“Saya menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Camat, Danramil, Kapolsek dan seluruh aparatur kecamatan, yang telah bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Melayani masyarakat bukan kerja individu, tapi kerja kolektif yang membutuhkan kekompakan lintas sektor,” kata Bunda Indah.

Pelayanan publik yang berkualitas, ujarnya, tidak cukup hanya dengan regulasi yang baik, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai unsur pemerintahan di daerah. Baik sipil maupun militer, struktural maupun fungsional. Forkopimcam menjadi simpul koordinasi yang vital dalam menyatukan visi, menyamakan langkah, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Bunda Indah, soliditas Forkopimcam Senduro merupakan contoh model kolaborasi yang efektif dalam menghadapi dinamika sosial di tingkat kecamatan. “Saya melihat langsung bagaimana Forkopimcam bekerja saling mendukung, tanpa ego sektoral. Ini yang harus terus dijaga,” imbuhnya.

Dalam era pasca pandemi dan percepatan digitalisasi pelayanan, tantangan birokrasi semakin kompleks. Mulai dari peningkatan beban kerja sosial-ekonomi masyarakat, distribusi bantuan, hingga penguatan ketahanan sosial.

Baca juga :

“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak cukup hanya camat yang aktif, jika tidak dibarengi peran TNI-Polri, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga relawan desa. Setiap sektor punya peran strategis,” jelasnya.

Kolaborasi Forkopimcam menjadi katalisator dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan empatik terhadap kondisi riil warga. Dengan komunikasi lintas lembaga yang terbangun baik, setiap masalah bisa diselesaikan secara terpadu.

Bunda Indah menyebut, bahwa integrasi kerja antara Kapolsek, Danramil dan Camat bukan hanya mempercepat penyelesaian masalah teknis. Tetapi, juga mampu meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

“Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilayani oleh unsur yang bersatu, maka kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh. Inilah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan juga menekankan pentingnya menjaga budaya gotong royong di dalam struktur pemerintahan. Dirinya mendorong Forkopimcam untuk tidak hanya menjadi koordinator teknis, tetapi juga menjadi penggerak semangat kebersamaan dan solidaritas sosial.

“Budaya gotong royong jangan hanya ada di masyarakat. Di tubuh pemerintahan pun harus tumbuh. Setiap unsur punya peran, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,” ujarnya. (kom/adi/sit)

“Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah kebutuhan dasar yang harus senantiasa dijaga. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” kata Wali Kota Wahyu.

Diuraikannya, bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif, namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk partisipasi aktif warga masyarakat. “Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” tambah Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menyampaikan, dalam konteks ini Forkopimcam memiliki peran strategis sebagai ujung tombak koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan. “Forum ini diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang solutif, cepat tanggap terhadap potensi konflik sosial, serta proaktif dalam menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban,” urai Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Terlebih, ujarnya, tantangan di bidang ketertiban dan ketenteraman semakin kompleks. Mulai dari dinamika sosial, ekonomi, hingga dampak perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat.

“Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperkuat komunikasi dan jejaring kerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, setiap kebijakan harus dikawal bersama. Setiap persoalan harus diurai dan diselesaikan bersama,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh unsur Forkopimcam, perangkat kelurahan dan seluruh stakeholder untuk menguatkan berbagai langkah, termasuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat. Selain itu, menurutnya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah sangat diperlukan. “Aktifkan forum warga dan ruang komunikasi di tingkat bawah, baik melalui forum RT/RW maupun Poskamling sebagai garda terdepan ketahanan sosial,” sambungnya.

Yang tidak kalah penting, Wali Kota Wahyu mendorong peningkatan kapasitas aparatur, baik dari sisi koordinasi, komunikasi publik, maupun kemampuan mediasi konflik sosial secara persuasif dan humanis. “Integrasikan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan lingkungan, pelaporan kejadian dan penyampaian informasi secara cepat dan akurat. Kuatkan nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong dan budaya guyub rukun yang telah menjadi identitas masyarakat Malang sejak dulu,” paparnya. (kom/mlg/gie)

“Mereka kita amankan saat nongkrong di beberapa titik di jalan wilayah Kecamatan Situbondo Kota,” jelas Camat Kota Situbondo, Jupri Setyo Utomo, seusai memberikan pembinaan kepada belasan remaja di pendopo kecamatan.

Agar tidak mengulangi perbuatannya, sambung Jupri Setyo Utomo, para remaja tersebut di data dan diberikan pembinaan. “Ini dilakukan agar punya efek jera. Belasan remaja itu, kita bina dan diserahkan kepada orang tuanya masing-masing supaya tidak mengulangi perbuatannya,” tambahnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, tambah Jupri Setyo Utomo, sebelum diperbolehkan pulang, para remaja tersebut diharuskan melakukan sungkeman kepada orangtuanya, untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pesta miras kembali.

