Ketua Kwarcab Kota Malang, Heri Sunarka, menyampaikan jika pihaknya akan berkolaborasi bersama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar) dan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang. “Peran pramuka nanti akan ada di sana. Jadi, nanti akan kita komunikasikan bersama. Bentuknya seperti apa, nanti dari teman-teman akan turun lapangan. Nanti akan kita masifkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan stunting,” jelas Heri, saat di Balai Kota Malang, Senin (12/06/2023) tadi.

Baca Juga :

Heri juga menjelaskan, jika di bawah naungan Dinkes ada sebuah organisasi Satuan Karya Saka Bhakti Husada. Sedangkan di bawah naungan BKKBN yaitu Saka Kencana. Dimana keduanya, dinilai memiliki peran penting dalam penurunan stunting.

“Selain dua itu, kemudian juga akan dibantu dari unsur ambalan, tingkat SMA/SMK dan rancana dari tingkat Perguruan Tinggi. Bisa dibayangkan, jika gerakan ini kita masifkan bersama-sama, maka harapan pak wali zero stunting itu bisa dicapai Kota Malang, maka peran pramuka harus hadir disana,” ucapnya.

Kemudian, imbuhnya, saat disinggung mengenai jumlah personel yang akan dikerahkan, pihaknya mengatakan jika berapa pun yang dibutuhkan oleh Pemkot akan disupport. Dalam hal ini, juga akan dilakukan kampanye stunting, di Posyandu-posyandu yang ada di Kota Malang.

“Jadi pramuka tidak akan berhenti dalam berbakti. Biarlah kami berbakti dalam senyap dan sepi, tidak perlu publikasi besar-besaran, yang penting ada hasilnya,” imbuh Heri. (rsy/sit)

Diantaranya, mengenai pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. “Tentunya pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Kedua, tentunya program yang telah dicanangkan, khususnya yang butuh percepatan, baik itu terkait kemiskinan ekstrem, maupun stunting, dan khususnya juga terkait cross cutting (penyelarasan, red) pengentasan hal-hal tersebut dengan dinas terkait. Sehingga, nanti saya akan berkoordinasi dengan Bappeda terkait apa saja yang bisa dilaksanakan secepatnya untuk mengatasi dua hal utama tadi,” jelas Donny, seusai melakukan pelaksanaan pengukuhan.

Selain itu, tambahnya, secara internal nanti pihaknya juga akan melihat keadaan di Dinsos P3AP2KB. Apa saja yang harus dan perlu untuk diperbaiki ke depan. Sehingga, diharapkan nantinya Dinsos P3AP2KB, bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan di dalam RPJMD Kota Malang.

Baca Juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Sehingga kedepan nanti, Dinsos memang betul-betul bisa membantu mewujudkan RPJMD dari Pemkot Malang, apa saja yang sudah direncanakan Pak Wali. Mengingat secara nasional penurunan stunting ini juga merupakan program dari Pak Presiden,” ujarnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai penertiban anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng), pihaknya juga menekankan akan berkolaborasi dengan dinas terkait, yaitu Satpol PP Kota Malang. Sehingga, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa segera dituntaskan dengan baik.

“Salah satu cross cutting terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu nanti dengan Satpol PP. Sehingga kami juga akan menyiapkan tempat-tempat yang sudah dimiliki oleh Dinsos, baik secara kapasitas maupun fasilitasnya. Sehingga, orang-orang yang terkena penertiban dari Satpol PP bisa segera kita tindak lanjuti. Apakah kita pulangkan atau akan diberikan peningkatan skill. Dengan begitu, pada saat nanti mereka sudah keluar dari Liponsos yang ada di kami, itu mereka tidak kembali lagi ke jalanan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika dalam penentuan terpilihnya Kadinsos P3AP2KB tersebut tentu telah melewati proses yang panjang. Seperti harus melakukan konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemudian Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) dan juga sebagainya.

