Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menilai bahwa untuk urusan program dan teori memang sudah bagus dalam upaya menurunkan angka stunting. Namun, di sisi lain ternyata masih banyak warga Lumajang yang enggan menimbangkan putra-putrinya ke Posyandu. Sehingga, banyak anak-anak yang seharusnya dapat perhatian lebih, namun justru luput dari pengawasan.

Baca juga:

“Banyak warga Lumajang, khususnya wilayah Utara yang enggan untuk menimbangkan putra-putrinya saat Bulan Timbang. Ini tentunya, menjadi salah satu faktor untuk melakukan pemantauan dan langkah-langkah dalam menurunkan stunting,” katanya, Senin (21/08/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan H Akhmat ST, selain mengenai Bulan Timbang, ternyata ada beberapa kendala lain yang harus dicarikan solusi pemerintah daerah. Yaitu, mengenai masih lumayan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

“Saat ini, meski aturannya sudah ada tentang pernikahan dini, ternyata masih bisa dengan melakukan sidang dispensasi. Sehingga, meski minimal 19 tahun, tapi tetap saja banyak pernikahan di bawah usia 19 tahun, karena sudah dapat dispensasi nikah melalui putusan Pengadilan Agama,” paparnya. (adi/sit)

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kabupaten Blitar, Lyes Setyaningrum, mengatakan ada sekitar 34 pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah. “Menginjak awal Juni ini, ada sekitar 34 pasangan. Mayoritas, mereka masih berusia 16 tahun ke bawah,” kata Lyes Setyaningrum, Kamis (16/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Lyes menjelaskan, rata-rata alasan pengajuan dispensasi nikah adalah karena hamil terlebih dahulu. Keputusan untuk memberikan dispensasi nikah, tentu berdasarkan assesmen terhadap orang tua pasangan.

“Kalau dari pengalaman, penyebab hamil ada beberapa faktor. Diantaranya, karena putus sekolah hingga pergaulan bebas. Selain itu, ada juga karena kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua akibat broken home,” jelasnya.

Lyes menambahkan, pihaknya menerima pengajuan dispensasi nikah dari pasangan yang berusia di bawah 16 tahun. “Padahal usia anak atau di bawah umur sampai 19 tahun. Nah, Ini yang perlu dikoordinasikan bagaimana untuk usia 17-19 tahun itu kemana. Apakah langsung ke Pengadilan Agama atau bagaimana. Kita akan membahasnya,” jelasnya. (jar/gie)

Menurut Didik, di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) atau biasa disebut virus corona ini, beban masyarakat terhadap kebutuhan sehari-harinya dirasa semakin berat. Sebab, dengan merebaknya virus asal Kota Wuhan, China ini, masyarakat pun terpaksa harus menuruti anjuran pemerintah untuk membatasi aktifitasnya di luar rumah termasuk bekerja. Dan tentu saja, menurut Didik, hal itu pasti berpengaruh pada perputaran ekonomi masyarakat.

“Pengurangan tarif. Itu nanti disampaikan ke kelompok masyarakat tertentu. Ini harus. Tapi untuk selanjutnya, hal ini tentu akan kami komunikasikan kepada Bapak Bupati, pihak PDAM juga tentunya,” ujar Didik.

Menanggapi usulan wakil rakyat tersebut, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu. Terlebih melakukan perhitungan, dan mengkaji terkait bagaimana mekanisme dispensasi tersebut akan diberikan. Sebab menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

“Yang pasti akan kita kaji dulu, akan kita hitung dulu. Bagaimana nantu dispensasi yang diberikan. Saya akan minta Perumda Tirta Kanjuruhan untuk menghitungnya,” ujar Sanusi.

Terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda hampir wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malang, saat ini sudah ada sekitar 12 ribu sambungan rumah (SR) yang telah digratiskan tarif penggunaan airnya. 12 ribu SR tersebut, khusus diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sanusi mengatakan, hal itu telah dilakukan secara bertahap sejak Januari lalu.

“Terlepas dari itu (Covid-19), sudah kita gratiskan. Jadi sebelum dewan menghimbau, kita sudah laksanakan itu. Tapi kalau masyarakat mampu tidak perlulah semua digratiskan. Karena PDAM perlu biaya juga,” pungkasnya. (iki/yan)