Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, melalui Kasatlantas, AKP Suwarno, mengatakan bahwa pihak kepolisian menerima keluhan, informasi dan masukan dari masyarakat, terkait maraknya knalpot brong dan balap liar yang meresahkan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Karenanya, dalam operasi ini menyasar ke Jalan Pemuda dan Jalan PB Sudirman. Sementara hasil dari operasi itu, melakukan penindakan 38 tilang dan mengamankan 40 unit sepeda motor.

“Ini bukti bahwa Polres Situbondo merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat. Knalpot brong dan balap liar yang mengganggu dan meresahkan, ditindak tegas” ungkapnya.

AKP Suwarno juga mengimbau masyarakat, untuk tertib berlalu lintas dan taati peraturan berkendara untuk Keselamatan baik diri pribadi maupun pengendara lainnya. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dan juga mendukung kepolisian dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Kabupaten Situbondo,” paparnya. (her/sit)

“Bahwa sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) jika ada yang ikut berpolitik praktis atau terlibat mendukung calon dalam pemilu akan mendapat sanksi tegas,” ujar Edy di depan seluruh anggotanya.

Mengawali evaluasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai atas kinerja yang cukup baik selama setahun ini. Namun, kinerja tersebut dirasa masih harus ditingkatkan lagi di tahun 2023 dengan pelayanan yang prima dan berorientasi pada keperluan masyarakat.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Terkait mekanisme pelayanan yang masih bisa dimaksimalkan lagi di tahun depan dengan lebih meningkatkan komunikasi antar bidang. Kerjasama adalah kunci dalam menghasilkan hasil yang terbaik,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Kajari mengingatkan agar seluruh Jaksa menjaga integritas didalam penanganan perkara tindak pidana dan menjauhi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Pada kesempatan ini Kajari menyerahkan DIPA tahun 2023 pada Kasubbag dan seluruh Kasi di depan seluruh pegawai sebagai bentuk transparansi anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. (gie)

Hal ini, merupakan wujud konsistensi dan penegasan dalam menangani balap liar maupun knalpot brong yang dinilai meresahkan masyarakat. Penindakan hukum tersebut, akan dilakukan secara berkelanjutan demi terciptanya Kamseltibcarlantas yang kondusif.

“Hari ini jajaran Satlantas Polres Trenggalek, telah melakukan penindakan terhadap balap liar di jalan masuk Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan. Ada 67 kendaraan yang telah diamankan,” ungkap Wakapolres Trenggalek, Kompol Heru Dwi Purnomo saat dikonfirmasi Selasa (23/11/2021) siang.

Dijelaskannya, terhadap pelanggar spesifikasi teknis dikenakan pasal 285 ayat (1) junto pasal 106 dan pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Sedangkan balap liar dijerat dengan pasal 297 junto pasal 115 (b) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta,” imbuhnya.

Masih kata Kompol Heru, selain tindakan tegas berupa tilang, bagi para pelanggar yang akan mengambil kendaraan bermotor, harus membawa surat kendaraan sebagai bukti kepemilikan. “Kami juga akan mengundang orang tua masing-masing dan para pelanggar diminta untuk mengganti onderdil sesuai spektek serta menghancurkan sendiri klanpot brong agar tidak dipakai kembali,” tuturnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna jalan agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan di samping mematuhi protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Kepada para orang tua agar lebih peduli kepada putra putrinya. Jangan sampai terjerumus kedalam pergaulan yang menimbulkan kerugian bagi masa depan mereka,” papar Kompol Heru. (mil/sit)

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Eko Arisandi, mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan bagi siapa saja yang nekat melintasi jalan yang ditutup dengan cara melawan arah.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

“Bagi yang melawan arah (demi melewati jalan yang ditutup) kalau memang itu membahayakan kepada pengendara yang lain maupun dia sendiri, kita lakukan tindakan tegas, terukur, dan humanis,” ujarnya, Jumat (16/07).

Sementara itu, Ketua YKKI (Yayasan Komunitas Kritis Indonesia ) Kota Probolinggo, Budha Utami memahami jika kondisi masyarakat akan kesal oleh penutupan jalan ini. Dengan begitu akan muncul penerobos penutupan jalan, yang memindahkan water barrier sehingga bisa melewati jalan yang ditutup.

“Kami berharap masyarakat bisa bekerja sama dan saling memahami. Karena perlu peran serta semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 di Masa PPKM Darurat ini. Mari sama-sama ikuti aturan yang ada. Kalau kebutuhannya jelas dan penting, silahkan lapor kepada petugas,” pintanya. disela sela saat membetulkan pintu penyekat. (geo/ed2)

Parahnya lagi, keberadaan peraturan walikota tentang larangan truk maupun bus melintas di tengah kota seakan bias, lantaran tidak adanya tim penegak perwali tersebut akhirnya petugas satlantas polres probolinggo kota turun ke jalan melakukan penghadangan terhadap bus maupun truk yang tetap melintas.

Dari pantauan,petugaspun tampak marah-marah terhadap para sopir bus angkutan umum yang membandel dan masih kedapatan melintas di dalam kota seperti di Jalan Gatot Subroto.

“Kenapa kalian masih melanggar? Sudah jelas-jelas truk maupun bus dilarang melintas masuk kota. Sudah ada Perda yang mengaturnya. Seluruh kendaraan baik bus maupun truk harus lewat jalan lingkar,” ungkapnya.

Sementara,Kasatlantas Polres Probolinggo Kota melalui Baur Tilang Bripka Suyanto mengatakan, sanksi penilangan bagi truk maupun bus yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. “Bagi truk yang masuk ke dalam kota kita suruh putar balik untuk melintasi jalan lingkar,” ujarnya.

Menurutnya sejauh ini masih banyak bus angkutan umum yang membandel melintasi jalan dalam kota padahal sudah ada Perda larangannya. Akibatnya banyak masyarakat yang mulai resah. “Kita minta agar para sopir bus maupun truk lewat jalan lingkar utara, meskipun kondisi jalannya kurang bagus,” terangnya.(geo/yan)

Parahnya lagi, keberadaan peraturan walikota tentang larangan truk maupun bus melintas di tengah kota seakan bias, lantaran tidak adanya tim penegak perwali tersebut akhirnya petugas satlantas polres probolinggo kota turun ke jalan melakukan penghadangan terhadap bus maupun truk yang tetap melintas.

Dari pantauan,petugaspun tampak marah-marah terhadap para sopir bus angkutan umum yang membandel dan masih kedapatan melintas di dalam kota seperti di Jalan Gatot Subroto.

“Kenapa kalian masih melanggar? Sudah jelas-jelas truk maupun bus dilarang melintas masuk kota. Sudah ada Perda yang mengaturnya. Seluruh kendaraan baik bus maupun truk harus lewat jalan lingkar,” ungkapnya.

Sementara,Kasatlantas Polres Probolinggo Kota melalui Baur Tilang Bripka Suyanto mengatakan, sanksi penilangan bagi truk maupun bus yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. “Bagi truk yang masuk ke dalam kota kita suruh putar balik untuk melintasi jalan lingkar,” ujarnya.

Menurutnya sejauh ini masih banyak bus angkutan umum yang membandel melintasi jalan dalam kota padahal sudah ada Perda larangannya. Akibatnya banyak masyarakat yang mulai resah. “Kita minta agar para sopir bus maupun truk lewat jalan lingkar utara, meskipun kondisi jalannya kurang bagus,” terangnya.(geo/yan)