Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Muhammad Nur Cholis, menyampaikan jika setiap pekerjaan tentu ada efeknya. Karenanya, lokasi masih dalam tahap pemeliharaan.

“Pekerjaan itu pasti akan ada masa pemeliharaan. Jadi, itu masih pemeliharaan. Nanti kalau memang masih ada kerusakan, itu akan jadi tanggungjawab pelaksana,” ujar Cholis, saat dihubungi, Sabtu (11/02/2023) tadi.

Jalan bergelombang dan penutup drainase yang tidak rata tersebut, menurutnya masih dalam masa pemeliharaan selama 180 hari atau enam bulan. Saat ini, masih berjalan dua bulan. Itu nantinya akan dilakukan perbaikan.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Saat ini masih masa peneliharaan. Pasti akan dilakukan perbaikan lagi kalau ada kerusakan,” tegasnya.

Sementara, Kepala DPUPRPKP, Dandung Djulharjanto, menyampaikan jika pihaknya akan melihat dan mengevaluasi jalan bergelombang dan penutup drainase yang tidak rata di Jalan Raya Dieng, Kota Malang. Menurutnya, jika diperlukan penanganan maka akan segera dilakukan.

“Kalau memang diperlukan penanganan ya kita lakukan penanganan nanti. Kita evaluasi secara berkala, dalam waktu dekat kita lakukan evaluasi juga,” imbuh Dandung.

Sekedar informasi, di salah satu media sosial juga tersebar jika akibat dari jalan bergelombang dan penutup drainase yang tidak rata tersebut, menyebabkan para pengendara sepeda motor terjatuh. Dengan kurang lebih ada empat korban kecelakaan tunggal.

“Kurang lebih ada empat pengendara mengalami laka tunggal, menghindari tutup drainase tersebut. Selain itu juga ada jalan ambles, dan ada pengendara yang jatuh. Kemudian, 100 meter dari arah barat ada bekas galian yang sudah ditutup aspal tapi tidak rapi. Diimbau warga agar berhati-hati,” tulis pada salah satu sosial media instagram informasi_malangraya. (rsy/sit)

“Kami ajukan anggaran di tahun 2023 untuk penyelenggaraan jalan dan perbaikan pedestrian, yang salah satunya pengembangan kawasan Kayutangan Heritage. Setelah nantinya disetujui untuk di tahun anggaran 2023, maka akan kami urai,” jelas Dandung, saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2022) tadi.

Hal itu akan dilakukannya, ujar Dandung, karena melihat beberapa jalan di sepanjang pedestrian tidak beraturan. Sehingga, mengalami keretakan hingga pecah. Untuk perbaikannya sendiri, dilakukan mulai dari Jalan Semeru, Jalan Kertanegara, hingga Pecinan Malang.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Misal jalanan menuju stasiun dan Balai Kota, banyak dilihat pecah dan tidak beraturan karena kena akar pohon, itu akan kita masukkan ke pengembangan Kawasan Heritage,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini DPUPRPKP Kota Malang masih fokus dalam pengerjaan zona tiga Kayutangan Heritage. Pihaknya optimis, itu akan rampung di akhir tahun 2022 ini, sebab persentase dalam pengerjaannya sendiri sudah mencapai 96 persen.

“Tahun ini ada anggaran penyelenggaraan jalan, salah satunya di zona tiga Kayutangan Heritage. Persentase pengerjaannya sampai saat ini sudah 96 persen untuk koridor 3 Kayutangan Heritage,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dengan penambahan tersebut, dinas berharap bisa mempercepat proses pengerukan sedimen di beberapa tempat dalam mengatasi banjir di Kota Malang. Karena, saat ini DPUPRPKP hanya memiliki dua alat berat excavator. Sehingga, perlu dilakukan penambahan tersebut.

“Nanti kami akan menambah dua unit alat berat excavator. Rencananya, satu ukuran yang agak kecil dan satu unit berukuran sama dengan yang kita miliki sekarang,” jelas Diah.

Untuk anggarannya, dikatakan Diah, membutuhkan biaya sebesar Rp 1,4 miliar. Nantinya, akan menggunakan dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022. Sementara untuk harga satuannya, yang berukuran kecil Rp 500 juta, sedangkan yang cukup besar Rp 850 juta.

