Pada kesempatan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, setelah menyerahkan hasil evaluasi kinerja kepada perangkat daerah di Kabupaten Lamongan, mengajak untuk menjadikan momen tersebut sebagai momen untuk evaluasi mendorong dan memotivasi kinerja perangkat daerah. “Awarding ini mari kita maknai sebagai sebuah momentum untuk evaluasi. Karena dengan awarding ini kita terdorong, kita termotivasi untuk memperbaiki, agar kita tahu apakah benar pengelolaan di lingkungan unit kerja masing-masing sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan, dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Dirinya juga mengungkapkan, terima kasih atas kebersamaan setiap lini perangkat daerah Kabupaten Lamongan, dalam menciptakan manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal ini, terbukti dengan diraihnya predikat SAKIP A lima tahun berturut oleh Kabupaten Lamongan, peningkatan indeks reformasi birokrasi dari B menjdi BB, pelayanan publik dengan kategori prima atau berpredikat A, sistem merit berpredikat baik, MCP (Monitoring Center of Prevention) yang menjadi peringkat atas di tingkat provinsi dan nasional, opini BPK wajar tanpa pengecualian, dan PPD (Perencanaan Pemerintah Daerah) terbaik se Jatim.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini sebagai evaluasi bagi unit kerja, juga sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Pada kesempatan ini, juga saya berharap dengan dukungan dan kerjasama juga pendampingan dari Biro Organisasi Jawa Timur, tata kelola pemerintahan dan birokrasi Pemkab Lamongan dapat semakin mantap,” tegasnya.

Dilaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, bahwa tahun 2022 predikat reformasi birokrasi Lamongan memiliki skor 70,02 (predikat BB), SAKIP bertahan di predikat A dengan skor 82,64 juga indeks implementasi berAKHLAK masuk dalam kategori B yakni 61,28 persen (cukup sehat).

“Telah dilaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah semester II tahun 2022, dan selanjutnya diberikan reward kepada seluruh perangkat daerah atas pencapaian kinerjanya di tahun 2022,” kata Sekda Nalikan.

Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Supriyadi, mewakili Kepala Biro Organisasi Jawa Timur, menyampaikan sosialisasi tentang Sistem Kerja sesuai dengan Permenpan Nomor 7 Tahun 2022. (zen/sit)

Diketahui, aksi yang dilakukan BEM Unira, itu untuk menyoroti lima program prioritas Bupati Pamekasan, selama empat tahun memimpin. Diantaranya, program prioritas yang di anggap kurang efektif yakni di sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan kesehatan.

Presiden Mahasiswa Unira, Hendra, mengatakan aksi tersebut untuk menyoroti lima program prioritas utama Bupati, yang menurut Bupati Pamekasan sudah merata. Akan tetapi, fakta di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang dimediakan.

“Disektor Pendidikan, ada SDN Rek Kerrek 4 di Kecamatan Palengaan, yang tanahnya masih sengketa. Sehingga, siswa di sana harus belajar di rumah warga. Di sektor infrastruktur perbaikan jalan belum merata di Kabupaten Pamekasan, juga rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum masuk dan belum merata ke pelosok desa,” ucapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut disektor ekonomi, BEM Unira menilai program warung milik rakyat (Wamira Mart) yang sudah tersebar dan sudah dibangun di 13 kecamatan, juga program wira usaha baru (Wub) belum berjalan secara maksimal. Bahkan, sudah ada tempatnya, namun belum difungsikan dan di oprasionalkan.

“Disektor kesehatan, adanya bantuan mobil sigap untuk mempermudah warga ketika dalam kondisi sakit di setiap desa. Diduga juga belum difungsikan secara maksimal,” tambahnya.

Selain itu, BEM Unira sangat kecewa, karena Bupati Pamekasan tidak menemui masa aksi. Bahkan BEM Unira berinisiatif untuk melakukan aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nurul Widyastutik, menyampaikan bahwa Bupati Pamekasan, sedang berada diluar kota. (azm/sit)

“Kita hari ini menggelar rapat, dalam rangka menindaklanjuti rapat sebelumnya dalam rangka menyikapi tugas pokok dan fungsi DPRD. Khususnya evaluasi kinerja, dalam kaitannya dengan kinerja DPRD sebagai fungsi pengawasan, penyelenggaraan dan lain sebagainya,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Rabu (09/02/2022) siang.