Razia rutin Kamtibmas di wilayah Kecamatan Kota Situbondo, dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Situbondo, Camat Situbondo serta Danramil 0823/01 Kota Situbondo. “Razia Kamtibmas yang dilaksanakan oleh Forkopimcam Kota Situbondo ini, akan terus dilakukan secara masif. Hal ini dilakukan, agar situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Kota Situbondo aman,” paparnya. (her/sit)

Pelaksanaan sendiri, hasil kolaborasi antara Forkopimcam, TP PKK Arjasa, Pemdes Kedungdowo dan Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Bencana Kabupaten Situbondo. “Kegiatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga berencana berupa pemasangan implant, suntik, pil dan kondom, pengobatan gratis, pelayanan penyakit tidak menular, pelayanan laboratorium sederhana dan konsling. Kegiatan ini, digagas oleh Forkopimcam Arjasa bersinergi dengan Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo,” jelas Kepala Puskesmas Arjasa, Bagus Sulaksono, pada acara bakti sosial pelayanan kesehatan gratis di Balai Desa Kedungdowo.

Lebih lanjut Bagus mengatakan, bahwa untuk pelayanan keluarga berencana, diikuti sebanyak 200 orang dan pelayanan kesehatan sebanyak 300 orang. “Pelayanan kesehatan gratis menjelang bulan puasa ini, agar masyarakat sehat ketika menjalani ibadah puasa,” kata Kepala Puskesmas Arjasa.

Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmaji, dalam sambutannya mengatakan sinergitas dalam pelayanan kesehatan gratis menghadapi bulan puasa yang digagas Forkopimcam Arjasa ini, merupakan kegiatan sosial yang harus terus dilaksanakan hingga ke daerah-daerah terpencil di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. “Atas nama dinas maupun atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Forkopimcam Arjasa yang telah melibatkan dinas yang saya pimpin untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat Desa Kedungdowo,” jelas Imam Darmaji.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dampak dari pandemi Covid-19, sambung Imam, semua kegiatan yang banyak mengumpulkan masyarakat kegiatannya dibatasi. Sehingga, pada tahun 2021 Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak melayani kegiatan secara terbuka.

“Alhamdulillah, pandemi Covid-19 saat ini sudah melemah dan Kabupaten Situbondo masuk pada PPKM level 2, sehingga kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat sudah bisa dilaksanakan dengan catatan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat Desa Kedungdowo memanfaatkan pelayanan sosial ini dengan baik,” kata Imam Darmaji.

Imam Darmaji menjelaskan, untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana, pihaknya menyiapkan kelengkapan alat alat Keluarga Berencana untuk 200 aseptor. “Kegiatan ini kita lakukan langsung ke desa desa untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat,” ujarnya. (her/gie)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, yang dalam kesempatan itu sebagai nara sumber, menyampaikan bahwa peruntukan dana bagi hasil cukai di Kabupaten Jombang, meliputi bidang kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan bidang kesehatan. Alokasi cukai di Kabupaten Jombang sendiri, mencapai Rp 48 miliar.

“Dimana peruntukkannya, untuk kesejahteraan masyarakat ada 50 persen, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan,” terangnya.

Selain berkontribusi menyumbang penghasilan negara, Sumrambah mengatakan, petani tembakau dan buruh pabrik rokok juga mendapatkan beberapa pembinaan dari dana bagi hasil cukai yang berasal dari penjualan tembakau dan rokok. “Program pembinaan lingkungan sosial ada pemberian bantuan pada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Lalu, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi bagi petani tembakau, peningkatan jaminan kerja, pelatihan ketrampilan kerja pada buruh tani dan buruh pabrik rokok,” papar Wakil Bupati.

Sumrambah juga memaparkan, pembagian dana hasil cukai di Kabupaten Jombang, diantaranya Dinas Pertanian memperoleh Rp 7,46 miliar, Bidang Perekonomian Pemkab Jombang sebesar Rp 11,431 miliar, Dinas Peternakan sebesar Rp 200 juta dan Disperindag sebesar Rp 750 Juta. Lalu, ada Dinas Kesehatan sebesar Rp 4,1 miliar, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp 300 Juta, Dinas Kominfo sebesar Rp 3,4 miliar, RSUD Jombang sebesar Rp Rp 1,8 miliar dan RSUD Ploso Rp 8 miliar.

