Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa Ranperda tersebut saat ini telah menjadi Perda, namun masih berupa kebijakan. Nantinya, itu akan lebih diperdalam pada Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

“Pembahasan Penyelenggaraan Perda Layak Anak, inikan hampir setahun. Kemarin kita sengaja menunggu, karena kita konsultasikan ke Kemendagri ada aturan baru yang muncul. Akhirnya kita tunggu, sampai hari ini sudah turun aturannya dan sesuai dengan evaluasi Gubernur akhirnya ini sudah disetujui dan beberapa pasal sudah kita sesuaikan dan hari ini kita sahkan,” jelas Ketua DPRD Kota Malang.

Dalam Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini, Made menekankan dan memperhatikan betul kepada dinas pengampu, yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang. Agar Kota Malang ini betul-betul menjadi Kota Layak Anak tidak terjadi eksploitasi anak.

“Sebenarnya kita beberapa kali lihat, terkait anak yang berjualan keliling dan nanti setelah ini menjadi Perda, maka wajib hukumnya Satpol PP untuk menindak. Beberapa sudah kita lihat, ternyata bukan warga Kota Malang. Setelah dipulangkan mereka balik lagi, ujung-ujungnya persoalan ekonomi,” katanya.

Sehingga, diharapkan dengan adanya Perda Penyelanggaraan Kota Layak Anak tersebut, nantinya dapat lebih tegas dalam menindaklanjuti persoalan eksploitasi anak di Kota Malang. Disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan aparat kepolisian.

Baca juga :

“Kita menginginkan di Kota Malang kalau ada yang begitu (eksploitasi), kita tindak dengan tegas juga melibatkan Polresta Malang Kota. Kadang kita terbiasa menyelesaikan akibat masalah tapi sumber masalah sebenarnya di keluarga. Makanya pendidikan anak di keluarga itu juga cukup penting. Maka dari itu Perda Layak Anak nanti akan bersinergi nanti dengan Perda Pengarustamaan Gender,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut akan ditindaklanjuti, dilaksanakan, dan diaktualisasikan bagi anak-anak yang ada di Kota Malang. Menurutnya, akan ada banyak hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Perda tersebut.

“Terutama terkait dengan regulasi atau ketentuan-ketentuan bagaimana kita nanti bisa menerapkan. Kita harapkan dengan adanya Perda ini nantinya bisa lebih baik. Nanti detailnya akan kita tuangkan dalam Peraturan Wali Kota,” ucap Wahyu. 

Beberapa nantinya yang akan diterapkan dalam Perda tersebut, selain eksploitasi pada anak, kekerasan pada anak juga pembatasan pada gadget. Dengan adanya Perda tersebut tentunya juga menjadi dasar dalam menerapkan peraturan.

“Tentu nanti juga akan ada beberapa hal yang kita terapkan secara secara detail,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Meskipun jumlah penduduk Kota Batu tidak begitu besar, tetapi kota ini bergantung kepada para tenaga kerja. Bahkan, ini diakui Aries, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah potensi eksploitasi pekerja anak. Terutama, di wilayah obyek usaha.

“Peran kita saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa mengawasi anak-anak agar terlindungi dari eksploitasi,” terangnya.

Untuk itu, dirinya memberikan dukungan penuh kepada KPAI dalam upaya mengatasi eksploitasi dalam memperkerjakan anak di wilayah Kota Batu. “Tentunya, di sini saya sangat mendukung KPAI dalam upayanya mengatasi masalah pekerja anak di Kota Batu,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengatakan bahwa Kota Batu telah memperoleh Predikat Nindya untuk kota layak anak. “Ini adalah capaian yang melampaui 24 indikator dalam lima tahun terakhir. Tetapi, tujuan kami datang ke Kota Batu bukan hanya fokus di predikat itu. Tetapi, kami tetap serius melakukan pengawasan eksploitasi anak. Dan, kekerasan terhadap anak. Karena, ini harus mendapatkan perhatian serius,” terangnya.

Dirinya menambahkan, pekerja anak adalah masalah serius dan konvensi hak anak melarang keras penggunaan anak-anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan. Beberapa kasus yang ditemui melibatkan anak-anak dalam pekerjaan seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di beberapa tempat usaha seperti hotel. Di mana, jadwal masuk dan jam kerja mereka melebihi batas waktu yang ditentukan.

