Namun, dari kelima nama tersebut, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, sebanyak dua nama mundur. Yaitu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto dan Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan. Karena itu, akan dilakukan tambahan penjaringan.

“Dalam penjaringan yang sudah kita lakukan, sudah menanyakan terkait kesediaannya. Yaitu, sepakat tidak menanyakan visi misi karena tidak boleh Pj menyampaikan visi misi. Karena, mereka melanjutkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disusun bersama. Karena dua nama mundur, kita sepakat melakukan tambahan penjaringan. Karena kalau tiga saja yang dibahas, maka tidak akan ada pembahasan nantinya,” jelas Made, seusia mengikuti paripurna.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkan Made, jika pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mengundang Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, untuk menambah penjaringan. Karena menurutnya, sosok ini adalah warga Malang, yang bertugas di Kabupaten Malang dan tahu persis karakteristik Kota Malang.

“Kita akan memanggil dan mengundang yang diajukan oleh beberapa fraksi. Yaitu Sekda Kabupaten, Pak Wahyu Hidayat. Kalau kita sepakat kemarin, itu dinamikanya sepanjang dari Malang Raya. Kita akan penjajakan ke beliau dan nanti malam akan kita undang jam 19.00 dan masih satu yang diundang,” tuturnya.

Lebih lanjut Made mengatakan, jika tenggat waktu pengiriman nama calon Pj Wali Kota ke pusat adalah tanggal 8 Agustus 2023 mendatang. Apabila terdapat kekurangan dalam proses penjaringan, maka masih terdapat kesempatan untuk melakukan penjaringan tambahan.

“Jadi tanggal 8 itu maksimal kami melaksanakan paripurna itu. Jadi kalau kita merasa kurang, besok masih ada waktu lagi akan kita lakukan penjaringan lagi. Habis dipanggil ada rapat pimpinan dahulu sebelum mengirimkan tiga nama ke pusat untuk calon Pj Wali Kota Malang,” imbuh Made. (rsy/sit)

Disampaikan Ketua DPRD, jika pihaknya akan memperdalam pembongkaran tersebut pada Komisi C DPRD Kota Malang. Itu karena, mengenai anggaran yang dipergunakan untuk pembongkaran pagar, tidak ada.

“Seharusnya, komunikasikan dahulu dengan kami. Karena begitu saya mengecek di Komisi C, belum pernah ada pembahasan anggaran terkait dengan pembongkaran pagar itu. Kami jadwalkan juga untuk menanyakan itu, karena Komisi C terkait dengan DLH dan PUPR. Kami akan tanyakan dari mana anggaran itu? apakah dari refocussing anggaran? Kalau iya, apa alasan refocussingnya. Itu yang akan kami perdalam,” jelas Ketua DPRD, seusai paripurna di DPRD Kota Malang, Kamis (03/08/2023) tadi.

Kemudian, Made menegaskan jika itu memang sepenuhnya wewenang penuh dari eksekutif (Pemkot Malang). Namun, paling tidak secara etika politik, itu disampaikan kepada DPRD Kota Malang terlebih dahulu.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kami belum ke tahap pengambilan setuju atau tidaknya. Karena kami nanti masih akan melihat. Tapi inilah sebenarnya pola komunikasi dibutuhkan, menurut kami ini kurang adanya komunikasi,” tambahnya.

Ditambahkan Made, jika secara estetika kota, maka harus dilihat secara menyeluruh. Jika pagar Balai Kota tersebut dibongkar, maka ada plus minusnya. Termasuk, juga jika bongkar pagar DPRD Kota Malang.

“Kalau pagar di DPRD Kota Malang dibongkar, misalnya ada demo-demo, siapa yang mau bertanggungjawab? Kan begitu. Secara garis besar kita akan lihat dan dievaluasi. Kalau itu memang menyambung dengan Alun-alun Tugu dan tanggapan masyarakat bagus, ya monggo. Tapi kalau tidak, ya akan kami evaluasi,” katanya.

Dalam hal ini, ujarnya, DPRD Kota Malang akan memenuhi apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Akan melihat pro dan kontranya seperti apa. Karena DPRD Kota Malang mempunyai wewenang dalam pengawasan.

