Bantuan yang disalurkan, diantaranya beras sebanyak 50 kg, paket Sembako sebanyak 25 paket hingga paket makanan bergizi untuk anak-anak sebanyak 25 paket. Termasuk, paket kebersihan diri dari sabun mandi, sabun cuci, shampoo 2 dos, pakaian dalam, pembalut wanita dan pampers 2 dos, alat tulis berupa buku, bolpoin dan pensil 2 dos, sandal jepit 1 dos, selimut, karpet dan bantal 3 karung, baju layak pakai serta perlengkapan beribadah sebanyak 5 karung.

Baca juga :

Kepala DP3AP2KB Situbondo, Moh Imam Darmaji, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan bagian dari Program Detik Berharga yang dilaksanakan setiap Jumat untuk membantu keluarga pra sejahtera. “Bantuan yang kita salurkan untuk korban banjir tersebut di dapat dari open donasi ASN dan non ASN DP3AP2KB Program Detik Berharga,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa bantuan untuk masyarakat yang terdampak korban banjir tersebut diserahkan di Posko Bencana Kecamatan Kendit. “Semoga bantuan yang kami berikan bisa bermanfaat dan dapat membantu meringanakan masyarakat terdampak banjir,” tambahnya. (her/gie)

Dalam amanatnya, Cholis-sapaan akrabnya, mengingatkan kepada para orang tua bahwa selain hal tumbuh kembang pada anak, anak-anak juga mempunyai hak untuk menyuarakan keinginannya. Sehingga, itu bisa membuat anak bertumbuh kembang sesuai masanya.

Di samping itu, dirinya juga memberikan motivasi kepada peserta apel, bahwa ketika anak-anak diberikan ruang dan waktu, maka seyogyanya harus bisa mengasah diri menjadi lebih kreatif dan inovatif. Karena, hal tersebut merupakan modal utama menjadi generasi penerus bangsa yang unggul.

Sesuai dengan tema HAN 2024, ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, Cholis menyampaikan bahwa Pemkot Kediri akan terus berkomitmen dalam melindungi anak-anak di Kota Kediri. Beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya seperti membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPA di seluruh wilayah kelurahan, pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre), serta memberikan sosialisasi kepada perempuan dan anak.

Baca juga :

“Kita sudah punya Satgas PPA di wilayah kelurahan ada 46 Satgas dan di wilayah kecamatan ada 3 Satgas yang kita bentuk sebagai sarana dalam mengedukasi masyarakat maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika ada permasalahan terkait perempuan dan anak,” katanya.

Peringatan HAN 2024 ini, lanjutnya, terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Diantaranya, Launching Sekolah Luar Biasa (SLB) Ramah Anak, Lomba Cuci Tangan dan Jaga Kebersihan, kunjungan bermain bersama di SLB, kunjungan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mojoroto, serta puncak peringatan akan berlangsung tanggal 25 Juli mendatang.

“Kalau tadi, rangkaiannya mengikuti apel yang dilaksanakan seluruh satuan pendidikan Kota Kediri dan ada live report. Setelah itu, menyaksikan langsung secara bersama-sama Perayaan HAN 2024 yang dipimpin Bapak Presiden melalui youtube,” terangnya.

Tak lupa, dirinya menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Kota Kediri bahwa anak-anak harus bisa menjadi seorang pelopor atau pribadi yang memiliki inisiatif, inovasi dan pantang menyerah. Kemudian, anak-anak juga harus berani menyuarakan hak-haknya termasuk apabila saat menjadi korban pelaku kejahatan.

“Anak Indonesia harus menjadi anak yang merdeka, berdaya saing, dan memberikan saran masukan untuk kemajuan bangsa ke depannya”, paparnya. (kom/pan/sit)

“Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-31 dan mendorong kesadaran masyarakat dalam merencanakan masa depan keluarga yang lebih baik, DP3AP2KB melaksanakan KB MOW,” kata Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3AP2KB, Sutomo.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan ini, ujarnya, aseptor yang mengikuti MOW ada sebanyak 130 orang. Sementara kegiatan rutin tahunan ini, melibatkan penyuluh dan kader keluarga berencana, motivator, puskesmas, koramil dan pihak terkait lain.

“Metode ini mencegah kehamilan secara permanen. Peserta nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai persiapan untuk dilakukan tindakan MOW,” tambah Imam.

