Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika potensi retribusi parkir itu bisa terpenuhi, apabila ada landasan hukum mengenai penetapan titik-titik parkir. Perwal mengenai hal tersebut, juga sudah diajukan kepada Pemerintah Provinisi Jawa Timur, untuk segera dilakukan harmonisasi.

“Itu merupakan niat awal kami untuk mengoptimalkan retribusinya. Saya sudah minta kepada teman-teman hukum untuk disegerakan, karena ini urgent. Ini juga bukan untuk sekedar mendorong pendapatan daerah saja, tetapi juga menata hal-hal lain, seperti mengurangi kemacetan,” jelas Widjaja, Sabtu (03/06/2023) tadi.

Baca juga:

Ditambahkannya, jika nantinya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan parkir, akan lebih jelas lagi mengenai potensi dan pembagiannya. Sehingga, hal tersebut masih akan terus diupayakan, agar retribusi parkir nantinya bisa terpenuhi dengan optimal.

“Kalau untuk sekarang ini, kami melakukan penarikan retribusi kuncinya adalah di karcisnya. Kami kemarin sudah mengajukan yang namanya Perda Penyelenggaraan Parkir dan itulah yang akan menjadi pegangan kami. Mudah-mudahan bisa segera di tahun ini,” katanya.

Mantan Kabag ULP ini, menegaskan jika sampai dengan saat ini pihaknya terus mengatur regulasi yang lebih baik lagi. Sehingga, diharapkan nantinya tidak ada penumpukan juru parkir di satu titik, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Misalnya di satu titik parkir itu ada 10 orang, tidak efektif dan efisien memang, karena habis untuk dibagi dan membayar ke mereka, tapi ini harus kami kaji, dan saya yakin bisa diatur nanti, karena kami saling membutuhkan, mereka butuh Pemkot dan mereka juga butuh kami. Jadi nanti skenario skemanya akan kita atur agar tidak ada gejolak negatif yang ditimbulkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, potensi retribusi parkir terbesar itu ada di wilayah Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, dan Sukun. Sehingga, pemaksimalan di kawasan tersebut terus dikuatkan. (rsy/sit)

Menurut Kadishub, Widjaja Saleh Putra, bahwa regulasi tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan pada Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pemasangan pita kejut tersebut, menurutnya tidak bisa serta merta, dan memang harus ada ketentuannya.

“Tujuannya diberi pita kejut itu kan dalam rangka mengurangi kecepatan pengendara, jadi memang ada ketentuannya. Nah, yang kami sayangkan, memang belum ada masyarakat yang berusaha untuk mengajukan atau mengkomunikasikan kepada kami terkait hal itu. Jadi hanya asal membangun saja, dan malah mengganggu dan membahayakan,” ujar Widjaja.

Kemudian, ditambahkannya jika setelah Ranperda LLAJ itu disahkan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai pentingnya membangun pita kejut yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Setelah disahkan, kami lakukan akan lakukan sosialisasi bagaimana sebaiknya membangun pita kejut itu. Kata kuncinya adalah bagaimana berkendara yang baik. Selain itu, juga untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara berkendara yang aman, nyaman, dan memperhatikan keselamatan seluruh pihak.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Nantinya di dalam Ranperda tersebut, juga mengatur mengenai spesifikasi pita kejut. Termasuk, ukuran dan jaraknya, terlebih juga didalam Peraturan Menteri Perhubungan. Karena itu, sebelum pemberlakuan Perda dan pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang menyalahi aturan pembangunan pita kejut, pihaknya mengaku akan memberikan edukasi terkait pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan berkendara dengan disiplin serta penuh tanggung jawab.

“Kalau Perda kan pasti ada sanksinya. Tapi kami tidak mengarah ke sana dulu. Lebih kami gencarkan pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang baik, dalam rangka berkendara yang disiplin dan patuh pada aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya pita kejut yang ideal itu dipasang untuk dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan mencegah pengendara mengantuk saat berkendara. Sehingga, pemasangan pita kejut dengan ukuran yang berlebihan dinilai dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, serta memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan yang melintas.

“Idealnya seperti yang kami lakukan di Jalan Basuki Rahmat, itu sesuai dengan ketentuan. Tidak bisa saling berdekatan atau terlalu jauh. Katakanlah 2 cm, kalau kendaraan pelan maka akan terasa, kalau kencang ya malah hilang. Jadi ada sinergi antara ketentuan kecepatan dengan pita kejut yang dibangun, dengan harapannya adalah pita kejut ini mengurangi kecepatan kendaraan yang melintas,” imbuh Widjaja.