“Kalau memang itu (pagar) harus dikembalikan, ya kami kembalikan lagi. Kita lihat fungsi dan secara estetika, itu seperti apa. Karena sekarang kami belum bisa melihat secara mendalam, karena Alun-alun Tugu juga belum selesai. Setelah dibuka, nanti akan kita lihat dan evaluasi. Mengingat ini adalah kebijakan manusia maka pasti bisa dievaluasi,” imbuh Made. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan terkait sampah yang ada di TPA Tlekung, memang harus tertangani dengan baik. Kalau hanya ditumpuk, ini akan sangat mengkhawatirkan lingkungan, lebih-lebih terjadi longsor.

“Kami minta, DLH mengoptimalkan alat pengolahan sampah yang dahulu pernah disampaikan ke DPRD Kota Batu. Saat itu, ada dua alat yang kapasitasnya 50 ton,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Kamis (03/08/2023) tadi.

Ditambahkannya, saat DLH menyampaikan dua alat pengolahan sampah TPA Tlekung, saat itu DPRD Kota Batu menyambut baik. Di sini, dinilai bahwa sampah yang masuk, itu tidak hanya ditumpuk tetapi diolah.

“Kami memang terkejut, saat ada agenda kegiatan di TPA Tlekung. Ternyata, alat beratnya semua rusak. Dan, ternyata mesin pengolahan sampah hanya satu unit. Jelas, ini tidak maksimal,” ujarnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Terkait permasalahan TPA Tlekung, paparnya, itu tidak bisa saling menyalahkan. Artinya, di sini duduk bersama untuk mencari solusi terbaik supaya pengelolaan sampah bisa maksimal. Sehingga, lingkungan benar-benar bersih.

“Kami konsentrasi dengan permasalahan TPA Tlekung. Bicara anggaran, kami siapkan sesuai dengan kemampuan. Misalnya, tahun ini bisa beli dua alat dahulu. Terus, disambung lagi tahun berikutnya. Harapan kami, yang penting harus dimaksimalkan pengolahan sampah di TPA Tlekung,” tegas Asmadi.

Kasi Penanganan Sampah DLH Kota Batu, Fadli, mengatakan bahwa saat ini di TPA Tlekung memaksimalkan dua mesin pengolahan sampah. Upaya ini, sambil menunggu proses mendatangkan mesin tambahan yang baru.

Sementara terkait dengan keberadaan mesin pengolahan sampah, imbuh Fadli, sebenarnya memang ada dua mesin. Tetapi, yang dipakai satu mesin karena mesin satunya dalam kondisi perbaikan.

“Sementara ini kita sekarang maksimalkan dua mesin pengolahan sampah. Memang, waktu itu kita pakai satu mesin, karena satunya butuh perbaikan. Sekarang ini, juga kondisi mesin satunya ada yang korsleting pada kabel listriknya,” paparnya. (put/sit)

“Saya orang yang sampai saat ini menolak pembongkaran Alun-Alun Tugu Kota Malang dan pagar depan Balai Kota Malang. Itu, saya tidak tahu mau diapakan dan itu (pagar, red) tidak masuk dalam ranah pembongkaran Alun-Alun Tugu Kota Malang. Perencanaannya tidak ada, hanya Alun-Alun Tugu itu aja yang ada (perencanaan, red),” jelas Arif, saat di DPRD Kota Malang, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pihaknya menegaskan, jika di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 serta 2023, tidak ada anggaran pembongkaran pagar Balai Kota Malang. “Di APBD tidak ada anggaran dan perencanaannya. Mungkin digabung masuk dalam revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang. Soal dapat darimana anggarannya, coba konfirmasi saja dengan Pemkot Malang,” katanya.

Ditambahkan Arif, jika Alun-Alun Tugu Kota Malang itu bukan hanya halaman Balai Kota Malang. Namun, juga halaman dari DPRD Kota Malang, sehingga dinilai menjadi satu kesatuan.

“Kalau memang sekalian masuk dalam DED, itu berarti satu paket. Alun-Alun Tugu Kota Malang, pagar Balai Kota Malang dan bahkan pagar DPRD juga harus dibongkar. Kalau mau landscape kota jadi satu kesatuan, Alun-Alun Tugu itu bukan halamannya Balai Kota saja, tapi juga halaman DPRD Kota Malang, satu kesatuan. Nanti itu pasti saya tanyakan ke Pemkot Malang,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Akibatnya, hak-hak dari ketiganya belum terpenuhi. Bahkan, ada yang belum menerima haknya sejak tahun 2014 lalu.

