Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menuturkan jika di Kota Malang sendiri ada tiga Liponsos. Yakni Pondok Lansia di Jalan Sunan Muria, Tuna Wisma Karya (TWK) yang berada di Sukun dan Camp Assessment yang berada di Kawasan Kampung Topeng Desaku Menanti, Kecamatan Kedungkandang.

“Di tiga tempat itu ada isinya, tapi itu sifatnya hanya shelter. Tentu peruntukkan per tempat itu berbeda-beda. Kalau Pondok Lansia untuk Lansia terlantar, tapi yang masih sehat. Sedangkan, TWK, itu bagi Lansia Bedridden. Contohnya seperti yang tidak bisa jalan,” jelas Titik, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/12/2022) tadi.

Di tiga tempat tersebut, ujarnya, per Desember 2022 ini, hanya ada 14 orang. Dengan rincian, di camp asessment tersebut ada empat orang, kemudian di TWK Sukun ada enam orang, dan Pondok Lansia ada empat orang.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dijelaskannya, jika masa tinggal di dalam Liponsos tersebut, hanya tujuh hari. Namun, bisa diperpanjang dua kali, atau maksimal bisa tinggal selama tiga minggu. Karena, itu hanya tempat tinggal sementara. “Karena tempat tinggal sementara, mereka tidak bisa menetap. Masa tinggal hanya tujuh hari, atau maksimal tiga minggu,” katanya.

Sementara itu, untuk petugas di masing-masing shelter bertugas untuk melakukan assessment, dan reunifikasi untuk dikembalikan kepada pengasuhan keluarga. Namun, dalam hal reunifikasi itu juga tidak mudah. “Kadang-kadang ada yang sudah tidak punya keluarga, dan keluarga lainnya itu keberatan untuk menampung mereka. Nah, itu diperlukan kerjasama dengan lurah, RT/RW, seperti itu,” lanjutnya.

Kemudian, dirinya juga menyampaikan jika ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi. Seperti salah satu contohnya, ada anak-anak yang tidak pernah sekolah, dan diusir oleh warga. Karena diduga melakukan pelecehan seksual dan mau mencuri. Kemudian, itu diberi pendampingan oleh petugas PPA.

“Jadi kami berusaha begitu ada orang datang, langsung diassesment, langsung kita carikan jalan keluar. Kalau perlu dikirim ke UPT, misalnya ada anggota keluarga yang tidak mau menerima. Kemudian, setelah satu bulan lebih diberikan pendampingan di sheler, kami kembalikan ke keluarga, dan anaknya juga sudah berubah menjadi lebih baik,” imbuhnya. (rsy/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika para penyandang disabilitas tentunya memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga, kesempatan kerja itu bisa diberikan kepada siapa saja.

“Kami terus memberikan fasilitas kepada anak-anak istimewa dan kami terus menerus berbenah karena seluruh anak istimewa tentunya mempunyai kemampuan yang luar biasa,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti kegiatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Selasa (13/12/2022) siang.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Menurutnya, di Kota Malang sendiri ada sejumlah 2.729 penyandang disabilitas. Sehingga, pemenuhan fasilitas pelayanan publik, seperti trotoar, hingga pendampingan, dan penguatan literasi bagi mereka terus diberikan.

“Fasilitas pelayanan, pendampingan dan penguatan literasi terus diberikan. Sehingga anak tetap mempunyai semangat, jangan sampai mempunyai rasa pesimis, terutama pendampingan yang kita lakukan,” lanjutnya.

Dalam kegiatan itu, kesempatan kerja yang telah diberikan oleh salah satu hotel dan Pemkot Malang itu, yakni kepada empat orang penyandang disabilitas. Diharapkan, kedepan berbagai sektor usaha maupun OPD Kota Malang, juga bisa memberikan kesempatan yang sama.

“Kesempatan kerja terus diberikan. Di kami juga ada porsinya, di Kominfo, di Dinsos, dan dinas lainnya. Saya kira yang lain bisa mencontoh untuk memberikan kesempatan kerja ini,” katanya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial, Suharto Wadoyo, mengatakan, secara simbolis Kamis (24/06), pihaknya menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu kepada salah satu lansia penerima manfaat di wilayah Kelurahan Genteng.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Program Rutilahu ini, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya. Utamanya, kepada warga yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat.

“Jadi program ini tidak hanya diberikan kepada lansia yang tidak mampu saja. Tapi warga yang tergolong MBR dan sesuai dengan kriteria penerima manfaat program Rutilahu bisa mendapatkan intervensi program tersebut,” kata Anang sapaan lekat Suharto Wardoyo, Jumat (25/06) tadi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Rutilahu Dinsos Kota Surabaya, Achmad Zamroni, menjelaskan di tahun 2021 ada 842 jumlah penerima manfaat program Rutilahu se-Surabaya. Dari jumlah tersebut, mayoritas penerima manfaat merupakan MBR tergolong lansia.

“Mayoritas penerima kebanyakan lansia atau pra lansia. Biasanya mereka hidup tidak punya kemampuan secara ekonomi keuangan maupun swadaya,” kata Zamroni.