Sementara itu, salah satu pengguna jalan, Adibah Hasna, yang sering melewati jalan pintas, di kawasan Dinoyo, Kota Malang, mengaku jika di beberapa jalan memang terlihat ukuran dari pita kejut berbeda-beda dan jarak antara pita kejut satu dengan lainnya berdekatan. Sehingga, itu terkadang mengganggu dirinya ketika melintasi jalan tersebut.

“Kadang itu tingginya tidak sama, ada yang tinggi sekali sehingga kalau lewat harus pelan-pelan. Kalau tidak berhati-hati, dan mengendarai kendaraan itu dengan kecepatan yang laju bisa saja jatuh. Lalu, juga kadang di satu jalan itu ada banyak pita kejut yang berjejer, itu juga mengganggu. Memang harus ada aturan yang mengatur terkait spesifikanya,” tambah Hasna. (rsy/sit)

Disampaikan Widjaja, penerapan tersebut saat ini masih belum ada kajian yang komprehensif dan mendalam. Karena itu, pihaknya harus memahami bagaimana kondisi masyarakat di Kota Malang, terlebih dahulu.

“Memang, sistem ganjil genap ini arahnya untuk mengurangi jumlah kendaraan, supaya tidak memenuhi jalan. Tetapi, intinya kita mesti menerapkan strategi terlebih dahulu dan harus memahami kondisi masyarakat dulu,” ujar Widjaja.

Ditambahkannua, jika efek dari pemberlakuan sistem ganjil genap, nantinya juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi dalam berpergian. Sehingga, akan mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang melintas.

“Efeknya ganjil genap, itu larinya ke sana juga (angkutan). Dengan harapan, sistem ganjil genap tidak membuat masyarakat malah membeli kendaraan baru lagi. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Harapannya, jangan sampai ke arah sana,” tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, cara lain untuk mengurangi kemacetan, juga dengan cara menaikkan tarif parkir pada kawasan tertentu. Itu menurutnya adalah bagian dari strategi, namun perlu untuk dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Karena saat ini, kita belum melakukan kajian untuk itu. Sehingga, belum bisa memastikan dan mengambil keputusan,” katanya.

Sementara ini, pihaknya akan fokus dalam melakukan evaluasi pada penerapan satu arah terlebih dahulu. Sebab, rekayasa tersebut dinilai juga merupakan bagian untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. “Pada kesempatan ini memang kita sedang lakukan kajian-kajian lalu lintas di tiga kawasan kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Klojen, Lowokwaru dan Sukun. Nanti di hasil kajian itulah, kita akan ambil kebijakan yang bagaimana,” imbuh Widjaja.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa penerapan sistem ganjil genap kendaraan memang dibutuhkan kajian lebih mendalam. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, wacana penerapan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat Kota Malang.

“Sistem ganjil genap itu, saya rasa di Kota Malang memang butuh kajian yang mendalam. Jadi, nanti yang menentukan adalah Forum Lalin. Ada Kasatlantas Polresta, akademisi yang tahu persis tentang aturan itu dan DPRD serta Dishub, yang dari situ akan ketemu apakah diperlukan ganjil genap atau tidak. Jadi, ini masih berupa wacana saja,” tambah Made. (rsy/gie)

Dikatakannya, bahwa rencana pemasangan tersebut akan selesai pada Mei 2023 ini. Namun, tertunda kembali dan pemasangan akan segera dilakukan sebelum masa jabatan Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malanh, Sofyan Edi Jarwoko, berakhir.

“Jadi, mungkin terpaksa pengadaannya di Juni. Karena saat ini proses DED itu ada yang perlu diperbaiki. Tapi dipastikan, sebelum mengakhiri masa jabatan Pak Wali dan Pak Wawali ini sudah terpasang,” ucap Widjaja.

Kemudian, tambahnya, mengenai titik pemasangannya sendiri pun sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Namun, pihaknya telah mempertimbangkan beberapa titik lokasi yang nantinya akan dipasang ETLE tersebut.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Ada yang kita bidik, diantaranya itu ada di Jalan Gatot Subroto, Jalan Kaliurang di wilayah hotel Savana, serta di wilayah Ranugrati, Sawojajar,” lanjutnya.