Selanjutnya, rapat ini juga mengevaluasi kondisi keuangan yang ada di DPRD Trenggalek. Dirinya pun menekankan kepada anggotanya, untuk lebih efisien terkait dengan penggunaan anggaran.

“Kita tekankan betul-betul kepada anggota DPRD, untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Karena perjalanan yang dihadapi masih cukup panjang. Sedangkan anggaran yang ada saat ini berkurang dari tahun kemarin,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan kepada Sekretaris DPRD, untuk membuat asumsi-asumsi. Misalnya, saat melakukan kunjungan kerja (kunker), diharapkan tidak terlalu ada pemborosan pembiayaan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dengan begitu, anggaran yang ada saat ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan dipakai sesuai jangka waktu yang cukup panjang,” terang Samsul.

Sedangkan untuk fokus kunjungan kerja di daerah, Samsul menambahkan, jika realisasi pelaksanaan APBD perlu adanya fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan. “Jadi kita dorong ke temen-temen, agar fungsi pengawasan efektif dan pelaksanaan APBD harus dijalankan. Juga RPJM Bupati di tahun kedua ini bisa berjalan mulus sampai 5 tahun kedepan dan bisa sesuai dengan harapan masyarakat Trenggalek,” jelasnya.

Disinggung terkait penekanan pengawasan DPRD, Politisi PKB ini menyebut, jika pihaknya akan mendorong anggotanya untuk lebih aktif. Terlebih, saat ini masih mulai persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022.

“Kami mendorong semua anggota DPRD untuk mengoptimalkan pengawasan, utamanya dalam pelaksanaan APBD tahun ini,” kata Samsul.

Masih menurut Samsul, terkait penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Sekretaris DPRD. “Kami mengganggap hal itu wajar-wajar saja. Karena kondisi yang ada saat ini dan itu sudah ada hitungan juga norma batasan, ketentuan dari Permendagri,” paparnya. (mil/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, seusai pelaksanaan Rakor mengatakan, bahwa rapat yang digelarnya merupakan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo di tahun 2021.

Orang nomor satu di Pemkab Situbondo ini berharap, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2022, kinerjanya lebih ditingkatkan lagi. “Artinya, ada semangat baru, ada motivasi baru yang mampu meningkatkan kinerja sekaligus prestasi,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, agar seluruh OPD dapat memahami tugas dan fungsinya masing masing. Sehingga, capai program dan visi serta di tahun 2022, dapat terlaksana jauh lebih baik lagi dari tahun 2021.

“Tentunya dengan harapan dari hasil evaluasi ini, akan kita gunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun 2022, menjadi lebih baik lagi,” ujar Bung Karna.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Bung Karna-sapaan akrabnya bupati mengatakan, dengan disetarakannya jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka perlu adanya sinergitas dan kolaborasi yang aktif dalam menyatukan pemahaman-pemahaman tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di semua bagian.

“Diharapkan juga, dapat menguasai masalah, mengatasi masalah sehingga semua persoalan agar cepat segera diatasi,” paparnya.

Mantan Kepala DPUPR Bondowoso ini juga berharap, pejabat struktural yang disetarakan menjadi jabatan fungsional, bekerja lebih maksimal dan profesional. Serta, berkontribusi nyata pada bidang masing-masing keahliannya. “Melalui Rakor ini, diharapkan adanya permasalahan kiranya dapat dikoordinasikan agar kita bisa memperbaiki guna mencapai target yang kita inginkan. Salah satunya indikator di setiap kegiatan, maupun kinerja bisa tercapai 100 persen di tahun 2022 nanti,” ujarnya.

Bung Karna Suswandi juga menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Situbondo atas dedikasi, loyalitas serta keikhlasannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

“Karena moment ini, merupakan kilas balik untuk mengevaluasi hasil kerja kita di tahun 2021, sebagai refleksi untuk melakukan pembenahan fundamental. Sehingga ke depan, khususnya tahun 2022 ini, proses penyelenggaraan pemerintahan akan semakin kuat, terarah, efektif dan efisien,” paparnya. (her/sit)

Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukan tren yang meningkat perlu disikapi dari berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

“Dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (10/03).

Kebijakan tersebut, juga sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2020 dan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Pimpinan Kementerian/Lembaga sebelumnya, yaitu tanggal 13 Februari 2020.

Sebelumnya, Mandat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Namun berdasarkan hasil asesmen pada Mei 2020, implementasi ETPD masih sangat beragam. Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi baru mencapai 13,83 persen, dan sisanya baru masuk pada tahap transformasi.

