Pria yang akrab dipanggil Budi Pink itu, mengaku terkejut pasca melihat langsung proyek yang dikerjakan PT Konstruksi Indonesia Mandiri (KIM). Dirinya menduga, rekanan atau kontraktor berbuat curang karena mengurangi berat jenis atau komposisi material pengaspalan.

“Tadi itu (saat di lokasi) ada pengerukan aspal baru. Kayaknya, berat jenisnya atau kadarnya, itu tidak sesuai sudah,” katanya.

Budi kemudian menjelas, jika dilihat kasat mata, untuk volume material nampak tidak ada masalah. “Hanya berat jenis atau kadar aspalnya. Kan saya belum nge-lab (tes laboratorium, red). Dari pandangan mata saya, dipegang itu (terasa) ada pengurangan aspalnya, menurut saya,” jelas Budi.

Saking buruknya aspal hot mix tersebut, ujarnya, mirip pekerjaan aspal lapen. “Campurannya, komposisinya berat jenis contohnya akan muncul kadar aspalnya. Berapa, nah itu muncul di situ,” sambungnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pasca melihat secara langsung kualitas garapan PT KIM yang buruk itu, Budi langsung meminta Dinas PU Bina Marga Jember, untuk melakukan uji laboratorium material yang telah dihamparkan di lokasi proyek. “Saya sampaikan ke Dinas (PU Bina Marga). Saya minta, pekerjaan itu dilabkan semua. Jangan nanti, sudah selesai semua baru dilab,” katanya.

Pemerintah, tambahnya, itu mengeluarkan anggaran dari APBD, perencanaan APBD, pengawasannya APBD, pelaksanaan APBD. Jadi, dinas itu wajib proaktif karena anggarannya besar untuk kegiatan (proyek) ini.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Budi kemudian menjelaskan, perusahan aspalt mixing plan (AMP) yang mensuplai proyek tersebut, bernama PT Custom Indonesia Niaga (CIN), beralamat di Jalan Prof Hamka, Karang tengah, Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Budi menduga, aplikasi pengaspalan yang dilakukan AMP PT CIN, berbeda dengan saat uji coba atau trial saat sebelum tender atau lelang dilakukan.

“Ini tidak sama dengan trial (uji coba) yang telah dilakukan. Trial itukan, contoh barang yang dipakai. Tetapi nyatanya, hasilnya seperti itu,” jelasnya.

Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jember, Budi berencana akan mendatangi perusahaan tersebut pekan depan. “Saya pekan depan langsung turun ke AMP nya, untuk klarifikasi hari Senin (pekan depan),” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, Budi Pink secara tegas mengingatkan, agar perusahaan AMP berlaku profesional saat mengerjakan proyek di Kabupaten Jember. Karena jika tidak, ingin berurusan dengan hukum. Karena menurutnya, proyek tersebut menggunakan uang rakyat. Sehingga, rakyat harus merasakan hasil pembangunan secara maksimal.

“Kalau (pengusaha) bekerja sesuai spek (spesifikasi) teknis, insyallah hasilnya tidak seperti itu. Jika sesuai apa yang diminta Pemkab Jember, hasilnya bagus sudah. Kalau yang itu, keluar dari spek,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek peningkatan ruas Jalan Pomo-Sabrang-Sumberejo, telah mengalami banyak kerusakan. Padahal, proyek tersebut baru berumur dua mingguan, paska pengerjaan rampung. Namun, di ruas jalan tersebut sudah banyak bermunculan lubang jalan dengan kedalaman bervariasi. (rio/sit)

Proses pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut, mendapat apresiasi salah satu pimpinan DPRD Jember, Ahmad Halim. Pemeriksaan ini, menurut politisi dari Partai Gerindra, agar terang benderang siapa yang harus bertanggung jawab. Karena, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lembaga auditor negara BPK RI terhadap APBD Kabupaten Jember tahun 2020, ditemukan sebanyak Rp 107 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentu, pertama kami mengapresiasi langkah cepat dari APH (Aparat Penegak Hukum) tentang persoalan yang ada di Kabupaten Jember. Karena bagaimanapun juga, ini adalah hasil temuan BPK RI tentang Rp 107 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ahmad Halim di Gedung DPRD Jember, Selasa (22/03/2022).

