Para relawan itu disebar di dua desa yaitu Desa Kedungdalem dan Desa Dringu, untuk membersihkan lumpur di rumah-rumah warga.

Aksi bersih-bersih itu, dikomandani langsung oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.

Para relawan yang menggunakan kaos serba kuning itu sambil mengangkat barang-barang yang masih bisa selamatkan. Bahkan, para relawan itu memegang cangkul untuk mengangkut lumpur yang tebal dengan cargo.

“Aksi ini, sebagai bentuk kepedulian kita partai Golkar, pada korban banjir di Kecamatan Dringu,” jelas Oka Mahendra Jati Kusuma, Sabtu (13/03).

Baca Juga : Partai Golkar Salurkan Ratusan Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Banjir Dringu

Menurut Oka, kalau aksi peduli bencana di Kecamatan Dringu ini, sudah keempat kalinya yang dilakukan oleh Partai Golkar. “Kita hari ini, juga memberikan bantuan berupa alat-alat untuk membersihkan lumpur yang ada di dua desa,” jelas Oka

Selain memberikan bantuan itu, Golkar juga membawa makanan ringan serta sembako pada korban banjir Dringu. “Kita juga bagi-bagi vitamin pada warga, supaya warga tetap sehat serta terhindar dari penyakit,” bebernya.

Lebih lanjut Oka mengatakan, dalam aksi tersebut melibatkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo. “Alhamdulillah, ini juga diikuti langsung oleh 7 Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo. Semua anggota Fraksi turun semuanya dan memimpin langsung,” kata Oka. (geo/ed2)

Bantuan berupa ratusan paket sembako itu, diberikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji. “Bantuan kemanusiaan ini disalurkan untuk masyarakat korban bencana banjir di dua desa yaitu Desa Dringu dan Desa Kedungdalem,” kata Sarmuji.

Bantuan disalurkan, pada ribuan warga yang terdampak. Karena, Golkar berada di tengah masyarakat, apalagi bagi mereka yang terkena musibah bencana.

Baca Juga : Wali Kota Probolinggo Berikan Bantuan untuk Keluarga Nur Komaria, Warga yang Curhat Via Pesan FB

Sarmuji mengatakan, bantuan yang disalurkan Golkar ini, berkolaborasi dengan sejumlah Anggota dewan, baik di DPR RI dan DPRD Jawa Timur, serta DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Ini juga ada salam dari Pak Misbakhun (DPR RI), serta ada juga Pak Hasan Irsyad (DPRD Jatim) dan ada mas Oka (DPD Golkar Kabupaten Probolinggo) ada Pak Wahid serta Pak Bambang, yang juga ikut turun,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma menjelaskan, kalau Partai Golkar benar-benar ingin membuktikan jika partai ini adalah partai yang berpihak pada rakyat kecil.

“Kita ingin benar-benar membuktikan bahwa kita adalah partai yang memihak rakyat. Penderitaan rakyat adalah penderitaan kami. Musibah banjir yang melanda ini, kami buktikan bahwa Golkar peduli sekecil apapun penderitaan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Oka, pihaknya akan memperjuangkan nasib warga Dringu, untuk berusaha semaksimal mungkin, agar tanggul yang jebol segera diatasi.

“Kita perjuangkan di legislatif, agar tanggul yang jebol ini segera diatasi. Sehingga, tanggul di tinggikan juga ketika banjir tidak terulang lagi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu juga, rombongan mengecek tanggul yang jebol di pinggir sungai Kedunggaleng. (geo/ed2)

Rapat Paripurna dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi SE. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Ketua DPRD, Edy Wahyudi, beserta wakil, Abdurrahman, Jaenur Ridho, dan Heru Sugiarto, dan disaksikan oleh anggota DPRD yang hadir secara langsung serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Persetujuan yang dituangkan dalam nota kesepakatan merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo, terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Situbondo, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Situbondo yang dicita-citakan,” ucap Edy Wahyudi.

Baca Juga : Oknum PNS Situbondo Ancam Wartawan PWI

Sementara itu Bupati Situbondo Karna Suswandi yang akrab di panggil Bung Karna menyebutkan, dalam nota kesepakatan tertuang rincian besaran APBD 1,8 Trilyun turun menjadi 1,7 trilyun ditambah refocusing sebesar Rp 60 miliar, ini juga harus diperhatikan, tentu didalam melaksanakan anggaran ini, kita fokuskan kepada bagaimana upaya mengatasi Covid-19 ini, dan bagaimana upaya mensejahterakan rakyat. Artinya bahwa program pembangunan itu harus mendapatkan porsi yang lebih banyak,” tegas Bung Karna.

Ditambahkan Bung Karna, kita lihat infrastruktur sudah banyak yang rusak, malah ada jalan poros desa yang masih belum tergarap. Kita tidak mungkin membiarkan APBD kita terus tidak sehat, lambat laun APBD harus sehat tentu kita bisa membelanjakan keuangan kita dengan sebaik-baiknya.

“Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Gubernur agar potensi daerah lebih dimaksimalkan, ke depan PAD kita harus semakin digenjot untuk bisa mengimbangi kondisi anggaran yang masih belum sehat,” tambah Bung Karna.

Selain itu Bung Karna mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusinya, dalam penyusunan dan pembahasan KUA PPAS ini. “Kepada seluruh perangkat daerah kami minta agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, sehingga APBD TA 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang telah kita targetkan bersama,” tegas Bang Karna. (her/ed2)

Juru Bicara gabungan pansus DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Yuniarti menjelaskan, pada rapat ini disampaikan laporan gabungan hasil pembahasan pansus 1, 2, 3 dan 4, tentang rancangan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan, perda tentang perseroan terbatas, BPR Majatama, perda tentang pengelolaan sampah serta perda tentang kawasan tanpa rokok.

“Pembahasan pansus 1, 2, 3 dan 4 DPRD kabupaten Mojokerto, sesuai dengan mekanisme pembahsan dan sudah memenuhi peraturan Perundang-undangan serta sebagai tindakanjut pelaksaan program pembentukan perda tahun 2020,” jelas Politisi PKB ini.

Disampaikannya, perda tentang penyelenggaraan perpustakaan diperlukan, dalam rangka memberikan kemudahan dan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan.

Selanjutnya, Perda tentang Perusahaan terbatas BPR Majatama, agar dilakukan perubahan dan atau menyesuaikan bentuk hukum menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Hal ini, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 331 ayat 3 dan pasal 402 ayat 2,” terang Eka.

Kemudian, perda tentang pengelolaan sampah yaitu pengelolahan kebersihan dan pertamanan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan. “Perda ini layak untuk dicabut dan diganti dengan yang baru guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah,” tegas Eka.

Sedangkan Perda tentang kawasan tanpa rokok, lanjutnya, menyerukan imbauan kepada perokok baik aktif maupun pasif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Semua fraksi DPRD Kabupaten menyetujui 4 Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda, namun Golkar menyampaikan sejumlah catatan,” kata Eka.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas persetujuan terhadap 4 Raperda menjadi Perda.

“Ini bukti hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga yudikatif di kabupaten Mojokerto berjalan dengan baik,” ujar Pung panggilan akrab Bupati.

“Saya berharap, agar ke-empat perda tersebut dapat memberikan landasan yuridis bagi Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan,” tegasnya. (mrg/yan)

Seperti yang dirilis Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM Sudiono Fauzan pada Kamis (16/4/2020) siang di ruang rapat fraksi gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM Sudiono Fauzan. (ist)

“Untuk penganggaran pengadaan empar mobil dinas (Mobdin) untuk pimpinan DPRD pada tahun ini kami alihkan untuk penanggulangan virus corona,” tegasnya.

Pada refocusing pertama, sesuai kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota bahwa untuk anggaran Perdin (Perjalanan Dinas), Mamin (Makan-Minum) dan akomodasi sebesar Rp.9,950 Milyar telah digeser untuk penanganan corona.

Kemudian pada hari ini Kamis (16/4/2020), setelah sebelumnya menggelar rapat unsur pimpinan, akhirnya empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan yakni HM Sudiono Fauzan (PKB-Ketua), H Andri Wahyudi (PDI-P Wakil Ketua), HM Rusdi Sutejo (Gerindra-Wakil Ketua) dan Rias Judikari Prastika (Golkar-Wakil Ketua), seluruhnya sepakat.

“Keempat unsur telah sepakat kembali menggeser anggaran sebesar Rp 16,6 Milyar yang diambil untuk pengadaan mobil dinas unsur pimpinan dan kembali memangkas anggaran perjalanan dinas,” ungkap Kang Dion.

Masih menurutnya, pengambilan langkah tersebut merupakan bagian dari realokasi-refocusing tahap II menyusul terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri-Menkeu 9 April lalu.

Pada SKB tersebut, perintahnya adalah penyesuaian anggaran hingga 50 % untuk penanganan Covid-19.Selain itu juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pasuruan No.900/1443/424.102/2020 tertanggal 15 April 2020 tentang refocusing anggaran pada jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan ikut serta dalam penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pengalokasian dan pergeseran anggaran dari DPRD Kabupaten Pasuruan dari refocusing I dan II total Rp 26.6 miliar. Menyusul terbitnya SKB terbaru yang memerintahkan adanya realokasi hingga 50 %, itu berarti Pemkab Pasuruan menambahkan lagi 30 persen.Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang meminta kepada semua kepala daerah merasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 %.

“Secara aturan yang ada harusnya, pengadaan harus ada peremajaan. Ini dikarenakan mobil dinas yang saat ini kami pakai sudah berumur lima tahun. Akan tetapi sebagai wakil rakyat, kami unsur pimpinan tidak mau berpangku tangan dan nurani kami harus melakukan refocusing anggaran, untuk bersama-sama pemerintah dan seluruh rakyat Kabupaten Pasuruan berjuang melawan virus corona,” urai pria asal Kecamatan Bangil yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan. (adv/hen/oso)