Salah satu orator aksi, Junaidi, menyampaikan bahwa masyarakat Pamekasan ini bertujuan untuk meminta kejelasan tanggal pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 di Kabupaten Pamekasan. “Sampai saat ini, Pemkab Pamekasan belum menetapkan tanggal dan kapan bulan pelaksanaan Pilkades,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, merespon aksi massa, Plt Kepala Dinas Kominfo, Supriyanto, mengatakan bahwa sesuai dengan informasi yang diterima dari hasil rapat koordinasi (Rakor) Forkopimda, Rabu (12/04/2023) malam, bahwa menghasilkan surat bernomor 188/316/432.013/2023 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak 2023.

“Jadi, saya hadir di sini untuk memberikan informasi. Bahwa, semalam telah dilaksanakan Rakor Forkopimda tentang pelaksanaan Pilkades 2023, yang telah diputuskan ditunda. Pelaksanaan ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian,” ungkap Supriyanto, saat menemui aksi massa bersama Sekda Pamekasan dan Kepala DPMD Pamekasan.

Merespon keterangan itu, beberapa massa masih bertahan di lokasi. Dengan harapan, bisa mendapat keterangan langsung dari bupati. (azm/gie)

Sopir Angkot Jalur AG, Hendra, mengatakan jika aksi damai digelar untuk menolak kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam menerapkan uji coba satu arah di wilayah Kayutangan Heritage. Sebab, hal itu dinilai merugikan para sopir Angkot.

“Sekali lagi, kami seluruh sopir Angkot menolak adanya penerapan satu arah. Mohon kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk merubah dan membatalkan satu arah ini. Karena yang jelas, para sopir Angkot mencari rezeki ini sulit. Kok mau ditambah susah lagi,” jelas Hendra, dalam orasi yang dilakukan.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika Pemkot Malang tidak pernah melakukan musyawarah atau bermediasi terkait dengan penerapan satu arah, kepada para sopir Angkot tersebut. Sehingga, hal itu membuat para sopir bersatu melakukan aksi damai.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita bersatu untuk menolak satu arah, karena kita ini saudara. Di sini bersama-sama menuntut hak. Karena kita sebenarnya tidak pernah diajak oleh pihak Pemkot, untuk melakukan musyawaran satu arah ini,” katanya.

Senada dengan itu, sopir Angkot Jalur AG, Dwi Suryanto, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dampak pemberlakuan satu arah ini, mengakibatkan pendapatannya berkurang. Kemudian, harus memutar arah, ditambah akan menghabiskan BBM. Apalagi saat ini, harga BBM dirasa semakin meningkat.

“Dampaknya pertama pendapatan kurang, kedua karena muter-muter jadi bensinnya makin mahal. Rawan gesekan dengan sesama jalur juga. Ini dari paguyuban Angkot Malang Raya,” ujar Dwi.

Sebagai informasi, delapan Jalur Angkot yang terdampak satu arah tersebut, yakni Landungsari – Dinoyo – Hamid Rusdi (LDH), Arjosari – Dinoyo – Landungsari (ADL), Madyopuro – Karangbesuki (MK), Arjosari – Landungsari (AL), Hamid Rusdi – Arjosari (HA), Madyopuro – Mulyorejo (MM), Arjosari – Hamid Rusdi (AH), Arjosari – Tidar (AT). (rsy/gie)

Koordinator aksi, Mochamad Sodiq Fauzi, menyampaikan bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja ini merupakan bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi RI. “Perpu ini merupakan pembangkang terhadap konstitusi RI dan juga gejala yang menunjukkan otoritarianisme Pemerintahan. Ini semakin menunjukkan, bahwa presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang berdampak pada kehidupan bangsa yang dilakukan secara demokratis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/01/2023) siang.

Dirinya menilai, penerbitan Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi syarat. Karena tidak adanya ihwal kegentingan yang memaksa, kesombongan hukum maupun proses pembuatan undang-undang pada umumnya. “Seharusnya, Pak Presiden itu mengeluarkan Perpu pembatalan Cipta Kerja sesaat setelah disahkan. Karena adanya penolakan secara massif dari seluruh elemen masyarakat,” tegas Sodiq.