Pemeriksaan tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD, itu harus dihormati oleh semua pihak. Pasalnya, dari pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi jalan keluar atas beban anggaran warisan bupati yang lama.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami sangat menghormati proses tersebut. Karenanya, mari kita junjung. Ini bisa menjadi jalan keluar, terutama keuangan Pemkab yang akan membebani kalau sampai ini tidak ada putusan hakim. Katakanlah ini akan membuat neraca Pemkab normal lagi,” sambungnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Halim bersama seluruh anggota dewan akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan jajaran Polda Jatim tersebut. “Kami juga mensuport semua pihak, terutama kepolisian dalam hal proses penegakan hukum,” katanya.

Pihaknya juga akan menyambungkan terhadap lembaga-lembaga terkait, seperti dengan BPK dan lembaga-lembaga lain, agar proses ini bisa cepat selesai dengan ketentuan hukum yang ada. Dirinya juga berpesan, agar jajaran Pemkab Jember mendukung upaya pihak kepolisian dengan memberikan data yang dibutuhkan.

“Pemkab harus memberikan data penuh. Katakanlah data-data saksi penyidik untuk memberikan kelancaran proses tersebut,” ujarnya.

Sementara itu setelah memanggil mantan Plt Kepala BPBD Jember, Mat Satuki, mantan pejabat PPK, Harifin dan mantan bendahara BPBD Jember, Senin  (21/03/2022). Penyidik dari Polda Jatim, terus melakukan pemeriksaan terhadap empat nama pejabat lain, di masa raibnya anggaran Covid-19. (rio/gie)

Informasi pertemuan konsultasi ini, disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, saat ditemui seputar perkembangan temuan BPK RI pada penggunaan BTT Covid-19 tahun anggaran 2020. Seperti diketahui, ada temuan penyimpangan penggunaan BTT Covid-19 di era bupati lama.

Temuan itu, hingga kini masih menjadi beban pemerintahan Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang kini menjabat sebagai bupati. Ahmad Halim kemudian menuturkan, bahwa hasil pertemuan antara Pemkab Jember dengan Kemendagri. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri secara tegas mengatakan BTT Covid-19, tidak boleh terhutang. Semuanya harus dibelanjakan dulu kemudian baru di SPJ kan.

“Untuk terutang sudah secara jelas rekomendasi Kemendagri tidak diperkenankan. Pokoknya tidak boleh secara aturan,” tutur Halim, politisi yang saat ini juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra itu.

Halim kemudian menjelaskan, isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2020, total di era Bupati Faida ada 61 RKB (Rencana Kegiatan Belanja) BTT Covid senilai Rp 612 miliar awalnya. Kemudian setelah dievaluasi ada 7 RKB yang tidak disetujui. “Ada 54 RKB ini berbentuk SK bupati, jadi khusus Covid ini berbentuk SK bupati, nah ketika sudah ditanda tangani satu RKB itu sudah bisa dicairkan. Dari hasil LHP BPK, 54 RKB nilainya Rp 531 miliar sekian padahal pagunya Rp 401 miliar. Berarti ada kelebihan Rp 130 miliar dan ini sudah dicairkan semua,” sambungnya.

Halim kemudian dengan nada bertanya, menyampaikan kemana larinya uang sebesar Rp 130 miliar tersebut. Karena semua uang tersebut menurut LHP BKP RI sudah dicairkan semua. Menurutnya ada pencairan BTT yang tidak sesuai peruntukannya.

“54 RKB ini sudah dicairkan semua, kemudian ada selisih Rp 130 miliar ini kemana? Ternyata setelah kita buka lagi kordinasi dengan beberapa temen ahli dari hasil LHP, itu ada beberapa yang tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

Halim kemudian mencontohkan betapa mudahnya pencairan BTT Covid. Hanya berbekal RKB yang telah disahkan bupati, langsung bisa dicairkan oleh BUD (Bendara Umum Daerah) dalam hal ini adalah kepala BPKAD. Saat pencairan tersebut BPK menemukan kejanggalan-kejanggalan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ketika satu RKB sudah disahkan oleh BUD distransfer ke bendahara pengeluaran di BPBD. Ada kejanggalan mekanisme ketika bendahara pengeluaran BPBD mencairkan kepada PPTK secara tunai padahal seharusnya (melalui) transfer,” sebutnya.

