“Kita hari ini menerima kunjungan kerja dari Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo. Mereka ingin shearing dan belajar terkait dengan bidang tugas komisi. Yakni, ekonomi dan keuangan untuk Komisi II dan terkait kesejahteraan masyarakat untuk Komisi IV,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi usai menerima Kunker DPRD Sukoharjo, Selasa (08/02/2022) siang.

Pada intinya, tambah Muhtarom, DPRD Sukoharjo ingin mengetahui program-program soal pupuk bersubsidi. Juga, terkait pengembangan pertanian yang ada di Kabupaten Trenggalek.

“Tadi kita sudah jelaskan bahwa kondisi ketersediaan pupuk bersubsidi di Trenggalek. Ketika memasuki musim tanam, ketersediaannya pupuk biasanya langka. Kalau dari usulan setiap kelompok tani yang dimasukkan dalam rencana kebutuhan pupuk, ketika diajukan ke pusat, maka terkendala dengan anggaran di sana (pusat, red) terbatas. Sehingga, akhirnya usulan tersebut tidak disetujui semua,” imbuhnya.

Tidak hanya terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, kedatangan DPRD Sukoharjo di Trenggalek, juga ingin menggali lebih lanjut terkait potensi wisata. Yang mana, di Trenggalek ada program dari Bupati terkait 100 desa wisata.

Ini juga menjadi upaya Bupati Trenggalek, agar potensi wisata itu benar-benar bervariasi. Tidak melulu atau sama antara 1 desa dengan desa yang lainnya

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Diharapkan masing-masing desa wisata itu memiliki ciri khas destinasi wisata. Jadi, kalau sudah ada yang membuat river tubing, desa lain diharapkan bisa membuat inovasi lainnya. Sehingga, saat ada wisatawan berkunjung, kita tidak monoton menyuguhkan wisata yang ada disini,” terang Muhtarom.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo, Idris Sardjono, mengaku kedatangannya ke Kota Keripik Tempe, ini dalam rangka silaturahmi. Termasuk, juga ingin belajar terkait tugas fungsi Komisi II dan IV di Kabupaten Trenggalek untuk nantinya dibandingkan dengan Kabupaten Sukoharjo.

“Yang dibahas kali ini untuk Komisi II terkait pertanian, juga masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya, kalau di Trenggalek besar akan potensi wisata. Tapi kalau di Sukoharjo, terkenal dengan pertanian dan industrinya,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II ini menyebut, jika kondisi di Trenggalek dan Sukoharjo memang sangat berbeda. Jika potensi wisata di Trenggalek banyak, di Sukoharjo bahkan tidak ada.

Disinggung terkait kondisi APBD dan PAD di Sukoharjo, Idris mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 hampir mencapai Rp 2,3 triliun. “Tapi setelah Covid-19, nilai APBD kita menurun menjadi Rp 1,9 triliun. Dan alhamdulilah, untuk PAD di Sukoharjo selalu meningkat. Bahkan di tahun 2021 kemarin, kita sudah mencapai Rp 350 miliar untuk PAD,” jelas Idris.

Dari hasil kunjungan kerjanya ke Trenggalek ini, politisi PDI-Perjuangan ini berharap bisa mengadopsi beberapa hal yang nantinya memang bisa diterapkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. (mil/sit)

“Kita kedatangan tamu dari Komisi I dan Komisi III DPRD Sukoharjo. Mereka ingin mencari referensi di Kabupaten Trenggalek, terkait dengan pembangunan,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi usai menerima kunjungan kerja DPRD Sukoharjo, Kamis (03/02/2022) siang.

Disebutkan, fokus pembangunan yang akan dipelajari lebih lanjut oleh DPRD Sukoharjo, adalah soal Bendungan. Pihaknya menyampaikan, di Trenggalek saat ini ada tiga bendungan yang akan diselesaikan. Ketiga Bendungan itu, yakni Bendungan Tugu, Bendungan Bagong dan Bendungan Kampak.