“Intinya, kami berharap pekerja anak di Kota Batu dihapus. Apalagi, kekerasan terhadap anak harus ada larangan keras. Dan, pelakunya pun harus ditindak tegas secara hukum,” tegasnya. (put/sit)

”Untuk mengikuti, peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarJember2502. Selain mendapat e-sertifikat, tersedia hadiah e-money sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” kata Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (24/02/2023) tadi.

Menurut Kemenkominfo, era digital memicu terjadinya beragam kasus eksploitasi anak di ranah daring. Diantaranya, kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. ”Untuk itu, butuh sinergitas semua pihak dalam mengoptimalkan pencegahan dan perlindungan terhadap anak,” jelasnya.

Literasi digital khususnya digital parenting, sambung Kemenkominfo, memegang peranan penting dalam rangka mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Untuk itu, Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media daring.

”Di ruang digital, semua tercatat dan tidak ada yang bisa bersembunyi. Jika ada kejahatan, dapat ditemukan dan hanya perlu waktu serta akses,” tambah Kemenkominfo.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo berharap mampu menaikkan tingkat Literasi Digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menuju Indonesia #MakinCakapDigital. Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal itu, diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC).

Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1 hingga 5 atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46. Program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, mulai dilaksanakan Kemenkominfo sejak 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program Literasi Digital, imbuh Kemenkominfo, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Skor tertinggi indeks literasi digital Indonesia diraih pilar budaya digital (digital culture) dengan skor 3.90.

”Diikuti etika digital (digital ethics) skor sebesar 3.53 dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang,” sebut Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan We Are Social, menemukan bahwa pengguna internet dan Medsos pada periode 2021 hingga 2022, mencapai 220 juta orang. “Padahal, pada 2019, jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” terangnya. (hms/sit)

Terduga tersangka, melakukan transaksi dari akun Mi chat. Sebelumya, dua terduga pelaku lain berinisial DR dan NM, juga diamankan karena diduga sebagai pelaku eksploitasi terhadap korban. Keduanya, telah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Macan Gading. Diamankannya terduga pelaku tersebut, berdasarkan laporan pihak keluarga korban ke Polresta Bengkulu, Senin (12/12/2022) lalu. Laporan tersebut, langsung ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, juga mengamankan terduga pelaku lain berinisial RO.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Atas dugaan perbuatan tersebut, pihak keluarga korban tidak tidak terima. Anaknya yang usia 16 tahun, telah melayani seorang laki-laki di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Akhirnya, semua pelaku berhasil diamankan,” terang Kasi Humas AKP Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022) tadi.

Disampaikannya, saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolresta Bengkulu. Selanjutnya, kesemuanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk pemeriksaan lebih lanjut, masih dilakukan pendalaman dan pengembangan perkara oleh Unit PPA, ” terang AKP Sugiharto. (bkl/sit)

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menyampaikan sejak dibukanya hotline yang disediakan oleh Polda Jatim maupun Polres Batu, satu persatu korban eksploitasi ekonomi terhadap siswa Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang terjadi pada tahun 2009 silam, mulai melaporkan diri. “Sampai hari ini ada 8 orang, yang sebelumnya ada 6 orang. Saat ini korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan di Sekolah SPI menjadi 14 orang,” jelasnya.

Kombes Pol Dirmanto menambahkan, pada tanggal 12 Juli 2022 ada jumlah pengadu terkait kasus ini, 5 orang. Kemudian, tanggal 13 Juli 2022 ada pengaduan 2 orang. “Hari ini Kamis 14 Juli 2022, sampai pukul 14.00 tadi, ada 1 orang yang merasa dirugikan terkait eksploitasi ekonomi tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Lanjut Kabid Humas Polda Jatim menyampaikan, dari laporan yang diterima melalui hotline ini ada berbagai macam pekerjaan yang di adukan oleh korban. “Sebagai contoh, pengadu pada tanggal 12 Juli di hotline kami ada 5 orang, saya sebutkan disini. Pertama, saudari EE, alumni SPI angkatan 7. Beliau disini, sesuai keterangan yang bersangkutan disuruh membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir dan mencangkul di sawah, serta menjadi sales competition,” lanjut Kombes Dirmanto.