Namun, menurutnya, saat itu presiden justru meminta masyarakat yang menolak Perpu Cipta Kerja melakukan judicial review. Oleh karena itu, dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja tersebut Aliansi Mahasiswa Trenggalek menyatakan beberapa sikap. Diantaranya, mengecam penerbitan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menuntut Presiden melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK.

Selanjutnya, menarik kembali Perpu Nomor 2 tahun 2022. Menyudahi kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi. Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis dan hak-hak asasi manusia.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Trenggalek di depan Kantor DPRD. “Adapun tuntutan yang disampaikan kali ini adalah membatalkan adanya Perpu Cipta Kerja, karena ini domainnya memang ada di DPR. Diharapkan, DPRD Kabupaten bisa membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa Trenggalek juga meminta agar DPRD Trenggalek, untuk melakukan usulan ke DPR RI tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh MK.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga berterima kasih atas tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa ke kantor DPRD. Mengingat, masyarakat yang bertugas sebagai kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasinya.

“Nanti akan kita teruskan ke DPR RI agar menjadi salah satu atensi DPR RI dalam menjalankan tugas fungsinya,” imbuhnya.

Menurutnya, pasca diterbitkannya keputusan MK soal Perpu Cipta Kerja ini, ditindaklanjuti dengan usulan undang-undang-undang baru. Akan tetapi, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2023, tidak muncul.

Padahal, Prolegnas ini merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang berada pada tahapan awal yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tetapi, usulan undang-undang-undang pasca diterbitkannya keputusan MK terkait Perpu Cipta Kerja tidak ada.

“Tidak munculnya undang-undang baru dalam Prolegnas 2023 ini, kita juga masih belum tau. Entah karena pemerintah atau DPR yang lemot dalam pengusulannya, sehingga dalam Prolegnas itu tidak muncul. Sampai akhirnya presiden mengeluarkan Perpu itu, karena tidak adanya undang-undang baru sampai November 2022 kemarin. Maka yang akan terjadi adalah kekosongan hukum,” tegas Doding.

Dirinya menegaskan, jika sebelumnya Perpu ini dibatalkan oleh DPR. Sehingga, masih ada waktu selama 10 bulan, untuk membahas maupun mengusulkan undang-undang Cipta Kerja yang baru. “Kalaupun ada kekosongan hukum di tahun 2023 ini tentu akan berbahaya. Harusnya pemerintah itu tidak mengeluarkan Perpu tapi mengeluarkan draf rancangan yang diusulkan ke DPR di tahun 2022 kemarin. Sehingga tahun 2023, di Prolegnas itu akan muncul dan akan dibahas oleh DPR. Dengan demikian, November 2023 nanti akan ada undang-undang baru sesuai yang diinginkan MK,” jelasnya.

Perlu diketahui, pada 30 Desember 2022, pemerintah mengumumkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut juga sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada 25 November 2021.

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (mil/gie)

Pengacara sekaligus Korlap Aksi, Sulaisi Abdurrazaq, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena status kepemilikan Hotel Madura Indah tersebut diduga ilegal. Itu karena, dokumen pemilik asli atas nama Achmad Mukhsin, dirubah oleh istri dari salah satu keluarga yang dipercayai Achmad Mukhsin, saat pulang ke Jember.

“Hotel Madura Indah ini pemiliknya adalah Bapak Achmad Mukhsin. Dalam perjalanannya dahulu, dia (Achmad) dulu tinggal di Pamekasan. Namun, suatu ketika ibunya sakit, sehingga Pak Mukhsin harus pulang ke Jember untuk merawat ibunya. Kemudian, hotel ini di operasikan oleh keluarganya,” kata Sulaisi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, setelah di operasikan oleh keluarganya itu, kemudian barang-barang serta dokumen penting berkaitan dengan tanah dan hotel, diduga dibobol dan dikuasai oleh orang tertentu. Bahkan, sempat mau dijual, tetapi dirembukkan oleh keluarga dan Achmad Mukhsin, dengan dibantu oleh salah satu keluarganya yang bernama Quraish.