Mengenai tujuan pelaksanaan ini, lanjutnya, yaitu untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran. “Dengan MOW, insyaallah pengendalian angka kelahiran bisa tercapai dengan baik. Sebab, MOW bisa mencegah angka kelahiran secara permanen,” ujarnya. (her/sit)

Dalam sambutannya, Cholis mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Kota Kediri, yang diinisiasi oleh Forum Anak. Adapun yang dilakukan, adalah sebagai wujud kepedulian dan berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu dan dhuafa.

“Kita ingin merangkul mereka, agar bisa merasakan kebahagiaan seperti anak lainnya,” katanya.

Usai melakukan kunjungan, Cholis menilai bahwa LKSA Sahhala merupakan tempat yang sangat representatif dalam mendukung pendidikan dan proses tumbuh kembang anak. “LKSA ini kita unggulkan, karena menciptakan lingkungan laiknya di rumah sendiri. Sehingga, anak-anak merasa nyaman, aman dan ini dalam penilaian Kota Layak Anak serta kita jadikan sebagai bentuk inovasi LKSA,” tambahnya.

Bahkan, lanjutnya, bukan hanya sebagai asrama. Namun, LKSA Sahhala juga menyediakan sarana bermain sekaligus tempat menimba ilmu bagi anak usia dini hingga sekolah dasar.

Baca juga :

Melalui kegiatan seperti ini, Cholis berharap dapat mewujudkan Kota Kediri menjadi Kota Layak Anak dan ramah terhadap semua kegiatan anak. “Kita ingin anak- anak di Kota Kediri terlindungi dan terfasilitasi dalam melakukan berbagai kegiatan dan kebutuhannya karena fitrah anak adalah bermain dan belajar,” ungkapnya.

Dalam kunjungan itu, kegiatan diisi pula dengan beragam permainan seperti sambung kuis, menulis grateful card dengan media pohon serta menyusun stik. Anak-anak sangat antusias, bahagia dan semangat mengikuti setiap kegiatan.

Ketua Forum Anak Kota Kediri, Alecia Setya Salsabila, menjelaskan bahwa tujuan dari diadakannya perlombaan yakni agar dapat melatih kreatifitas anak serta menumbuhkan keberanian anak menjadi pelopor dan pelapor dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat. Kegiatan serupa juga akan dilanjutkan di SLB, MTs dan SMA saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Serta puncaknya, akan diselenggarakan peringatan Hari Anak Nasional, pada akhir Juli mendatang.

Sementara itu, Pengasuh LKSA Sahhala, Ulya, mengatakan jika selama ini LKSA Sahhala mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Kediri, yang selalu melakukan pendampingan dan pengarahan. Selain menempuh pendidikan akademik, di LKSA Sahhala anak-anak juga dilatih berwirausaha melalui ‘sekolah bisnis’.

“Program ini diinisiasi sendiri oleh anak-anak. Mereka berjualan tempe keliling dan akhirnya terus berkelanjutan dan berjalan sampai enam bulan terakhir,” terangnya.

Dengan adanya program sekolah mandiri tersebut, ujarnya, diharapkan dapat melatih mental anak dan melatih jiwa wirausaha anak. Sehingga, mereka bisa survive di masa mendatang. (kom/pan/sit)

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kediri, Mandung Sulaksono, itu dilakukan guna menyamakan persepsi tentang gender dan isu gender di Kota Kediri serta membahas konsep PUG, prasyarat dan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan versi revitalisasi. Termasuk, menjadi salah satu upaya peningkatan komitmen dan peran Pokja PUG di internal Pemkot Kediri.

Dalam sambutannya, Mandung mengatakan bahwa kegiatan revitalisasi PUG bagi kelompok kerja PUG Kota Kediri ini bertujuan untuk mereview kembali kegiatan ataupun program OPD yang selama dilaksanakan di internal Pemkot Kediri. Itu karena, setiap dua tahun sekali, Kementerian PPA juga mengadakan penilaian PUG di tingkat kota dan kabupaten se-Indonesia.

Di tahun 2023 kemarin, lanjutnya, Pemkot Kediri berhasil meraih Tingkat Nindya setelah bertahan 4 tahun di Tingkat Madya pada penilaian PUG. “Alhamdulillah, di tahun kemarin kita bisa memperoleh Tingkat Nindya. Targetnya di tahun 2025 nanti, naik ke Tingkat Utama,” katanya.