Bentuk eksploitasi ekonomi bermacam-macam. “Kemudian, ada juga STHN, ini alumni angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah mengelola kampung kids sebagai tour guide. Kemudian, menyediakan sarana dan prasarana untuk makan-makan apabila ada tamu di sana. Ada juga yang lainnya, seperti KTU, angkatan 9 dan IA seorang perempuan namun IA tidak sampai lulus. Bentuk eksploitasinya adalah membangun kampung kids,” paparnya.

Kombes Pol Dirmanto menambahkan, 14 orang korban eksploitasi ekonomi yang melapor ini semua alumni sekolah SPI dan pihak kepolisian masih menerima laporan melalui hotline yang telah di sediakan pihak Kepolisian. “Kami akan terus membuka hotline ini, di nomor yang saya sebutkan tadi, termasuk di Polres Batu juga ada hotline yang kami buka di sana, dengan nomor 082328031328,” jelasnya. (hms/gie)

Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa olah TKP yang dilakukan pada 12 unit (titik, red). Ini, sesuai dengan keterangan saksi korban atau menjadi lokus eksploitasi ekonomi para murid. Mulai dari kantor marketing, fasilitas umum sekolah hingga sejumlah wahana yang menjadi jujugan para tamu.

”Semua lokasi itu, diduga menjadi lokasi para murid atau anak-anak di bawah umur dipekerjakan,” kata Kombes Pol Totok.

Dalam penyelidikan itu, tambah mantan Kapolresta Malang Kota, polisi juga menemukan sejumlah dokumen berkaitan dengan nama-nama siswa di tahun 2008-2010. Sejumlah dokumen yang ditemukan, akan menjadi bukti dalam penyelidikan hingga penyidikan nanti.

”Lebih lanjut hasil penyelidikan hari ini, akan kita lakukan gelar di Mapolda Jatim. Selebihnya, nanti kita akan kabarkan lebih lanjut,” terangnya.

Dalam olah TKP yang baru selesai sekitar pukul 13.28, Ditreskrimum Polda Jatim juga menghadirkan dua orang saksi korban dengan inisial OL dan WY. Termasuk, kuasa hukum atau pengacara dari korban maupun pengacara dari terlapor.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kuasa Hukum Saksi Korban dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), Kayat Harianto, secara terpisah menjabarkan bahwa dalam penyelidikan itu, ada dua korban yang hadir menjadi perwakilan dari seluruh murid yang juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Perlakuan eksploitasi ekonomi yang dilakukan, bisa dibilang dilakukan secara massal. Khususnya, di waktu tahun 2009 silam.

“Jadi, ini di luar kegiatan pendidikan. Para murid juga diberdayakan untuk bekerja menjalankan unit usaha di sana,” ujarnya.

Kayat menambahkan, kesepakatan kerja ini tidak ada di awal dan diklaim sepihak. Para murid yang bekerja hanya dijanjikan dibayar sejumlah Rp 100 ribu, yang pada ujungnya juga tidak terbayarkan. “Contoh casenya, itu jadi mereka langsung disuruh bantu melayani jika ada para tamu yang datang. Mulai masak-masak, pentas hingga melayani tamu-tamu di sejumlah unit usaha. Itu semua siswa,” beber Kayat.

Bahkan, ujarnya, misal waktu ada tamu datang mendadak pas pelajaran, saat itu juga pelajaran dihentikan atau ditiadakan. “Semua siswa, wajib bertugas melayani para tamu yang datang,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan perkara baru yang dilimpahkan dari Polda Bali sejak April 2021 lalu. Delik perkara baru tersebut, dijelaskan bahwa JEP dilaporkan atau diduga telah mempekerjakan anak didiknya di semua unit usaha sekolah. (bir/sit)

Kadiv Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa langkah Polda Jatim melakukan olah TKP di SMA SPI, dalam rangka menindaklanjuti limpahan laporan polisi dari Polda Bali. “Kasus eksploitasi ekonomi, pada giat kali ini dipimpin langsung oleh Ditreskrimum Polda Jatim,” ujar Kombes Pol Dirmanto.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Diuraikannya, ada enam pelapor yang melaporkan adanya dugaan eksploitasi ekonomi di sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Sementara dalam olah TKP tersebut, Tim Polda Jatim datang sekitar pukul 10.00 dan ditemui oleh kuasa hukum pihak SPI. Tim Polda Jatim dipersilahkan melakukan tugasnya.