Keanggotaan Satgas P2DD terdiri dari Menko Perekonomian selalu Ketua dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, dan diketuai oleh Kepala Daerah.

Menko Airlangga, selaku ketua Satgas P2DD menyatakan, bahwa kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

“Selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi,” imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD pun menambahkan, secara nasional kontribusi PAD dalam struktur APBD masih tergolong rendah. Dalam pos PAD, penerimaan masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 66,5 persen sedangkan retribusi masih sangat rendah, yaitu 3,5 persen.

Berdasarkan hasil pilot project penerapan transaksi non-tunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1 persen. Bahkan, Kota Surakarta melalui inovasi “Online Pembayaran Pajak Solo Destination” telah meningkatkan PAD sebesar 16 persen atau Rp118 miliar dalam waktu 3 tahun.

“Koordinasi Pusat dan daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah perlu mengikuti pola kerja koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional dalam 5 tahun terakhir,” kata Iskandar.

Tim Pelaksana selanjutnya, akan melakukan percepatan penyelesaian program kerja tahun 2020- 2021 dan paket regulasi terkait, finalisasi portal sistem informasi, mendorong pembentukan TP2DD di 542 daerah otonom, serta melaksanakan forum-forum koordinasi dan ajang Championship. Paket regulasi yang akan diselesaikan, meliputi Keputusan Menko Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Satgas P2DD, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan Keputusan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD tentang Tata Kerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahunan TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (hms/kom/aye/ed2)

Sekedar diketahui, Tim Satlak P4GN telah dikukhkan sejak bulan Desember 2016 sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk memberi proteksi terhadap warganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut mereka di awal dikuhkannya Tim Satlak P4GN ini kinerja menggembirakan ditunjukkan melalui gerakan awalnya adalah pemetaan wilayah khusus narkoba pada bulan Januari 2017, dengan pemetaan kecamatan Paciran dan Brondong merupakan dua wilayah Kecamatan yang rawan narkoba.

Namun, mereka menyayangkan kinerja Tim Satlak P4GN dalam pengawalanya di daerah Lamongan hanya bagus di awal. “Ini sangat di sayangkan, awal yang baik dari Satlak P4GN tersebut tidak ada kesinambungan gerakan yang massif, kecuali satu kali melakukan razia pada bulan September 2017 terhadap permen yang diduga di dalamnya terdapat PCC (jenis narkoba),” kata Ketua Cabang PMII Lamongan, Fahmi Fikri, Kamis (27/9/2018).

Menurut Fahmi, dari lumpuhnya gerakan Satlak P4GN tersebut membuka ruang untuk pengedar gelap narkoba beroperasi dengan tenang. Operasi gelap pengedaran narkoba ini semakin menunjukkan dirinya dengan angka kasus penangkapan penyalahgunaan pengedaran gelap narkoba oleh POLRES Lamongan yang semakin tinggi.

“Kasus pengungkapan yang berjumlah 48 di tahun 2016, justru bertambah menjadi 57 kasus di tahun 2017, sedangkan sampai bulan Agustus 2018 telah menunjukkan angka 49 kasus. Jika angka 57 kasus pada tahun 2017, maka kemungkinan terjadi kasus 4-5 kali dalam setiap bulan dengan menikmati anggaran dari APBD Lamongan tahun 2017 sebesar Rp 300.000.000,” ujarnya.

Dari angka yang semakin tahun cenderung meningkat tersebut, Sambung Fahmi maka sangat perlu kiranya Satlak P4GN Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi kinerja secara serius.

“Maka Bupati Lamongan kiranya sangat perlu untuk melakukan restrukturisasi terhadap tim Satlak P4GN yang telah dikukuhkan sejak bulan Desember 2016 lalu. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan generasi bangsa yang sehat nan terhindar dari bahaya narkoba,” ucapnya tegasnya.

Di sisis lain, menanggapi apa yang disampaikan para aktivis tersebut,Wakil Ketua Dewan H.Abdul Ghofur memastikan akan menggelar rapat khusus dengan pimpinan dewan terkait hal ini.

“Kami berterimakasih banyak kepada para aktivis yang sudah mengingatkan kami.Saya memastikan akan melakukan rapat husus di tataran pimpinan dewan mengenai hal ini,nanti akan ada keputusan tegas dari kami selaku pimpinan DPRD Lamongan yang nantinya juga diikuti oleh Kapolres Lamongan dan pihak – pihak yang terkait,” tuturnya. (ifa/zen/yan)