Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan program hibah daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang. Program tersebut, diikuti seluruh pengurus KKMP dari 57 kelurahan dan akan berlangsung selama tiga hari, atau hingga Rabu (15/10/2025) lusa.

“Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pengurus koperasi. Alhamdulillah, Diskopindag melalui Dekopinda sudah menganggarkan pelatihan selama tiga hari. Mereka akan dilatih langsung oleh narasumber yang kompeten,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelatihan itu penting agar para pengurus dapat memahami cara mengoperasionalkan koperasi sesuai ketentuan. Materi pelatihan juga menghadirkan perwakilan Bank Himbara dan Dekopinda, yang memberikan pendampingan terkait manajemen usaha hingga kerja sama dengan sektor swasta.

Baca juga :

“Setelah tiga hari ini, harapannya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana mengelola dana, menentukan bidang usaha, sampai proses penganggarannya. Setiap kelurahan pasti punya karakteristik berbeda, ada yang bergerak di usaha sembako, LPG, atau bidang lainnya,” jelasnya.

Nantinya, ujar wali kota, setiap koperasi Merah Putih mendapat plafon maksimal hingga Rp 3 miliar. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

“Mereka tidak serta-merta menerima Rp 3 miliar. Semua disesuaikan dengan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman. Pelatihan ini juga untuk melatih mereka agar bisa mengukur kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Terkait kesiapan pengurus, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa para pengelola KKMP sudah memiliki kapasitas, namun membutuhkan penguatan agar operasionalnya berjalan sesuai aturan. “Bukan belum mampu, tapi mereka menunggu pelatihan ini agar tidak salah langkah. Kami yakin, setelah memahami operasionalnya, mereka bisa bergerak cepat. Targetnya, dalam satu tahun koperasi sudah bisa mandiri,” tegasnya.

Selain peningkatan SDM, Pemkot Malang juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur koperasi di tingkat kelurahan. “Kalau ada kebutuhan prioritas yang belum bisa ditangani koperasi, nanti pemerintah siap membantu. Karena keberhasilan program ini harus didukung bersama,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Mohon doa dan dukungannya, semoga Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Semoga mereka senang, sehat, dan bisa belajar dan tumbuh dengan baik,” kata Bupati Ipuk.

Sekolah Rakyat sendiri, merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat Banyuwangi, diikuti 125 siswa yang terdiri dari 50 siswa SMA, 50 SMP, dan 25 siswa SD. Khusus jenjang SD, sekolah hanya menerima siswa kelas 4, 5, dan 6.

Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir tatkala mengantar anak-anaknya. Bahkan, Bupati Ipuk juga mengecek fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat. Seperti ruang asrama dan ruang kelas yang sudah siap difungsikan.

“Awal masuk sekolah anak-anak masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tadi para siswa juga dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mental dan fisik mereka mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Bupati Ipuk.

Sejak hari pertama ini, ungkapnya, para siswa sudah mulai tinggal di asrama. Karenanya, kepada pihak sekolah agar melakukan pengawasan, karena siswa berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta terdiri dari putra dan putri.

Baca juga :

“Keamanan dan kenyamanan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena ini sistem berasrama, perlu dipastikan pengawasan selama 24 jam,” imbuhnya.

Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Afrizon Tanjung, mengapresiasi kesiapan Banyuwangi dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Banyuwangi menjadi satu dari 63 titik peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025.

“Tahun ini Kemensos menargetkan 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di berbagai daerah. Banyuwangi menjadi salah satu yang telah memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya.

Afrizon mengaku gembira melihat antusiasme Banyuwangi dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Ia menyebut peluncuran ini sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan kemiskinan.

Untuk media pembelajaran, sekolah ini dilengkapi sistem pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System (LMS) yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial. “Perangkat media pembelajaran seperti laptop, dan lainnya, akan segera didistribusikan guna mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat ini,” ucap Afrizon.

Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Chitra Arti Maharani, menjelaskan bahwa sekolah memiliki lima ruang kelas dan empat unit asrama dengan total kapasitas 126 siswa. Terdapat 21 tenaga pengajar dan 12 wali asrama yang mendampingi siswa selama 24 jam.

“Dua bulan awal ini, siswa menjalani masa adaptasi. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru, kebiasaan baru, serta kehidupan berasrama. Pembelajaran akademik baru akan dimulai pada September,” katanya. (kom/bwi/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan data calon peserta ke pemerintah pusat. Pelatihan akan dilaksanakan di Solo selama tiga bulan.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat kuota 58 orang calon kepala sekolah dari pusat. Itu untuk jenjang SD dan SMP. Datanya sudah kami kirim dan sebentar lagi mereka akan mengikuti diklat,” kata Suwarjana.

Baca juga :

Saat ini, tambahnya, Kota Malang masih memiliki kekosongan kepala sekolah definitif di sejumlah satuan pendidikan. Untuk jenjang SMP terdapat empat sekolah yang masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt), sedangkan untuk SD sekitar 21 sekolah.

