Langkah ini diambil, juga untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas lebih terkontrol dan mencegah penyalahgunaan. Ratusan kendaraan yang umumnya digunakan oleh pejabat eselon II dan III, dikandangkan di tiga lokasi yang berbeda.

Lokasi tersebut, meliputi Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Balai Diklat Dringu serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo di Dringu. Dengan diparkirnya kendaraan dinas di tempat-tempat yang telah ditentukan, diharapkan tidak ada kendaraan yang digunakan di luar kepentingan dinas resmi.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hellen Ari Hermawan, menyampaikan kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 700/185/426.70/2005 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Saat Hari Raya. “Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemkab Probolinggo,” katanya, Minggu (30/03/2025) tadi.

Baca juga :

Hellen menerangkan, bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas, terutama selama libur Hari Raya Idul Fitri. “Kami berharap agar kendaraan dinas hanya digunakan untuk kegiatan yang benar-benar terkait dengan dinas dan pengamanan terhadap kendaraan dinas dapat dilakukan secara maksimal,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Probolinggo berharap agar seluruh kendaraan dinas yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sah. Juga mendukung pengamanan kendaraan dinas selama periode libur panjang. Langkah ini juga bagian dari upaya penguatan disiplin kerja dan pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Probolinggo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan fasilitas pemerintahan,” lanjutnya.

Selain itu, kebijakan pengkandangan kendaraan dinas ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap aset-aset milik pemerintah. Sekaligus, untuk mengimplementasikan kebijakan dalam rangka menjaga integritas dan efisiensi penggunaan barang milik negara.

“Dengan adanya pengandangan kendaraan dinas selama libur panjang, kami mengingatkan untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta menjaga aset negara dengan baik dan bertanggung jawab. Langkah ini juga sebagai bentuk upaya Pemkab Probolinggo dalam menanggulangi potensi pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. “Untuk mobil dinas di lingkungan Pemkot Probolinggo, seluruh mobil dinas kepala perangkat daerah harus ditaruh di Kantor Wali Kota Probolinggo dan tidak boleh dipakai untuk mudik. Kecuali, kegiatan-kegiatan mobile yang dibutuhkan untuk memantau kegiatan dari perangkat daerah terkait masih diperbolehkan dan hanya khusus di wilayah Kota Probolinggo,” tegas Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, seraya memantau sejumlah kendaraan dinas.

Diketahui, tidak hanya mengimbau para pejabat saja, orang nomor satu di Kota Probolinggo, tersebut juga mencontohkan mobil dinasnya juga turut di parkir di halaman kantor yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman. Wali Kota Habib Hadi, pun memilih menggunakan mobil pribadinya saat beraktivitas di hari itu.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menekankan, bahwa seluruh ASN wilayah Pemkot Probolinggo, sesuai SE dari KPK, ASN tidak melakukan permintaan atau pemberian atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Tentunya, yang berlawanan dengan tugasnya sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Hal tersebut, tambah Wali Kota Habib Hadi, sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPK No. 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. “Permintaan gratifikasi secara individu ke masyarakat atau perusahaan itu tidak boleh. Tetapi seumpama menerima, silahkan disalurkan untuk bantuan sosial, namun tetap harus dilaporkan,” bebernya.

Wali Kota Probolinggo ke-21 itu juga menjelaskan, bahwa kegiatan santunan untuk dhuafa, anak yatim dan abang becak yang dihimpun oleh Baznas Kota Probolinggo yang bertajuk ‘ASN Probolinggo Peduli’, telah dilakukan. “Ini merupakan upaya ASN Pemkot Probolinggo, untuk berbagi melalui Baznas. Alhamdulillah semua lancar dan disiarkan langsung oleh Medsos masing-masing perangkat daerah yang disebar di 29 kelurahan,” terangnya.

Sementara dalam jumpa pers, Habib Hadi juga memberikan apresiasi kepada Polres Probolinggo Kota, karena telah melakukan operasi-operasi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Seperti tempat-tempat yang menimbulkan keresahan hingga merazia pemuda di pinggir jalan yang minum Miras.

Bersama Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani, wali kota juga meninjau langsung lokasi kejadian ledakan mercon di Kelurahan Jrebeng Lor, Selasa (17/04/2023) malam. “Kami terus berupaya untuk meminimalisir dan menekan lokasi dan kejadian yang seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan, tidak akan terjadi lagi,” urainya.

Mantan anggota DPR RI ini juga mengimbau kepada para warga yang meninggalkan rumahnya untuk mudik, agar membuat laporan ke perangkat terkait. Seperti, RT/RW agar ada upaya pencegahan dan antisipasi jika terjadi hal-hal berbahaya.

Terakhir, Habib Hadi berpesan kepada semua wartawan untuk selalu menyajikan pemberitaan yang netral. Karena, kinerja pemerintah tanpa media tidak akan terekspos. “Selain itu, media juga berperan untuk mengedukasi masyarakat. Itulah peran penting dari media,” ujarnya. (kom/pix/gie)