“Sehingga, Pak Mukhsin dibantu oleh Quraish atau salah seorang keluarganya. Tetapi, Pak Quraish kemudian meninggal dunia, sehingga dokumen tersebut dikuasai oleh istri Quraish. Alhasil, ketika Pak Mukhsin mau kembali ke Pamekasan, tidak memiliki legalitas lagi,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, tambah Sulaisi, bahwa setelah Achmad Mukhsin mengetahui perihal tersebut pada tahun 2015, dirinya pun meneruskan dengan menempuh jalur hukum. Yakni, sejak 2015 sampai 2017. Akan tetapi, hasilnya belum memihak padanya.

“Beberapa cara hukum sudah dilakukan oleh Mukhsin. Namun, upaya ini malah disalahartikan. Sehingga, kemudian harus menempuh cara rakyat yakni dengan aksi, agar mengungkap ke ruang publik,” jelasnya.

Achmad Mukhsin saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa hotel yang didirikan itu adalah tahun 1992. Tetapi, dokumen miliknya diambil oleh pihak keluarga yang lain, tatkala ketika dirinya pulang ke Jember karena ibunya sakit dan meninggal.

“Saya sudah mencoba proses hukum melalui Polda, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri sejak 2015. Akan tetapi, hasilnya tidak memihak pada saya. Harapan saya semoga keadilan masih ada,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penjaga Hotel Madura Indah, saat menemui aksi massa, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu perihal persoalan tersebut. “Saya tidak tahu menahu persoalan ini. Karena, saya hanya sebagai pegawai biasa,” ujar Saleh. (azm/gie)

Menurut Korlap Aksi, Hamidi, mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Mereka menduga, dari salah satu tim pengawas tersebut tidak ada yang memiliki data terkait kebutuhan pupuk di bawah.

“Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin salah satu dari tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggung jawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim itu apa?,” tanya Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Arif Firmanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag), Chainur R, menemui massa aksi. Disampaikannya, bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah. Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi.

“Kouta yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur ditahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi. Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” jelasnya. (dan/gie)

Adapun indikasi yang disampaikan Jaka Jatim, yaitu menduga orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan, itu korupsi anggaran Mobil Sigap tahun anggaran 2020, anggaran retribusi daerah (Pasar) tahun anggaran 2020 dan dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 di Pamekasan.

“Hasil temuan Jaka Jatim dan berdasarkan LHP BPK RI tahun anggaran 2020, bahwa dugaan kasus korupsi Mobil Sigap, retribusi dearah (Pasar) penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 15 miliar. Pada saat itu, kami lampirkan data dan alat bukti sebagai permulaan penyelidikan oleh KPK RI,” kata Korlap Aksi, Musfiq, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (06/12/2022) tadi.

Musfiq menyampaikan, Jaka Jatim telah melaporkan kasus tersebut lebih dari setahun. Laporan itu, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021 dan sampai detik ini belum ada perkembangan penyelidikan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Jaka Jatim, kata Musfiq, berasumsi bahwa KPK RI telah lalai menjalankan tugas selaku Aparat Penegak Hukum (APH), yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. “Kami datang ke sini lagi, untuk menuntut KPK RI segera turun ke Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Segera evaluasi laporan atau pengaduan masyarakat, berkenaan dengan adanya tindak pidana korupsi Mobil Sigap, retribusi daerah dan dana penanggulangan Covid 19, TPP ASN dan dana DBHCHT di Kabupaten Pamekasan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta, agar KPK RI menangkap dan mengadili Bupati Pamekasan, selaku kepala daerah yang tidak becus dalam mengelola Anggaran APBD sejak 2019 sampai 2022. Setiap tahun, banyak indikasi tindak pidana korupsi yang mengalir terhadap Bupati Pamekasan.

