“Kami sebenarnya tidak paham mengenai dugaan itu. Hanya saja, karena ini kemudian muncul, makanya kita coba konfirmasi kepada Kepsek dan komite sekolah,” kata Kepala Disdik Kabupaten Malang, Suwadji, Jumat (27/10/2023) tadi.

Dari hasil konfirmasi itu, tambah mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), akhirnya baru didapat pengakuan dari Kepsek dan komite. Bahwa, rehabilitasi itu adalah program dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Karenanya, dinas pun mencoba koordinasi dengan DPKPCK. Tujuannya, agar diberi data atau tembusan mengenai program rehabilitasi yang berlangsung di sekolah-sekolah di bawah Disdik. Sehingga, diharapkan bisa memudahkan untuk koordinasi.

Baca juga :

“Karena muncul hal ini (dugaan, red) tentunya Disdik akan berusaha jemput bola. Yakni, memanggil Korwil Disdikcam (Koordinator wilayah dinas pendidikan kecamatan) untuk memonitor bantuan program tersebut. Karena jangan sampai, dinas malah tidak tahu. Termasuk, menyerap keluhan atau memastikan bantuan program. Karena sampai sekarang, program rehabilitasi ini siapa saja yang memperoleh, di data kami belum masuk,” lanjutnya.

Sementara, papar Suwadji, dinas juga mengelola bantuan lain. Hanya saja, bantuan yang diberikan kepada SD, itu sifatnya swakelola. “Dinas (Disdik, red) juga ada bantuan untuk SD. Namun, ini sifatnya swakelola,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, akibat temuan dugaan penyimpangan antara RAB dan rehabilitasi di SD Negeri 3 Sumberdem, transparansi pembangunan menuai sorotan. Bahkan, perkara inipun hingga dikoordinasikan dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. (sit)

Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tutik Yunarni, mengatakan bahwa temuan mengenai tidak adanya papan nama, sebenarnya tidak hanya berlaku di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) atau selaku dinas pengguna anggaran (PA) rehab pendopo. Namun, di pekerjaan proyek lain baik lelang atau pengadaan langsung (PL) di kabupaten, terkadang juga ada. Karenanya, November nanti dijadwalkan akan dilakukan pemanggilan.

“Secepatnya ini nanti kita panggil (dinas, red). Saya akan sampaikan kepada anggota komisi dan paling tidak, November agar diagendakan,” kata Tutik-sapaannya, Kamis (26/10/2023).

Mengenai agenda pemanggilan, Politisi PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini menjelaskan akan dilakukan bersama dinas mitra yang lain. Karena, Komisi III memiliki dinas mitra seperti (DPKPCK), Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Jadi biar tidak menyita waktu dan semua dinas kembali paham, maka semua akan dikumpulkan. Berikutnya, tentu meminta kepada semua dinas, untuk memasang papan nama proyek di lokasi pengerjaan. Sehingga, masyarakat juga paham dan mengerti, karena itu bagian dari hak publik. Jadi, biar semua dinas mengerti, maka langsung dikumpulkan bersamaan,” terangnya.

Dengan cara ini, lanjutnya, diharapkan di kemudian hari sudah tidak ditemukan lagi temuan serupa. Sehingga jangan sampai, dinas satu sudah melakukan, tetapi dinas lain tidak melakukan. “Makanya dinas-dinas (mitra, red) dikumpulkan semua. Termasuk agar juga menjadi perhatian, yaitu rencana pekerjaan proyek dinas,” lanjutnya.

Selain terkait papan nama, lanjut Tutik, hal lain yang perlu dibahas adalah mengenai penentuan pemenang lelang. Salah satunya, yaitu mengenai jumlah penawar yang hanya ada satu sampai dua penawar. Padahal, yang menjadi peserta puluhan.

“Apakah boleh, dari penawar tunggal atau hanya ada dua penawar di setiap lelang itu dimenangkan, ini yang perlu kita ketahui. Apa dasar aturan mainnya. Karena jangan sampai, ini melanggar. Apalagi, dalam setiap lelang pesertanya banyak atau puluhan, tetapi minim penawar,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Rehabilitasi Pendopo, Rumah Dinas dan Pringgitan di Malang, berhasil dimenangkan penawar tunggal dari total 22 peserta. Adapun nilai koreksinya Rp 824 juta. (sit)

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, mengatakan bahwa dana rehabilitasi bukan semata pada mengganti dan perbaikan. Namun, disesuaikan dengan rencana awal pengajuan sekolah atau dari SD Negeri 3 Sumberdem.