Mandung juga mengatakan, agar kepada OPD yang hadir untuk dapat kembali membuka kegiatan dan program yang telah dilaksanakan dan dapat merencanakan kegiatan dan program dengan PUG di setiap OPD. “Marilah kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan di penilaian PUG pada tahun 2023 lalu, dengan kegiatan di wilayah panjengan masing-masing. Insyaallah dengan komitmen bersama, kekompakan, kebersamaan dan perjuangan kita, Kota Kediri akan menjadi lebih baik,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Arief Cholisudin melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Estu Weningsari, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan capaian pada penilaian PUG di tahun 2025 mendatang. Dengan mengumpulkan 33 OPD, 3 kecamatan dan 46 kelurahan yang merupakan Pokja PUG, diharapkan dapat berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan kota yang mengutamakan pengarus utamaan gender, terutama perempuan dan pemberdayaan perempuan.

“Melalui kegiatan ini, kita kuatkan Pokja-pokjanya dahulu. Kalau semua Pokja sudah paham dan mengerti dengan tugas-tugasnya, insyaallah saat ada penilaian atau verifikasi lapang kita bisa bersinergi dan target kita bisa terpenuhi. Sehingga, Kota Kediri yang berpihak pada gender bisa terwujud,” ujarnya.

Selain kegiatan ini, lanjutnya, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya juga akan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Salah satunya, yaitu adalah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Peka).

Estu menjelaskan, bahwa perempuan kepala keluarga ini tidak hanya janda. Tetapi juga perempuan yang suaminya tidak bisa bekerja dan termasuk juga anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga. “Dari survey yang kita lakukan di Kota Kediri terkait Peka ini, ada sekitar 12 ribu perempuan kepala keluarga di Kota Kediri,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa perempuan-perempuan yang telah terdaftar dalam data Peka, nantinya akan diperdayakan oleh Pemkot Kediri dan diberikan bantuan sesuai kebutuhan. Seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha ataupun bantuan sosial. “Sudah tugas kita untuk memberdayakan perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh,” tambahnya.

Dirinya berharap dengan adanya PUG, maka perempuan di Kota Kediri tidak merasa dikesampingkan. Tetapi ada dukungan dari Pemerintah Kota Kediri lewat program-program OPD. “Jika dari Pemkot Kediri bisa memfasilitasi dan mendukung, insyaallah perempuan-perempuan di Kota Kediri bisa berdaya,” terangnya. (kom/pan/sit)

Pj Wali Kota Aries menyampaikan, bahwa Pemkot Batu harus segera mengambil langkah cepat setelah Kadinkes ditetapkan sebagai tersangka. “Plt yang ditetapkan untuk menggantikan Kadinkes, Kartika Trisulandari yaitu Kadis DP3AP2KB, Aditya Prasaja. Dan, langkah ini harus segera dilakukan,” terangnya, di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (10/01/2023) tadi.

Baca juga:

Ditunjuknya Kadis DP3AP2KB sebagai Plt Kadinkes, ujarnya, karena selama ini yang ditangani dinas itu salah satunya juga adalah stunting. “Kami pilih beliau, karena di dinas tersebut juga menangani stunting. Jadi bisa nyambung, antara tugas di DP3AP2KB dengan tugas di Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Aries menambahkan, terkait permasalahan yang dialami Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, dirinya menyangsikan bahwa ASN Pemkot Batu sudah bekerja sangat baik. Sudah mengikuti aturan berlaku, namun karena beberapa aspek yang mungkin tidak dipelajari secara masif, dimungkinkan ada yang kelewatan.

“Saya sudah merapatkan seluruh OPD. Termasuk Sekda, agar kita tetap satu tujuan, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kejari Kota Batu telah menetapkan Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dugaan yang disangkakan, yakni perkara korupsi atas pembangunan Puskesmas Bumiaji tahun 2021 dengan nilai kerugian ditafsir Rp 300 juta. (put/sit)

Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah stunting di Kabupaten Situbondo, masih butuh perhatian dan penanganan secara serius. “Data tahun 2022 lalu, bahwa angka stunting di Kabupaten Situbondo masih 30,29 persen. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk menurunkan angka stunting tersebut. Karena, hal ini erat hubungannya dengan target pemerintah tahun 2024, ditargetkan 14 persen,” jelas Wabup Situbondo.

Dijelaskannya, percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan secara kompak. “Dalam percepatan penurunan stunting, ada tiga cara yang harus dilakukan. Diantaranya, pendekatan keluarga dengan beresiko stunting yang dilakukan dengan interpensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan bayi pra stunting,” tutur Hj Khoirani.

Dengan melakukan pendekatan multi sektor dan multi pihak, sambung Wabup Situbondo, bisa dilakukan melalui kerja sama antara unsur pemerintah dengan unsur pemangku kepentingan. Seperti kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa.