“Insyaallah, dengan anggaran segitu sudah cukup,” katanya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Lebih lanjut dijelaskan oleh Diah, bahwa penambahan alat berat tersebut nantinya dipergunakan untuk menjangkau di lokasi-lokasi yang sempit. Seperti, di kampung-kampung dan sudut perkotaan.

“Ini kita tambah yang kecil supaya bisa masuk-masuk, kalau ada tempat yang kecil seperti ini. Kalau yang kita punya kan satunya besar tapi nggak bisa digunakan masuk-masuk,” imbuhnya.

Tentu dengan adanya penambahan tersebut, nantinya diharapkan tim DPUPRPKP dalam melakukan pengerukan bisa maksimal. Hingga bisa mengatasi terjadinya banjir di Kota Malang. (rsy/sit)

Dikatakan Diah, bahwa pihaknya tetap optimis untuk penyelesaian pembangunan tersebut bisa sesuai dengan target. Yakni, hingga akhir November tahun 2022 mendatang.

“Tetap, untuk target pembangunan di akhir November mendatang. Kemarin, untuk progresnya sudah 38 persen. Sekarang sedang pergantian andesit,” jelas Diah.

Menurut Diah, proses pengerjaan pergantian batu andesit kali ini, sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya. Dimana, batu andesit tersebut lebih ditingkatkan dan diperkuat dalam pemasangannya. Tujuannya, agar ke depan tidak mengalami kerusakan seperti pada sebelumnya.

“Untuk pengerjaan batu andesit itu dua bulan sendiri, pengerjaannya itu setengah-setengah. Di bawahnya itu nanti diperkuat lagi, kalau yang kemarin kan di bawahnya itu hanya pasir,” katanya.

Dalam pembangunan tersebut, tentu ada beberapa kendala yang dihadapi. Seperti berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu. Sehingga, menurutnya perlu kerja ekstra untuk menyelesaikan pembangunan zona tiga Kayutangan Heritage.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Cuaca juga menjadi tantangan, kalau misalnya mau ngecor terus hujan itu yang ditakutkan. Memasuki bulan September-Oktober ini memang kendalanya nanti disitu,” lanjutnya.

Lebih lanjut Diah mengatakan, bahwa dalam pengerjaan pergantian batu andesit di sekitar monumen Chairul Anwar ini, memiliki andil yang cukup besar terhadap progres pembangunan Zona Tiga. “Sekarangkan progresnya sudah 38 persen. Ini, kalau sudah terpasang batu andesitnya, maka lumayan besar progresnya. Itu sampai 50 hingga 60 persen,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk mengejar target pembangunan Zona Tiga Kayutangan Heritage, proses pengerjaan dilakukan secara bersamaan. Seperti pengerjaan pelebaran pedestrian, pemasangan ducting hingga penataan saluran drainase. Akibatnya, arus lalu lintas dari Jalan Basuki Rahmat (utara) menuju Jalan Majapahit untuk sementara ditutup. Sehingga untuk menuju jalan tersebut, masyarakat harus berputar balik melalui jalur satu arah di Jalan Merdeka Utara. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, mengungkapkan bahwa komunikasi antara pihaknya dengan kelurahan dan masyarakat setempat, telah dilakukan. Sehingga, diharapkan proses konstruksi, infrastruktur sebagai bagian pengurangan resiko bencana hidrometeorologi tersebut, dapat segera dimulai dan berjalan lancar.

“Kami sudah komunikasikan dengan masyarakat. Desain pengembangan bozem ini juga mengakomodir sejumlah aspirasi. Jadi nantinya, tidak hanya untuk menampung air saja. Tetapi juga bisa untuk refreshing warga dan pemberdayaan ekonomi. Tumpangsari lah istilahnya,” tutur Diah, Rabu (13/04/2022) tadi.

Dirinya juga menambahkan, kolam eksisting yang saat ini terlihat, akan ditambah kedalamannya. Sehingga, kapasitas daya tampung bisa dua kali lipat. Bozem Blimbing nantinya, direncanakan memiliki dimensi lebar, lebih kurang 30,5 meter dengan panjang 39 meter dan kedalaman kolam sekitar 3 meter.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Selain itu, dirinya juga menuturkan, upaya membangun bozem Blimbing dan di sejumlah lokasi kota lainnya, juga bagian dari meningkatkan cadangan air tanah. Hal ini, belajar dari pola yang juga sempat dilakukan pada zaman tata ruang Kota Malang era kolonial dahulu.