Sebelum transferpun seharusnya ada proses pengajuan kepada bendahara pengeluaran dari BPBD. Bahkan masih menurut Halim, proses pencairan tersebut hanya berdasarkan instruksi melalui pesan WA. Pesan tersebut berisi perintah untuk menyiapkan amplop sebanyak 1.286 lembar.

“Bendahara pengeluaran BPBD pada tanggal 18 Mei, bendahara di BPBD menerima pesan WhatsApp dari TPKAD harus menyiapkan dana sebesar Rp 771 juta dalam 1.286 amplop yang masing-masing berisi 600 ribu rupiah untuk pekerja terdampak PHK. Ini dalam salah satu RKB tapi dalam pencairan Dinas perindustrian dan perdagangan yang harusnya ini diambilkan dari RKB dinas sosial,” jelasnya.

Dari data LHP 54 RKB tersebut, menurut Halim tumpang tindih peruntukannya. Akibatnya akan berdampak pada pembuatan SPJ nya karena akan tumpang tindih pula. “Tidak ada kesesuian dari RKB yang telah dicairkan dari BUD ini bahasa BPK ya,” tuturnya.

Contoh lain menurut Halim ada penerima bantuan dari RKB yang SKnya belum ditetapkan oleh Bupati Faida saat itu. Sehingga sangat menyimpang dari aturan pencairan. “Contoh bantuan kepada veteran dengan total penerima sebanyak 23, ini tidak ada dalam RKB, artinya penggunaan BTT Covid sudah sangat menyimpang dari aturan yang ada melalui mekanisme pencairan langsung secara tunai itu tidak diperkenankan karena itu jumlahnya sangat besar,” ujarnya.

Menyikapi temuan BPK tersebut, DPRD Jember telah berkirim surat kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepada KPK, Kepolisian dan kejaksaan untuk menanyakan dan melaporkan temuan di LHP BPK. Surat tersebut saat ini sudah direspon oleh APH. Namun APH saat ini masih menunggu hasil audit investigasi BPK.

“Menunggu hasil audit insvestigasi BPK sekitar sebulan lalu. Dan kita akan pro aktif untuk menanyakan itu. Agar APH ini tidak bekerja dari awal, kalau kami melihat bahasa dari Rp 107 miliar ini sudah TSM, terstruktur, sistematis dan massif artinya melibatkan banyak pihak, banyak kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut Halim mendesak, APH untuk segera memproses temuan ini. Kami juga akan berkirim surat dan meminta kepada komisi III DPR RI untuk menggelar dengar pendapat dengan para pemangku kebijakan yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian maupun BPK untuk mengawal proses ini,” ujar Halim. (rio/gie)

Sedangkan waktu untuk perhelatan besar Porprov Jatim 2022, kurang dari 3 bulan. Menurut anggota Komisi D DPRD Jember, Gembong Konsul Alam, masih ditemukan venue yang belum siap dan masih perlu pembenahan.

“Dari Sidak yang kita lakukan dua hari, Selasa dan Rabu ini, contoh di gedung serba guna untuk pertandingan Wushu hanya di bawah 50 persen (persiapannya). Padahal timeline kita sangat mepet dan ketat, juga hanya tersedia waktu 3 bulan. Jadi tadi Sidak kami itu, minta agar Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), mempersiapkan segalanya, terutama venue,” kata Gembong saat dikonfirmasi usai Sidak di DPRD Jember, Rabu (23/02/2022).

Nantinya akan ada 5000 peserta dari 17 Cabor yang akan bertanding di Jember. “Sehingga kita sebagai tuan rumah, tidak boleh membuat malu dan harus siap. Kita contoh saja, Sidak soal venue di GOR Kaliwates Parkit di bawah lapangan itu (juga) masih banyak lubang-lubang dan juga adanya tempat duduk penonton yang harus menggunakan keramik, tidak boleh dari kayu. Itu belum diganti,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dalam persiapan menyambut Porprov tersebut. “Sehingga tadi dalam Sidak, selain dengan Dispora, kita juga koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya. Bahwa 3 bulan ini harus selesai, JSG paling banyak butuh perawatan juga, jadi ini harus diperhatikan H-15 sudah harus ready agar venue ini siap,” sambungnya.