“Diklat ini insyaallah selesai dalam tiga bulan. Setelah itu akan ada uji kompetensi untuk menentukan kelulusan. Tapi kami optimis semuanya bisa lulus,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa proses pengangkatan kepala sekolah kini harus mengikuti ketentuan baru. Jika sebelumnya cukup dengan diklat minimal tiga bulan dan seleksi bakal calon, maka setelah munculnya program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, mekanisme itu sempat dihapus.

“Tetapi aturan kembali berubah. Salah satu syarat utama adalah memiliki pangkat minimal III/C serta telah lulus program Guru Penggerak. Calon peserta juga harus mendaftarkan diri secara online melalui sistem pusat, bukan dari daerah. Semua prosesnya fair karena langsung ditangani oleh pusat dan biayanya ditanggung melalui APBN,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Bahkan, Tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), telah meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat, di Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Dua kementerian tersebut, melihat langsung sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang saat ini dalam proses renovasi, mulai infrastruktur gedung, sarana penginapan, ruang kelas, jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya.

“Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (30/05/2025) tadi.

Bupati Ipuk juga mengatakan, selama ini Balai Diklat Banyuwangi secara fungsi dan fasilitas sudah cukup mendekati kebutuhan lembaga pendidikan berasrama. Saat ini, Balai Diklat dalam proses renovasi oleh Kemen PU.

“Kami memilih Balai Diklat karena fungsinya mirip dengan Sekolah. Fasilitasnya cukup memadai. Ini akan menjadi lokasi sementara,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Selain menyiapkan gedung dan sarana pendukung, Pemkab Banyuwangi juga sedang memfinalisasi tenaga pengajar. Guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari kalangan PNS dan PPPK daerah dengan pengalaman yang mumpuni.

“Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman. Nama-namanya juga sudah kami usulkan ke pusat, sesuai arahan dari kementerian,” jelas Bupati Ipuk.

Adapun kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sementara untuk jenjang SD masih dibuka pendaftaran.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa, menyatakan pihaknya telah meninjau langsung proses renovasi gedung Sekolah Rakyat. “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” kata Ari.

Di hari yang sama, tim Kemensos juga meninjau gedung sekolah. Selain melihat kesiapan gedung sekolah di Banyuwangi, Tim Kemensos juga meninjau infrastruktur yang akan mendukung proses pembelajaran Sekolah Rakyat di Banyuwangi. (kom/bwi/sit)

Koordinator Kegiatan, Mohammad Sukri, mengatakan bahwa kegiatan ini rutin tiap tahun digelar. Tujuannya, sebagai materi tambahan ekstrakurikuler di SMK Al-Miftah Pamekasan.

“Ini rutin kami adakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, guna mewadahi pengembangan keilmuan bidang kepenulisan bagi siswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Al-Miftah Pamekasan, Syaiful Bahri, menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut rutin diadakan sebagai tambahan ilmu bagi siswa yang notabene santri. “Santri bukan hanya sebagai pembaca, tetapi juga harus menjadi penulis. Sehingga, ke depan mampu menghadapi tantangan zaman di bidang jurnalistik ini,” ujarnya.

Baca juga :

Syaiful berharap, meski diklat tersebut telah selesai, siswa terus mengasah kreativitas menulis. Sehingga, bisa menjelaskan segala hal kepada masyarakat umum melalui tulisan. “Output diklat ini, tentunya siswa bisa jadi jurnalis. Sehingga, bisa membantu media pondok dan sekolah. Diklat ini memang sudah selesai, tetapi belajar nulisnya harus terus berlanjut. Apalagi, kami fasilitasi melalui Website esemkabisa.com,” jelasnya.

Di saat yang sama, peserta terbaik Diklat Jurnalistik V, Ishak Madani, menyampaikan sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Alasannya, bisa mengetahui sejumlah materi yang telah dikaji. “Terima kasih, akhirnya saya bisa mengetahui berkaitan dengan kepenulisan. Semoga bisa tetap istiqamah menulis ke depannya,” urainya.

Sekedar diketahui, pada pelaksanaan kegiatan Diklat Jurnalistik ini, peserta di suguhkan materi dasar jurnalistik, teknik menulis berita, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan teknik reportase, dengan pemateri dari jurnalis Memontum.com, Moh Asmi. (azm/gie)

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Dekopinda Kota Kediri ini, mengundang perwakilan siswa-siswi SMP hingga SMA sederajat di Kota Kediri. Salah satu tujuannya, untuk lebih mengenalkan jati diri koperasi sebagai wujud kemandirian ekonomi negeri.

Ketua Dekopinda Kota Kediri, Firdaus, mengatakan bahwa pelaksanaan ini sengaja melibatkan pelajar agar lebih paham mengenai koperasi. “Koperasi merupakan badan usaha dimana menganut azas gotong royong bukan perseorangan. Penanaman gotong royong inilah, yang perlu ditanamkan pada generasi muda utamanya milenial dan Gen Z. Dimana, norma-norma tersebut mulai sedikit luntur,” katanya.