Diuraikan Johan, bahwa pengajuan awal SD adalah perbaikan atap (rangka, red). Karenanya, kemudian tim datang untuk melakukan pengecekan. Dari pengecekan tim itu, akhirnya diputuskan bahwa rangka harus diganti. Karenanya, dalam rehabilitasi itu akhirnya rangka dilakukan pergantian.

“Sekarang di lapangan, rangka dilakukan pergantian atau tidak. Karena rangka ruangan sudah diganti dan reng sudah diganti galvalun,” ujarnya, Rabu (25/10/2023) tadi.

Sementara untuk genting, lanjutnya, memang bukan bagian dari rehabilitasi. Karenanya, wajar jika kemudian hanya ada beberapa yang baru. Karena, tujuan rehabilitasi adalah agar tidak ambruk.

Baca juga :

“Genting memang tidak diganti. Wajar kalau ada sekitar 300 an yang baru. Karena, rehabilitasi ini agar supaya tidak ambruk,” paparnya.

Hanya saja, saat dipertegas kembali bahwa anggaran yang digulirkan terlampau besar, sementara dari anggaran itu bisa mengganti sebagian matrial proyek, Johan mengatakan bahwa semua dilakukan juga melalui pengawasan (pengawas pelaksana, red). Termasuk, adanya inspektorat Kabupaten Malang, yang turut melakukan kontrol.

“Kitakan ada pengawas dan inspektorat. Harusnya, terkait SD Negeri 3 Sumberdem, bisa dikonfirmasikan juga ke sana,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rehabilitasi sarana prasarana SD Negeri 3 Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, diduga menyimpang dari rencana anggaran biaya (RAB). Itu karena, dari alokasi anggaran pengadaan langsung (PL) senilai Rp 149 juta, hanya menjangkau sebagian RAB. Bahkan, dari temuan Gubernur Lira Jatim, M Zuhdy Achmadi, memperkirakan pengerjaan dua ruang kelas dan satu ruang guru, dari hitungan sipil diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 20 juta an.

Karena, rangka ruangan masih memakai kayu lama yang dikombinasikan dengan galvalun. Padahal, rangka atap sebenarnya bisa diganti dengan kanal-C galvalum ukuran 0.75. Begitu juga, untuk reng galvalum bisa diganti dengan yang ukuran 0.40. Kemudian untuk genteng, ini bisa juga dilakukan penggantian. (sit)

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, mengatakan bahwa penentuan pemenang lelang diputuskan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Malang. Karena mereka yang bekerja, adalah orang-orang profesional dan tentunya ada pertimbangan dari ULP. Jadi, proses lelang ada sistem yang harus dilalui.

“Lelangkan ada sistemnya. Sementara hasil itu, adalah dari bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi, yang melaksanakan mereka (ULP, red). Kenapa dimenangkan, itu secara teknis ya ada pertimbangan dari ULP,” kata Johan, Rabu (25/10/2023) tadi.

Terkait dengan tidak adanya (terpasang, red) papan nama proyek di lokasi pengerjaan, Johan meminta agar bisa dikonfirmasikan langsung kepada kontraktor atau pelaksana proyek. Dengan alasan, bahwa sesuai prosedur pengerjaan untuk papan nama proyek, itu sudah diberikan dinas sebelum melakukan kerja.

“Coba ditanyakan ke pelaksana lapangan. Karena itu harusnya ada dan terpasang. Bahkan, sebelum pengerjaan dilakukan, sesuai aturan dinas sudah memberikan,” ujarnya.

Papan nama proyek sendiri, lanjutnya, itu juga diberikan gratis atau bagian dari proyek. Jadi, pelaksana tinggal memasang dan tidak membayar.

“Tidak ada istilahnya beli. Prosedurnya, itu diberikan saat akan pengerjaan proyek,” imbuh Johan.

Baca juga :

Sementara itu, dalam pengecekan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, selain didapati nama lelang proyek ‘Rehabilitasi sarana prasarana Pendopo, Rumah Dinas dan Pringgitan di Malang’, yang diikuti 22 peserta namun hanya satu penawar, juga ada lelang proyek lain yang peserta penawarnya juga terbatas. Yakni, ‘Rehabilitasi Gedung DPRD Kabupaten Malang’ dengan Pagu Rp 2,5 miliar yang diikuti 30 peserta dengan pengguna anggaran (PA) DPKPCK Kabupaten Malang. Dari 30 peserta itu, hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran dan berhasil dimenangkan CV Aulia Abadi dengan harga koreksi Rp 2,263 miliar.