“Melalui sosialisasi ini, saya mengajak kepada peserta sosialisasi yang berasal dari Forkopimcam dan Tiga Pilar Desa, untuk selalu mengawasi dan mencegah peredaran rokok ilegal. Bea cukai tidak punya mata dan telinga sampai tingkat bawah, maka meminta tolong kepada kepala desa, kepolisian, TNI untuk ikut serta mengawasi terjadinya peredaran rokok ilegal,” ungkapnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Aminatur Rokhiyah, menyampaikan sosialisasi tersebut sebagai upaya pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli. Sehingga, berdampak pada pengurangan kebocoran cukai dari hasil tembakau. Selain itu, untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas.

“Sedangkan Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan peredarannya. Diawasi pemakaiannya dan mempunyai dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup atau barang yang perlu dikenakan pungutan. Contoh, etil/etanol alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau seperti rokok (sigaret) cerutu, rokok daun dan tembakau iris,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Sunaryo Kartodiwirjo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang atas sinergitas dan kerjasamanya. Penerimaan hasil cukai ini, tidak lain adalah diperuntukan untuk meningkatkan kualitas diberbagai bidang. Diantaranya untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Dengan sosialisasi gempur rokok ilegal tersebut, agar peserta mengetahui ciri-ciri rokok ilegal,” ujarnya.

Sedangkan untuk DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sendiri, tambahnya, merupakan dana yang bersifat khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke pemerintah daerah (pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau agar pemanfaatannya dilaksanakan secara tepat sasaran. “Oleh karena itu, kami berupaya membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT sesuai dengan proporsi penggunaannya. Kami berpesan kepada masyarakat, apabila mengetahui produsen, distributor maupun pengecer yang menjual rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang tidak sesuai agar bisa melaporkan kepada Bea Cukai atau Satpol PP,” paparnya. (azl/sit)

Camat Diwek, Sudiro Setiyono, S Sos, saat dikonfirmasi Jumat (19/02) tadi, menjelaskan bahwa ada dua poin yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Pertama, ujar Sudiro, mengoptimalkan Kampung Tangguh Semeru (KTS) dengan bersinergi bersama Forkopimcam. Lalu ke dua, melaksanakan patroli penegakan terhadap pembatasan jam operasional pelaku usaha di Kecamatan Diwek.

“Menindak-lanjuti itu, Forkopimcam intens dengan melakukan dua shift patroli sekaligus. Yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PPKM yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021,” katanya.

Baca Juga : Awas Jalur Pujon Malang…Tiga Hari Beruntun, Lima Kali Longsor

Ada sedikit penekanan yang lebih ketat, tambahnya, sebelum PPKM dan setelah diberlakukan PPKM. Yakni, dengan melakukan operasi yustisi, penegakan serta penghimbauan.

“Alhamdulillah, kegiatan PPKM di wilayah Kecamatan Diwek, berjalan dengan lancar. Karena tingkat paparan aktif tidak begitu banyak. Sehingga, penerapan PPKM di Kecamatan Diwek, hanya di tahap patroli untuk sosialisasi serta penerapan jam malam untuk pelaku usaha. Sehingga, masyarakat tetap ingat akan protokol kesehatan,” papar Camat Diwek.

Meski pun, tambahnya, sebelumnya ada beberapa pelaku usaha yang awalnya mengeluh dengan penerapan PPKM. Namun, setelah diberikan sosialisasi, Alhamdulillah bisa menerima serta menyesuaikan jam operasional usahanya. “Pemberlakuan PPKM, membuat masyarakat lebih sadar bahwa penting adanya pembatasan kegiatan di masa pandemi untuk menekan penularan Covid-19,” ungkap Camat Diwek. (azl/sit)

Bertempat Balai Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019). Bati Wanwil Koramil 0821/10 Tempeh Pelda Suwanto menyampaikan, bahwa dalam rencana Pilkades yang akan dilaksanakan pada 18 Desember 2019 nanti, diharapkan semua unsur untuk berpartisipasi meciptakan keamanan lingkungan, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisitas, serta menjaga kekompakan agar pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan aman dan lancar.

“Kepada Ketua RT dan RW, serta anggota Satgas Keamanan Desa (SKD) diharapkan untuk membantu menyosialisasikan dan mengajak warganya untuk mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkades serentak nanti,” jelasnya.

Suwanto berharap agar nanti saat pelaksanaan Pilkades serentak, dapat terciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta menjadi sebuah pesta demokrasi Pilkades yang menggembirakan bagi masyarakat.

“Mari kita ciptakan pesta demokrasi dengan suasana gembira di pilkades serentak pada18 Desember 2019 mendatang.,” pungkasnya. (adi/yan)