“Sebenarnya, saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini di lingkup birokrasi. Namun, tidak ada hasilnya. Makanya, saya siap menerima konsekuensi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Kami hanya punya hak dan tuntutan,” kata salah satu Sandiman, Bambang Wahyuono, saat dikonfirmasi, Rabu (02/08/2023) tadi.

Ditegaskannya, seorang Sandiman seharusnya mendapatkan hak berupa tunjangan pengamanan persandian. Namun, tunjangan itu tidak diberikan dengan alasan yang menurutnya tidak jelas. Sehingga, dirinya mengadukan ini ke legislatif. Tunjangan itu, menurutnya tidak diberikan pada tahun 2023.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Sesuai Perpres 79, kami dapat haknya sesuai dengan ijazah, masa kerja dan lain sebagainya. Kalau saya dapat Rp 700 ribu perbulan. Saya mendapatkan tunjangan itu, sejak 2012 pasca menjalani diklat dari Badan Siber dan Sandi Negara,” terang Bambang.

Dirinya menyebut, hasil audiensi dengan DPRD, untuk sementara masih mengambang. Sehingga, belum mengetahui apakah tunjangan itu oleh pemerintah daerah bakal dihentikan sementara atau seterusnya. Karena, Dinas Kominfo Trenggalek selaku OPD pengampu masih mengkaji perihal regulasi tersebut.

“Jadi ini masih dikaji, dalam pembahasan regulasi oleh birokrasi. Di Trenggalek ada tiga Sandiman. Yang dua ini, diklat pada 2014. Namun, juga tidak mendapatkan haknya. Ketika mengajukan selalu gagal dengan alasan tidak jelas,” paparnya.

Dalam hearing yang dilakukan secara tertutup tersebut, turut menghadiri sejumlah OPD terkait mulai Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Pemkab Trenggalek.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan jika pihaknya belum mengetahui secara pasti kenapa hak-hak dari Sandiman itu tidak terpenuhi. “Problem utama tidak diberikannya tunjangan kepada tiga Sandiman ini, itu masih belum jelas. Akan tetapi, regulasi di lapangan cukup dinamis,” ujar Alwi.

Politisi PKS ini menyebut, jika permasalahan ini sudah ada titik temu. Nantinya, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut di internal kedinasan dari OPD pengampu. (mil/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan jika Ranperda tersebut didasarkan atas beberapa hal, yakni UU No 11 Tahun 2020 berkaitan dengan cipta kerja. Kemudian, terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Masalah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

“Yang mana menegaskan bahwa Dinas Perizinan satu pintu itu harus berdiri sendiri tidak boleh ada tugas atau urusan yang lain. Nah, kebetulan dinas yang kita punya saat ini kan ada yang mengurus lain, yakni Disnaker-PMPTSP. Maka itu harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di atasnya,” jelas Wawali Kota Malang yang kerap disapa Bung Edi.

Baca Juga :

Kemudian, menurutnya, di Pemkot Malang sendiri saat ini memiliki bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang masuk dalam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Itu akan dikuatkan menjadi bagian riset dan inovasi untuk mendukung BRIN.

“Nah, Bidang Litbang itulah yang nantinya akan kami kuatkan menjadi riset dan inovasi. Maka, dijangkau dalam Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah itu tadi,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa dengan penyesuaian struktur tersebut, tidak ada penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, akan ada penugasan tertentu terkait dengan BRIN dan bidang tenaga kerja.

“OPDnya tetap, tapi ada penugasan di bagian tertentu yang terkait dengan BRIN maupun di bidang tenaga kerja. Semoga, dalam waktu dekat sudah dapat diundangkan sebagai dasar atau landasan hukum bagi Pemkot Malang di dalam penyelenggaraan pemerintahan,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)

Hal itu, ditegaskan Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, kepada Memontum.com Sabtu (29/07/2023) tadi. Karena menurutnya, dari hasil mediasi yang nampaknya belum ada jalan tengah, karena permintaan antara ahli waris dan appraisal Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang masih ada selisih penawaran harga.