“Prosesnya untuk pemilihan memang panjang, dan tim sudah terus melakukan. Hampir dua hari sekali itu kita melakukan konsultasi. Pelantikan ini juga mesti dadakan, karena kalau diomongin dulu pasti ada spekulasi yang membuat orang ramai dan sebagainya. Kemudian juga khawatir menggangu kinerjanya,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sebagai informasi, pelantikan Kadinsos P3AP2KB tersebut dilakukan usai Wali Kota Malang, Sutiaji, melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Malang tadi pagi. (rsy/sit)

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menyampaikan jika di Kota Malang telah ditemukan tiga perempuan dari tempat penginapan. Dengan rata-rata usia mereka, yang masih di bawah 19 tahun.

“Untuk mereka, itu termasuk 24 orang dengan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang akan diberi pelatihan. Usianya di bawah 19 tahun dan baru tertangkap sekali ini. Bahkan, ada yang usianya 16 sampai 18 tahun,” kata Titik, Sabtu (18/02/2023) tadi.

Kemudian, tambahnya, terkait dengan alasan dari WTS yang berhasil dirazia itu, karena didasari oleh keadaan ekonomi yang kurang. Sehingga, mereka melakukan tindak prostitusi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Ketiganya itu masih muda dan putus sekolah. Sehingga, mereka cari jalan pintas. Untuk alasannya mereka lebih ke masalah ekonomi, kemudian ada yang karena ditinggalkan suaminya dan ada pula yang dilecehkan ayah tirinya, sampai dilecehkan pacarnya,” jelasnya.

Dikatakannya, jika untuk tindakan yang telah diberikan oleh Satpol PP kepada tiga wanita tersebut, yakni diberikan tindak pidana ringan (tipiring). Sedangkan, tugas pokok dan fungsi dari Dinsos sendiri yakni pembinaan dan rehabilitasi sosial dasar.

“Jadi kemarin itu, mereka sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Untuk warga Kota Malang sendiri, nantinya akan kami ikutkan pelatihan,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, jika pihaknya akan memberikan pelatihan kerja dengan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati dan Singosari. Itu, nanti tidak dipungut biaya apapun. Untuk saat ini, menurutnya juga sudah mulai dilakukan pendataan.

“Jadi itu sudah mulai didata, nanti kami tinggal meminta ke BLK kira-kira pelatihan yang ditawarkan itu apa, dan itu gratis tidak dipungut biaya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, pun mengaku sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. “Tentunya, kami akan memikirkan untuk berkolaborasi dengan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan kelurahan, untuk mengadakan pembinaan kepada mereka,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, Sabtu (18/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika pihaknya tidak akan melarang siapapun untuk berjualan. Namun, seharusnya mereka juga memilih tempat untuk berjualan yang strategis. Agar, tidak terlihat seperti menjual kesedihan atau pun memamerkan keprihatinan.

Baca Juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Kami tetap mengimbau untuk berjualan itu di tempat yang ramai. Jangan ditempat yang sepi atau jangan di pinggir jalan. Karena sebenarnya, itu seperti tidak berjualan atau jatuhnya seperti menjual kesedihan. Saya masih memaklumi ada yang berjualan di depan salah satu bank, karena itu masih ramai,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika sebelumnya pihaknya juga telah menemui produsen dari bakpao, yang jadi produk yang dipasarkan. Kemudian, pihaknya juga telah menanyakan terkait dengan alasan-alasan apa yang mendasari anak itu, untuk melakukan jualan.

“Kami tanya ke produsen itu, alasannya karena mereka membantu orangtuanya untuk mencari nafkah di sela-sela jam sekolah,” imbuhnya.

Dari pantauan Memontum.com, diketahui saat melewati Jalan Besar Ijen, memang beberapa terlihat ada seorang anak yang berjualan bakpao. Bahkan, berjualan hingga malam, meski kondisi kadang hujan. (rsy/sit)

Hanya saja, saat ditanya terkait dengan jumlah total rekapan, pihaknya menyampaikan jika masih belum mengetahui detail angka laporannya. Tetapi, di tahun 2020 dan 2021, banyak terjadi pernikahan dini, bila dibandingkan pada tahun 2022 lalu.

