksi pemboikotan tersebut merupakan salah satu bentuk aksi penolakan yang tegas dari BEM Pamekasan, pada kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. “Ini merupakan sebuah aksi lanjutan dari aksi yang kami lakukan pada hari sebelumnya (Senin, red) kemarin di Gedung DPRD Pamekasan. Dan ini adalah salah satu bentuk penolakan secara tegas, terkait kenaikan harga BBM,” katanya.

Syaiful juga menyampaikan, bahwasanya Aliansi BEM se-Pamekasan dalam mengkawal persoalan ini tidak main-main, karena hal ini menyangkut persolan rakyat dan angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta kemaslahatan bersama. “Kita akan melihat perkembangan yang sudah kami lakukan dari kemarin. Baik dari pemerintah ataupun dari pihak Pertamina itu sendiri terutama pada persoalan harga yang menjadi atensi hari ini,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disamping itu, Syaiful juga mengatakan, bahwa aksi tersebut akan berlanjut. Pihaknya dan beberapa BEM yang ada di pulau Madura akan mendatangi kantor Pertamina yang ada di kabupaten Sampang Madura.

Sementara, Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan, tentunya kita juga harus menghargai orang lain. Karena, ini merupakan jalan kemudian orang juga akan bekerja untuk melaksanakan tugasnya.

“Terima kasih karena kita sudah berhasil komunikasi dengan baik, tidak ada gesekan atau sebagainya. Ini membuktikan bahwa Polres Pamekasan melakukan kegiatan yang lebih edukasi dan berkomunikasi,” katanya saat mendatangi masa aksi.

Lebih lanjut Rogib Triyanto menuturkan, bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan terkait kegiatan yang ada di kantor Pertamina Camplong Sampang. Karena wilayah camplong merupakan objek vital nasional. (azm/sit)

Korlap Aksi, M Dani Febri A, mengatakan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi ke DPR dan pemerintah pusat sebagai langkah menyikapi beberapa isu nasional yang terkesan membuat gaduh. Sehingga, berdampak pada stabilitas nasional.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan mahasiswa. Pertama, menuntut pemerintah konsisten terhadap pelaksanaan Pemilu dan tidak membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung dan mengintervensi distribusi pasar yang sehat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ketiga, mencopot Menteri Perdagangan yang gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok dan tidak menyiapkan mekanisme perekonomian secara nasional. Keempat, mendesak presiden menurunkan harga BBM dan menstabilkan stok BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dalam kesempatan itu memantau langsung jalannya pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Polres menurunkan sendiri, menurunkan puluhan personelnya guna memastikan kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif.

Kapolres juga mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut, karena menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan aman. “Kehadiran kami hanya mengamankan aksi unjuk rasa. Sehingga, tidak tersusupi oleh pihak-pihak yang bisa memicu kerusuhan,” tegasnya. (adi/gie)

“Mana Bupati Sumenep yang katanya akan menuntaskan tambang galian C ilegal di Sumenep. Kok tidak menemui kami,” kata Kordinator AMS, Maksudi, Rabu (16/02/2022). Mahasiswa sempat kecewa karena tidak ditemui oleh Bupati Sumenep. Mereka hanya ditemui oleh beberapa perwakilan dari Pemkab Sumenep. Hal ini lantas membuat mahasiswa kecewa dengan menyampaikan aspirasinya lewat orasi di halaman Kantor Bupati Sumenep.

Maksudi juga menyampaikan, pada aksi demontrasi sebelumnya, Bupati Sumenep sudah membuat kesepakatan dengan mahasiswa untuk menyelesaikan problem tambang ilegal galian C. “Saat kita menggelar aksi pada Selasa (25/01/2022) dengan meminta Pemkab Sumenep menindak tegas penambang galian C ilegal Sumenep, sudah ditandatangani Bupati,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun, hingga kini Pemkab Sumenep melalui dinas terkait belum melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi mahasiswa, tambang galian C ilegal tersebut hingga kini masih terus melakukan aktivitas penggalian.

Dengan begitu, kerusakan terhadap lingkungan masih menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar lokasi. Untuk itu, ia meminta Pemkab setempat agar melakukan langkah-langkah cepat untuk menertibkan atau penutupan terhadap aktivitas tambangl galian C ilegal itu. “Kalo Bupati Sumenep tetap tidak menertibkan galian C ilegal, kami AMS akan gelar demo besar-besaran di Kabupaten Sumenep,” tegasnya. (dan/gie)