“Tangkap pejabat atau Kepala Dinas yang cawe-cawe dengan fee proyek dari rekanan. KPK RI segera selidiki adanya jual beli jabatan (Suap), yang saat ini ramai-ramainya mutasi jabatan di Kabupaten Pamekasan, untuk kepentingan dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024. Jaka Jatim akan tetap mengawal segala bentuk dugaan kasus tindak pidana korupsi yang direncanakan secara terstruktur di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Ketua KPK, Firli Bahuri, belum memberikan merespon konfirmasi wartawan. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, juga belum memberikan jawaban atau klarifikasi. (azm/gie)

Sebagaimana diketahui, Kemenkumham RI telah melakukan konferensi pers dan menyampaikan draf RKUHP ke DPR RI. Pasal-pasal ini, dianggap mahasiswa akan merugikan rakyat karena menutup hak rakyat untuk mengkritik kinerja presiden, lembaga negara dan pemerintah.

“Hari ini sejumlah mahasiswa dari GMNI dan IMM melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD. Sebenarnya, aksi ini tidak ada pemberitahuan di kami sebelumnya. Akan tetapi, karena kita ini wakil rakyat, maka mereka harus segera ditemui,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi, Jumat (02/12/2022) siang.

Nantinya, draf RKUHP itu akan dibahas oleh DPR RI. Sehingga, masukan-masukan dari masyarakat, salah satunya dari perwakilan mahasiswa di Trenggalek, ini juga harus disampaikan. “Adapun beberapa hal yang disampaikan mahasiswa di Trenggalek, diantaranya pasal terkait penghinaan terhadap Presiden RI, Joko Widodo dan pasal terkait penghinaan lembaga negara,” imbuhnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, pasal tersebut dinilai masih baru. Dan sesuai konsep hukum yang ia pelajari, penghinaan itu berisi penistaan dan fitnah. Tetapi jika untuk lembaga negara, bentuk penghinaan ataupun penistaannya belum diketahui.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kalau mahasiswa bikin pamflet yang misalnya berisi DPRD menipu rakyatnya atau DPRD membodohi rakyatnya dan lain sebagainya. Jika hal-hal seperti ini ditindaklanjuti dengan laporan polisi dan sampai ditahan, tentu sangat tidak demokratis,” jelas Doding.

Pesan intinya, pihaknya sepakat untuk menolak jika penghinaan terhadap lembaga negara itu disahkan. Dirinya menegaskan, jika segala bentuk penghinaan itu setidaknya harus dengan perseorangan (individu). “Mudah-mudahan di DPR RI, nantinya pasal-pasal ini bisa dibahas dengan serius. Dan alangkah baiknya, jika pasal-pasal itu tidak disahkan,” terangnya.

Dari dahulu, sambungnya, memfitnah dan menista itu memang tidak diperbolehkan. Berbeda dengan pejabat publik yang harus menerima segala bentuk masukan dan kritikan dari masyarakat. “Dan ini sudah menjadi resiko kita menjadi pejabat publik,” tegas Doding.

Sementara itu, koordinator aksi, Mohammad Sodiq Fauzi, mengaku jika pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tertuang dalam UUD 1945. “Tentu pasal-pasal itu bertolak belakang dengan UU dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya,” kata Sodiq.

Oleh karena itu, dengan tegas mahasiswa mendesak kepada Presiden Jokowi, untuk menunda pengesahan RKUHP sampai RKUHP ini tidak bermasalah. “Kami juga menuntut pemerintah dan DPR untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP,” jelasnya. (mil/gie)

Advokat dan Intelektual Indonesia, Haris Azhar SH MA, yang turut hadir dalam Kamisan tersebut menyoroti kejadian yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana menurutnya,  pemerintah harus hadir dalam hal tersebut. Apalagi, dalam kejadian Semeru (APG, red), ada faktor dari praktek-praktek dari manusia.

Padahal, menurutnya, tambang berizin akan lebih mudah untuk diperiksa dan negara bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Serta, menindak aparatur-aparatur dan pejabat yang terlibat.

“Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum kepada pengusaha tambang. Kejadian ini, memang bencana alam dari atas gunung. Akan tetapi, kejadian tersebut memperburuk keadaan karena ada praktek-praktek dari manusia. Negara harus menindak dan menghukum pada dirinya sendiri. Dalam artian, aparatur-aparatur atau pejabat-pejabat yang ikut mengambil keuntungan dari praktek tambang tersebut,” jelas Haris.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, perusahaan berizin belum tentu juga ‘sah’ dalam pengelolaan pertambangan. Karena, bisa jadi titik koordinatnya (pengelolaan, red) meluas, teknologi yang tidak tepat, hasil tambang berlebihan dan itu semua ruang-ruang kesalahan yang berakibat fatal.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru (PPES), Nur Kholik (39), dalam kesempatan orasinya di depan Istana Negara, berharap untuk kasus Erupsi Semeru, dilakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah dampak bencana tersebut. Khususnya, untuk dua dusun yang ada di Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh dan Dusun Kampungrenteng. Karena, kuat dugaan adanya kesengajaan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan materi serta kerusakan lingkungan. 