Selain itu, Zamroni juga menjelaskan, bahwa para penerima manfaat program Rutilahu itu sebelumnya telah melewati mekanisme tahapan yang ditentukan. Mulai dari usulan dari bawah, seperti Unit Pembinaan keluarga Miskin (UPKM), Rt/Rw maupun masyarakat kepada kelurahan. Kemudian, data tersebut dilakukan verifikasi oleh Dinsos.

“Nah, jika data usulan itu sudah masuk ke Dinsos, selanjutnya kita melakukan verifikasi fisik dan administrasi ke lapangan, kita juga cek apakah kerusakan rumahnya cukup layak untuk dibantu,” kata Zamroni.

Jadi untuk para penerima program Rutilahu, sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2019.

Achmad Zamroni pun berharap, penerima manfaat program ini dapat melakukan perawatan rumahnya dengan baik. Di samping itu, ia juga berharap para penerima ini ke depan dapat lebih berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. “Semoga dirawat dengan baik rumahnya dan semoga barokah,” harap Zamroni.  (ade/ed2)

Sosialisasi bansos PKH tersebut dihadiri oleh Kades Gunungmalang, para Kasun, serta para KPM program PKH dan pendamping PKH Desa Gunungmalang. Pada kesempatan ini juga berkesempatan hadir jajaran TNI/Polri yang bertugas di Desa Gunungmalang. Kecamatan Suboh, Dari Dinas Sosial hadir Koordinator Kabupaten PKH, Agus Arie Cahyadi.

Ketua Korkab PKH Situbondo, Agus Arie Cahyadi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua stakeholder paham tentang bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk mengantisipasi adanya disinformasi yang ada di masyarakat agar penerima manfaat dapat memahami dengan status kepesertaan program tersebut,

“Jika ada yang bertanya tentang bantuan ini semua pihak dapat membantu menjelaskan,” lanjut Agus Ari.

Agus Arie Cahyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) menjelaskan, mengapa sasaran penerima adalah PKH, “Bantuan sosial PKH ini harus tepat sasaran sesuai petunjuk teknis penyaluran,” tutur Agus Ari.

Agus Ari selaku Korkab PKH Situbondo wilayah barat, berharap untuk penerima manfaat tidak menyalahkan pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemutakhiran peserta yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkait data PKH bisa ada perubahan sesuai perkembangan, setelah status sosial atau kesejahteraannya berubah lebih baik sesuai kenyataan dan melalui musdes, namun tidak serta merta ada pengganti, harus melalui mekanisme usulan lagi disesuaikan dengan kuota yang ada.

“Kita harus bekerja sama dengan stakeholder agar pelaksanaan PKH berjalan dengan baik. Dalam hal ini pihak pendamping harus koordinasi dengan desa,” pesannya.

Lebih lanjut, adanya permohonan perubahan penerima PKH di Desa Gunungmalang, Agus menilai sudah mengikuti mekanisme seperti melalui musdes.

Sementara, Kades Gunungmalang, Aryono, menjelaskan terkait miskomunikasi antara pendamping PKH dengan Kades, tentang perubahan data 5 warganya yang penerima KPM PKH semua sudah melalui musdes dan surat yang dikirim ke Dinsos sifatnya permohonan bukan keputusan. Karena itu bukan wewenang dia, Dirinya hanya menginginkan bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Lebih lanjut kades mengatakan dirinya tidak pernah memanipulasi data, tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakannya tidak ada kaitan dengan dampak Pilkades. Semua bisa terima bantuan pemerintah asal sesuai syarat dan ketentuan yang ada.

“Seharusnya tugas pendamping yang menyampaikan pada penerima manfaat, karena tugas pendamping menjaga ketika ada kendala dengan KPM PKH, pihak pemdes hanya sebatas membantu. Surat permohonan saya ke Dinsos sudah dikirim melalui pendamping PKH pada bulan 8 tahun 2020. Dan sampai saat ini 5 warga tersebut masih terima KPM PKH. Menurut pribadi saya, mereka itu sudah layak mampu,” kata kades.

Aryono merasa terkejut dan sangat menyayangkan saat surat yang dikirim ke Dinsos tersebut baru-baru ini dishare di grup WhatsApp KPM PKH Desa Gunungmalang oleh oknum pendamping PKH, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

“Mohon kesadaran pada penerima manfaat, kasihan terhadap yang lebih berhak menerima bantuan. Saya juga sudah mengikuti petunjuk dari korkab harus melalui surat permohonan dan didokumentasikan sesuai fakta seperti rumah, pekerjaan dan orangnya,” jelas Aryono. (her/ed2)

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pemkab Probolinggo, Ofie Agustin mengatakan, dapur umum tersebut untuk mendistribusikan pasokan makanan bagi para warga dilokasi banjir.

“Kita membuka dapur umum. Lokasinya di Kantor Kecamatan Dringu,” terang Ofie, Minggu (28/02).

Dalam sehari Dinas Sosial akan distribusikan nasi bungkus sebanyak 2 kali pada siang dan malam hari. Masing-masing 3 ribu bungkus. Pembagiannya 2 ribu bungkus di Desa Dringu dan seribu bungkus di Desa Kedungdalem.