Merespon temuan itu, Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Kusaeri, kembali mengaku aneh dengan proses lelang yang sudah berlangsung. Karena, dari kepesertaan lelang sebenarnya sudah bagus dan lumayan banyak. Hanya saja, dari sisi penawaran kenapa tidak sampai memunculkan angka.

“Apakah servernya down atau ada kendala apa, ini menjadi tanda tanya. Karena logikanya buat apa menjadi peserta, jika tanpa mengajukan penawaran. Sudah pasti, buang-buang waktu. Apalagi kalau sudah tahu tidak membuat penawaran, buat apa juga menjadi peserta,” kata Kusaeri.

Terkait dengar server, paparnya, inipun ada dugaan juga bukan karena peralatan teknologinya. Bahkan, selama 11 hari terakhir hingga hari ini (Rabu, red), posisi server down. 

“Pertanyaannya sekarang, apakah diantara peserta ada yang membuat sanggahan pada proses lelang itu. Karena tanpa sanggahan, maka pemenangnya secara hukum adalah sah. Sementara, sanggahan atau keberatan dari peserta bisa dilayangkan kepada LKPP atau juga bisa dilanjutkan kepada KPK. Sehingga, ketika ada sanggahan, maka pelaksanaan lelang harus dibatalkan,” urainya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rehabilitasi Pendopo Kabupaten Malang selain papan nama proyek yang tidak didapati di lokasi pengerjaan, dalam proses lelang juga hanya muncul satu penawar dari beberapa peserta yang mendaftar. Munculnya satu penawar yang kemudian dimenangkan, pun mengundang tanya. (sit)

Mengawali kunjungannya, adalah SDN 3 Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang menjadi jujugan. Didampingi Kepala Sekolah SDN 3 Pandanlandung, Abdul Ghafur, dirinya mengecek tiga ruang kelas yang kondisinya rusak. Bahkan, dua ruang kelas diantaranya tidak bisa ditempati dan digunakan untuk PBM (Proses Belajar Mengajar), akibat kerusakan itu. Sementara kerusakan bangunan, terlihat di bagian atap, kuda-kuda atap yang disangga bambu agar tidak roboh dan asbes tampak berlubang.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Malang menjelaskan, akan melakukan skema baru untuk rehab dan perbaikan gedung sekolah yang rusak. Sehingga, bisa segera dilakukan perbaikan. Termasuk, skema perbaikan yang tidak lagi ditangani oleh Dinas Pendidikan (Diknas). Namun, akan dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).

”Kita bahas di TAPD dan sekretariat. Menurut saya, yang menangani rehab bangunan seperti ini, harusnya Cipta Karya. Sehingga, Diknas nanti akan fokus ke kualitas pendidikan agar bagus. Karena, kualitas pendidikan SD di Kabupaten Malang, berada di urutan 23 di Jawa Timur,” terangnya.

Bupati Malang juga menyampaikan, semua bangunan sekolah yang rusak, akan kembali diinventarisir. Terakhir, laporan yang masuk di Diknas, ada sekitar 417 sekolah, seperti yang diusulkan perbaikan ke Kementerian PUPR.

Usai meninjau SDN 3 Pandanlandung, Bupati Malang bersama rombongan kemudian meneruskan peninjauan ke SDN 2 Sidorahayu dan SDN 1 Pandanrejo, dua sekolah itu juga masih di wilayah Kecamatan Wagir. Selanjutnya, rombongan bergeser ke sejumlah sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Pakisaji, Kepanjen, Kalipare dan Donomulyo. (pro/sit)

Plh Bupati Malang mengawali rangkaian kegiatannya dengan memimpin apel pagi di Kantor Kecamatan Pakisaji, yang juga diikuti seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Pakisaji. Wahyu dalam kesempatan itu memberikan arahan dan mengajak diskusi para peserta apel terkait penerapan PPKM dan upaya penanganan Covid 19, secara maksimal di wilayah setempat.

Secara umum, Wahyu menilai PPKM skala Mikro lebih efektif, karena penanganannya langsung di tingkat Rt. Bahkan, diterima laporan ada lima kecamatan yang sudah zona hijau Covid 19 yakni Kasembon, Tirtoyudo, Tumpang dan Ngajum.

”Tadi pagi, pada apel di Kantor Kecamatan Pakisaji, terkait laporan penanganan untuk skala Kecamatan. Kemudian berlanjut ke wilayah Kecamatan Tajinan dan Singosari, untuk mengetahui perkembangan langkah upaya penanganan Covid 19 di tingkat desa dan RT, serta kelurahan dan RT. Mengapa demikian? Karena untuk anggaran penanganan Covid 19 di Desa dari Dana Desa, dan di Kelurahan dari APBD. Bagaimana evaluasi dam pengendaliannya antara desa dan kelurahan, serta kecamatan termasuk,” jelas Plh Bupati Malang.

