Pada kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang memikirkan kebijakan yang dapat meningkatkan insentif terhadap kendaraan listrik. Hal itu diperlukan, untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Ia pun mencontohkan negara Thailand dan Vietnam yang mendukung perkembangan kendaraan listrik lewat insentif.

“Kita rapat terus menerus tentang pengembangan mobil listrik ini. Satu bagaimana memikirkan tentang insentif. Agar kita (Indonesia) nanti jangan menjadi market di kawasan Asia, karena Thailand dan Vietnam bagus itu insentifnya. Kita menuju kepada penyesuaian lingkungan itu,” kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut, pemerintah memikirkan insentif untuk transisi dan konversi, baik untuk sepeda motor, mobil, ataupun angkutan umum. “Insentifnya berapa yang pas untuk memberikan subsidi. Angkanya sudah ketemu tapi belum bisa diumumkan karena harus melalui Menteri Keuangan,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Moeldoko juga mengapresiasi, acara Flag Off Touring Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) yang digelar oleh Kementerian Perhubungan. Menurutnya, peluncuran tersebut menjadi pembuktian bagi masyarakat yang masih meragukan performa kendaraan listrik.

“Event ini sangat berani. Karena berani menjawab pertanyaan di masyarakat. Pertama, bisa nggak sih motor listrik itu jarak jauh, ini bisa nih. Chargingnya bisa nggak sih, bisa itu nggak ada masalah, kebakaran nggak sih, kesetrum nggak sih? Nanti kita lihat apakah ada yang kesetrum,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, berharap tur kendaraan listrik berbasis baterai Jakarta-Bali menjadi pertunjukan kapabilitas kendaraan berbasis listrik dan menarik investasi maupun ide kreatif untuk memajukan otomotif berbasis baterai di Indonesia.

“Jadi kendaraan listrik itu convenient, tidak bersuara sama sekali. Jangan hanya berhenti di touring ini. Mari kita mulai migrasi besar untuk bangsa menuju konversi tenaga listrik.” terang Budi Karya Sumadi sebelum melepas peserta tur. (hms/sit)

“Kami mengharapkan dampak penyelenggaraan G20 di banyak kota oleh banyak Kementerian serta organisasi, juga akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar USD190,2 juta dan juga menciptakan USD 533 juta pada PDB,” ujarnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

Menurut Menkeu, implikasi positif lainnya dari penyelenggaraan pertemuan G20 di Indonesia adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan upaya untuk terus mengelola Covid-19, Menkeu berharap sebagian besar pertemuan dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan fisik.

“Kami akan mengadakan sekitar 150 pertemuan dan acara sampingan yang akan berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Jadi kami berharap 33.000 pekerjaan akan tercipta dari berbagai sektor dari kegiatan ini saja,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa dengan memegang keketuaan G20, maka hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia yang membaik setelah melalui pandemi Covid-19 dan reformasi struktur yang telah dilakukan.

“Dengan disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu kita juga sudah meloloskan reformasi perpajakan. Dan saat ini kita juga sedang membahas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang akan membuat koordinasi lebih baik. Ini adalah beberapa reformasi yang sangat kritis yang diharapkan akan terus membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih baik untuk pemulihan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Dalam konferensi bertajuk “On Resilient and Sustainable Economic Recovery” tersebut, Menkeu mengharapkan hasil substantif yang nyata dari keketuaan Indonesia di G20 mendatang. Di bidang kesehatan, akan dibahas kesepakatan roadmap untuk membentuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi Covid-19.

“Di bawah gugus tugas bersama Menteri Kesehatan dan Keuangan dapat memperkuat kemampuan ekonomi global semua negara dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kemungkinan pandemi di tahun-tahun mendatang di masa depan,” terang Menkeu.

Pada agenda iklim, Menkeu berharap dapat memberikan pedoman tindak lanjut roadmap keuangan berkelanjutan yang pada saat ini sedang dikembangkan, termasuk bagaimana memanfaatkan pembiayaan internasional serta membuka investasi sektor swasta. Tentunya agar negara mana pun dapat mencapai NDC mereka atau target net zero emission.

 Menkeu juga menyinggung tentang perpajakan Internasional yang akan dicapai menyusul keberhasilan multilateralisme dalam menjawab tantangan global. “Kami berharap pada masa kepresidesian Indonesia, akan ada kesepakatan tentang prinsip panduan sistem perpajakan internasional untuk mencapai perpajakan yang adil, sederhana dan merata, baik untuk negara maju maupun negara berkembang,” ujarnya. (hms/keu/aye/gie)

“Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan,” ujar Presiden dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/09/2021).

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Kepala Negara menegaskan, prioritas kepemimpinan Indonesia dalam G20 sebagai sebuah komitmen untuk menjadikan semua negara tidak ada yang tertinggal. “Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind,” terangnya.

Selain itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan dijadikan prioritas. Presiden Jokowi memahami, bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.

“Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban,” paparnya. Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Menurut Presiden Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama. “Let us work together, to Recover Together Recover Stronger,” ujarnya. (hms/kom/aye)