Untuk Bendungan Tugu, sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2021 kemarin. Bersamaan dengan diresmikannya Bendungan di Kabupaten Gresik. “Sedangkan untuk Bendungan Bagong, saat ini proses masih dalam tahap pembebasan lahan. Kemudian Bendungan Kampak yang dalam waktu dekat juga akan dimulai tahapan awal pembangunan. Jadi ini fokus pembangunan Bendungan di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Disampaikan dalam kunjungannya, jika Kabupaten Sukoharjo ingin memiliki bendungan seperti di Trenggalek. Akan tetapi, selama ini yang dimanfaatkan Kabupaten Sukoharjo adalah waduk Gajah Mungkur.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Harapannya mereka bisa memiliki Bendungan seperti di Trenggalek. Dan perlu ditekankan jika tiga bendungan yang ada di Trenggalek ini merupakan anggaran dari ABPN. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya menyiapkan lahannya saja,” kata Muhtarom.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan dari DPRD Sukoharjo, Sarjono, mengaku tertarik mengunjungi Trenggalek bukan tanpa alasan. “Setelah sekian lama DPRD Sukoharjo tidak berkunjung ke Trenggalek, hari ini kita ke sini untuk mencari referensi terkait pembangunan Bendungan. Terlebih disini baru saja diresmikan Bendungan Tugu,” terangnya.

Dirinya menyebut, jika di Sukoharjo ada bendungan dari Wonogiri, hanya saja saat ini sedimentasinya sudah tinggi. Sehingga, pihaknya akan membuat perbandingan di kabupaten lain salah satunya Trenggalek ini.

“Melihat kondisi di Trenggalek, memang kita tahu untuk pembangunan Bendungan sangat memungkinkan,” papar Sarjono.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo ini membeberkan, jika pengairan dari Waduk yang ada di Wonogiri itu sampai di Sukoharjo dan Sragen. “Kalau dahulu dalam setahun itu kita panennya 2 kali, tetapi sekarang bisa tiga kali,” terangnya.

Ke depan, masih terang Sarjono, pihaknya akan mengadopsi apa yang sudah dipelajari di Trenggalek, dengan memanggil OPD yang ada di Kabupaten Sukoharjo. (mil/sit)

Disebutkan, dalam Perpres itu mengatur besaran uang saku yang diterima pejabat pemerintah daerah ataupun DPRD. Bahkan nilai yang didapat bisa dikategorikan anjlok dari nilai sebelumnya.  “Hari ini kita kedatangan tamu dari DPRD Sukoharjo Jawa Tengah. Pada intinya kita sekolah bareng dan sharing terkait Perpres nomor 33,” ucap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sri Wahyuni saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020) siang.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, munculnya Perpres nomor 33 ini menjadi permasalahan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Penyikapan yang diambil dari DPRD Sukoharjo untuk tahun 2021 mendatang lebih baik tidur dirumah.  “Intinya jika Perpres ini jadi dilaksanakan, tadi DPRD Sukoharjo juga menyebut jika untuk tahun depan pihaknya lebih baik tidur dirumah saja. Dan tidak melakukan kunjungan kerja,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Wawan Pribadi mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Trenggalek dalam rangka ingin bersilahturahmi dan sekaligus sharing terkait keluarnya perpres nomor 33. “Kedatangan kami di kantor DPRD Trenggalek ini untuk sharing terkait Perpres nomor 33 tahun 2020,” kata Wawan.

Menurutnya, salam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bukan menjadi suatu permasalahan. Hanya saja, pihaknya ingin mengetahui bagaimana menyikapi Perpres itu nantinya. “Jujur saja, hal itu bukan menjadi suatu masalah, meski ada perubahan besaran uang saku yang menurun drastis. Jadi saya hanya ingin tahu bagaimana teman-teman DPRD Kabupaten Trenggalek menyikapi hal ini,” terangnya.

Pihaknya juga menegaskan jika memang Perpres itu nantinya mulai diberlakukan, maka DPRD Sukoharjo akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang pantas untuk disandingkan. Artinya, kegiatan apa yang dirasa penting untuk dihadiri, mengingat besaran uang saku yang didapat perlu menjadi pertimbangan.

Perlu diketahui, pemberlakuan Perpres ini belum akan dilakukan tahun ini. Tapi akan diberlakukan tahun 2021 mendatang. (mil/syn)