Karena keterbatasan anggaran dalam pengadaan, maka sistem ETLE tersebut hanya dipasang di satu titik saja. Mengenai biaya pemasangannya pun membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. “Besarannya itu banyak untuk menyiapkan infrastruktur awal, misalnya seperti server, tapi nanti kalau pada tahap berikutnya anggarannya tidak seberapa,” tambahnya.

Diakhir, dengan adanya penundaan pemasangan tersebut, Widjaja berkomitmen, untuk menjalankan proses pemasangan ETLE dengan sebaik mungkin, agar dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas di Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika strategi tersebut mulai dari pembentukan tim urai. Dimana, pihaknya juga bekerjasama dengan Polresta Malang Kota. “Untuk mempersiapkan itu, kami sudah membentuk tim urai bersama dengan Polresta Malang Kota. Dimana 10 personel dari kami (Dishub) dan 10 dari Polresta. Selain itu, juga on call yang siap siaga untuk bergerak,” kata Widjaja, Kamis (27/04/2023) tadi.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang rawan kemacetan. Seperti, di Jembatan Tunggulmas, Jalan Ahmad Yani hingga menuju pintu masuk Tol Karanglo dan Jalan Ki Ageng Gribig, Kota Malang.

“Strategi yang dilakukan adalah dengan tidak mengaktifkan traffic light di Jembatan Tunggulmas. Kemudian, menutup jalur u-turn di area yang mengarah masuk menuju Perumahan Graha Kencana, Kecamatan Blimbing. Karena kepadatan begitu tinggi, maka kita tutup dengan barrier dan kami arahkan lurus ke arah utara, itu yang dari selatan. Ini lah kebijakan yang bersifat sementara,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya peningkatan kepadatan volume kendaraan di Kota Malang, rawan terjadi pada pukul 09.00 atau 10.00. Kemudian lenggang pada siang hari, dan kembali padat ketika sore hari.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kepadatan kalau kami perhatikan itu mulai siang hari dan sore hari. Karena biasanya orang mau bergerak itu diantara pukul 09.00 atau 10.00. Kemudian sore, itu arus baliknya, jadi mereka sudah mau pulang dari berwisata ataupun berpergian itu,” katanya.

Untuk destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan saat di Kota Malang, yakni adalah pusat perbelanjaan. Sehingga, menurutnya banyak pergerakan yang mengarah menuju mal, dan menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan.

Karena itu, Dishub Kora Malang berusaha semaksimal mungkin, untuk mengoptimalkan infrastruktur jalanan yang ada, serta melakukan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan utama. “Karena Kota Malang infrastruktur jalannya terbatas, kalau memanfaatkan jalur alternatif, malah akan mengganggu wilayah jalurnya itu sendiri. Jadi yang sudah kami lakukan adalah membuka arus di jalan utama, misalnya dari dua jalur kita tambah tiga, istilahnya begitu. Jadi kami optimalkan infrastruktur yang ada, untuk mengurai kepadatan volume kendaraan,” ujar Widjaja.

Saat disinggung, mengenai Kawasan Kayutangan Heritage, menurutnya saat ini bisa tertangani dengan baik. Tidak terlalu mengalami kepadatan kendaraan. Namun, akan tetap diantisipasi ketika nantinya terjadi lonjaka arus wisata.

“Sementara ini, Alhamdulillah tidak terlalu, masih bisa tertangani dengan baik. Yang kita antisipasi nanti di hari Jumat, Sabtu dan Minggu ini, akan full. Kita perkirakan begitu,” imbuh Widjaja. (rsy/gie)

Dari pantauan Memontum.com saat melewati sekitar Alun-Alun Merdeka Kota Malang, memang banyak sekali para PKL yang berjejeran. Kemudian, parkiran yang ada juga membludak dan bahkan sampai membuat kemacetan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan jika di sekitar Alun-Alun Merdeka Kota Malang, merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Dengan momen libur Lebaran ini, juga tidak boleh dimanfaatkan begitu saja oleh para PKL.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Seharusnya, di momen Lebaran ini tidak ada toleransi. Namun, kenyataan seperti itu dan sebetulnya itu tidak boleh. Apakah karena momen Lebaran, berarti boleh melanggar? Alasannya untuk memenuhi kebutuhan, kan tentu itu tidak boleh,” tegas Widjaja, Kamis (27/04/2023) tadi.

