Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat. Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi. “Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut. Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta. Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud, mengatakan bahwa masa jabatan Pj nantinya adalah selama dua tahun. Sementara dari pihak DPRD, pun telah mengirimkan tiga nama calon dengan dasar kesepakatan bersama, yakni tujuh fraksi dari 39 anggota dewan di DPRD Kota Batu.

“Apapun nanti pilihannya, itu setidaknya dihargai. Karena, semua kita serahkan sepenuhnya,” kata Didik, Senin (09/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, yang perlu menjadi pertimbangan adalah terlalu lamanya jabatan Plh atau belum adanya Pj. Itu karena, secara otomatis menghambat roda pemerintahan Kota Batu.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Kita ini yang di daerah, hanya sekadar mengusulkan dari berbagai pertimbangan. Sementara yang punya kewenangan, kembali Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Atas kondisi Kota Batu tersebut, dirinya menilai jabatan Pj, seolah itu menjadi rebutan di level Pemerintah Pusat. Karena, wilayah yang terdiri hanya tiga kecamatan, 19 desa dan lima kelurahan, ini APBD yang diterima sekitar Rp 1 triliun. Sedangkan, masa jabatan Pj wali kota nantinya, adalah selama 2 tahun.

Kalau dinilai untung ruginya, tambah Didik, dipastikan pihaknya sebagai masyarakat dan anggota dewan, merasa dirugikan. “Semua calon Pj yang kita usulkan dari Kota Batu, punya track rekor pengalaman pemerintahan. Kalau ada pertimbangan lain, silahkan Pemerintah Pusat, yang mempertimbangkan,” imbuhnya. (put/sit)

Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan memasak ini dilaksanakan selama tiga hari. Untuk pesertanya, melibatkan sebanyak 20 orang yang tergabung dalam Kelompok Lestari.

Dalam pelatihan, ujarnya, instruktur pelatihan akan mengajarkan membuat berbagai menu olahan masakan dengan bahan dasar ikan. Seperti, abon ikan atau disesuaikan dengan keinginan peserta dan potensi yang ada di Desa Arjasa.

“Tindak lanjut setelah pelatihan ini, nantinya akan dibentuk kelompok peserta. Sehingga, kami akan mudah dalam melakukan Monev juga pembinaan terhadap kelompok peserta, dan bisa memantau sejauh mana perkembangannya,” ujarnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Ditambahkannya, melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu peserta bisa berdaya. Artinya, memiliki ilmu dan keahlian memasak seperti yang diajarkan oleh instruktur.

“Setidaknya, mereka didorong untuk membuka usaha, baik secara online ataupun manual. Sehingga, dapat memperkuat ekonomi keluarganya,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Situbondo Fraksi Golkar, Heroe Soegihartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan perempuan. Karenanya, pihak yang dilibatkan seperti ibu rumah tangga, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga (Pekka) yang menjadi penopang ekonomi keluarganya.

“Tujuan diadakan pelatihan ini, tentu saja supaya peserta memiliki keterampilan dan ilmu cara memasak yang baik dan benar. Sehingga, mereka mampu berwirausaha untuk menambah pendapatan ekonomi,” ujarnya. (her/sit)

Proses PAW ini, sengaja dilakukan mengingat Miftahul Khoir Efendi, anggota DPRD Lamongan, sebelumnya meninggal dunia pada 3 Agustus 2022 lalu.

Dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berharap kepada anggota DPRD Lamongan yang baru saja dilantik, dapat memegang amanah dan melaksanakan tugas dengan profesional. “Selamat kepada Saudara Tulus Santoso, yang baru saja dilantik. Ini amanah yang luar biasa dan mari berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Kejayaan Lamongan yang berkeadilan,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara kepada anggota DPRD Lamongan yang digantikan, Bupati Yuhronur mendoakan atas segala kebaikan, sumbangsih dan pengabdian yang selama ini ditorehkan, bisa menjadi ladang pahala bagi almarhum di akhirat.