Sementara itu, Ketua RW IX Kelurahan Blimbing, Budi, yang turut ditemui saat peninjauan lokasi mengapresiasi langkah Pemkot Malang. “Insyaallah warga mendukung karena memang ini sesuai dengan keinginan warga di sini,” ungkap Budi.

Selain fungsi utama sebagai tampungan air, bozem Blimbing juga akan ada fitur seperti jogging track dan taman yang akan ditata kembali sesuai harapan warga. Serta, kolam yang nantinya dapat pula dikembangkan sebagai area budidaya perikanan kota. (cw2/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, menjelaskan jika Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk, sudah menemui Wali Kota Malang, Sutiaji, pada sekitar 3 Februari 2022.

“Kapan hari yang lalu, tepatnya 3 Februari 2022, Pak Wali sudah ketemu dengan Direktur PT Putra Prima Tbk. Sepertinya, direktur minta waktu mengumpulkan tim legalnya untuk kelanjutan (bahas, red) Pasar Besar,” ujar Diah-sapaan Kadis DPUPRPKP, Rabu (23/02/2022).

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sekedar diketahui, Pasar Besar Kota Malang di lantai satu dan dua dilakukan kerja sama antara Pemkot Malang dengan PT Putra Prima Tbk. Di mana dalam kerja sama yang dilakukan, tidak terinci mendetail mengenai pemeliharaan lahan, serta penanggung jawab dalam hal kebakaran.

“Kerjasamanya ini sudah dilakukan dulu kala. Dan perjanjiannya itu tidak sedetail perjanjian seperti saat ini. Matahari ini tidak ada respon dengan kejadian yang terjadi. Lalu, Pak Wali Kota ini lebih intens menanyakan gimana maunya. Harusnya, ada asuransi tapi kok tidak dibenahi,” ucapnya.

Hal tidak terduga, justru terjadi tatkala Matahari telah berpindah pengelolaan pada PT Matahari Departemen Store. Perlu diketahui, jika PT Matahari Departemen Store dan PT Matahari Putra Prima Tbk, ini berbeda manajeme. Namun, atasannya sama. Hal itu pula, yang membuat semakin rumit.

“Jadi, kita inginnya ketemu dengan PT Matahari Putra Prima. Lha yang datang ini, mesti matahari Departemen Store. Padahal, kita ini harus komunikasi dengan Matahari Putra Prima itu, karena mereka yang tanda tangan di kerja sama. Ini yang bikin semakin rumit,” tambahnya.

Suatu ketika, ujarnya, ada surat kuasa yang didapat dari PT Matahari Putra Prima kepada Departemen Store. Dimana, sudah dilakukan perbincangan. Kemudian, ada studi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pasar besar harus dibongkar total mengingat kebakaran yang sudah berulang kali terjadi.

Namun, hal itu ternyata mendapat penolakan dari konsultan PT Matahari. Menurutnya, tidak perlu dibongkar total dan hanya perlu penguatan di titik tertentu. Lalu, pihak Pemkot Malang menunjuk salah satu perguruan tinggi, untuk mengecek bangunan.

“Kesimpulan dari pengecekan itu, bisa dan hanya perlu penguatan titik dimana-mananya dan penambahan struktur, ada titik-titiknya. Namun, kajian itu tidak dilaksanakan oleh PT Matahari Putra Prima,” terangnya.

Hal itulah yang membuat Wali Kota Malang, tidak sabar. Karena, banyak pedagang yang secara tidak langsung dirugikan. Karena, mereka mempunyai kepentingan untuk berjualan yang nyaman dan aman. (cw2/gie)

“Gorong-gorong ini terlalu kecil. Jadi, kita besarkan dan ini kita lakukan di beberapa titik lain juga. Ini sekaligus untuk menata pedestrian,” ujar Kepala DPUPRPKP, Diah Ayu Kusuma Dewi, Selasa (02/11/2021).

Rencananya, ujar Diah, luas ukuran gorong-gorong yang berada di Jalan Letjen Sutoyo ini akan dilebarkan menjadi 1 x 1 meter persegi. “Ini bakal diupgrade dari ukuran awalnya, jadi 1 x 1 meter. Lalu akan kita pasang U-Ditch, itu adalah saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U dan juga bisa diberi tutup. Umumnya U-Ditch digunakan sebagai saluran drainase ataupun irigrasi,” jelasnya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

Untuk sementara, terangnya, U-Ditch yang akan dipasang dititipkan oleh DPUPRPKP Kota Malang di halaman parkir Hotel Savana. “Itu kita taruh di tempat parkir hotel, sementara saya titipkan disitu. U-Ditch nantinya akan ditutup, dengan langsung dicor di atasnya,” tambahnya.