Diakui oleh Gembong, terkait anggaran yang disiapkan memang dirasa kurang. “Tapi bisa disiasati dengan koordinasi antara Provinsi Jatim dan Jember. Jadi ya bagaimanapun harus dioptimalkan Rp 3 miliar itu yang dikelola KONI Jember. Bahkan jika perlu, bisa dilakukan koordinasi dengan pihak swasta. Karena even Porprov ini adalah even kita bersama seluruh masyarakat Jember,” ujarnya.

Kendala soal Plt Kepala Dispora Jember yang mengalami pergantian, kata legislator dari Nasdem ini, juga tidak menjadi masalah. “Harusnya kita siap lah. Acara Porprov ini juga harus bisa kita sukseskan. Soal Mes atlet juga, kita sudah koordinasi dengan sejumlah hotel-hotel milik pemerintah ataupun swasta. Nanti kita tinjau kembali. Soal publikasi itu utama, jadi tadi saya sudah bilang kepada ketua Panpel bahwa ini even seluruh masyarakat Jember, ayo diramaikan,” ujarnya.(ark/rio/gie)

Saat berada di gudang tersebut, ketiga anggota Komisi B tersebut tidak menemukan stok minyak goreng yang ditumpuk. Salah satu staf perusahaan mengatakan stok minyak goreng di gudang mereka telah habis didistribusikan ke setiap outlet.

Anggota Komisi B, David Handoko Seto mengatakan Sidak tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti keresahan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. David juga menyebut dirinya sempat mengecek dengan membeli langsung di beberapa outlet toko ritel berjaringan tersebut.

Namun dari 5 toko yang didatangi hanya ada 1 toko yang masih mempunyai stok minyak goreng. Minyak goreng dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita tadi langsung coba beli di toko ritel berjaringan ini namun hanya ada satu yang masih punya stok. Itupun dijualnya di bagian kasir seperti disembunyikan, sifatnya tidak terbuka,” katanya.

Setelah mendapat penjelasan dari staf perusahaan di bagian gudang, David meminta pihak perusahaan membantu Pemerintah Kabupaten Jember, mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat. “Masyarakat saat ini mulai resah hilangnya minyak goreng di pasaran dan perbedaan harga antara toko berjaringan dengan pasar tradisional,” katanya.

Staf bernama Reno menjelaskan selama ini setiap mendapatkan kiriman dari para suplier, perusahaan langsung mendistribusikan ke 141 toko yang ada di Kabupaten Jember. “Kami mengalir saja, setiap ada kiriman langsung kita kirimkan ke 141 toko yang ada di Jember. Jadi tidak ada istilahnya menimbun stok, kalau di toko tidak ada ya karena permintaan masyarakat tinggi,” katanya. (rio/gie)

Sementara rapat tersebut, dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Widodo Julianto, di Kantor Disperindag, Jalan Kalimantan, Tegal Boto. Padahal, kantor dinas tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari gedung dewan.

Sesuai informasi yang diterima awak media, rencana agenda dengar pendapat tersebut dilaksanakan hari ini. Agendanya, adalah membahas rencana peningkatan prosentase retribusi hasil tambang Gunung Sadeng.

Namun, rapat gabungan yang melibatkan dua komisi DPRD Jember, yakni Komisi B dan Komisi C tersebut urung dilaksanakan karena dua pihak terundang dari Disperindag Jember dan anggota asosiasi penambang, mangkir.

Selain kedua pihak tersebut, dewan juga mengundang beberapa pihak lain, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Kondisi itu, kontan membuat anggota Komisi B dan Komisi C, menjadi naik darah. Sejumlah anggota dewan salah satunya Ketua Komisi C, Budi Wicaksono atau Budi Pink, kemudian mendatangi Kantor Disperindag dan memerintahkan rapat tersebut dihentikan.

Menurut Widodo yang ditemui wartawan disela-sela rapat dengan sejumlah pengusaha tambang, mengaku dirinya tahu ada undangan dari DPRD Jember. Namun, sengaja tidak datang dengan alasan terlanjur mengundang para pengusaha tambang Sadeng.