Sementara hingga berita ini ditulis, Tim Polda Jatim belum selesai melakukan olah TKP. (bir/gie)

Dugaan perkara ini, dialami oleh anak didiknya yang pernah sekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia. Bahkan, dugaan tersebut baru diketahui dilaporkan, setelah pelapor dan saksi memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim, dengan didampingi Advokat dari BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) DPC PDI-Perjuangan Kota Batu.

Mereka, hadir di Subdit IV Reknata Ditreskrimum Polda Jatim. Panggilan itu sendiri, tertuang dalam surat perintah penyelidikan nomor : SP. Lidik/546/V/Res.1.24/2022 Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2022.

“Dugaan eksploitasi ekonomi ini dilaporkan oleh mantan siswa SPI periode 2009 hingga 2012 di Polda Bali dengan nomor : LP/B/579/XI/2021/SPKT/Polda Bali tanggal 12 November 2021. Namun, oleh Polda Bali perkara tersebut dilimpahkan ke Polda Jatim dengan nomor : B/272/IV/RES.1.24/2022 tanggal 14 April 2022,” papar Suwito, Penasehat Hukum saksi dan korban, Jumat (20/05/2022) tadi.

Menurutnya, eksploitasi ini dilakukan SPI kepada RB sejak beberapa tahun lalu. Yakni, saat korban bersekolah di SPI sekira tahun 2009 sampai 2012. “Karena gratis, RB memberanikan diri sekolah di SPI, karena berawal dari keterbatasan biaya jelang sekolah SMA,” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Setelah mendaftar dan bergabung di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, RB diberitahukan oleh SFT, jika sebagian besar sekolah di sini (SPI) adalah praktek sebesar 80 persen dan pelajaran 20 persen. “Namun yang terjadi, tidaklah demikian. Karena, RB tidak bisa membedakan dirinya sekolah atau bekerja, setelah full time kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pekerjaan hingga larut malam sampai pukul 23.00,” tambah Wito.

Dan fatalnya, RB kehilangan momentum remajanya tidak seperti layaknya pada remaja sebayanya, yang bisa merasakan kesenangan sebagai siswa SMA. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu RB melakukan pekerjaan dewasa setiap hari dan setiap bulan sampai pekerjaan yang dilakukan selesai tanpa ada hitungan apapun.

Bahkan, tambahnya, tidak pernah libur seharipun sampai dia lulus 2012 silam. Setiap kali terlambat bangun atau terlambat bergabung dengan teman-teman karena kelelahan, RB pun di hukum lari keliling. 

“Bahkan, wahana baru yaitu Kampung Kids yang terkenal itu adalah buah karya keringat RB dengan teman-teman dengan mencangkul, membersihkan, membuat tempat menjadi baik,” ujarnya.

Kini, RB dan teman-teman yang diduga dieksploitasi secara ekonomi oleh Yayasan Selamat Pagi Indonesia yaitu JEP dan SFT, hanya bisa berharap keadilan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian Daerah Jawa Timur. “Harapannya ke depan, agar tidak terjadi lagi bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak di Indonesia,” ujarnya.(bir/gie)

Penjelasan itu, disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Ragmat. Ditambahkannya, bahwa keterangan rinci itu, adalah penjelasan dari pihak PT Medco. Dengan bisa menghasilkan 110 megawatt, maka energi itu bisa menyuplai listrik Jawa dan Bali,” kata Wabup, Sabtu (16/04/2022) tadi.

Kalau sudah masuk tahap produksi, lanjutnya, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), diapstikan akan mendapatkan tambahan pemasukan. Karena, kehadiran Medco di Bumi Kironggo, dipastikan juga akan mengangkat PAD Bondowoso.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ditambahkannya, ini juga akan mempercepat proses pembangunan fisik di Bondowoso. Terutama, di kawasan destinasi wisata Ijen, yang merupakan bagian terpenting dalam Ijen Geopark.

General Manager PLTPB Blawan Ijen, Novianto, mengatakan bahwa pelaksanaan eksplorasi sudah dilakukan sejak tahun 2021. Rencananya, pelaksanaan akan rampung pada tahun 2022.

Ditambahkannya, proses eksploitasi membutuhkan waktu 2 tahun. “Jadi, nanti baru bisa memproduksi di tahun 2024. Selama 2 tahun ke depan, akan dioptimalkan untuk proses izin dan pembangunan sarana dan prasarana. (zen/sit)