Kemudian, ujarnya, pihaknya juga telah menekankan bahwa norma dan aturan juga harus ditegakkan. Terlebih, juga harus ada kerja sama dari seluruh pihak dalam menangani masalah kemacetan yang ditimbulkan oleh para PKL.

“Tusinya kemacetan memang diantaranya adalah tugas Kepolisian dan Dishub. Tetapi, dalam hal ini juga harus ada keterlibatan dari semua pihak. Termasuk, para PKL itu sendiri. Tidak bisa serta merta bahwa satu perangkat daerah itu mampu menangani seluruhnya. Maka, perlu ada kerja sama dengan semuanya,” jelasnya.

Lebih lanjut Widjaja mengimbau, kepada para PKL agar tidak mengambil keuntungan semata dalam berjualan. Tetapi, juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas jual-beli mereka. Ditegaskan kembali, bahwa kepatuhan dan kerja sama dari seluruh pihak, diperlukan untuk menangani masalah kemacetan di Kota Malang, khususnya pada area kawasan tertib lalu lintas (KTL)

“Normatif-normatif harus kita pakai, tentu dengan pertimbangan mana yang lebih urgent. Jangan sampai disitu kita tindak, disana seperti gelembung balon. Disana ditekan, yang lainnya membludak, tapi tidak apa-apa dan kita terus melakukan upaya-upaya itu,” imbuh Widjaja. (rsy/sit)

Kepala Dishub, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika tujuan pemasangan alat tersebut tentunya untuk mengarahkan atau mengatur kendaraan yang melintasi, agar tidak seenaknya (semaunya, red) sendiri berkendaraan. “Kebanyak dari mereka ini mengambil langkah langsung berhenti di pintu keluar. Jadi, tidak menurunkan penumpang di dalam. Ini perilaku pengendara maupun penumpang yang tidak bagus. Pengamatan ini, sudah kita lakukan berulang-ulang dan hari ini kita realisasikan bersama dengan teman-teman Kemenhub, supaya mengurangi macet,” jelas Widjaja-sapaanya.

Kemudian, ditambahkan Widjaja, jika area tersebut termasuk steril dari angkutan umum maupun mobil pribadi. Dimana, juga sudah tertera rambu larangan untuk berhenti. Apabila, para pengendara masih bandel dan tetap melanggar larangan tersebut, tentu akan ditindak dan diberikan sanksi.

“Kalau mereka banyak yang berhenti di sini, tentu itu menghambat semuanya. Membuat kemacetan dan itu perilaku yang tidak bagus. Mereka saling mendukung dengan satu dan lainnya. Juru penumpang (Jupang) berkontribusi, penumpang berkontribusi dan pengendara juga berkontribusi. Inilah perilaku yang harus diubah,” tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Alat pembatas jalan tersebut, ujarnya, dipasang hanya sementara waktu. Itu hanya bersifat insidentil dan jika harus dibuat permananen, maka membutuhkan biaya dan itu bukan tujuan utama dari Dishub Kota Malang.

“Tujuan utama tentu membentuk kedisiplinan, ketaatan dari semua steakholder. Ini juga tergantung dari mereka, sama dengan selama ini kita membuat parkir tidak sembarangan. Kita tidak bisa hanya melakukan 2 sampai 3 kali saja dan ini harus terus menerus dilakukan,” tambah Widjaja.

Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Arjosari Kota Malang, Hadi Supeno, menyampaikan jika aturan tertulis mengenai naik dan turunnya penumpang, yakni harus di dalam Terminal Arjosari Kota Malang. Atau, bukan di pintu keluar bus.

“Intinya, aturan naik turunnya penumpang itu di dalam. Kalau di luar itu ada rambu, tidak boleh berhenti. Permasalahannya kalau di jalan itu rambu, bukan larangan. Sehingga ada penindakan, naik turun itu harus di halte. Tapi semua cari praktisnya disini (pintu keluar terminal),” kata Hadi.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa para pengendara menurutnya juga tidak berani untuk memindahkan alat pembatas tersebut sendiri. Sebab, di sekitar pintu keluar tersebut juga telah terpasang beberapa CCTV, sehingga sangat mudah untuk mengawasinya.

