Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika jalur prestasi non akademik yang dimaksud seperti hasil lomba yang telah diikuti oleh para siswa. Untuk hari ini hingga Rabu (17/05/2023) mendatang, telah dibuka jadwal untuk menyerahkan sertifikat lomba di Kantor Disdikbud Kota Malang.

“Sekarang masih verifikasi jalur prestasi non akademik seperti lomba dan olimpiade yang itu juga bersifat lomba. Jalur prestasi ada dua, jalur prestasi rapot dan lomba. Untuk yang kita buka hari ini sampai rabu itu yang prestasi jalur lomba. Setelah itu nanti akan kita godog bersama dengan tim,” jelas Suwarjana, saat ditemui Memontum.com, Senin (15/05/2023) tadi.

Ditambahkan Suwarjana, untuk pengolahan data dari prestasi para siswa nantinya juga akan menggandeng pihak-pihak terkait. Seperti, menggandeng Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), Dewan Pendidikan Kota Malang dan juga Kemenag.

“Belum tentu yang sertifikat diterima itu mesti lolos, dan juga belum tentu dia tidak lolos. Jadi nanti kita godog bersama-sama. Kalau sertifikatnya itu olahraga ya nanti kami harus ajak Cabang Olahraganya (Cabornya), kemudian kami ada tim dari KONI juga, lalu Dewan Pendidikan Kota Malang, dan kalau tentang keagamaan kita akan menggandeng dari Kemenag,” tuturnya.

Baca juga:

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Pihaknya menegaskan, jika dalam penerimaan jalur prestasi lomba tersebut tidak hanya mencari yang asal-asalan. Namun, juga harus yang berjenjang dan bermutu. Seperti, tingkatan lomba yang diikuti oleh para siswa tersebut.

“Contohnya Lomba Catur Piala Menpora, tapi pesertanya hanya ikut di situ, sehingga itukan tidak bisa. Minimal, mereka memperoleh prestasi itu juara di tingkat kota. Tapi, tetap dilihat penyelenggara dan kualitasnya. Makanya, harus menggandeng semuanya. Kalau tidak berjenjang bisa menjadi catatan, tapi itu dibahas didalam tim, saya tidak mau sendiri-sendiri,” katanya.

Kemudian, selain dibuka jalur prestasi hasil lomba, saat ini juga dibuka jalur Afirmasi. Dimana jalur tersebut, dikhususkan bagi warga Kota Malang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan dibuktikan, kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu PKH, Kartu Sejahtera atau surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Malang.

“Untuk saat ini kalau PPDB 2023 jenjang SMP masih fokus di penerimaan jalur afirmasi, prestasi hasil lomba, dan perpindahan orang tua. Kalau zonasi masih nanti di bulan Juni, kami sudah mengatur untuk itu semua,” ujarnya.

Sementara ini, informasi yang telah diperoleh oleh Memontum.com, untuk jadwal pendaftaran penerimaan SMP melalui jalur afirmasi, prestasi hasil lomba dan perpindahan orang tua akan dilakukan pada Senin (29/05/2023) hingga Rabu (31/05/2023) mendatang. Pengumuman hasilnya akan diumumkan pada Jumat (02/06/2023). Kemudian, untuk jalur prestasi rapot akan dilakukan pada Senin (05/06/2023) hingga Rabu (07/06/2023). Pengumuman hasilnya akan diumumkan pada Jumat (09/06/2023). Lalu, jalur zonasi sendiri akan dibuka pendaftaran mulai Senin (12/06/2023) hingga Rabu (14/06/2023) dan pengumuman hasil di hari Jumat (16/06/2023).

Lebih lanjut, untuk jadwal PPDB tingkat SD dan juga TK, pendaftaran akan dibuka pada Senin (22/05/2023) hingga Rabu (24/06/2023) melalui online. Untuk pengumuman hasil penerimaan yaitu pada Jumat (26/05/2023).

“Untuk semua informasi yang berkaitan dengan PPDB lebih lengkapnya bisa cek di sosial media kami Disdikbud Kota Malang, bisa di sosial media Instagram maupun Facebook,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk tata cara pendaftaran melalui online, yaitu membuka pada halaman ppdbkotamalang.id, lalu membuat akun baru, dan mengupload berkas sesuai dengan jalur yang dipilih. Dalam melakukan pendaftaran tersebut, juga tidak dipungut biaya apapun. (rsy/sit/adv)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan jika hasil dari evaluasi dan analisis, terkait dengan para pelajar yang menjadi penumpang bus sekolah, akan segera dilaporkan pada Wali Kota Malang. “Hasil analisis dan evaluasi kami ada. Itu, tentunya sesuai dengan data. Nanti akan segera saya laporkan pada asisten Wali Kota. Karena sampai kapanpun, bus sekolah masih dibutuhkan,” jelas Suwarjana, Rabu (22/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika sampai saat ini banyak para pelajar yang masih membutuhkan bus sekolah atau elf sekolah. Sebab, hal itu dinilai sangat membantu. Apalagi, keberadaan fasilitas bus sekolah tidak dipungut biaya. Sehingga, animo bus sekolah saat ini juga semakin banyak.