Undangan rapat kepada para penambang tersebut, kata Widodo, sudah dikirim jauh-jauh hari. Sedangkan undangan yang dari DPRD, diterimanya Senin pagi.

“Sebenarnya, ini bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Seharusnya, Pak Kadis tapi beliau saat ini sedang di lapangan memantau harga minyak goreng. Memang, kami terima undangan itu tadi pagi. Nah, kami telah mengagendakan peretemuan dengan perwakilan pengusaha, sejak seminggu lalu,” katanya.

Widodo juga menyampaikan, pertemuan tersebut bukan tandingan terhadap undangan dewan. Namun, bentuk respon perintah bupati.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini perintah bupati (untuk meningkatkan PAD dari sektor pertambangan Gunung Sadeng). Bukan pertemuan tandingan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, meskipun telah kehilangan kewenangannya untuk mengatur Gunung Sadeng, menurut Widodo, pihaknya hanya melakukan inventarisir perusahaan yang menambang gunung kapur tersebut. “Kami ingin tahulah, kan perkembangan kan ada yang pegang izin yang sudah keluar ada yang belum tapi mereka masih nambang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C, Budi Pink, menilai pertemuan yang digagas Disperindag tersebut melecehkan DPRD. Karenanya, pihaknya mendatangi kantor Disperindag untuk membubarkan pertemuan tersebut.

“Ini melecehkan DPRD. Kita sudah kirim undangan, mereka malah bikin pertemuan sendiri. Iku gak genah (itu tidak sesuai, red),” katanya.

Meski demikian, demi kepentingan bersama, DPRD masih berkompromi dan akan mengagendakan rapat dengar pendapat, Rabu (02/02/2022) lusa.

“Demi masyarakat, kami masih mau kompromi dan kita reschedul. Kita jadwalkan ulang hari Rabu. Pertemuan besok, kita akan libatkan Komisi A juga. Sehingga, akan ada tiga komisi yakni Komisi A, B dan C,” sebut Budi.

Pada pertemuan di Disperindag tersebut, juga hadir Ketua Asosiasi Pengusaha tambang, Ikwan Husaeri dan beberapa pengusaha lainnya. Ironisnya, dari informasi yang dihimpun asosiasi tersebut tidak berbadan hukum.

“Asosiasi itu tidak berbadan hukum. Sehingga, sebenarnya tidak layak disebut asosiasi dan mengatasnamakan pengusaha tambang harusnya dibubarkan,” kata seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Sebagai informasi, di era pemerintahan Bupati Jember, Hendy Siswanto dan MB Firjaun Barlaman, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi hasil kegiatan penambangan Gunung Sadeng. Pemkab Jember sebagai pihak yang memiliki Hak Pengusaan Lahan (HPL), meminta kenaikan retribusi dari 5 persen menjadi 20 persen.

Namun, kenaikan tersebut memberatkan pengusaha tambang. “Naik dari 5 persen menjadi 20 persen. Menurut kami, itu berat karena kondisi pasar saat ini sedang tidak baik. Makanya, kami ingin ada kesepakatan dengan pemerintah,” kata Ikwan Husaeri. (rio/sit)

Pasalnya, selama bertugas di Puskesmas, terkait honor ataupun jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, terkesan tidak ada perhatian dari pemerintah.

Ketua Magang Mandiri Kesehatan Kabupaten Jember, Teguh Chandra Krisnanto, mengatakan bahwa terkait nasib soal honor dan jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan yang dikeluhkan, dialami oleh sekitar 1.116 tenaga magang, yang tersebar di 50 Puskesmas se-Kabupaten Jember. “Kedatangan kami ini, untuk menyampaikan aspirasi ke Komisi D, guna menyerukan aspirasi teman-teman. Ada 80 orang perwakilan dari 50 Puskesmas se-Kabupaten Jember,” kata Teguh, saat dikonfirmasi di Gedung parlemen, Rabu (22/12/2021).

Disampaikan Teguh, aspirasi yang dimaksud diantaranya adalah soal honor yang dinilai kurang manusiawi di kondisi saat ini. “Kami ini diangkat oleh Kapus (Kepala Puskesmas), yang sebelumnya SK itu dari Puskesmas. Kemudian, sekitar tahun 2014, SK kami dari Bupati lewat Dinkes (Dinkes). Tapi tujuh tahun berlalu, tidak ada perubahan soal honor. Gaji kita yang magang mandiri Nakes (tenaga kesehatan) dan non Nakes, mentok Rp 950 ribu dan paling rendah Rp 350 ribu per bulan,” sambungnya.

