Merespon hal tersebut, Plt Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, mengatakan bahwa pemberitahuan di luar memang seperti itu informasinya. Tetapi, Dinsos belum menerima Surat Edaran (SE) resmi dari Kemensos RI perihal penyaluran BPNT.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Untuk Bansos rutin berupa BPNT dan PKH 2023 memang berlanjut. Surat yang beredar itu, kabarnya untuk bank penyalur. Kemudian, untuk pencairannya bulan apa, kami belum ada SE resmi yang disampaikan dari Kemensos,” paparnya, Senin (06/03/2023) tadi.

Herman juga menjelaskan, dirinya belum mengetahui berapa jumlah Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) penerima BPNT 2023 di Kabupaten Pamekasan. Meski begitu, kabarnya penyaluran pada tahun ini tidak melalui e-Warung.

“Informasi surat itu benar adanya. Tetapi tujuannya ke lembaga penyalur bukan ke Dinsos, baik Dinsos Provinsi ataupun kabupaten, jadi memang kita belum bisa memberikan tanggapan secara resmi baik jumlah dan sebagainya,” ujarnya. (azm/gie)

Hal tersebut memicu aksi demo yang dilakukan didepan kantor BRI Cabang Bangkalan. Orator aksi, Makmun Imron mengatakan, dana tersebut diketahui hilang pada tanggal 1 Juli. Padahal, pemilik E-warung telah melakukan pelayanan penyaluran BPNT ke 350 KK di lokasi tersebut.

“Setelah menyalurkan BPNT dana ini hilang. Jelas ini sangat merugikan pemilik E-warung. Karena dana juga diambil tanpa pemberitahuan,” ungkapnya, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Bangkalan, Muhammad Amalo mengatakan penarikan dana tersebut sudah sesuai prosedur. Kelebihan bayar dari BRI ke pemilik E-warung bisa diambil sewaktu-waktu dan sudah disepakati sejak awal.

“Kesepakatan kami sejak awal adalah menarik dana jika ada kelebihan bayar. Dan itu sudah sesuai dengan prosedur,” tuturnya.

Tak hanya itu, Amalo mengaku pihaknya sudah memberikan data rincian dana tersebut. Sehingga, kelebihan bayar yang dimaksud sudah disampaikan pada pemilik E-warung.

“Kelebihan bayar itu merupakan kelebihan bayar dari bulan-bulan sebelumnya. Yang setelah kami rinci dan evaluasi terdapat kelebihan bayar dengan nominal yang dimaksud. Sehingga kami tarik dan kami kembalikan ke negara sebab dana tersebut merupakan dana BPNT,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

“Tidak Boleh, mereka sudah di gaji Pemerintah,” tegas Mensos.

Melalui para Pendamping PKH, diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Namun di Lumajang kenyataaannya beberapa waktu lalu masih ada saja oknum pendamping PKH yang memanfaatkan program tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Sebenarya, Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah guna mengentaskan kemiskinan yang terintegritas dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra. PKH sendiri bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar.

Pernyataan ini menyikapi adanya Oknum pendamping PKH di Kecamatan Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang beberapa waktu lalu di sinyalir memanfaatkan PKH dengan bekerjasama dan menjalin komitmen dengan agen BPNT di desa tersebut dengan cara bagi hasil dari hasil yang diperoleh agen dalam penjualan sembako di E-Warung pada penerima BPNT. (adi/yan)

Menurut sumber yang dapat dipercaya, surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh pemerintah desa, camat hingga dinas sosial tersebut sangat sulit didapatkan oleh para calon agen e-warung. Bahkan harus bersitegang dengan perangkat desa untuk mendapatkannya. Kalaupun diberikan surat rekomendasi pihak desa juga mengaku telah membentuk agen e-warung.

Seperti yang terjadi di desa Cukir kecamatan diwek, Salah satu agen e-warung Arifin (41) mengundurkan diri tiga hari menjelang penyaluran BPNT. Karena dia tak ingin dituduh menyerobot jatah e-warung yang sudah dibentuk oleh desa.

“Pihak desa sudah membentuk agen sendiri,kulo dewe juga nggak enak di arani oyok-oyok, pak lurah juga ngomong gak opo-op wes tak tanda tangani (rekom e-warung bpnt.red) .Kulo jawab mboten pun pak, jenengan wes mbentuk kok,” ujar Arifin

Baca: Usulan Verifikasi Jadi Momok bagi Agen E-Warung Penyalur BPNT

Arifin, menceritakan ikhwal ia meminta rekom,karena telah didatangi oleh pihak BNI dan dilamar sebagai agen penyalur BPNT karena disamping memiliki toko pihaknya juga telah memiliki EDC, namun untuk melengkapi syarat ke agenan ia diperintah untuk meminta rekomendasi ke Pihak Deaa oleh petugas BNI.

Tak berselang lama,ia pun kemudian menghubungi kasun untuk meminta rekom yang kemudian diarahkan ke bagian kesra desa cukir Lila, namun tak kunjung ada jawaban hingga beberapa hari, bahkan pesan yang ia kirim via watshap terkait pengajuan rekompun tidak di balasnya.