Luasan gorong-gorong terbaru berdiameter 1 meter dengan kedalaman 1 meter ini diprediksi mampu menampung air hujan. Sehingga, tidak menyebabkan banjir di kawasan tersebut.

“Hitungannya mampu menampung air hujan deras, tapi kan ini masih bagian. Bukan berarti dipasang ini terus disana tidak banjir. Tetap fokus utama kita di Jalan Soekarno-Hatta karena itu sumber langganan banjir,” terang Diah. (mus/sit)

Langkah itu dilakukan, guna membuat U-Turn di depan Lapangan Kedungkandang, dengan harapan mampu mengurai kemacetan di jalan sekitarnya.

Kepala DPUPRPKP, Hadi Santoso, mengatakan bahwa terkait rencana itu pihaknya sudah mendesain jalan yang akan dipakai untuk memutar arah kendaraan atau U-Turn itu.

“Jadi kami akan membuat jalan untuk berputar arah di depan Lapangan Kedungkandang. Sehingga, agar tidak crowded. Kami sudah ada desainnya untuk itu,” katanya, Senin (22/03) tadi.

Baca juga: Area Jembatan Kedungkandang akan Dibuat Skatepark, Taman Bermain Anak dan Fasilitas Olahraga

Pria yang akrab disapa Soni itu menjelaskan, terkait pelebaran jalan di persimpangan Kedungkandang, masih dalam proses.

“Rencana pelebaran jalan bakal dilakukan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021. Jadi nilai anggaran pun bakal ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sehingga, kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, bisa kami anggarkan,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya berharap tahun ini rencana pelebaran jalan tersebut bisa rampung. Jika U-Turn sudah diterapkan di area Jembatan Kedungkandang, nantinya kendaraan dari Jalan Muharto ke Jalan Mayjend Sungkono, tidak boleh langsung belok kanan menuju Jembatan Kedungkandang.

Begitu pula kendaraan dari Jalan Muharto harus belok kiri menuju Jalan Ki Ageng Gribig dan putar balik di depan Lapangan Kedungkandang.

“Lalu untuk kendaraan dari arah Jalan Ki Ageng Gribig menuju Jalan Muharto tidak boleh langsung belok kanan dari persimpangan Kedungkandang. Kendaraan harus melewati jalur putar balik di bawah Jembatan Kedungkandang,” tuturnya (mus/sit)

Memontum Kota Malang – Luapan air yang acapkali muncul di musim penghujan dari drainase di sepanjang Jalan Ir Soekarno- Hatta, mendapat perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Mengantisipasi melubernya air ke jalan-jalan utama itu, dinas mengajukan perawatan kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Alasannya, lokasi tersebut merupakan Jalan Provinsi Jatim.

“Mengenai drainase di Suhat, itu sudah kami usulkan ke Provinsi Jatim. Karena, jalan itu merupakan aset provinsi. Bahkan, saya sudah matur ke Sekda Provinsi Jatim,” kata Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso.

Terkait dengan pengajuan, imbuhnya, pihaknya pun menyarankan untuk dilakukan sistem crossing. Sehingga, kemungkinan air meluber, bisa terantisipasi.

“Dalam usulan kami, pembenahan drainase akan dilakukan dari patung pesawat hingga jembatan. Sehingga, luberan air tidak semuanya tumpah ke daerah Kedawung dan Borobudur,” imbuhnya.

Dari pengajuan tersebut, lanjutnya, diperkirakan dana membutuhkan anggaran sekitar Rp 128 milyar.

Menyinggung luberan air, Sony-sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa masih banyak sampah yang kerap menghiasi sejumlah drainase. Akibatnya, aliran air menjadi terganggu.

“Satgas kami setiap hari melakukan pembersihan. Dari pembersihan itu, banyak sekali temuan. Seperti, guling hingga barang-barang rumah tangga. Termasuk, sampah plastik juga masih banyak,” jelasnya.

Masih menurut Sony, dirinya menghimbau kepada masyarakat, untuk bersinergi bersama pemerintah dalam menjaga lingkungan. Khususnya, seperti kebersihan drainase di Kota Malang.

“Kami menghimbau masyarakat janganlah buang sampah disitu. Karena ada cara lain untuk membuangnya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (mg1/sit)