“Pada intinya, masyarakat ini masih sangat membutuhkan. Bus sekolah masih efektif. Banyak penumpang yang naik bis sekolah, ada datanya. Kalau mau lihat, ramai atau nggak penumpangnya, jangan waktu bus mau kembali ke garasi. Tetapi di jam pagi saat berangkat sekolah atau siang saat mereka pulang,” katanya.

Baca juga:

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Lebih lanjut ditambahkan, jika pihaknya menyetujui terkait dengan pemberian subsidi bagi para sopir angkot. Sebab, tidak semua pelajar tertampung untuk naik di bus sekolah. Terlebih, pelajar di Kota Malang saat ini juga banyak.

“Angkot juga masih kebagian pelajar dan malah banyak. Karena, tidak semua tertampung di bus sekolah. Kalau anak nanti diberi subsidi, belum tentu anak itu naik dalam satu jalur cuma sekali dan bisa ada yang oper dua kali. Kalau subsidi per anak Rp 6 ribu, itukan kurang,” lanjutnya.

Pihaknya juga menyampaikan, jika daerah lain yang melakukan studi banding ke Dikbud Kota Malang, beberapa juga menginginkan adanya bus sekolah di daerahnya. Jika rencana bus sekolah di Kota Malang akan diberhentikan, maka menurutnya akan sulit untuk memulai kembali.

“Di daerah lain aja pada mau pingin punya bus sekolah, kalau disini diberhentikan nanti mau memulai lagi itu sulit,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Yang jelas, Dikbud bersama dengan teman-teman MKKS, Kepala Sekolah, guru BK (Bimbingan Konseling), akan terus mengawasi untuk mencegah hal-hal yang seperti itu,” ucap Suwarjana.

Pihaknya yakin, bahwa hal-hal seperti itu di Kota Malang, tidak akan terjadi. Sebab, lingkungan sekolah di Kota Malang telah dibentuk untuk menjadi sekolah yang ramah anak, deklarasi sekolah anti bullying, dan juga operasi kasih sayang.

“Saya yakin untuk kejadian seperti itu di Kota Malang saat ini tidak ada, dan jangan sampai ada,” tegasnya.

Baca juga :

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu

Selain itu, ke depan pihaknya akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan sosialisasi anti narkoba pada siswa-siswi di Kota Malang. Sebab, hal itu juga penting agar sekolah di Kota Malang bebas dari Narkoba.

“Nanti juga akan menggandeng BNN, mereka memberikan pengarahan untuk siswa-siswi. Itu juga sangat berguna bagi mereka,” lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai upaya pembentukan Satgas cegah kekerasan, pihaknya mengatakan, bahwa hal tersebut memang diperlukan. Namun, sementara ini masih belum. Sebab, saat ini masih terkendala karena adanya pandemi Covid-19 yang masih belum usai.

“Sebenarnya perlu, cuma saat ini masih belum perlu, karena masih dalam kondisi pandemi dan masih baru ada satgas Covid-19, biarkan konsen dulu. Insyaallah teman-teman BK masih bisa mengatasi dan juga bapak ibu guru,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam rangka pengoptimalan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana, berencana akan membangun kembali gedung ini. “Yang jelas ini kan gedung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bersejarah, dan lokasinya di tengah kota. Di sisi lain, kita punya budayawan yang banyak, namun tempat ajang tampilan mereka kurang,” ungkapnya seusai gelaran Anugerah Insan Budaya Berprestasi, Rabu (10/11/2021).

Baca juga:

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Oleh sebab itu, ke depan pihaknya ingin merehab gedung tersebut, agar siapapun bisa menggunakan fasilitas ini. “Bisa untuk tampil, latihan ataupun gladi bersih. Makanya nanti akan kami rehab, disiapkan lighting dan soundsystem yang memadai, agar bisa mengembangkan para seniman di Kota Malang. Itu harapan kami,” tambah mantan Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) itu.

Dengan memberi ruang gerak yang luas bagi pelaku seni, Pemkot Malang berharap bisa makin memperkenalkan budaya Kota Malang kepada masyarakat yang datang di Bhumi Arema ini.