Baca juga :

Dirinya berharap, melalui diklat ini akan banyak bibit-bibit baru dari para generasi muda yang sadar berkoperasi. “Koperasi sangat bisa untuk menopang permodalan dan pemasaran dari para anggota koperasi yang berbisnis. Terlebih, dengan berkoperasi juga menjadi bentuk meneladani sifat dan menghargai jasa Pahlawan Indonesia, yakni bapak pendiri koperasi, Moh Hatta,” ujarnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD ini berharap, melalui kegiatan ini generasi muda lebih melek koperasi. Juga, sebisa mungkin di sekolah didirikan Koperasi Siswa (Kopsis) untuk membudayakan koperasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop-UMTK) Kota Kediri, Bambang Priambodo, mengaku sangat mendukung upaya positif tersebut. Mengingat, banyak kebermanfaatan yang bisa didapatkan dengan berkoperasi.

“Ilmu-ilmu perkoperasian memang harus ditanamkan sejak dini. Sebab, koperasi punya banyak manfaat terutama bagi anggota. Bagaimana koperasi bisa mensejahterahkan anggotanya dengan cara bergotong royong, dari anggota oleh anggota dan untuk anggota,” jelasnya. (kom/pan/gie)

Bupati Malang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, para pengajar dan seluruh pihak terkait yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan diklat ini. Bahwa, keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras dari para panitia pengajar dan seluruh pihak terkait.

Seperti yang diketahui, bahwa diklat berjenjang yang dilaksanakan oleh Himpaudi merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Malang, dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan anak usia dini. “Anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa dan pendidikan yang berkualitas di usia dini akan membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan mereka di masa depan. Adapun keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan semangat juang yang luar biasa,” kata Bupati Sanusi.

Sepanjang proses pendidikan dan pelatihan, Bupati Malang berharap agar semua ilmu dan keterampilan dapat menjadi landasan kokoh dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik anak usia dini yang profesional. Terlebih, pendidikan anak pada usia dini dilaksanakan pada masa keemasan atau golden age.

Baca juga :

Selanjutnya, dengan adanya standar kompetensi, maka guru senior maupun guru muda akan terdorong untuk meningkatkan kualitasnya. Terlebih pada sektor pendidikan anak usia dini, kompetensi yang penting dimiliki adalah kompetensi profesional dan pedagogik.

“Pelaksanaan diklat lanjutan yang telah diikuti mulai bulan September sampai Desember 2023 lalu, menjadi jembatan untuk mempersiapkan para pendidik agar memiliki kompetensi yang matang sebagai Guru PAUD,” tambah Bupati Malang.

Di akhir sambutan, dirinya mengajak untuk terus bersinergi dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Dimana, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Melalui program peningkatan kompetensi ini, artinya kita telah turut ambil bagian dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing tinggi,” papar Bupati Malang. (pro/gie)

Pihaknya berharap, kegiatan ini bisa di terapkan dengan baik. Sehingga, masyarakat di desa masing-masing bisa juga turut merasakan. “Sebab, kegiatan ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD ),” jelasnya.

Baca juga :

Diharapkan pula, ujarnya, kepada para pemilik saham bersama PT LKS dan juga PT LKM BKD,  bisa mempunyai komitmen dan satu arah. Yaitu bersama-sama memajukan usaha yang bergerak di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, panita pelaksanaan sosialisasi, Cipto, menyampaikan bahwa diklat bagi pemilik saham ini dilaksanakan secara rutin tiap tahun melalui anggaran pendidikan. “Kegiatan ini sengaja ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Situbondo, gar bisa turut berkontribusi pada pemerintah. Selain itu, kegiatan ini sebagai upaya untuk menyatukan misi bersama, yakni meningkatkan pembangunan desa dan kelurahan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Cipto. (her/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan Sampang, Muhammad Imran, menyampaikan jika nara sumber di diklat membaca Al-Quran tersebut melibatkan dari Ummi Foundation Surabaya dan Daerah Sampang. “Peserta ada sebanyak 50 orang yang mengikuti diklat membaca Al-Quran. Selama pelatihan, seluruh peserta yang terlibat sangat antusias belajar tentang membaca Al-Quran metode Ummi,” ujarnya, Jumat (17/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Pihaknya mengaku, bahwa kegiatan diklat ini dilaksanakan dalam dalam rangka menyiapkan tambahan guru. Hal itu, menyikapi perkembangan membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Ummi yang begitu pesat.

Menurut Imran, diklat terhadap guru memiliki tujuan yang mengarah terhadap tantangan perkembangan pendidikan harus semakin berkualitas. “Tujuan kegiatan diklat, tentu untuk menambah kapasitas, kualitas dan kuantitas guru membaca Al-Quran dengan metode Ummi,” imbuhnya.

Melalui Diklat pada sertifikasi guru Ummi, pihaknya berharap bagi seluruh peserta dapat mengimplementasikan terhadap anak didik di lingkungan pendidikan wilayah Kabupaten Sampang. Dikarenakan, metode yang praktikkan narasumber dapat menjawab perkembangan pendidikan. “Kami berharap, melalui Diklat atau sertifikasi guru Ummi, dapat menjawab kebutuhan guru membaca Al-Quran dengan metode ummi,” ujarnya. (raf/gie)