Kepala DP3APPKB Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden RI, Nomor 03 tahun 2022, bahwa Kampung KB kini dikembangkan menjadi kampung keluarga berkualitas. Sebelumnya, Kampung KB ini menjadi kewenangan dari BKKBN. Namun akan tetapi, sekarang dengan adanya Inpres tersebut, maka Kampung KB harus berkegiatan yang terkonvergensi di 14 departemen atau lembaga.

Baca juga :

Jadi, ujarnya, BKKBN sebagai inisiator, itu tetap diminta menjadi leading sektor dalam pembentukan Kampung KB. “Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, adalah untuk memenuhi target sasaran pembentukan Kampung KB di Kabupaten Situbondo. Sampai akhir tahun 2023, sudah terbentuk 77 Kampung KB dari 136 desa dan kelurahan. Artinya, masih tersisa 59 desa dan kelurahan belum terbentuk. Sebab, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022, bahwa di tahun 2024 ini semua desa harus terbentuk Kampung KB,” ujarnya.

Imam Darmaji berharap, kepada 59 pengelola Kampung KB yang ada di desa dan kelurahan, supaya pada tahun ini sudah membentuk Kampung KB. Sedangkan untuk sasaran pada penyelenggaraan kegiatan pembentukan Kampung KB, yaitu desa dan kelurahan yang masih belum dibentuk Kampung KB.

“Harapan dari penyelenggaraan kegiatan ini dan dibentuknya Kampung KB, semoga bisa mendorong kreatifitas, prakarsa dan peran masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (her/gie)

Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan memasak ini dilaksanakan selama tiga hari. Untuk pesertanya, melibatkan sebanyak 20 orang yang tergabung dalam Kelompok Lestari.

Dalam pelatihan, ujarnya, instruktur pelatihan akan mengajarkan membuat berbagai menu olahan masakan dengan bahan dasar ikan. Seperti, abon ikan atau disesuaikan dengan keinginan peserta dan potensi yang ada di Desa Arjasa.

“Tindak lanjut setelah pelatihan ini, nantinya akan dibentuk kelompok peserta. Sehingga, kami akan mudah dalam melakukan Monev juga pembinaan terhadap kelompok peserta, dan bisa memantau sejauh mana perkembangannya,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditambahkannya, melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu peserta bisa berdaya. Artinya, memiliki ilmu dan keahlian memasak seperti yang diajarkan oleh instruktur.

“Setidaknya, mereka didorong untuk membuka usaha, baik secara online ataupun manual. Sehingga, dapat memperkuat ekonomi keluarganya,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Situbondo Fraksi Golkar, Heroe Soegihartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan perempuan. Karenanya, pihak yang dilibatkan seperti ibu rumah tangga, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga (Pekka) yang menjadi penopang ekonomi keluarganya.

“Tujuan diadakan pelatihan ini, tentu saja supaya peserta memiliki keterampilan dan ilmu cara memasak yang baik dan benar. Sehingga, mereka mampu berwirausaha untuk menambah pendapatan ekonomi,” ujarnya. (her/sit)

Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, mengatakan bahwa kegiatan pertemuan koordinasi dan kerja sama dengan melakukan penandatanganan ini bertujuan untuk membangun jaringan, supaya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, semakin menurun. Sehingga, dengan meluasnya jaringan kelembagaan tersebut, diharapkan semua unsur yang ada di masyarakat bisa turut melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Dari data yang saya terima, sampai September ini kurang lebih ada 58 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dan Alhamdulillah, persolan ini semuanya bisa kita tangani dengan memberikan pendampingan. Sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa cepat dipulihkan. Yaitu baik dari segi psikologi ataupun kekerasan fisiknya,” jelasnya.

Disampaikan pula, dalam penangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu memiliki kendala, seperti terbatasnya tenaga psikolog yang ada di DP3APPKB. Sehingga pihaknya bekerjasama dengan psikolog swasta dengan cara dikontrak untuk melaksanakan pendampingan terhadap korban. (her/gie)

Penetapan penyalurannya BLT DD itu, bukan hanya untuk satu dua bulan saja. Namun, langsung 12 bulan atau setahun. Nantinya, dalam setiap bulan masyarakat yang berhak menerima bantuan itu akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batu, MD Furqon, menyampaikan jika semisal pandemi ini telah usai pada bulan Maret. Program BLT itu masih akan terus berlanjut, hingga akhir tahun 2021 mendatang.

“Bahkan instruksi itu disampaikan langsung oleh pihak kementrian. Yang ditujukan kepada setiap Kepala Desa dan Camat seluruh Indonesia. Disampaikan secara tertulis melalui surat,” terang Furqon, Kamis (21/01) tadi.

Kebijakan penyaluran BLT DD ini tetap disalurkan karena Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Bahkan peraturan itu telah tertuang dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Oleh sebab itu, pihak (DP3APPKB) Kota Batu telah mendorong, agar Pemdes segera melakukan pendataan warga.

“Pendataan dilakukan langsung pihak Desa dengan dibantu Babinsa, Babinkamtibmas serta RT dan RW,” urainya.

Dari hasil pendataan tersebut, nantinya tiap-tiap desa melaksanakan Musdes dan memaparkan warga yang mendapat BLT DD. Dan mekanisme penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

“Mekanisme sudah ada petunjuk pelaksanaan, dan prosentase penggunaan anggaran juga sudah ada. Misalkan Desa yang menerima DD dibawah Rp 800 juta maka alokasinya mencapai 25 persen, sedangkan untuk Desa yang menerima Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar alokasinya 30 persen dan jika Desa yang menerima Rp 1,2 miliar keatas alokasinya mencapai 35 persen,” paparnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, jika saat ini penyusunan APBDes 2021 hampir selesai disusun oleh seluruh desa di Kota Batu. Setelah itu, bisa diserahkan dan tinggal menunggu anggaran turun. Sehingga BLT DD bisa segera dicairkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ketika terdapat tambahan data penerima BLT DD. Sementara itu, anggaran yang telah ditetapkan dalam aturan tak mencukupi. Maka pemerintah desa bisa bersurat kepada Wali Kota untuk penambahan jumlah calon penerima BLT DD.

“Misalnya jika alokasi DD hanya Rp 200 juta. Akan tetapi kebutuhannya lebih dari itu. Maka pemdes bisa bersurat untuk penambahan jumlah penerima BLT DD,” paparnya.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, secara terpisah menjelaskan mengenai BLT DD sedang mempersiapkan pendataan bagi seluruh penerima. Setelah itu akan dilaksanakan Musdes khusus untuk nama-nama calon penerima.

“Musdes itu rencananya akan kami lakukan pada pekan depan. Dengan harapan bisa segera dilakukan pencairan,” katanya.

Sementara itu, untuk Desa Oro-Oro Ombo sendiri, alokasi untuk BLT DD mencapai 35 persen. Ini karena DD yang didapat oleh Desa Oro-Oro Ombo sekitar Rp 1,9 miliar. Artinya alokasi DD untuk warga mendapat BLT sekitar Rp 700 juta.

Sedangkan, untuk desa Mojorejo yang menerima DD sekitar Rp 1,1 miliar. Maka alokasi untuk BLT DD mencapai 30 persen. Yang artinya alokasi DD untuk warga akan mendapat BLT sekitar Rp 330 juta. (bir/sit)