Pada PAW tersebut, juga dibacakan naskah pengucapan sumpah dan janji oleh Ketua DPRD Lamongan dan diikuti anggota DPRD Lamongan yang baru, Tulus Santoso.

Dalam sumpah dan janji itu, Tulus mengungkapkan akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPRD Lamongan, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Tulus mengucapkan sumpah dan janji. (zen/sit)

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, didampingi Wakil Ketua, Mujib, tersebut diikuti 33 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi dan telah menandatangani daftar hadir.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, melalui juru bicaranya, Indah, mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka obyek wisata Kolam Renang Penataran. “Kami menyarankan untuk mengalihkan pengelolaannya kepada pihak ketiga agar kerusakan fasilitas dan kerugian tidak terus menerus terjadi. Apabila dirasa pihak ketiga lebih mampu mandiri dari segi finansial untuk pendanaan operasional. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar-Demokrat menilai, PAD belum dapat direncanakan secara optimal. Hal ini, dikarenakan belum akuratnya data dukung objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah.

“Pemerintah diharapkan mengevaluasi dan mengintruksikan data dukung objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah, agar pajak dan retribusi yang diterima dapat terserap dengan baik,” paparnya. (jar/sit)

Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi SPd MM, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemkot Malang melalui Kepala Daerah, harus mengambil langkah cepat dan lebih taktis, dalam mensikapi persoalan itu. Bahkan, lebih teknis dalam mengatasi kemelut layanan kemacetan air yang sering terjadi di masyarakat.

“Jika aspirasi dari masyarakat demikian (pergantian, red), maka Fraksi Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Karena, saya meyakini bahwa Kepala Daerah sudah punya gambaran. Apakah perlu adanya penyegaran, perlu adanya tata kelola yang lebih baik lagi, ataupun konsep baru,” terang Suryadi, saat dihubungi Memontum.com, Minggu (18/09/2022) tadi.

Dijelaskan Suryadi, dengan dinamika yang terjadi di masyarakat hingga detik ini masih berpolemik, maka harus menjadi atensi serius dan perhatian yang lebih optimal. Apalagi menurutnya, komisi yang bermitra kerja dengan PDAM (Tugu Tirta, red) sudah memberikan berbagai catatan agar diatasi.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Komisi yang bermitra dengan PDAM, pun selalu memberikan saran dan masukan. Bahkan dalam acara resmi, ketika rapat paripurna juga diletupkan, dengan tujuan agar menjadi catatan penting untuk diatasi,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya hingga saat ini, juga mendapat curahan hati dari masyarakat mengenai persoalan layanan PDAM, yang belum optimal dan sering menyengsarakan. Karena sekali lagi, air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat.

“Saya ini dapat sambatan langsung dan curhatan langsung dari masyarakat. Karenanya, jangan sampai rakyat itu marah, karena air itu merupakan kebutuhan pokok sehari-hari kita dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Fraksi Golkar Kota Malang, tetap mendorong siapapun Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Asalkan, mempunyai komitmen yang tinggi. Bahkan, juga memiliki pemikiran kreatif untuk mengambil langkah atas permasalahan yang terjadi.

“Siapapun Dirutnya, harus bisa kreatif untuk mengambil langkah-langkah persoalan yang terjadi di Kota Malang. Kita harus bisa mandiri dalam mendapatkan air. Bisa saja memanfaatkan air permukaan, karena sungai di Kota Malang, juga banyak yang bisa dimanfaatkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Para relawan itu disebar di dua desa yaitu Desa Kedungdalem dan Desa Dringu, untuk membersihkan lumpur di rumah-rumah warga.

Aksi bersih-bersih itu, dikomandani langsung oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.

Para relawan yang menggunakan kaos serba kuning itu sambil mengangkat barang-barang yang masih bisa selamatkan. Bahkan, para relawan itu memegang cangkul untuk mengangkut lumpur yang tebal dengan cargo.

