Kepala Dinas Perikanan Situbondo, Sophan Efendi, mengatakan bahwa Kabupaten Situbondo merupakan daerah pesisir yang mempunyai hasil laut cukup banyak. Sehingga, dengan adanya pelatihan diharapkan masyarakat memiliki keahlian untuk mengolah hasil ikan laut menjadi berbagai menu makanan agar nilai ekonomisnya tinggi.

“Jadi, ibu-ibu setelah mengikuti pelatihan dengan keahliannya, dapat dan bisa membuka usaha secara mandiri untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Kegiatan pelatihan ini diadakan selama tiga hari, yaitu dua hari untuk pemberian materi olahan ikan dan hari ketiga diajari packing agar bisa dijual didalam dan luar kota,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkan Sophan, setelah usai pelatihan, peserta akan diberi alat pendukung. Tujuannya, agar menunjang dan supaya dapat bekerja dirumah, sebagai bagian tindak lanjut pelatihan.

“Nanti kalau usaha olahan ikan mereka terus berkembang dan diterima oleh pasar, maka akan dibentuk lima kelompok untuk dilakukan pembinaan. Kemudian, kita juga akan membantu dalam pengurusan izin usaha P-IRT, izin label halal MUI dan pendaftaran izin ke BPOM,” jelasnya.

Lebih lanjut Sophan menambahkan, bahwa pihaknya akan terus memantau dan membimbing kelompok pengolah ikan sampai mandiri. Sehingga, dapat membentuk home industri dan mudah-mudahan bisa terus berkembang menjadi pabrik.

Perlu diketahui, ujarnya, Dinas Perikanan bekerja-sama dengan anggota Komisi IV DPRD Situbondo Fraksi PPP melalui program Jasmasnya untuk mengadakan acara pelatihan pengolahan hasil perikanan yang diadakan saat ini. “Hari ini materi menu olahan ikan yang diajarkan kepada peserta yaitu membuat makanan Takoyaki berbahan dasar Gurita dan makanan Takinaga yang bahan dasarnya dari Baracuda atau bisa juga ikan laut,” terangnya. (her/sit)

Informasi pembagian pelampung ini terkesan sembunyi-sembunyi. Awak media mengetahui informasi tersebut dari foto-foto kegiatan pembagian yang beredar melalui pesan jejaring whatsapp (WA), Kamis (08/04).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pembagian pelampung berstiker mantan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief itu akhirnya memicu polemik.

Ketua Komisi C David Handoko Seto yang selama ini menyoroti bantuan ribuan pelampung meradang. Menurut David pembagian pelampung tersebut layak dihentikan karena belum jelasnya data nelayan penerima.

”Kalau bicara dibagikan antara jumlah sasaran dan jumlah pelampung yang dibagikan belum fix,” kata David saat dikonfirmasi Kamis (08/04).

“Dinas Perikanan saja kita tanya jumlah nelayan dan jumlah pelampungnya jauh lebih banyak jumlah pelampungnya. Nelayan kita itu tidak sampai 17 ribu, pelampung itu jumlahnya 50 ribu, intinya kalau dibagikan habis kepada siapa,” tambahnya dengan nada bertanya.

David juga menyesalkan pelampung tersebut masih tertempel foto Bupati dan Wabup lama. Seharusnya stiker yang menempel harus dilepas terlebih dahulu sebelum dibagikan. ”Walaupun itu aset pemerintah namun pada hari ini posisi pemerintahan sudah berbeda,” ucapnya.

David khawatir masyarakat berfikir pelampung tersebut jasa bupati lama. ”Jangan-jangan masyarakat berfikir ini jasanya Bu Faida Bupati dahulu, walaupun pengadaannya pada waktu itu. Kalau waktu itu sasaran sudah ada kenapa tidak dibagikan waktu itu,” kata politisi dari Partai Nasdem itu.

Masih menurut David, jika aset tersebut harus dibagikan seharusnya semua aset berupa bantuan kepada masyarakat harus dibagikan semua.

”Kalau ngomong aset masih banyak aset atau barang bantuan yang seharusnya dibagikan, sampai hari ini tidak dibagikan seperti alat salon, ribuan tenda dari Satgas Covid-19 dan barang-barang yang ada di Gudang Wirowongso dibagikan juga. Biar kosong itu gudang dan diisi barang lain,” tegas David.

Sebagai Ketua Komisi C, David akan memanggil para pihak termasuk Sekda dan Kepala Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (Disperikel) untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing) pekan depan. ”Kita akan panggil semua pihak termasuk Sekda dan Disperikel pekan depan,” tegasnya. (rio/ed2)

Peresmian juga dihadiri Pelaksana Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim Dewi Nur Setyorini, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar Supinah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, Benyamin Ginting, Kasat Polair Polresta Banyuwangi, Kompol Jeni Al Jauza, dan Syahbandar Perikanan Muncar, Fauzan.