“Persentasenya masih belum kita ketahui, tetapi secara pasti mengalami penurunan. Jadi, perbandingannya dari tahun 2021, di tahun 2022 itu bisa dikatakan menurun. Karena, Covid-19 masih tinggi dan mungkin karena nganggur di rumah. Sehingga, berpengaruh ke pernikahan dini,” jelas Penny, di Balai Kota Malang, Senin (02/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, yakni Kecamatan Kedungkandang tercatat jika pernikahan dini di sana tergolong tinggi. Itu pun, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

“Biasanya yang mempengaruhi adanya pernikahan dini itu dari faktor ekonomi, paling banyak disitu. Apalagi saat Covid-19, banyak orang tua yang nganggur, jadi misal punya anak lulus SMP, SMA itu langsung dinikahkan. Kemudian, faktor Married by accident (MBA) itu,” katanya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Kemudian, urainya, beberapa upaya yang selalu dilakukan yakni sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Itu akan terus dimaksimalkan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), yang ada di setiap kelurahan.

“PLKB sudah efektif untuk menekan angka terjadinya pernikahan dini di tahun 2022. Kami juga kerjasama dengan Kemenag untuk pencegahannya,” lanjutnya.

Tentunya, ujarnya, hal itu juga sejalan dengan Kota Malang yang menuju Kota Layak Anak. Sehingga, pernikahan dini harus ditekan dan benar-benar harus menurun.

Sementara itu, menurut data yang dilansir dari laman Kemenag Kota Malang, tercatat jika selama tahun 2022, pernikahan dini terjadi paling banyak di bulan November 2022. Untuk persentase kasus pernikahan dini, menunjukkan pengantin perempuan lebih tinggi dibanding pengantin laki-laki. Yakni usia istri yang kurang dari 19 tahun, sebanyak 107 orang. Dan suami yang kurang dari 19 tahun sebanyak 25 orang. (rsy/sit)

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menuturkan jika di Kota Malang sendiri ada tiga Liponsos. Yakni Pondok Lansia di Jalan Sunan Muria, Tuna Wisma Karya (TWK) yang berada di Sukun dan Camp Assessment yang berada di Kawasan Kampung Topeng Desaku Menanti, Kecamatan Kedungkandang.

“Di tiga tempat itu ada isinya, tapi itu sifatnya hanya shelter. Tentu peruntukkan per tempat itu berbeda-beda. Kalau Pondok Lansia untuk Lansia terlantar, tapi yang masih sehat. Sedangkan, TWK, itu bagi Lansia Bedridden. Contohnya seperti yang tidak bisa jalan,” jelas Titik, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/12/2022) tadi.

Di tiga tempat tersebut, ujarnya, per Desember 2022 ini, hanya ada 14 orang. Dengan rincian, di camp asessment tersebut ada empat orang, kemudian di TWK Sukun ada enam orang, dan Pondok Lansia ada empat orang.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dijelaskannya, jika masa tinggal di dalam Liponsos tersebut, hanya tujuh hari. Namun, bisa diperpanjang dua kali, atau maksimal bisa tinggal selama tiga minggu. Karena, itu hanya tempat tinggal sementara. “Karena tempat tinggal sementara, mereka tidak bisa menetap. Masa tinggal hanya tujuh hari, atau maksimal tiga minggu,” katanya.

Sementara itu, untuk petugas di masing-masing shelter bertugas untuk melakukan assessment, dan reunifikasi untuk dikembalikan kepada pengasuhan keluarga. Namun, dalam hal reunifikasi itu juga tidak mudah. “Kadang-kadang ada yang sudah tidak punya keluarga, dan keluarga lainnya itu keberatan untuk menampung mereka. Nah, itu diperlukan kerjasama dengan lurah, RT/RW, seperti itu,” lanjutnya.