Ditanya soal target terealisasinya rencana ini, Suwarjana menekankan sesegera mungkin.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2022 sudah bisa segera kami lakukan. Kedepan kalau harus memungut biaya atau iuran kad bagi yang ingin menggunakan, saya harap juga tidak memberatkan seniman. Polanya nanti kita bicarakan, tapi yang jelas ini untuk masyarakat dan seniman di Kota Malang,” terangnya. (mus/sit)

Namun, dirinya mengatakan bahwa tidak semua jenjang pendidikan di bawah naungan Dikbud Kota Malang akan diterapkan PeduliLindungi. “Saya rasa Aplikasi PeduliLindungi di ranah sekolah perlu sekali. Tapi, mungkin yang akan kami coba hanya di jenjang SMP sederajat,” kata Suwarjana, Rabu (03/11/2021).

Baca juga:

• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Pemilihan jenjang tersebut, dijelaskan mantan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan. “Yang pertama, mayoritas siswa-siswi SMP itu sudah membawa dan menggunakan HP. Kedua, capaian vaksinasi dosis pertama di SMP juga sudah mencapai 100 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Suwarjana menjelaskan, kemungkinan hanya sedikit murid SMP yang belum tervaksin karena terkendala usia. “Di Kota Malang masih ada anak usia di bawah 12 tahun sudah masuk SMP, jadi ketika 5 tahun dia masuk SD. Nah itu kan tidak bisa tervaksin karena umur. Tetapi kalau siswa SD berumur 12 tahun, insyaallah sudah divaksin semua,” terang Suwarjana. (mus/sit)

“Maksimal bulan Juni nanti semua sudah harus divaksin. Semua guru, tenaga pendidik, maupun non pendidikan,” ungkapnya, Senin (07/06).

Baca Juga:

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang

Berdasar laporan yang telah diterima Disdikbud, hampir semua guru jenjang SD dan SMP telah melaksanakan vaksinasi. Namun, masih ada beberapa guru PAUD dan lembaga kursus yang belum tervaksin.

“Jatah vaksin guru di Kota Malang ada 9.873. Hingga saat ini, hampir 90 persen guru dari jumlah tersebut telah tervaksin. Tinggal beberapa guru PAUD dan lembaga kursus,” paparnya.

Meski begitu, mantan Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang itu optimis vaksinasi guru bisa tuntas di akhir Juni.

“Sampai sekarang kan jalan terus vaksinasinya. Perhari 500 vaksinasi di RS Dr Syaiful Anwar, lalu di puskesmas ada 200,” tambahnya. Seiring dengan terus berjalannya vaksinasi untuk guru, Suwarjana berharap dapat cepat selesai sesuai jadwal. Pasalnya, PTM sudah dinanti-nanti oleh para siswa maupun guru. “Namun yang terpenting, saya berpesan kepada semua guru untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Agar PTM di tahun ajaran baru nantinya tetap berlangsung aman dan nyaman,” pesan Suwarjana. (mus/ed2)

“Dasar pelaksanaan PPDB 2021/2022 ini, yaitu Permendikbud RI Nomor 1 tahun 2021, tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Lalu, surat edaran (SE) Mendikbud RI Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Termasuk, SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat Covid-19. Serta, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 5 tahun 2021, tentang pedoman PPDB tahun ajaran 2021/2022 di Kota Malang,” kata Suwarjana.

Baca Juga:

• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Libur Idul Fitri, Disdikbud Malang Minta Orang Tua Awasi Aktivitas Anak
• Revitalisasi Pasar Besar Via KPBU Masuk Tahap Lanjutan, Pemkot Malang segera Bersurat ke Kemenkeu
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang

Diuraikannya, untuk jalur pendaftaran, terklasifikasi menjadi lima poin. Diantaranya, pertama adalah zonasi. Zonasi pada penerimaan PPDB Kota Malang adalah wilayah Kota Malang. Untuk Pagu jalur zonasi, SD 80 persen dari Pagu masing-masing sekolah, sementara SMP 50 persen dari Pagu masing-masing sekolah.

Klasifikasi kedua, tambah Suwarjana, adalah afirmasi. Yakni, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru (CPDB) dari keluarga tidak mampu dan atau penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal. Kemudian, Pagu jalur afirmasi sebanyak 15 persen dari Pagu masing-masing sekolah, baik jenjang SD maupun SMP.

