Kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan usaha produktif alternatif dan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan tersebut, diikuti sekitar 45 peserta dari warga desa Rejowinangun dan Tuliskriyo.

Kepala Bidang (Kabid) Budidaya Peternakan Disnakkan Kabupaten Blitar, Indriawan Wicaksono, mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial. Dengan tujuan, mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan.

Baca Juga :

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan
• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG

“Kegiatan ini dibiayai DBHCHT. Salah satunya, bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Indriawan Wicaksono.

Indriawan menambahkan, selain pelatihan, peserta juga diberikan bantuan produktif berupa ternak Menthok dan Jangkrik. Dan setiap peserta diberikan modal awal untuk mengembangkan usahanya.

“Jangan sampai bantuan dari pemerintah tidak ada hasilnya. Kami akan selalu monitor dengan melakukan pendampingan sampai benar-benar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indriawan menyampaikan, kegiatan tersebut, digelar selama dua hari. Dimana untuk hari pertama materi motivasi, sedangkan hari kedua pelatihan teknis.

“Kami berpesan kepada peserta untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” paparnya. (jar/sit/adv)

“Kami intens melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, soal vaksinasi hewan ternak. Karenanya, ini terus dikoordinasikan,” kata Kepala Disnakan Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, Rabu (22/06/2022) tadi.

Lebih lanjut Toha menyampaikan, keberadaan vaksin sangat ditunggu peternak di Kabupaten Blitar. Mengingat, saat iki suspek PMK hewan ternak di Kabupaten Blitar, telah mencapai ribuan.

“Suspek PMK hewan ternak di Kabupaten Blitar, sekarang kan sudah mencapai ribuan. Makanya, vaksin ini menjadi penting. Tapi kita tetap, menunggu kebijakan dari provinsi,” jelasnya.

Baca juga :

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan
• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG

Toha mengungkapkan, perkembangan kasus PMK di Kabupaten Blitar hingga hari ini mencapai sekitar 1.623 ekor sapi. Dimana, 156 diantaranya sembuh dan 5 ekor mati. “Sampai saat ini hanya ada 4 kecamatan yang nihil kasus. Yaitu Doko, Kesamben, Selorejo, dan Bakung,” jelasnya.

Toha berharap, segera ada petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi hewan. Sehingga, masyarakat khususnya peternak bisa lebih tenang. Mengingat dalam waktu beberapa pekan ke depan memasuki Idul Adha.

“Kita sudah sampaikan data jumlah sapi ke provinsi. Untuk sapi perah sebanyak 12.572 ekor. Ini tidak termasuk sapi di PT Greenfield. Kemudian untuk sapi penggemukan populasi ada 149.612 ekor. Data ini termasuk sapi yang suspek PMK,” terangnya.

Toha menambahkan, sambil menunggu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari provinsi, pihaknya menutup semua pasar hewan. “Kita melakukan penutupan di semua pasar hewan untuk sterilisasi, sambil menunggu Juknis vaksinasi. Semoga saat dibuka nanti sudah aman dari virus PMK,” jelasnya. (jar/gie)

Disampaikan Toha, enam kecamatan yang ditemukan suspek PMK, diantaranya Kecamatan Gandusari, Garum, Binangun, Udanawu, Srengat dan Kecamatan Ponggok. “Penyebab munculnya suspek PMK tersebut, karena berbagai hal. Diantaranya, karena mayoritas kecamatan yang ditemukan suspek berada di perbatasan. Selain itu, bisa juga dari hewan ternak yang dibeli dari luar darah sudah membawa PMK,” kata Toha Mashuri, Kamis (02/06/2022) tadi.

Baca juga:

• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan
• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG

Toha menambahkan, Disnakan telah mengambil sampel darah pada ternak jenis sapi yang menjadi suspek PMK tersebut. “Sampel darah itu kemudian diuji di laboratorium. Namun, hingga kini hasil uji laboratorium belum keluar. Kami masih menunggu kabar dari Pusvetma Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut Toha menghimbau, kepada masyarakat maupun peternak, agar tidak perlu panik pada PMK. Sebab, PMK pada hewan ternak bisa disembuhkan. Sementara untuk hewan ternak yang menunjukkan gejala PMK, diimbau untuk segera melapor ke petugas Disnakkan.

“Kami mengimbau agar para jagal, molang atau pedagang sapi untuk tidak membeli sapi dari luar daerah. Karena kami juga akan membatasi distribusi sapi dari daerah terpapar PMK,” paparnya. (jar/sit)

Untuk meningkatkan populasi hewan ternak, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, melakukan berbagai upaya strategis untuk percepatan peningkatan populasi sapi, seperti melakukan program penanggulangan gangguan reproduksi hewan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Yudha Satya Wardana mengatakan, tahun 2018 ini pihaknya mendapat target 3 ribu ekor sapi ternak yang mengalami gangguan reproduksi atau tidak dapat dikawinkan, agar dapat diobati atau ditangani pemerintah secara gratis. Menurut Yudha, jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya, dimana targetnya mencapai 3 ribu 888 ekor sasaran.

“Target jumlah ini berkurang karena memang tahun lalu kita merasa cukup kesulitan merealisasikan penanganan seluruhnya. Sehingga dengan jumlah yang ada tahun ini, kita optimis bisa mencapai semua ternak yang menjadi target penanggulangan penyembuhan gangguan reproduksi”, kata Yudha, Rabu (21/03/2018).

Dari 3 ribu sasaran ini, lanjut Yudha, terletak di 15 desa. Sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penanganan, karena jangkauannya tidak terlalu luas. Untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing pihak di lapangan untuk pemetaan penanganan gangguan reproduksi pada hewan ternak yang tidak dapat dikawinkan.

“Kita kini sedang berkoordinasi dengan tim yang ada di lapangan. Setelah semuanya siap, baru kita akan melakukan program ini. Kita berharap tidak ada kendala sehingga berjalan dengan lancar”, pungkas Yudha Satya Wardana. (jar/nay)