“Maka, percepatan penanganan stunting insyaallah akan cepat teratasi. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa faktor penting yang harus diperhatikan agar upaya penurunan angka stunting bisa tercapai dengan baik, maka kualitas atau perbaikan data stunting harus dilakukan secara cermat. Sebab, data tersebut akan dijadikan rujukan evaluasi dan monitoring stunting,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala DP3A-PPKB Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmaji, mengatakan kegiatan rembug stunting melibatkan berbagai komponen diantaranya camat, Kepala Puskesmas, pimpinan OPD serta organisasi masyarakat atau Ormas. “Kegiatan rembug stunting ini harus dilakukan selama dua kali dan saat ini baru memasuki rembuk stunting hari pertama kali. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi,” ujar Moh Imam Darmaji.

Lebih lanjut dijelaskan, ada sejumlah poin penting yang dibahas dalam kegiatan rembug stunting kali ini. Salah satunya, melakukan evaluasi stunting pada tahun 2022 lalu. Kedua, mengadakan sosialisasi agar memiliki kesamaan tindakan di antara semua peserta agar ikut dalam penanganan stunting.

“Untuk menurunkan angka stunting, harus ada kesamaan tindakan dan kesamaan pemahaman tentang penanganannya,” jelas Imam Darmaji.

Untuk angka prosentase stunting saat ini, sambung Imam Darmaji, mengacu pada hasil SSGI tahun 2022, berada diangka 30,29 persen. Tetapi mengacu pada bulan timbang hingga Februari 2023, yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas dan Posyandu, angka prosentase stunting di Kabupaten Situbondo hanya menyisakan 7 persen.

“Dalam penanganan stunting harus memiliki kesamaan pemahaman dari semua stakeholder yang ada. Lalu lebih masif mengadakan sosialisasi tentang penanganan stunting kepada masyarakat. Selanjutnya, melibatkan lapisan masyarakat sehingga tahu apa yang harus dilakukan tentang penanganan stunting tersebut,” jelas mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. (her/gie)

“Pemkot melalui DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), masih konsen dengan dengan visi dan misinya menghadirkan Kota Bengkulu religius dan bahagia. Untuk itu, Nikah Balai di tahun 2023, masih akan digelar. Namun, karena terbatasnya anggaran, untuk kuotanya hanya 10 pasang dan bagi warga Kota Bengkulu yang tidak mampu,” terang Kepala Dinas DP3AP2KB, melalui Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Mayarakat Afriyenita, Senin (16/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, bahwa program Nikah Balai yang akan dilakukan DP3AP2KB, akan bekerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Rencananya, kegiatan nikah balai akan dilaksanakan pasca hari Raya Idul Fitri.

Alasan pelaksanaan itu, ujarnya, mengingat bulan tersebut merupakan bulan baik dalam melaksanakan ikatan pernikahan. “Untuk anggarannya, teralokasikan di tahun ini. Sementara mengenai penjaringannya, itu melalui kecamatan se-Kota Bengkulu dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Bengkulu,” paparnya. (bkl/sit)

Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan memasak ini dilaksanakan selama tiga hari. Untuk pesertanya, melibatkan sebanyak 20 orang yang tergabung dalam Kelompok Lestari.

Dalam pelatihan, ujarnya, instruktur pelatihan akan mengajarkan membuat berbagai menu olahan masakan dengan bahan dasar ikan. Seperti, abon ikan atau disesuaikan dengan keinginan peserta dan potensi yang ada di Desa Arjasa.

“Tindak lanjut setelah pelatihan ini, nantinya akan dibentuk kelompok peserta. Sehingga, kami akan mudah dalam melakukan Monev juga pembinaan terhadap kelompok peserta, dan bisa memantau sejauh mana perkembangannya,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu peserta bisa berdaya. Artinya, memiliki ilmu dan keahlian memasak seperti yang diajarkan oleh instruktur.

“Setidaknya, mereka didorong untuk membuka usaha, baik secara online ataupun manual. Sehingga, dapat memperkuat ekonomi keluarganya,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Situbondo Fraksi Golkar, Heroe Soegihartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan perempuan. Karenanya, pihak yang dilibatkan seperti ibu rumah tangga, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga (Pekka) yang menjadi penopang ekonomi keluarganya.

“Tujuan diadakan pelatihan ini, tentu saja supaya peserta memiliki keterampilan dan ilmu cara memasak yang baik dan benar. Sehingga, mereka mampu berwirausaha untuk menambah pendapatan ekonomi,” ujarnya. (her/sit)