Klasifikasi ketiga, ujarnya, yakni kepindahan orang tua. Jalur ini, diperuntukkan bagi CPDB yang orang tuanya pindah atau mutasi kerja ke Kota Malang. Antara lain, seperti ASN atau PNS, TNI, Polri dan BUMD atau BUMN. Pagu untuk jalur kepindahan orang tua, sebanyak 5 persen dari Pagu masing-masing sekolah untuk jenjang SD maupun SMP.

“Klasifikasi keempat, adalah prestasi. Jalur ini bagi CPDB yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor atau prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika di SD atau MI sederajat dalam tiga tahun terakhir. Pagu untuk jalur prestasi, 30 persen dari Pagu SMP dengan rincian 25 persen untuk prestasi nilai rapor dan 5 persen dari hasil lomba. Untuk klasifikasi kelima, CPDB dapat memilih untuk jenjang SD hanya satu pilihan sekolah. Sedangkan untuk SMP maksimal tiga pilihan sekolah,” terang Kadisdikbud Kota Malang.

Ditambahkan Suwarjana, untuk syarat pendaftaran, seperti TK dibuktikan dengan KK (kartu keluarga) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum mendaftar. Untuk kelompok A, berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Sedangkan untuk kelompok B, berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021.

“Untuk pendaftaran SD, jalur zonasi juga dibuktikan dengan KK paling singkat 1 tahun. Berusia paling rendah 6 tahun tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akte kelahiran. Dikecualikan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan akte kelahiran dan rekomendasi tertulis, yang salah satunya Kepala TK. Untuk jalur afirmasi, syaratnya dibuktikan dengan KK. Usia paling rendah dan dikecualikan paling rendah rendah 5 tahun 6 bulan, sama. Sedangkan dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan kepemilikan PIP (program Indonesia pintar), PKH (program keluarga harapan), KKS (kartu keluarga sejahtera), BPNTD (bantuan pangan non tunai daerah) atau surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial. Jalur afirmasi juga untuk penyandang disabilitas.

Untuk pendaftaran SD jalur kepindahan orang tua, berusian paling rendah 6 tahun dan dikecualikan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan, sama. Kemudian, menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang, yang mempekerjakan paling lama 2 tahun sebelum pelaksanaan PPDB,” terang Suwarjana.

Sedangkan untuk pendaftaran SMP, untuk jalur zonasi, persyaratannya hampir sama. Seperti warga Kota Malang dibuktikan dengan KK. Untuk usia, paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2021 dan tentu sudah lulus SD atau MI sederajat serta menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Untuk semua CPDB lulusan SD dari Kota Malang tetapi bukan warga Kota Malang, dapat mendaftar melalui zonasi.

Sementara untuk jalur afirmasi, yakni warga Kota dibuktikan dengan KK, berusia paling tinggi 15 tahun, telah lulus dan berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan kepemilikan seperti persyaratan SD. Termasuk, memang penyandang disabilitas.

Untuk jalur kepindahan orang tua, usia paling tinggi sama, telah lulus dan menunjukkan SK mutasi orang tua, seperti persyaratan SD. “Untuk jalur prestasi, dibuktikan dengan prestasi nilai rapor dan prestasi hasil lomba. Khusus lomba, memiliki sertifikat atau piagam lomba akademik dan non. Paling rendah, Juara Harapan III tingkat provinsi dan Juara III tingkat Kota,” jelas Suwarjana.

Masih menurut Suwarjana, untuk pendaftaran, TK dan SD waktu pendaftarannya sama, yakni tanggal 24 Mei sampai 26 Mei. Pengumuman dilakukan tanggal 28 Mei danndaftar ulang  pada 28 hingga 29 Mei. Jika Pagu belum terpenuhi, sekolah dapat membuka PPDB secara luring. “Jadwal pendaftaran hingga daftar ulang tersebut, juga berlaku untuk TK, SD dan SMP jalur siswa inklusi,” paparnya.

Sementara untuk pendaftaran SMP, jalur afirmasi, perpindahan dan prestasi, untuk penyerahan sertifikat dimulai 17 hingga 19 Mei. Pengambilan dan pengembalian pada 22 Mei, pendaftaran 31 Mei hingga 2 Juni, pengumuman pada 4 Juni dan daftar ulang pada 4 Juni hingga 5 Juni.

Sedangkan untuk cara pendaftaran, untuk TK, SD dan SMP, hampir sama. Yakni, dilakukan secara daring melalui laman yang sudah ditentukan. Seperti TK, lamannya yakni tk.ppdbkotamalang.id. Sementara SD, lamannya yakni sd.ppdbkotamalang.id. lalu untuk SMP, lamannya yakni smp.ppdbkotamalang.id.