Baca Juga : Disasar PLT Sampah, Program Sejuta Rumah Bertenaga Surya dan Vulkanologi Park, Bupati Malang Siap Jemput Program

Saat berkunjung ke Kantor Dinas PKPCK di komplek Block Office Kota Kepanjen, Plh Bupati Malang memimpin rapat koordinasi internal dan memberikan penekanan kepada Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas PKPCK tertunjuk Imam Suyono. Kunjungan ini, diakhiri dengan penyerahan SK penunjukkan Plt Kepala Dinas PKPCK.

Wahyu menjelaskan, arahan yang disampaikan dalam rakor tadi hanya penekanan tugas saja. Karena, ada Plt DPKPCK yang bisa memberikan gambaran.

”Termasuk juga DPKPCK merupakan OPD Strategis, tentunya banyak beban atau pekerjaan rumah yang ada di tahun 2021. Diantaranya, akan ada mall pelayanan publik, ada pemindahan kantor-kantor ke Kepanjen, dan perwujudan prioritas-prioritas dari RPJMD yang kemarin,” tambahnya.

Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk peninjauan rusunawa ASN karena akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Lapangan. Hasil penilaian, rusunawa ini sudah siap dan tinggal mengajukan ke Pemprov Jatim untuk sarana prasarana dan SDM. Rumah Sakit Lapangan diusulkan sebagai langkah antisipasi karena ke depan tidak tahu. Tetapi jika memang ada perhatian dari Pemprov Jatim, maka akan mendapatkan bantuan sarana prasarana dan SDM nya. Hasil peninjauan, ada 18 pasien yang dirawat, dan 3 pasien hari ini keluar karena sudah dinyatakan negatif. ”Perkembangan angka kasus aktif Covid-19, secara umum di Kabupaten Malang, baik yang di rumah sakit dan isolasi mandiri terus menurun dengan adanya PPKM. Sampai saat ini berjumlah 36 orang. Sebelum PPKM, antara 70-80 pasien,” kata Wahyu. (sit)

Memontum Malang – Rencana pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC) di Ibu Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, terancam gagal. Bahkan, hasil lelang Detail Engineering Design (DED) KCC sebesar Rp 300 juta pada tahun 2016, pun terancam tidak digunakan, jika dalam evaluasi serta pembahasan antara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) bersama DPRD Kabupaten Malang, diputuskan tidak meneruskan RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa nantinya setelah ada kepala daerah baru, maka akan membawa rencana pembangunan jangka menengah daerah yang baru pula. Sementara RPJMD sebelumnya (2016-2021), akan dilakukan evaluasi. Apakah perlu diteruskan, ataukah tidak.

“Bisa urung membangun KCC, atau bisa juga dialihkan. Termasuk, DED nya bisa dimodifikasi, atau tidak digunakan,” kata Wahyu.

Semuanya itu, tambah mantan Kepala DPKPCK, tergantung dari kepala daerah terpilih bersama DPRD Kabupaten Malang. Termasuk, Dinas Cipta Karya (DPKPCK) bersama dewan, untuk melakukan pembahasan itu.

“Yang jelas, untuk program perencanaan di tahun 2021, masih belum ada kelanjutannya. Apakah nantinya ada pembahasan soal KCC, ataukah tidak,” ujarnya.

Disinggung kendala pembangunan di tahun 2016, Wahyu mengaku, bahwa proses pembebasan lahan di sekitar lokasi pembangunan atau UPTD TK/SD Kepanjen, belum 100 persen. Waktu itu, selain akan menggunakan kantor UPTD, juga akan memanfaatkan lahan di sekitarnya.

“Seingat saya, rencananya waktu itu akan memakai lahan sampai 3 hingga 4 hektare. Namun, karena tidak bisa terealisasi, akhirnya alokasi dana untuk pembangunan, tidak dilaksanakan,” ujarnya ringan.

Sekedar diketahui, dalam RPJMD 2016 – 2021, ada dua perencanaan yang sudah diprogramkan melalui pengesahan dewan. Diantaranya, pembangunan alun-alun Ibu Kota Kepanjen dan pembangunan Kepanjen Convention Center. Khusus KCC, 2016 telah dilakukan lelang DED. Termasuk, untuk anggaran pembangunan sempat dialokasikan senilai Rp 1 milyar lebih. (sit)