“Mereka tidak akan berani memindahkan alat ini sendiri, karena di sini juga ada CCTV. Alat pembatas ini juga punya negara,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika kepadatan itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong untuk berbelanja sebelum Hari Raya Idul Fitri. “Volume kendaraan tinggi sejak Sabtu (15/04/2023) lalu. Itu karena, banyak masyarakat yang ingin berbelanja dan bahkan mereka datang dari luar Kota Malang. Sehingga, menimbulkan kepadatan di beberapa tempat seperti di area Pasar Besar Kota Malang,” kata Widjaja, Selasa (18/04/2023) tadi.

Kepadatan kendaraan tersebut, ujarnya, juga terjadi pada jam-jam tertentu. Yakni, ketika pulang jam kerja hingga pada malam hari.

“Antara pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB, sampai pukul 22.00 WIB, tapi kalau malam hari itu terjadi di sekitar Ramayan sama Mitra,” ujarnya.

Selain itu, kepadatan tersebut juga terjadi karena banyaknya kendaraan besar yang melintasi Kota Malang. Karena sebagian besar dari mereka mengejar deadline untuk melakukan pengiriman barang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kalau dilihat dari rekaman CCTV kami, itu banyak kendaraan besar yang melintas, karena Senin (17/04/2023) kemarin pukul 16.00 itu batas kendaraan barang melintas, nah mereka banyak yang menyelesaikan dealine untuk pengiriman barang,” jelasnya.

Kepadatan kendaraan tersebut, terjadi terutama pada arus-arus provinsi atau pada jalur pusat. Yakni, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Kolonel Sugiyono, hingga Jalan Raden Intan, kemudian juga di jalan Area Pasar Besar Kota Malang.

“Mereka banyak yang melakukan pengiriman itu ke arah Pasar Besar, kemudia ke arah antar kota, nah bergeraknya disitu, sehingga menyebabkan penuh di beberapa jalur. Berakibat pada kendaraan kecil yang melintas terganggu,” katanya.

Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, tentu pihaknya bersama dengan Polresta Malang Kota, mengerahkan personel untuk bertugas. Kemudian, juga melakukan kerjasama dengan para juru parkir (Jukir) yang ada di kawasan Pasar Besar Kota Malang.

“Kita setiap hari menempatkan personel disana 10 orang, kita juga bekerjasama dengan jukir. Mau tidak mau tukang parkir dilibatkan. Kami juga minta agar jukir tidak egois, masyarakat biar memarkirkan kendaraannya di dalam gedung yang telah disediakan tempat parkir, tidak diluar. Karena itu juga mengganggu arus lalu lintas,” imbuh Widjaja. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika saat ini memang dimungkinkan terjadi peningkatan kunjungan. Sebab, Pandemi Covid-19 mulai mereda, dan perekonomian masyarakat juga mulai berjalan dengan baik.

“Selain pusat perbelanjaan di Kota Malang, ada salah satu destinasi wisata, yaitu Kayutangan Heritage yang terjadi peningkatan kunjungan. Maka, kita siapkan parkirnya, penataan rekayasa, dan skema lalu lintasnya bagaimana,” jelas Widjaja, Senin (10/04/2023) siang.

Dalam hal tersebut, pihaknya tentu juga akan menggandeng Polresta Malang Kota. Kemudian, ditambahkan jika terjadi kepadatan lalu lintas dan membutuhkan rekayasa yang sangat mendadak, maka sangat mungkin akan dilakukan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Tetapi, untuk sementara ini kita menggunakan skema manajemen yang sudah ada dulu, yang selama ini sudah berjalan satu bulan,” katanya.

Untuk titik simpul, yang perlu diantisipasi saat Hari Raya Idul Fitri nanti, yakni ada di enam titik. Dimulai dari sebelah utara, yakni di Exit Tol Karanglo sampai dengan Fly Over Arjosari, kemudian Soekarno Hatta sampai ke Jembatan, ketiga di Persimpangan Lima Tunggulwulung.

“Lalu, nanti juga di Kacuk dan termasuk Gadang, kelima ada di Exit Tol Madyopuro mulai dari Ki Ageng Gribig sampai dengan Mayjend Sungkono, terakhir di Tunggulwulung Saxophone,” ujarnya.

Lebih lanjut, disisi lain pihaknya juga akan memaksimalkan armada Angkutan Kota (Angkot) di Kota Malang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi bersama dengan paguyuban Angkot yang ada.

“Kami sudah berkoordinasi dengan paguyuban Angkot, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama dengan cara kesiapan kendaraan angkotnya, kesiapan dan kesehatan sopirnya,” imbuh Widjaja. (rsy/sit)