“Dari lama masing-masing, selain daring juga harus diisi oleh CPDB. Begitu juga, dengan pilihan lima klasifikasi yang akan dituju oleh CPDB,” terang Suwarjana. (sit/adv)

“Dari 755 ODCB yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya baru di 32 objek, jadi masih ada sekitar 700 sekian objek yang harus dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sehingga bisa dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya untuk dikaji,” ungkapnya, Senin (15/03).

“Setelah dikaji oleh TACB, hasil kajian diserahkan ke Dikbud Kota Malang. Nanti Bidang Kebudayaan yang akan menghimpun semua untuk dinaikkan ke Bapak Wali Kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya,” tambahnya.

Diakui Dian ada beberapa kendala yang menyebabkan baru 32 objek yang naik status menjadi cagar budaya. Hal tersebut karena masih ada aspek-aspek yang belum dipenuhi, dimana nantinya juga berpengaruh terhadap kemampuan dari TACB untuk menganalisanya.

“Kan tidak mungkin dari sekian ratus itu diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena ini harus ada hasil kajian yang mendalam, harus holistik, dan tidak boleh parsial,” jelasnya.

Baca Juga : Diterjang Angin Kencang, Pohon Trembesi Tumbang Timpa Tiga Motor

Meski begitu ditegaskan Dian, pada tahun ini Bidang Kebudayaan Dikbud Kota Malang menargetkan 40 ODCB yang bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

Untuk itu pihaknya akan menguatkan tim pendaftaran. Dimana tidak hanya Dikbud yang bisa mendaftarkan, tetapi bisa melibatkan warga masyarakat.

“Disini Dikbud mempunyai dua alternatif pendaftaran, manual dan digital. Yang digital ini sedang diproses pembuatannya, jadi masyarakat bisa mendaftarkan temuan dia yang diduga cagar budaya melalui saluran tersebut. Tapi kalau misalkan yang manual disilakan ke kantor,” katanya.

Terakhir, pendaftaran secara online temuan yang diduga cagar budaya, disampaikan Dian, penggarapannya masih dalam proses.

“Mudah-mudahan tahun ini rampung,” harapnya. (mus/ed2)

Dalam persiapannya, Plt. Kepala Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Siti Ratnawati, mengatakan pihaknya sudah rapat dengan pengawas sekolah dan menginfokan tentang program sekolah penggerak.

“Sudah kita infokan, saya sudah rapat dengan pengawas semuanya dan sedang pendataan. Intinya, sekolah di Kota Malang, siap,” tegasnya, Sabtu (06/02) tadi.
Namun, tambahnya, sosialisasi untuk sekolah swasta dan pendidikan non-formal, masih belum dilakukan. “Bertahap ya, karena info dari Kemendikbud juga kemarin Senin (01/02). Sementara masih kepala dan pengawas sekolah negeri, untuk yang swasta dan non-formal masih belum,” jelas Ratna-sapaan akrabnya.

Pendaftaran Sekolah Penggerak inipun dibuka hingga 6 Maret 2021. Dan dari Disdikbud sendiri ingin mengusulkan semua sekolah di tiap jenjang pendidikan di Kota Malang.

“Kalau bisa semua ya akan kita usulkan semua sekolah, mulai PAUD, SD,SMP, SMA, maupun pendidikan non-formal. Nanti kan dari Kemendikbud yang menilai pada akhirnya,” terangnya.

Berkaitan dengan kesiapan, dibeberkan Ratna sarana dan prasarana sekolah di Kota Malang sudah memenuhi. Bahkan ada daya dukung Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang berasal dari APBD Kota Malang.

Baca Juga : UN Dihapus, Disdikbud Kota Malang Upayakan Kriteria Kelulusan Siswa

“Ya semuanya sudah siap, kalau untuk Kota Malang sarana dan prasarana sudah, daya dukung bosda ada. Tidak semua daerah memiliki Bosda,” tambahnya.

Seperti diketahui, Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Dimana sekolah berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang diawali dengan SDM (Sumber Daya Manusia) kepala sekolah dan guru yang unggul.

Selanjutnya, dalam program Kemendikbud lain, yaitu Program Guru Penggerak juga disampaikan Ratna sudah banyak yang mendaftar.

“Kalau Program Guru Penggerak sudah banyak guru-guru di Kota Malang yang mendaftar ke Kemendikbud. Kalau tidak salah, sudah sekitar 38 yang ikut tahap 1,” paparnya.

Program Guru Penggerak sudah lebih dulu dicanangkan oleh Kemendikbud dan saat ini sudah memasuki angkatan ke 3. Dimana pendaftaran akan ditutup pada tanggal 15 Maret 2021. (cw1/sit)