Untuk tenaga magang mandiri kesehatan non kesehatan, lanjutnya, bahkan sudah mengabdi puluhan tahun. “Ada paling lama 35 tahun, ada yang sudah pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal karena terdampak Covid kemarin. Tapi soal honor tidak ada perhatian,” ucapnya.

Tidak hanya soal honor, kata pria yang juga seorang perawat ini, honor pun menurutnya dinilai tidak sesuai. Terkait jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, selama ini juga diakui membayar sendiri.

“Tidak ada dari pemerintah. Sehingga kita menuntut ada perhatian soal SK Bupati dengan gaji UMR juga perhatian soal jaminan sosial,” ucapnya.

Lebih jauh Teguh juga menyampaikan, sebelum diputuskan melakukan aksi mendatangi Gedung Parlemen. Para tenaga magang kesehatan dan non kesehatan sebelumnya sudah mendatangi Dinas Kesehatan Jember.

“Kita sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan Jember, katanya sudah dibicarakan soal nasib tenaga magang ini. Tapi karena tidak jelas nasibnya kita ke DPRD Jember ini,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Teguh juga menambahkan, dengan kondisi nasib yang dinilai kurang ada perhatian dari pemerintah. Kondisi saat pandemi Covid juga menjadi kekhawatiran bagi mereka.

“Terkait kondisi saat pandemi Covid ini, bahkan kita harus bekerja dari pagi hingga malam. Sebenarnya, ada insentif tapi tidak sama nominalnya (tergantung kebijakan dari Kepala Puskesmas). Untuk nominal kisaran Rp 1 sampai 2 juta dan tidak rutin tiap bulan. Keluarnya insentif itu dari Dinkes, ada yang dua bulan (baru keluar), ada juga yang 3 bulan. Kita berharap ada perhatian dan akan kita kawal agar mendapat dukungan. Pesannya pak dewan untuk terus mengawasi,” imbuhnya.

Perlu diketahui, untuk tenaga magang kesehatan diantaranya bidan dan perawat. Sedangkan untuk tenaga magang non nakes adalah admin, apoteker, lab, cleaning service, dan tenaga dapur.

Terkait kedatangan tenaga magang kesehatan dan non kesehatan yang mendatangi Gedung Parlemen tersebut, diterima 20 orang perwakilan untuk rapat dengar pendapat di dalam Ruang Komisi D DPRD Jember.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menilai bahwa tuntutan yang disampaikan tersebut merupakan hal wajar. Pasalnya, melihat tugas dan tanggung jawabnya dalam dunia kesehatan terlebih saat pandemi Covid saat ini. Para petugas nakes dan non nakes adalah garda terdepan.

“Menurut kami masuk akal, selama ini keberadaan mereka itu kerjanya jelas. Cuma secara aturan keberadaan mereka sebagai tenaga atau pegawai pemerintah yang bekerja di Puskesmas ini tidak jelas. Karena terkunci dengan kontrak magang mandiri,” kata pria yang juga akrab dipanggil Ipung itu.

Dirinya menjelaskan, setelah dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tidak ada pengangkatan PNS. Namun diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Namun demikian, tentunya terhadap para tenaga magang kesehatan dan non kesehatan ini harus diperhatikan. Biar nantinya ada kejelasan kedudukan mereka. Karena selama ini namanya magang disana, yo sak weh-wehi (dikasih upah berapa saja). Ya pokoknya pemerintah memberikan (upah) segitu, terimanya segitu,” ucapnya.

Lebih lanjut legislator dari PDI Perjuangan, mengatakan kalau pihaknya akan mendorong pemerintah agar ada perhatian. “Apalagi soal jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus membayar sendiri. Mungkin persoalan ini tidak serta merta menjadi ASN, tapi dapatnya mengakomodir mereka (menjadi) tenaga honorer. Supaya bisa masuk menjadi pegawai pemerintah (P3K) itu,” sambungnya.(ark/rio/sit)

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut izin dan membubarkan ormas berseragam hitam oranye itu, karena meresahkan masyarakat. Pernyataan itu, memantik emosi anggota PP di seluruh Indonesia, termasuk di Jember. Mereka geram dan menyatakan protes keras.