“Terima kasih atas dukungan Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa dan kementerian sehingga gerai pelayanan publik ini bisa hadir dan melayani nelayan Banyuwangi dengan baik. Adanya kemudahan dan fasilitas ini tentu akan membuat nelayan merasa lebih tenang dalam bekerja karena syarat perizinannya terpenuhi,” ujar Anas.

Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu bagi nelayan ini merupakan tempat pelayanan terpadu di mana semua pengurusan dokumen dilakukan di satu tempat tersebut. Di gerai ini mengintegrasikan pengurusan izin nelayan yang selama ini melibatkan Dinas Perikanan Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III, maupun Kementerian Perikanan dan Kelautan. 

Baca Juga : PLN Bidik Pembangunan PLTB di Kabupaten Banyuwangi

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pada tahap awal, ada 11 jenis layanan dalam satu tempat ini. “Ke depan kami kembangkan lagi yang terkait dukungan untuk nelayan, termasuk di sini bisa menjadi sentra program pemberdayaan masyarakat pesisir,” kata Anas saat meresmikan Gerai Pelayanan Usaha Perikanan Terpadu di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Jumat (29/01).

Izin yang sudah bisa dilayani antara lain Jasa Pelabuhan, Rekomendasi BBM, Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Lalu Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), PAS Kapal (Tanda Kepemilikan Perahu), Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Anas mengatakan dalam 10 tahun terakhir, Banyuwangi berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan cepat bagi warga. Kali ini Banyuwangi berupaya menghadirkan kualitas pelayanan tersebut bagi nelayan.

“Terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana situasi sedang sulit, maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah cepat untuk meringankan beban warga. Kita integrasikan pengurusan berbagai perizinan kapal nelayan yang kewenangannya ada di pusat dan provinsi. Inilah orkestrasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi bersama seluruh instansi terkait,” ujar Anas.

Selain itu, Anas mengatakan, di gerai tersebut juga akan dilengkapi dengan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya. Sehingga nelayan cukup datang ke satu tempat untuk berbagai kebutuhan.

Kepala UPT UPP Muncar, Supinah, bersyukur dengan adanya layanan terintegrasi ini. Menurut dia, layanan semacam ini akan mengikis keengganan mengurus perizinan nelayan.

“Di sini terintegrasi semua instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Kami lega jika semua bisa melakukan pelayanan terpadu di sini,” ujar Supinah. 

Sejak dibuka pada Senin lalu (25/01) hingga Kamis (28/01), gerai ini telah menyelesaikan sejumlah dokumen nelayan di antaranya PAS kapal kecil di bawah 5 GT sebanyak 124 unit, PAS kapal besar 1 unit (29 GT), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) 124 buah, dan pengurusan  kartu jaminan Sosial BPJS Ketanagakerjaan untuk 60 orang nelayan.

“Masih ada lagi lainnya yang sedang kami proses, di antaranya PAS untuk kapal besar,” ujar Supinah.

“Di gerai ini juga telah dibuka pendaftaran asuransi mandiri untuk nelayan. Saat ini telah tercapai 40 orang nelayan yang mendapat asuransi mandiri,” imbuhnya.

Salah satu nelayan Muncar, Hasan Basri, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerai tersebut. Sebelum adanya gerai, dirinya cukup kesulitan untuk mengurus izin kapal.

“Sejak melaut tahun 90-an, saya tidak pernah punya izin kapal. Baru kali ini mengurus setelah dibuka gerai di Muncar. Sekarang cukup di sini saja sudah bisa jadi. Sangat membantu kami,” ujar Hasan.

“Syaratnya mudah yang penting punya perahu, KTP dan data kapal. Alhamdulillah sekarang tenang karena sudah punya izin,” pungkas Hasan. (kom/bwi/ed2)

Kegiatan itu, dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan wirausaha masyarakat sebagai upaya pemulihan perekonomian di Jawa Timur.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Agus Widarto, mengatakan bahwa Bimtek budidaya air tawar di ikuti sekitar 25 orang peserta. Yang kesemuanya, adalah dari kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Lumajang.

“Tujuan dari dilaksanakan Bimtek ini adalah untuk menumbuh kembangkan wirausaha perikanan untuk mengangkat perekonomian di tengah pandemi Covid 19,” katanya, Selasa (17/11) tadi di Aula Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Lumajang.

Menurut Agus, kegiatan ini perlu dilakukan karena di masa pandemi ini, secara tidak langsung mengubah pola pikir masyarakat menjadi tidak produktif. Khususnya, dalam berwirausaha budidaya ikan dan pemasarannya.

“Padahal, jika melihat peluang, harusnya menjadikan ladang rejeki yang melimpah. Karena, permintaan ikan tinggi dan orang-orang membutuhkan makanan yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh,” jelasnya.

Dirinya berharap, para wirausaha, terutama di bidang perikanan untuk tetap semangat dalam meningkatkan produktiftas.

“Jangan pantang menyerah untuk para wirausaha perikanan. Terus meningkatkan hasil produksi budidaya dan hasil olahan ikan, karena kebutuhan dan permintaan ikan sangat tinggi,” ujarnya. (adi/sit)