“Kami berharap, pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah terdampak, khususnya dua dusun di Desa Sumberwuluh. Hal itu, perlu pengkajian data dan keterangan dari masyarakat setempat, sebelum dan sesudah erupsi,” tegasnya. (adi/sit)

DBHCHT untuk Kabupaten Pamekasan tahun 2021, diperoleh keterangan mencapai 64,5 miliar dan merupakan pendapatan terbesar di banding tiga kabupaten lain di Pulau Madura. Sedangkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, mendapatkan jatah Rp 6 miliar.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Iswandi, menyampaikan bahwa kasus tersebut berlarut-larut dan belum ada satu pun yang menjadi tersangka. “Publik sudah tahu, sudah ada beberapa orang yang diperiksa. Namun, sampai sekarang belum tersangka, ada apa ini?,” kata Koordinator Aksi di depan Kejagung.

Iswandi pun meminta Kejagung, untuk ikut memberikan atensi dengan melakukan supervisi ke Kejari Pamekasan. Sebab, dirinya khawatir kasus tersebut akan berlarut-larut. “Sudah menjadi opini liar di masyarakat, bahwa pengusutan kasus ini sudah ada intervensi kekuasaan. Diduga, ada kongkalikong sehingga dikhawatirkan proses kasus ini tidak tuntas dan hilang di tengah jalan,” jelas Iswandi.

Karenanya, Iswandi melalui komunitas Pamekasan Progress, meminta Kejagung melakukan supervisi. Bahkan, kalau bisa harus ambil alih, jangan biarkan koruptor mempermainkan hukum.

Iswandi menjelaskan, bahwa DBHCHT selama ini memang tidak jelas pemanfaatannya. Mungkin, karena hanya menjadi bancakan untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan petani tembakau, menjadi korban yang mana sampai saat ini belum sejahtera.

“Petani tembakau belum sejahtera. Karena akibat ulah mereka yang punya wewenang merampok dana yang semestinya dikelola untuk kepentingan petani lagi,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Karena itu, Iswandi memastikan akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan kalau belum ada kejelasan, dirinya akan kembali mendatangi Kejagung, untuk meminta Kejagung mengambil alih. “Kalau Kejari Pamekasan tidak melakukan itu. maka kami pastikan akan terus melakukan unjuk rasa sampai Kejagung mengambil alih dan menangkap semua pelakunya,” ancamnya.

Sebelumnya, Kajari Pamekasan, Mukhlis, mengaku secepatnya akan menetapkan tersangka. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan tim jaksa penyelidik.

“Masih penyelidikan. (Biarkan) Tim lid (jaksa penyelidik, red) kerja dulu. Mohon maaf, belum konsumsi publik. Belum bisa kasih keterangan apapun,” ucapnya singkat, beberapa waktu lalu.

Kepala Diskominfo Pamekasan, Mohammad, hingga berita ini dinaikkan belum bisa dikonfirmasi. Konfirmasi melalui pesan aplikasi whatsapp tidak ada tanggapan. Begitu juga, saat dihubungi melalui saluran telefon, orang nomor satu di Diskominfo itu juga tidak ada tanggapan.

Sebagaimana diketahui, Kejari Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap enam pejabat tinggi Diskominfo setempat, dalam kasus dugaan penyelewengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2021 Kabupaten Pamekasan.

Enam pejabat yang berkaitan dengan penggunaan dana cukai rokok itu, telah dimintai keterangan. Enam pejabat itu, semuanya berasal dari internal Kominfo. Yakni, Penanggungjawab anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Kasubbag Keuangan, Bendahara dan pengurus barang. (srd/sit)