Kemudian, dirinya juga menyampaikan jika ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi. Seperti salah satu contohnya, ada anak-anak yang tidak pernah sekolah, dan diusir oleh warga. Karena diduga melakukan pelecehan seksual dan mau mencuri. Kemudian, itu diberi pendampingan oleh petugas PPA.

“Jadi kami berusaha begitu ada orang datang, langsung diassesment, langsung kita carikan jalan keluar. Kalau perlu dikirim ke UPT, misalnya ada anggota keluarga yang tidak mau menerima. Kemudian, setelah satu bulan lebih diberikan pendampingan di sheler, kami kembalikan ke keluarga, dan anaknya juga sudah berubah menjadi lebih baik,” imbuhnya. (rsy/gie)

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menyampaikan jika kegiatan penyaluran tersebut lanjutan dari penyaluran sebelumnya, yang telah dilakukan pada Minggu (11/12/2022) lalu di Gor Ken Arok. “Ini lanjutan dari sebelumnya, karena di sini yang menerima ada di atas 300 buruh, maka kami berikan secara langsung di pabrik. Selain itu, karena mereka tetap bekerja pada hari Sabtu Minggu, dan untuk kenyamanan karyawan sendiri,” jelas Titik, saat ditemui di salah satu pabrik Kota Malang.

Dari data Dinsos P3AP2KB, tercatat ada 12.609 orang yang menerima BLT DBHCHT tersebut. Namun, 6.609 diantaranya diperuntukkan untuk pekerja pabrik rokok, kemudian sisanya untuk masyarakat lainnya, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non Bansos.

“Jadi 6 ribu sekian itu untuk masyarakat umum yang terdaftar di DTKS, tetapi belum pernah menerima Bansos apapun. Itu diusulkan BLT cukai ini. Kemudian, masyarakat yang terdampak kemiskinan esktrim,” ucapnya.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Kemudian, besaran uang yang diterima oleh masing-masing buruh, yakni sebesar Rp 600 ribu. Di mana besaran uang tersebut didapat dari dua bulan, yakni November dan Desember 2022. “Per bulannya Rp 300 ribu, dua bulan jadi total Rp 600 ribu. Itu untuk November dan Desember. Karena Perwalnya tertanggal November 2022,” lanjutnya.

Aturan penerima BLT tersebut, yakni untuk buruh produksi dan pekerja non produksi, serta buruh PHK di tahun 2022. Kemudian, syarat penerimanya sendiri yakni warga ber KTP Kota Malang.

Lebih lanjut, dirinya berharap bagi masyarakat yang telah menerima BLT DBHCHT ini, dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, ke depan bisa mandiri dan tidak mengharapkan Bansos lainnya. “Tentunya dengan BLT DBHCHT ini, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, dan masyarakat di Kota Malang bisa mandiri sehingga tidak mengharapkan Bansos,” imbuhnya.

Sementara itu, penerima BLT DBHCHT, Lilik Subandiyah, menyampaikan jika dengan uang tersebut, bisa dipergunakan untuk tambahan belanja sehari-harinya. Meskipun uang yang didapatkan tidak sebanyak pada tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah tetap disyukuri saja. Bisa dibuat tambah-tambahan uang belanja apa lagi sekarang kebutuhan semakin mahal. Ini sangat membantu bagi kita yang kerja di pabrik,” kata Lilik.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang belum mengambil BLT DBHCT tersebut, bisa mengambil ke Bank Jatim, loket terdekat. Batas waktu terakhir pengambilannya yakni pada 20 Desember 2022 mendatang, dengan membawa persyaratan KTP dan KK. (rsy/gie)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani, menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pendamping dalam pencegahan stunting, mulai dari pranikah, menikah, hingga hamil dan melahirkan anak. “Jadi, dari Dinsos ada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang turun kelapangan, dengan pendamping untuk stunting saat ini ada 650 kader. Kita dampingi mulai dari pranikah, menikah, sampai hamil hingga melahirkan,” jelas Penny saat dikonfirmasi, Kamis (29/09/2022) tadi.