Selain itu, petugas juga akan mendistribusikan pasokan makanan ke masing-masing rumah warga. “Nantinya kita yang menyediakan pasokan makanannya,” jelasnya.

Baca Juga : Warga di Tiga Kelurahan Kedupok Probolinggo Mulai Bersihkan Dampak Banjir, TNI dan Polri Turut Membantu

Diberitakan sebelumnya, Hujan yang mengguyur di wilayah Kabupaten Probolinggo itu selama lima jam, membuat ribuan rumah warga di tiga desa Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terendam banjir. Tiga desa adalah Desa Dringu, Desa Kedungdalem dan Desa Tegalrejo.

Air mulai masuk kerumah warga sekitar pukul 21.48 WIB. membuat warga panik dan harus berusaha menyelamatkan barang-barang berharga.

Bahkan, warga yang sempat mendapat informasi kalau di hulu sungai Kedunggaleng mulai ada luapan air hujan, warga sudah menitipkan kendaraan roda empatnya ke desa sebelah juga ada yang tidak sempat mengamankannya.

Di desa Kedungdalem sendiri, ketinggian air mencapai 40 centimeter. Sedangkan di Desa Dringu, ketinggian air mencapai 150 centimeter atau dada orang dewasa.

Banyak pula pagar rumah warga rusak dan roboh akibat derasnya air sungai Kedunggaleng. Bahkan tanggul penghalang air di Desa Dringu jebol, sehingga air meluber kerumah warga. Saat ini banjir mulai surut dan para warga sedang melakukan bersih-bersih pasca air merendam rumah mereka. (geo/ed2)

Selain merusak rumah, satu bangunan masjid dan empat gedung atau gudang, di delapan desa di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan, juga turut terdampak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Ibnu Hajar, mengatakan bahwa puluhan rumah di dua kecamatan di beberapa desa mengalami kerusakan. Desa yang terdampak, diantaranya seperti Desa Majungan, Desa Majungan, Pademawu Timur, Desa Jarin, Desa Larangan Tokol, dan Desa Padelegan, Desa Tanjung, Desa Pegagan dan Desa Baddurih.

“Ada 18 rumah di Desa Jarin, 10 rumah di Desa Padelegan, Desa Larangan Tokol 2 rumah, Desa Majungan 1 rumah, Desa Pademawu Timur 2 rumah, Desa Tanjung 20 rumah dan 1 masjid, Desa Pegagan 3 gedung, Desa Baddurih 1 tempat garam”, ujarnya saat dikonfirmasi Memontum.com, Senin (15/02) tadi.

Ibnu Hajar menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Namun, masyarakat yang rumahnya rusak mengalami kerugian materiil. Sementara pihaknya, akan menindaklanjuti terhadap kerugian yang disebabkan bencana tersebut.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Untuk ganti rugi kami masih menunggu informasi resmi dari kepala desa, yang dikeluarkan oleh camat dan nanti dilaporkan ke bupati tembusan seluruh OPD teknis untuk menerima bantuan, karena bantuan untuk fisik (perbaikan rumah) memang disahkan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ibnu Hajar menambahkan, sejak 2017, bantuan dampak bencana yang awalnya ditangani oleh BPBD, sekarang menjadi satu pintu langsung dihandle Dinas Sosial. Tujuannya, untuk menjamin kepastian dan kebenaran korban terdampak bencana.

“Di desa dan kecamatan ini memang sering terjadi angin kencang. Tanda-tanda terjadinya angin kencang ini di masa transisi, antara musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Menurut Kepala Dinas Sosial Gresik Sentot Supriyohadi di kantornya, Jum’at (3/11), pelatihan keterampilan ini akan menampung remaja putus sekolah. Namun demikian untuk memudahkan komunikasi dalam belajar mengajar, maka para calon peserta remaja tersebut harus berpendidikan minimal tamat Sekolah Dasar dan berijazah.

Tak hanya itu, Sentot mengaku juga akan menseleksi lebih jauh ketika jumlah peserta lebih dari yang diperkirakan. “Karena latihan ini diikuti oleh berbagai Kabupaten Kota di Jawa Timur, tentu saja jumlah peserta juga dibatasi. Untuk itu kami akan menseleksi peserta. Yang paling utama seleksi berupa kesungguhan dan kesanggupan peserta untuk ikut pelatihan di panti selama enam bulan,” ungkapnya.

Pelaksanaan pelatihan efektif dimulai pada Januari sampai Juni 2018 di panti milik UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Bojonegoro.

“Karena peserta berasal dari beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, maka setelah seleksi di tingkat Kabupaten, masih ada seleksi lagi pada panti yang ada di Bojonegoro,” katanya.

Untuk itu Sentot berharap agar para remaja Gresik segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil formulir di Dinas Sosial Gresik sebelum pertengahan Nopember 2017.

“Yang penting sehat jasmanai dan rohani, serta minimal memiliki ijazah SD dan maksimal SMA, bukan yang lulus perguruan tinggi,” pungkas Sentot. (sgg/ono)