“Saya berharap bisa segera diselesaikan. Sehingga, bisa cepat selesai. Kalau mau dibeli, maka langsung dianggarkan dan jika tidak, bisa segera dikosongkan,” terangnya.

Baca Juga :

Dengan penanganan cepat itu, paparnya, diharapkan semua bisa segera selesai. Artinya, kalau memang tidak dibeli, maka bisa mencari atau menyiapkan lokasi baru. Dengan begitu, aktivitas sekolah tidak terganggu. Sementara ahli waris, pun bisa segera mendapatkan haknya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mencari solusi atas persoalan sekolah SDN 01 Jatimulyo. Kepala Disdikbud Lumajang, Agus Salim, mengatakan bahwa karena pihak pemerintah sudah kalah, maka pemerintah harus pindah. Sementara dalam proses negosiasi, masih belum menemui kesepakatan.

“Dari negosiasi pembelian, pihak ahli waris meminta harga Rp 1 juta permeter. Kemudian turun menjadi Rp 850 ribu permeter. Sementara hasil appraisal, pun berbeda yaitu pemerintah bisa membeli dengan harga Rp 339 juta untuk keseluruhan bidang tanah,” ujarnya. (adi/sit)

“Perang terhadap Narkoba harus selalu kita dengungkan terus kepada generasi muda kita. Sehingga, benar-benar menjangkau dan tidak mendekat dengan yang namanya Narkoba,” kata Akhmat, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Baca juga :

Berbicara mengenai Kabupaten Lumajang, Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, itu akan terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait antisipasi penyalahgunaan. Meskipun, langkah-langkah yang dilakukan tentunya harus bersama-sama. Selain petugas kepolisian dan TNI, BNN, pemerintah daerah hingga dinas-dinas terkait.

“Meski kekurangan personil, namun seperti BNN Kabupaten Lumajang dan Satreskoba Polres Lumajang, terus maksimal untuk proses pencegahan. Ini juga harus didukung dari peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah atau memberantas peredaran Narkoba di kalangan generasi muda,” tegasnya.

Karenanya, langkah bersama untuk menjauhkan generasi muda dari Narkoba, harus terus secara masif dilakukan. Pastinya, dengan gerak bersama-sama. Sehingga, generasi muda yang ada, bisa steril dari ancaman tersebut. (adi/sit)

“Kita meminta Dispora dan KONI, agar selalu mensupport kegiatan-kegiatan turnamen. Karena, ada dua sisi positif yang bisa dimaksimalkan di setiap gelaran itu,” ujar Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, Jumat (28/07/2023) tadi.

DPRD juga meminta, tambahnya, agar atlet-atlet yang berlatih di fasilitas milik pemerintah, seperti kolam renang veteran, juga bisa diberikan akses kemudahan. Sehingga, tidak lagi muncul keluhan dari beberapa atlet yang ingin berlatih, karena kolam sedang dikuras dan belum diisi atau harus membayar atau alasan lain.

“Dispora adalah bukan OPD penghasil. Jadi tidak perlu terbebani dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Baca Juga :

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Lumajang, Nurman Riyadi, mengatakan bahwa pihaknya terus memfasilitasi sejumlah kegiatan olah raga dengan tujuan penjaringan atlet, peningkatan ekonomi dan promosi wisata. Seperti kegiatan Tour Semeru yang mencakup promosi wisata, peningkatan ekonomi dan juga menjaring bibit-bibit atlet baru.

“Kita bersama KONI terus memberikan support agar olah raga di Lumajang bisa berprestasi. Termasuk, ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga mengenalkan potensi wisata,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lumajang, Bambang Budi Kamulyan, menyatakan bahwa KONI berfokus pada pembinaan atlet prestasi. Meski demikian, kegiatan olah raga yang bersifat turnamen tetap didukung agar bisa menumbuhkan minat olahraga di masyarakat. KONI ingin memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

“Untuk olah raga prestasi, alhamdulillah Lumajang dalam Porprov Jatim ke-VII sudah masuk 8 besar. Sedangkan olahraga diluar prestasi, KONI akan terus memberikan dukungan,” jelasnya. (adi/sit)