Para pengurus dan anggota PP saat di Gedung DPRD, ditemui langsung oleh sekertaris FPDI-Perjuangan, Hadi Supaat. Di depan Hadi Supaat, mereka menyatakan protes keras atas pernyataan Junimart Girsang yang dianggap telah mengeluarkan ujaran kebencian.

“Kedatangan kami dipicu pernyataan Junimart Girsang, bahwa Pemuda Pancasila layak untuk dibekukan, untuk dicabut (izinnya),” kata Zamroni Ulfa atau akrab dipanggil Roni.

Bukan hanya MPN (Majelis Pimpinan Nasional), tetapi hal itu juga melukai hati (anggota PP) sampai tingkat ranting. Meski Junimart Girsang informasinya telah meminta maaf, menurut Roni masih banyak anggota PP di Jember, yang geram. Secara kelembagaan, Junimart dituntut untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka tanpa alasan apapun.

Roni juga menyampaikan, selama ini Pemuda Pancasila yang didirikan 62 tahun yang lalu, oleh Jenderal Besar AH Nasution, itu telah banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Terutama, dalam mengawal ideologi Pancasila yang saat didirikan dalam ancaman komunisme yang dibawa PKI.

Hingga kini, pun disaat gempuran radikalisme keagamaan dan ideologi asing, anggota PP tetap mengawal membumikan Pancasila di Bumi Nusantara. Roni mewakili anggotanya, menyatakan ada tiga tuntutan. Selain mencabut dan meminta politikus yang juga seorang pengacara itu, agar mengucapkan maaf di media massa, juga meminta dengan keras agar Junimart dipecat dari anggota DPR RI.

“Anggota PP itu dimana-mana ada. Di PDI-Perjuangan, bahkan Presiden Jokowi itu PP. Pernyataannya itu justru malah memecah belah organisasi dan partai. Maka, kami meminta dengan keras agar DPP PDIP memberhentikan Junirmart dari keanggotaan partai dan sebagai anggota DPR RI. Tidak hanya itu, jika dua permintaan kami tidak dihiraukan, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena saudara Junimart Girsang telat mengeluarkan ujaran kebencian kepada PP,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Roni dan pengurus PP di Jember mengkawatirkan, pernyataan itu memicu kegaduhan. Bahkan, rawan munculnya aksi kekerasan di masyarakat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sementara Hadi Supaat usai mendengarkan penjelasan Roni dan jajaran pengurus PP, mengatakan ikut menyesalkan pernyataan rekan sesama anggota PDI-Perjuanhan. Pernyataan itu, sangat gegabah dan tergesa-gesa diucapkan sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Itu pernyataan pribadi dan tidak mewakili partai PDI-Perjuangan, sangat terburu-buru (disampaikan) menurut saya,” katanya.

Hadi juga mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tiga tuntutan yang telah disampaikan akan dibawa kepada pimpinan PDI-Perjuanhan di pusat. “Maka kalau bisa, teman-teman PP membuat surat dorongan yang akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Keputusan bukan di kami, tapi di ‘kahyangan’ (pimpinan PDI-Perjuangan) pimpinan kami di pusat,” katanya.

Lebih jauh, Hadi juga mengakui, bahwa selama ini dirinya sangat mengetahui kiprah anggota PP di Jember. Anggota PP di Jember, selalu berperan aktif membantu pemerintah daerah menjaga kondusifitas masyarakat.

“Selama ini saya tahu, tidak pernah ada bentrok antar ormas di Jember. Kita baik-baik saja,” jelasnya.

Hadi juga mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, PP juga turun langsung ikut membantu masyarakat terdampak pandemi. “Temen-temen di masa pandemi, saya tahu juga ikut berbagi kepada masyarakat terdampak Covid-19. Itu saya tahu betul,” katanya.