Dikatakannya, untuk 650 kader tersebut tersebar diberbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Malang. Para kader tersebut, tentunya juga melalui rekruitmen yang telah dilakukan. Untuk anggaran kader tersebut didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

“650 itu kita rekruitmen, karena anggarannya di DAK dari pusat. Tahun ini, kemungkinan diperpanjang lagi hingga tahun depan. Semoga optimal,” lanjutnya.

Tentu di dalam pranikah sendiri, diberikan bekal untuk pemahaman calon pengantin tentang pencegahan stunting, mulai dari 3 bulan pertama sebelum masa kehamilan (prakonsepsi), pengecekan dan pemeriksaan kesehatan. Tentu itu dilakukan untuk mendeteksi adanya kekurangan gizi atau anemia.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Tentu kami berikan pemahaman kepada mereka supaya ketika sudah siap hamil dan memiliki anak, nantinya anak yang dilahirkan bisa tumbuh dengan sehat, menjadi generasi yang berkualitas dan tidak mengalami stunting,” katanya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadi kekerasan didalam rumah tangga (KDRT), salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinsos yakni dengan membuka program pojok curhat. Dimana itu juga sudah tersebar diberbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Malang.

“Pojok curhat itu dari dulu sudah ada, terus sempat fakum dan kita kuatkan lagi. Jadi misalnya mengalami kekerasan, lha di pojok curhat itu lebih tahu dulu sebelum lapor ke dinas. Karena harus yang terdekat lebih tahu dulu, yaitu di kelurahan sementara,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Penny Indriani, menyampaikan bahwa penyaluran tersebut akan dilakukan selama dua hari, yakni Kamis (08/09/2022) dan Jumat (09/09/2022). Ada pun total penerima bantuan, sekitar 16.151 penerima.

“Hari ini, memang ada penyaluran bantuan BBM dan Sembako untuk September. Sementara, ada di tiga titik kecamatan dan besok dua kecamatan sisanya,” ucap Penny, Kamis (08/09/2022) tadi.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dijelaskannya, bahwa untuk data penerima tersebut didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, memang dalam data tersebut ada ratusan yang terdaftar, namun tetap diambil yang paling bawah untuk keluarga pra sejahtera.

“Memang di dalam DTKS itu ada 122 ribu, dan diambil yang paling bawah dulu. Itu mengangkat keluarga prasejahtera dulu, baru berkembang,” lanjutnya.

Untuk BLT yang diterima oleh sejumlah warga ada Rp 500 ribu. Dimana Rp 300 ribu, untuk BLT BBM dua bulan, dan Rp 200 ribu untuk BLT sembako. Dalam penerima bantuan tersebut, dikatakan sama seperti penerima sebelumnya.

“Penerimanya sama seperti sebelumnya. Cuma ini kan hanya 16 ribu, nanti sisanya tiga ribu ada tambahan, tapi masih belum tentu kapan,” katanya.

Sementara itu, salah satu penerima BLT, Fauziah (67), warga Gatot Subroto, mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, dengan adanya bantuan tersebut juga sangat membantu sekali.

“Alhamdulillah, ini sangat membantu sekali. Uang ini akan dibuat untuk keperluan sehari-hari. Kalau dulu untuk dagang, sekarang sudah tua jadi nganggur untuk sehari-hari aja,” ucap Fauziah.

Senada dengan itu, Titik (45) salah satu warga Klojen, juga merasa sangat terbantu. Karena uang bantuan tersebut, akan dipergunakan untuk berdagang. Apalagi saat ini harga mulai ada kenaikan dan mahal.

“Cukup terbantu dengan adanya BLT ini. Karena harga sudah mengalami kenaikan, jadi ini nanti rencananya untuk dagang kopi lagi,” imbuh Titik. (rsy/sit)