“Aksi ini, sebagai bentuk kepedulian kita partai Golkar, pada korban banjir di Kecamatan Dringu,” jelas Oka Mahendra Jati Kusuma, Sabtu (13/03).

Baca Juga : Partai Golkar Salurkan Ratusan Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Banjir Dringu

Menurut Oka, kalau aksi peduli bencana di Kecamatan Dringu ini, sudah keempat kalinya yang dilakukan oleh Partai Golkar. “Kita hari ini, juga memberikan bantuan berupa alat-alat untuk membersihkan lumpur yang ada di dua desa,” jelas Oka

Selain memberikan bantuan itu, Golkar juga membawa makanan ringan serta sembako pada korban banjir Dringu. “Kita juga bagi-bagi vitamin pada warga, supaya warga tetap sehat serta terhindar dari penyakit,” bebernya.

Lebih lanjut Oka mengatakan, dalam aksi tersebut melibatkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo. “Alhamdulillah, ini juga diikuti langsung oleh 7 Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo. Semua anggota Fraksi turun semuanya dan memimpin langsung,” kata Oka. (geo/ed2)

“Undangan tahap pertama pada SKPD dan yang tahap kedua dengan Walikota Batu dan Wakil Walikota. Berikutnya dari tim anggaran dan Gugus tugas covid-19,” katanya.

Ditambahkan lagi oleh politikus Partai Golkar ini, bahwa pemerintah sangat lamban dan terkesan hati -hati dalam proses verifikasi.

” Saya heran eksekutif berdalih, masih pendataan, lha… Ini sampai kapan? ( dengan nada bertanya). Padahal masyarakat sudah sangat bersabar tapi banyak yang berharap bantuan tersebut segera Cair, untung saja bantuan dari kalangan swasta serta beberapa pihak ada yang mengalir jadi sedikit dapat meringankan beban yang ada, ” tandasnya.

Sementara itu, Sutanto salah satu warga mengatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sudah sangat susah, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah berat bebannya.

” Informasi adannya bantuan belum ada kejelasan, sedang kita dalam beraktivitas sudah sangat di batasi, roda perekonomian sangat lambat karena efek dari sepinya aktivitas, hanya untuk kebutuhan dasar saja kami kesulitan apalagi yang lain, semoga pemerintah segera merealisasikan janjinya, ” pungkas Sutanto. (bir/yan)

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni menjelaskan, pihaknya ingin bergotong-royong bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, masyarakat dan swasta menghadapi pandemi Covid-19 ini. Bentuk perhatian utama diberikan kepada tim medis dan dokter yang menjadi garda terdepan penyelamat warga Kota Surabaya.

Tim medis dirasakan masih mengalami keterbatasan tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) dalam kegiatan perawatan pasien Covid19 sehari-hari. Thoni mengatakan, pihaknya tak ingin para awak medis gugur karena tak dilengkapi APD yang memadai.Ujung tombak keselamatan warga ada di tangan tenaga medis. Bantuan berupa APD diharapkan membuat mereka tidak gelisah bekerja dan menjalankan tugas dengan tenang,” urai Thoni, usai penyerahan bantuan APD di pelataran kantor Balaikota Surabaya.

Oleh karena itu, lanjut Thoni, Partai berlambang Beringin Surabaya memilih menyalurkan bantuan kepada Pemkot Surabaya. Pasalnya, pemkot dirasa lebih efektif dalam menyalurkan APD yang dibutuhkan. Utamanya di dua rumah sakit milik Surabaya yang menjadi rujukan utama penderita Covid19.

Thoni membeberkan, bantuan tidak hanya berupa APD, namun juga perlengkapan penunjang lain seperti, ratusan masker dan ribuan handsanitizer dan sabun cuci tangan.“Kami utamakan rumah sakit yang jadi rujukan, RS BDH dan RS Soewandhi. Semoga bisa disegerakan oleh pihak Pemkot karena mereka tenaga medis sangat membutuhkan,” imbuh mantan wartawan ini. (ace/ono)