Pertemuan itu, akhirnya berakhir setelah Zamroni Ulfa menyerahkan surat berisi tiga tuntutan terhadap Junimart Girsang kepada Hadi Supaat. Usai itu, anggota PP kemudian membubarkan diri dengan tertib. (rio/sit)

Sebelum ditanda tangani nota kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Jember, Ketua Sidang yakni Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqim, mempersilakan juru bicara Pansus Raperda RPJMD, Siswono membacakan pandangan akhir Pansus.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Dalam pandangan akhir tersebut meminta agar pemerintahan Bupati, Hendy Siswanto, dan Wakilnya MB Firjauan Barlaman, lebih fokus pada komitmen mendorong terselenggaranya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan dan perbaikan insfrastuktur pendukung lainnya.

Pansus juga menolak program tematik berupa pemindahan pusat pemerintahan kabupaten. “Upaya pemindahan pusat pemerintahan ini perlu dikaji ulang,” kata Siswono.

Usai pembacaan PA Pansus, dilanjutkan dengan juru bicara fraksi untuk membacakan pandangan akhir masing-masing partai.

Fraksi yang mendapatkan giliran pertama adalah dari Fraksi PPP yang dibacakan oleh, Ikbal Wilda Fardana. Dalam pandangan akhirnya PPP lebih menyoroti pentingnya pembuatan Peraturan Daerah atau Perda Perlindungan Alam. Perda ini diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk melindungi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Jember.

Giliran berikutnya adalah Fraksi Pandekar atau Fraksi gabungan PAN, Demokrat, Golkar. Pandangan akhirnya Fraksi Pandekar dibacakan legislator dari Golkar, Sucipto.

Pandekar meminta pemerintahan Bupati, Hendy Siswanto, dan Wakilnya, MB Firjauan Barlaman, lebih memperhatikan guru ngaji dengan membayarkan insentifnya. Terkait bea siswa, Pandekar meminta pemerintah daerah menyalurkan bea siswa untuk siswa dan mahasiswa.

Fraksi berikutnya yang membacakan PA nya adalah FPKS. Pandangan akhir FPKS yang dibacakan, Feni Purwaningsih, meminta Pemkab memiliki big data atau satu data.

“Wes Wayahe Jember Satu Data harus dilaksanakan maksimal tidak setengah-setengah tidak hanya satu pintu yang tetapi memiliki banyak jendela. Wes Wayahe SDM Jember Unggul harus dilaksanakan dengan langkah nyata menyelesaikan PR utama Jember yakni AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan stunting (gizi buruk) juga kemudahan beasiswa,” kata Feni.

Sementara itu Fraksi PDIP dalam PA yang dibacakan oleh Tabroni, meminta agar Perda RTRW (Rencan Tata Ruang Wilayah) di revisi.

Sedangkan F GIB (Gerakan Indonesia Berkarya) melalui PA yang dibaca juru bicanya Dogol, meminta pemerintah tidak anti kritik. Kritikan menurut F GIB kritik dari media maupun masyarakat ibarat vitamin atau obat bagi pemangku kebijakan.

FGIB juga menyoroti kinerja OPD yang tidak maksimal. Bupati diminta tegas dengan para birokrat atau pejabat OPD yang berkinerja jelek.

Sedangkan F Nasdem, dalam PA yang dibacakan oleh Budi Wicaksono, atau Budi Pink serupa dengan FGIB menyoroti kinerja pejabat OPD yang buruk. Bahkan langsung disebutkan OPD yang berkinerja buruk yakni Dinas Pendidikan, BPBD dan Bapeda.

Pandangan akhir ditutup oleh F Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan langsung Mufid. Dalam PA nya F PKB meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 sebagai bentuk visi misi Jember lima tahun ke depan harus disikapi dengan bijak.

Permasalahan kehidupan yang dihadapi rakyat Jember menurut F PKB sangat kompleks dan penuh dinamika. Sebagai juru bicara Mufid mengingatkan, bupati untuk menuntaskan permasalahan tersebut, tidak cukup hanya dengan retorika semu, tapi harus dengan kerja keras, cerdas dan terukur.

Sementara itu usai membacakan sambutannya pada rapat paripurna, Bupati Hendy Siswanto, di depan wartawan mengatakan akan memperhatikan semua usulan dan permintaan dari fraksi di DPRD Jember. “Kita akan memperhatikan semua saran karena RPJMD ini rumahnya program (kerja) yang harus dikerjakan sampai tahun 2026,” katanya. (rio/ed2)